Kabar7News

Kabar7News, Jakarta – Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

Hari Gizi dan Makanan Nasional yang diperingati setiap 25 Januari. Menurut Rahmat Aminudin SH, diharapkan dapat terus membangun kebersamaan masyarakat dalam upaya menjaga kesehatan melalui menu gizi seimbang.

Sebentar lagi masyarakat Indonesia memperingati Hari Gizi Nasional pada tanggal 25 Januari 2022. Adapun tema Hari Gizi Nasional 2022 tahun ini adalah “Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas”. Ungkap Rahmat Selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Masyarakat Garuda Pengawal Merah Putih Indonesia (Waketum DPP Ormas GARDAPATIH INDONESIA) dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Komite Anti Mafia Politik dan Anti Korupsi Masyarakat Adil Sejahtera (Dir LBH DPP KAMPAK MAS RI) di sekertariatnya Jalan Rawa Kepa Utama No.22c Tomang Jakarta Barat.

“Oleh karena itu, sangat penting untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerjasama dalam memerangi stunting dan obesitas, karena pemenuhan gizi merupakan hak bagi setiap orang. Bagi seseorang, kesehatan merupakan aset yang paling berharga, sebab pada sisi ini setiap individu akan berusaha untuk tetap berada dalam keadaan sehat dan sebisa mungkin menghindari faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan penyakit (tidak sehat),” ungkap Rahmat yang juga berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Ivestigasi Bhayangkara Indonesia (IBI Law Firm) yang berdomisili di Jakarta.

(**)

Hukumoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Ekosistem mangrove memiliki fungsi sangat penting karena berperan sebagai sabuk hijau bagi area pesisir dan sebagai ekosistem dengan simpanan karbon terbesar. Tak hanya itu, melalui skema perdagangan karbon, Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan pendapatan hingga 350 trilun rupiah dari transaksi jual beli sertifikat emisi karbon ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan hutan mangrove memiliki sejumlah fungsi penting.

Salah satunya mampu mencegah abrasi laut. “Dari sisi fisik, mangrove berakar banyak dan batangnya kukuh mampu mencegah bahaya tsunami, ombak, dan abrasi laut,” kata Siti Nurbaya dalam sambutannya sekaligus membuka Workshop Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Kempinski Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Dia juga menjelaskan mangrove memiliki fungsi ekologi yaitu menjadi filter polusi air dan udara karena sifatnya yang bisa tumbuh pada kondisi tanah berlumpur dan mampu menyerap polusi dari udara.

“Mangrove sebagai habitat tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya,” ujar politikus Partai NasDem itu.

Dia mengatakan mangrove memiliki fungsi ekonomi karena menghasilkan buah atau biji yang bisa dijadikan makanan atau minuman. Kulit batang dan daun mangrove juga bisa menjadi bahan baku pewarna batik.

Manfaat lainnya ialah hutan mangrove bisa dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi spot lokasi wisata alam. Menteri Siti mengungkapkan data Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 menunjukkan sebaran luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,36 juta hektare.

Dia mengungkapkan, 2.6 juta hektare di antaranya berada di dalam kawasan dan 702 ribu hektare lainnya di luar Kawasan

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari menegaskan, bangsa Indonesia punya tangggungjawab dan peran sangat penting mengawal perubahan iklim dunia menjadi lebih baik.

“Untuk kita tinggali dan wariskan ke anak cucu kita. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area sekitar 125 juta hektar yang didalamnya terdapat area hutan mangrove dan gambut,” jelas Atal.

Untuk itu kata Atal, fakta tersebut di atas menjadi salah satu alasan Panita Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2022 pada menggelar workshop tersebut untuk merumuskan komitmen bersama merehabilitasi mangrove.

“Untuk itu dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, akan kita gaungkan Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove yang salah satu kegiatannya adalah mengadakan workshop ini,” tutur Atal.

“Kami, insan pers Indonesia berharap, melalui kegiatan workshop ini, bisa dirumuskan komitmen dukungan percepatan rehabilitasi mangrove yang akan ditandatangani oleh Gubernur dari 9 (sembilan) Provinsi prioritas rehabilitasi mangrove pada puncak perayaan Hari Pers Nasional,” lanjut Atal menjelaskan dukungan PWI terhadap rehabilitasi mangrove.

Workshop ini juga menghadirkan pembicara antara lain, Hartono Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Dirjen PDAS Dyah Murtiningsih, Direktur Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman, Denny Nugroho dari Universitas Diponegoro dan Nurjaman Mochtar dari PWI Pusat.

