Kabar7News

Kabar7News, Jakarta – Aktivitas menambang menjadi lebih “smart” dengan teknologi berbasis Artificial Intelligend (AI) dan Geologging. Penggunaan aplikasi data capturing itulah yang tengah diujicoba oleh PT MIND ID bersama PT Antam Tbk.

“Smart mining untuk mengoptimalkan proses bisnis dan operasional perusahaan, adalah salah satu komitmen kami,” ujar Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso, di Jakarta, baru-baru ini.

MIND ID (Mining Industry Indonesia) adalah BUMN holding industri pertambangan yang beranggotakan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), PT Timah Tbk, dan PT Vale Indonesia Tbk. Tahun lalu (2021), MIND ID meroket namanya berkat pencapaian laba bersih yang meroket 687 persen menjadi Rp 14,33 triliun, dari Rp 1,82 triliun pada tahun 2020.

“Perusahaan terus mendorong lahirnya ide dan inovasi yang membuat proses bisnis industri tambang menjadi lebih efisien, efektif, ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tambah Hendi.

Tak hanya itu, MIND ID juga menorehkan prestasi mengesankan melalui penghargaan yang didapat dari sektor CSR (Corporate Social Responsibility). Penghargaan yang diraih baru-baru ini adalah Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2022, untuk kategori The Most Consistent in Community Empowerment Through Integrated Coconut Industry Program.

CSR MIND ID dinilai berdampak luas kepada masyarakat. Utamanya terkait program Industri Kelapa Terpadu yang dikembangkan oleh PT Antam Tbk sejak 2018. Sukses itu akan menjadi benchmark perusahaan-perusahaan tambang grup MIND ID dalam mengelola CRS-nya.

Seperti yang saat ini tengah dikembangkan, yakni penanaman 300.000 pohon di sekitar Danau Toba untuk tahun 2022. Program itu menjadi komitmen MIND ID melalui PT Inalum (Persero) berkolaborasi dengan lintas sektoral untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan ekologi di Kawasan Danau Toba.

“MIND ID memiliki enam pilar keberlanjutan, nah salah satunya adalah pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon. Diharapkan program ini dapat memperkuat kawasan Danau Toba sebagai salah satu simbol Kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia,” ujar Hendi Prio Santoso.

Target penanaman 308.148 pohon tahun 2022 terdiri atas program Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba yang dilakukan INALUM sebanyak 130.000 pohon dengan luas sekitar 260 Ha dan Program Jasa Pengelola Sumber Daya Alam bersama PJT1 sebanyak 178.148 pohon dengan luas sekitar 445,37 Ha.

Untuk meningkatkan kesuksesan program, perusahaan juga mengalokasikan 50.000 bibit Macademia. Sebanyak 28.000 bibit telah disebarkan ke 7 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Samosir, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara sisanya akan disebarkan kelompok masyarakat yang ada di 7 kabupaten/kota tersebut.

Kolaborasi multipihak pada program pelestarian danau toba menjadi indikator penting terjaganya kawasan Danau Toba. Hal ini sejalan dengan Noble Purpose MIND ID yakni: We Explore, Sumber Daya Alam, untuk Peradaban, Kesejahteraan dan Masa depan lebih cerah.

(**)

Kabar7News, Jakarta – Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau yang dikenal dengan Keuskupan Umat Katolik di Lingkungan TNI & Polri menggaungkan tekad untuk “Bersinergi Mewujudkan Semangat Pelayanan Murah Hati”

Hal itu dituangkan dalam tema acara Rapat Karya Perdana Pengurus Masa Periode tahun 2022 – 2024 yang diselenggarakan di Wisma Samadi, Klender Jakarta Timur, Sabtu (2/7/2022).

Dengan demikian diharapkan Para Pengurus Keuskupan Umat Katolik di Lingkungan TNI & Polri dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan saling bersinergi satu sama lainnya untuk mewujudkan semangat pelayanan yang murah hati, agar kedepan dapat membawa kemajuan bagi Keuskupan yang dipimpin oleh Uskup Umat Katolik di Lingkungan TNI & Polri, Ignatius Kardinal Suharyo.

Sebanyak 104 orang pengurus baru saja dilantik oleh Uskup Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo dalam Perayaan Ekaristi pada 15 Juni lalu di Gereja St. Maria Diangkat Ke Surga Katedral Jakarta sesuai Surat Pengangkatan No: 001/OCI/VI/2022 tertanggal 14 Juni 2022.

Rapat Karya Perdana Pengurus Periode tahun 2022 – 2024 itu dipimpin oleh Wakil Uskup Umat Katolik di Lingkungan TNI & Polri, Romo Kolonel Sus Yosep Maria Marcelinus Bintoro, Pr untuk bersama-sama merumuskan berbagai rencana kegiatan OCI.