Dalam Workshop ini juga akan dilakukan Penyusunan Drat Kesepakatan bersama 9 Gubernur dalam Mendukung Percepatan Rehabilitasi Mangrove, Provinsi Sumatra Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.

(Humas HPN 2022)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Ambon – Satu unit longboat berpenumpang 15 orang tenggelam di perairan Pulau Kabat, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, Kamis (20/1/2022) sekitar pukul 08.10 WIT.

Beruntung, seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Hanya saja, hasil perkebunan seperti 60 ikat pisang dan 11 karung berisi cili tak bisa diselamatkan.

Kecelakaan laut tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. M. Rum Ohoirat. Menurutnya, peristiwa itu berawal ketika longboat yang dikemudikan Sudirman Marua, 51 tahun, yang dibantu Sahril Defenubun, 20 tahun, bergerak dari Desa Sekat, Kecamatan Kepala Madan, Buru Selatan, sekitar pukul 04.00 WIT. Longboat naas berwana putih itu hendak menuju Leksula.

“Iya benar. Ada longboat berpenumpang 15 orang terbalik. Longboat itu juga membawa barang berupa pisang dan cili. Semua penumpang berhasil diselamatkan,” kata Rum.

Longboat naas itu diketahui berangkat dengan kondisi cuaca lautan yang kurang bersahabat. Di Tempat Kejadian Perkara (TKP), atau di perairan Pulau Kabat, longboat dihantam ombak dari samping kiri dan kanan.

“Karena dihantam ombak dari sisi kiri dan kanan, menyebabkan air masuk ke dalam body dan perlahan-lahan tenggelam,” jelasnya.

Saat kejadian itu berlangsung, para penumpang kemudian melompat keluar menggunakan papan alas body. Kurang lebih 10 menit, muncul longboat “Mala” dari Desa Sekat yang kebetulan melintas.

“Body Mala itu kemudian memberikan informasi ke Leksula untuk meminta bantuan dan mengevakuasi korban,” kata dia.

Aparat Polsek Leksula yang mendapat kabar tersebut, kata Rum, kemudian bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Tim dipimpin langsung oleh Kapolsek Leksula AKP. Obed.N.R dan Camat Leksula Rein Tasane.

“Namun saat tiba di TKP, seluruh korban telah diselamatkan oleh body “Sinar Palea” asal Desa sekat yang juga kebetulan lewat,” jelasnya.

Atas kejadian tersebut, aparat Polsek Leksula kembali berkoordinasi dengan pihak kesehatan setempat untuk memastikan kondisi korban selamat dalam keadaan sehat, terutama bagi anak-anak kecil.

Juru bicara Polda Maluku ini mengaku seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Mereka kini menunggu tranportasi untuk kembali ke Desa Sekat.

“Kerugian yang dialami dalam musibah itu yakni uang Rp.7 juta milik sopir, uang Rp.1,5 juta milik Jihan Tueka, dan 60 ikat pisang dan 11 karung cili yang ditaksir seharga kurang lebih Rp. 16.500.000,” tandasnya.

Berikut identitas seluruh korban selamat dari kecelakaan laut yang berasal dari Desa Sekat:

1. Sudirman Marua (51)
2. Sahril Defenubun (20)
3. Jahama (58)
4. Nurian Kolengsusu (50)
5. Warati Wance (34)
6. Tuty Ipa (32)
7. Astari Ipa (30)
8. Mohtar Limau (52)
9. Bayang Flores (40)
10. Jihan Tueka (23)
11. Nijam (3)
12. Enjel Flores (3)
13. Arsila Humaira (3 bulan)
14. Sutiono (43)
15. Budi (48), warga Medan (Sumut).

(**)

Peristiwaoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Pemerintah memutuskan melakukan vaksinasi booster mulai 12 Januari 2022 lalu.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) 5 vaksin Covid-19 untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster di Indonesia.

Kepala BPOM, Penny K Lukito mengatakan, EUA diberikan untuk program vaksin booster homologous alias pemberian dosis vaksin 1-3 menggunakan platform dan merek yang sama, serta heterologous alias pemberian vaksin dosis ketiga berbeda dengan pemberian vaksin dosis 1 dan 2.

“Pada hari ini kami melaporkan ada lima vaksin yang telah mendapatkan EUA,” kata Penny K Lukito, dalam keterangan pers, Senin lalu (10/1).

Kelima vaksin tersebut yakni, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca untuk homologous. Sementara Moderna untuk homologous dan heterologous serta Zifivax untuk heterologous.

Di sisi lain, vaksin buatan dalam negeri yakni Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih justru tak mendapat atensi dari pemerintah untuk dijadikan booster.

Dalam kesempatan yang sama Penny mengatakan, Vaksin Nusantara bersifat autologus atau pemberian individual.
Dengan demikian, kata dia, tidak bisa digunakan sebagai program vaksinasi massal, melainkan lewat skema terapi atau berbasis pelayanan.

“Tidak ada hubungannya dengan BPOM, tidak perlu mendapatkan izin dari kami, BPOM. Karena itu kan satu orang satu orang, individual,” ujar Penny.

Dikatakan Penny, seluruh pengawasan terkait penelitian dan pengadaan Vaksin Nusantara wewenang sepenuhnya ada di Kementerian Kesehatan.

Keheranan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan tak mengeksekusi Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih menjadi booster diungkapkan salah satu Penasehat Serikat Media Siber Indonesia yang juga pendiri Beranda Ruang Diskusi, Dar Edi Yoga.

Menurutnya, Vaksin Nusantara yang merupakan hasil karya anak bangsa sangat tepat digunakan sebagai booster bagi masyarakat Indonesia.

“Vaksin Nusantara mampu melawan berbagai varian Covid-19 dan cukup satu kali disuntikkan untuk seumur hidup,” kata Dar Edi Yoga.

Sementara, kata Yoga, vaksin konvensional masa berlakunya hanya sampai 7 bulan.
Selain itu, jika pemerintah memutuskan menggunakan vaksin buatan dalam negeri sebagai booster justru akan lebih menguntungkan secara ekonomi.

“Justru akan menghasilkan devisa negara, bilamana ada tawaran dari negara lain,” ujarnya.

Menurut Yoga, momentum menjadikan vaksin buatan dalam negeri, khususnya Vaksin Nusantara sebagai booster sangat tepat dilakukan ketika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memutuskan melakukan booster dengan vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto itu.

“Pak Prabowo sudah memutuskan vaksin booster dengan Vaksin Nusantara, tunggu apalagi pemerintah?” tanya Yoga.

Diketahui sebelumnya,  melakukan vaksinasi booster dengan Vaksin Nusantara setelah sebelumnya dua kali melakukan vaksinasi Covid-19.
Penyuntikan Vaksin Nusantara kepada Prabowo dilakukan langsung Mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.

Prabowo membagikan momen penyuntikan Vaksin Nusantara di akun Instagram miliknya yang diunggah pada, Kamis (13/1).

Dalam foto tersebut, Prabowo terlihat disuntik Terawan yang duduk di kursi.

“Meningkatkan imun dan kekebalan tubuh dengan Vaksin Nusantara,” tulis Prabowo.
Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Terawan atas vaksinasi booster yang disuntikkan Terawan itu.

“Terima kasih Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad, atas booster Vaksin Nusantara yang telah diberikan kepada saya,” katanya.

(ketty)

Kesehatanoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Wakil Ketua Umum Organisasi Masyarakat Garuda Pengawal Merah Putih Indonesia (Ormas GARDAPATIH INDONESIA) dan Selaku Direktur Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Komite Anti Mafia Hukum Masyarakat Indonesia (DPP LBH KAMPAK MAS RI) Rahmat Aminudin SH di Sekertariatnya Jalan Rawa Kepa Utama No. 22C Tomang Jakarta Barat Pada peringatan Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil 2022 menginformasikan kepada untuk para staekholder atau para penegak hukum meminta untuk adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku TPPO atau pun pelaku perbudakan nelayan di atas kapal, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

“Pemerintah Indonesia harus bekerja keras memaksimalkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja sebagai ABK di luar negeri atau pada kapal ikan asing,” kata Rahmat kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Rahmat yang juga yang berprofesi sebagai Praktisi Hukum pada Firma Hukum Investigasi Bhayangkara Indonesia (IBI LAW FIRM) mengatakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing, menurutnya saat ini diduga masih lemah.

“Kelemahan perlindungan terhadap ABK Indonesia secara umum merupakan dampak dari regulasi yang berlaku saat ini, dimana masih bersifat parsial. Indonesia belum mengatur proses penempatan ABK asal Indonesia dari hulu ke hilir,” sebutnya.

(**)

Hukumoleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.