Rencana kegiatan yang dirumuskan itu mulai dari kegiatan Dewan Pastoral, Sekretaris, Bendahara, Dewan Antar Lembaga, Dewan Kategorial/Teritorial, Dewan Pengawas hingga kegiatan di masing-masing bidang seperti Bidang Pelayanan, Bidang SDM, Bidang Dokpen, Bidang HAAK, Bidang Sisinfo, Bidang Perencanaan & Organisasi dan Bidang Aset.

Dengan tersusunnya seluruh rencana kegiatan OCI dalam Rapat Perdana Karya Pengurus itu diharapkan akan segera dilaporkan kepada Uskup Umat Katolik di Lingkungan TNI & Polri, Ignatius Kardinal Suharyo untuk dapatnya disahkan dan ditetapkan, sehingga OCI dapat melaksanakan tugas pelayanan pastoral dengan baik.

(**)

Kabar7News, Jakarta – Mafia tanah adalah mafia hukum. Orang yang bisa merebut hak kepemilikan tanah pihak lain, pasti tidak bekerja sendirian. Dalam urusan perkara perdata, orang itu harus bekerja sama dengan ahli hukum, penegak hukum, pihak pengadilan dan pihak-pihak lain. Bukan mustahil, sambil menjalankan perkara perdata, orang itu juga melakukan gempuran melalui media dan penekanan-penekanan dengan pengaduan pidana.

Irjen. Pol. (Purn) Ronny F. Sompie menegaskan hal itu Sabtu (2/7) pada forum diskusi terbatas (focus group discussion atau FGD) di Bintaro, Jakarta Selatan. “Dalam urusan pidana, bukan mustahil orang itu bekerjasama dengan oknum penyidik, mengadukan kasus penyerobotan tanah atau pemalsuan surat,” ujar Sompie.

“Jadi memang mafia tanah sebetulnya adalah mafia hukum.”
Diskusi terbatas bertajuk ‘Konflik Pertanahan’ tersebut digagas oleh advokat Dr Ir Albert Kuhon MS SH. Antara lain dihadiri gurubesar ilmu hukum Universitas Pancasila Prof Dr Agus Surono SH MH, Ketua Bidang Perundang-undangan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang sekaligus Ketua Pengurus Daerah Ikaatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Tangerang Mumu Mugaera Djohar SH MKn, akademisi dari Universitas Nahdatul Ulama Indonesia Amsar Dulmanan dan Hasan Muaziz SH MH.
Tidak Konsisten

Menurut Mugaera Djohar, sengkarut masalah pertanahan di Indonesia antara lain disebabkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak konsisten dalam menegakkan aturan. UU Pokok Agraria tahun 1960 yang dikenal sebagai UUPA mencabut Agrarische Wet sebagai yang diterbitkan Belanda tahun 1870.
Sesuai dengan aturan, segala bentuk hak-hak tanah yang lama berakhir dan tidak berlaku lagi sejak Oktober 1987. Nyatanya masih ada pihak-pihak yang berperkara menggunakan alat bukti hak-hak lama seperti Leter C atau girik, Leter D atau petok, verponding dan lain-lain.

Tragisnya, dalam banyak kasus perdata tanah, Leter C atau Leter D masih juga diterima sebagai alat bukti. Padahal sudah pernah ditegaskan bahwa keabsahan hak-hak lama maupun Leger C dan Leter D sudah tidak berlaku lagi.
Kepastian Keadilan
Leter C adalah catatan mengenai pajak tanah, bukan bukti kepemilikan tanah. Menurut notaris itu, tidak ada lagi Leter C yang asli, sudah digantikan dengan catatan Leter C.

“Hal-hal seperti ini mestinya dipahami oleh para aparat penegak hukum, termasuk para hakim,” ujar Mugaera.

Kegagalan para hakim memahami peraturan pertanahan, sering mengakibatkan putusan perkara pertanahan menyimpang dari kepastian hukum dan kepastian keadilan. Pemilik tanah secara sah dan memiliki sertifikat tanah, bisa dikalahkan oleh orang yang mengaku memiliki girik atau petok. “Padahal zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi Leter C yang asli,” ujar Mugaera.

Sompie menegaskan, hakim perkara perdata sering bergeming tidak memeriksa perkara secara materiil. Pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan.

“Hakim memang harus menegakkan hukum sehingga kepastian hukum bisa terjamin,” kata Sompie, ”Selain kepastian hukum, hakim juga harus menegakkan kepastian keadilan.”

Albert Kuhon mengungkapkan, diskusi itu digagasnya karena keprihatinan akan maraknya perkara perdata tanah. Setiap tahun rata-rata ada sekitar 3.000 putusan perdata tanah di seluruh pengadilan di Indonesia.

“Para peserta diskusi menyarankan agar hasil diskusi disampaikan kepada pihak yang berkompeten,” tutur advokat yang juga wartawan senior itu.

(**)

Kabar7News, Jakarta – Indonesia Eximbank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai #SpecialMissionVehicle Kementerian Keuangan RI yang memiliki mandat untuk mendorong ekspor nasional, menggelar diskusi mengenai environmental, social & governance (ESG) dan Economic Outlook di Kantor Pusat LPEI bersama Moodys Analytics. Webinar yang berlangsung pagi ini mengulas perkembangan ekonomi dinamis yang mendorong para pelaku usaha mampu mengantisipasi kebutuhan pasar dan menjawab standar dan tren global.

Pembahasan ini juga akan memperkuat pemahaman dan komitmen seluruh jajaran manajemen dan pegawai LPEI membangun ekosistem ekspor nasional terintegrasi secara berkelanjutan yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan serta stabilitas ekonomi.

Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso pada webinar yang bertajuk “ESG Trends & Economic Outlook”, menekankan, “Indonesia Eximbank berkomitmen penuh dan proaktif mempromosikan dan memperkuat implementasi ESG dalam internal organisasi dan pada proses bisnis yang dilaksanakan.”

“Kami mendukung Presidensi G20 Indonesia yang mengusung tema “Recover Stronger, Recover Together” serta Roadmap Pemerintah RI menuju Net Zero di tahun 2060, dengan mengintegrasikan aspek-aspek terkait ESG dalam menjalankan mandatnya sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI,” ujar Riyani.

Riyani menuturkan bahwa LPEI membangun Green Office Lifestyle dan Budaya Ramah Lingkungan di dalamnya: penerapan prinsip-prinsip ESG dalam menghasilkan produk dan jasa yang mengikuti proses secara berkelanjutan di dalam ekosistem ekspor.

Pada webinar ini, LPEI mengundang Jewel Myrtel Bautista selaku ESG & Climate Risk Industry Practice Lead dan Steven Cochrane selaku Chief APAC Economist Economic Solutions Moodys Analytics yang membahas mengenai pentingnya ESG untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, khususnya ekspor nasional secara berkelanjutan.

Di sisi lain, LPEI juga mendorong pelaku usaha untuk turut proaktif memperhatikan dan menerapkan ESG melalui pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku binaan LPEI untuk menghasilkan produk ekspor yang berdaya saing global serta ramah lingkungan. Dalam hal ini, program Desa Devisa mendorong peningkatan kapasitas usaha, kesejahteraan dan ekonomi, dengan menerapkan ESG di skala mikro.

(**)

Kabar7News, Jakarta – Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia melakukan kunjungan kerja ke Markas Besar Philipine Coast Guard di Manila, Filipina, Selasa (28/6/2022).

Kedatangan Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia disambut hangat oleh VADM CG Eduardo Dacoco Farbicante, wakil komandan The Philipine Coast Guard (PCG) beserta jajaran pejabat utamanya. Dalam penyambutannya, VADM CG Eduardo menyatakan kegembiraannya atas kedatangan pimpinan tertinggi coast guardnya Indonesia.

“Indonesia dan Filipina telah bekerjasama sejak tahun 1949 dan terus berlangsung hingga kini dan merupakan sebuah strategic partnership bagi kedua negara” Kata VADM Eduardo. “Bahkan kita sudah seperti close brothers” pungkasnya.

Laksda TNI Dr.Aan Kurnia turut menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan hubungan baik yang telah terbina antara Bakamla RI dan PCG. “saya mengharapkan kerjasama ini semakin kuat di masa depan khususnya dalam mewujudkan keamanan maritim di kawasan” kata jenderal berbintang tiga tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, kedua jajaran pimpinan kepala Bakamla RI mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi sejumlah satuan dan fasilitas yaitu Marine Environmental Protection Command dan Coast Guard Education, Traning and Doctrine Command.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mempererat hubungan dan menguatkan saling percaya sebagai kerangka kerja bersama untuk penguatan kapasitas bersama dalam penegak hukum di laut khususnya di wilayah perbatasan laut Indonesia dan Filipina serta kawasan pada umumnya.

Turut mendampingi kegiatan kunjungan tersebut, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama (Inhuker), Laksda TNI Putu Angga dan Kepala Bagian Humas Bakamal RI, Kolonel Bakamla Dr. Wisnu Pramandita serta Atase Pertahanan RI Kolonel (T) Bambang Widjonarko, ST.

(Humas Bakamla RI)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.