Alpha: Ini Beberapa Pasal-Pasal yang Jarang Dibahas di Publik Dalam UU Cipta Kerja

Kabar7News, Jakarta – Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober lalu yang akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur termasuk kemudahan perizinan, prinsip semangat pembaharuan, perlu didukung sepanjang untuk tujuan negara dan termasuk mendorong peluang sebagai upaya terobosan hukum namun perlu kecermatan, hati-hati dan kajian yang lebih teliti agar jangan sampai dalam UU ini ada klausula dan tema urgen yang jarang dibincangkan dan diketahui publik.
Dimanalah letak pasal-pasal tak tampak dari mata kajian hukum tersebut.

Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2020), di Jakarta, menduga ada penyisipan pasal dalam UU Cipta Kerja yang dikemas dalam lembaga pengelola investasi antara lain :

1. Pasal yang membuat kekebalan hukum.
Pada bab X Pasal 163 disebutkan pejabat penyelenggara lembaga investasi tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukum ini bermakna penyelenggara dalam lembaga investasi diberi kekebalan hukum dengan empat indikator yang sumir, bahkan ada kriteria klausula sepanjang tidak menguntungkan pribadi, bagaimana kalau kebijakannya menguntungkan orang lain?.

2. Aset Milik Negara/Pemerintah menjadi milik Lembaga.
Jika diperhatikan pasal 156 ayat 2 dinyatakan lembaga investasi sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia namun begitu aset dan modal sudah dipindahkan tangankan menjadi milik lembaga. Bagaimana bisa bunyi aturan begini? Jadi hati hati diksi klausula ini bisa berdampak besar implikasinya dan jadi multi tafsir secara pidana (vide pasal 156 ayat 2 vs 157 ayat2) .

3. UU ini mencabut Undang-Undang yang bersifat khusus. Undang-Undang ini juga telah mencabut kekuatan Undang-Undang pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara (lihat dalam pasal 164). Artinya Undang-Undang keuangan negara dikesampingkan sehingga kedepan unsur keuangan atau uang negara yang jadi point pintu masuk dalam tindak pidana korupsi akan hilang, malah organ lembaganya sekalipun tidak akan bisa dikenakan tindak pidana korupsi akibatnya lembaga penegak hukum pidana dipastikan tidak bisa masuk menyidik lembaga ini padahal dana modal dan aset awal pada lembaga investasi dari negara.

4. Badan Pemeriksa Keuangan menjadi tidak berfungsi.
BPK yang ditempatkan dalam UUD 1945 juga diabaikan, dimana BPK diketahui memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara namun dalam UU ini yang memeriksa keuangan lembaga cukup dengan akuntan publik. (Pasal.161).

5. Undang-Undang ini sudah lari dari tujuan luhurnya?
Undang-Undang ini tujuannya menyerap tenaga kerja sebanyak banyaknya dan mensederhanakan birokrasi percepatan proyek strategis nasional namun kenyataannya klausulanya seperti obral dan membuat bocornya simpul Undang-Undang terkait keuangan negara, yang ada malah uu ini menambah birokrasi baru dengan membuat lembaga baru, yang pengelolaan keuangannya diluar kontrol pemerintahan.

6. Tentang adanya dana Modal awal yang disepakati namun publik tidak mengetahui?
Tentang modal awal 15 Trilyun sudah disepakati dalam ratas Investasi Pemerintah tanggal 30 September 2020, namun di ruang publik tidak pernah tahu dan mendapatkan info tentang modal awal ini yang diambil dari dana pemerintah. (pasal 170 ayat 2).

7. Pasal pasal mana saja yang krusial dalam bab X tersebut?
Pasal pasal yang krusial yang diduga menjadi pasal sisipan dan melepaskan dari tanggung jawab pidana itu ada di pasal 161, 162 ayat 3, pasal 163 pasal 164, Pasal 170 , Pasal 171 ayat 1, dan pasal 172 Ayat 2.

8. Nama judul bab dan Isi pasal tidak sesuai?
Jika dilihat dari nama bab X dalam UU ini adalah “investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional”, namun sangat tidak sinkron dengan klausula yang ada di dalamnya yang ada malah pasal-pasalnya mencabut Undang-Undang yang menjadi dasar penguatan guna melindungi uang negara dan aset negara termasuk penguatan penegakan tindak pidana korupsi, malah akibat pasal pasal dalam bab ini akan mendisfungsikan UU tindak pidana korupsi termasuk lembaga KPK, BPK sekalipun tidak dapat menyidik dan mengaudit keuangannya, fungsi pengawasan DPR semakin minim, yang ada malah lembaga ini sangat kuat selain diberi formulasi kekebalan UU, juga mendapat perlakuan pajak yang diatur sendiri, istimewanya lagi lembaga ini tidak dapat dilakukan penyitaan asetnya maupun dipailitkan.

9. Apa akibat jika klausula ini ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja? UU ini akan menjadi UU khusus sekaligus sifatnya terbaru yang harus ditaati mengenyampingkan UU yang sebelumnya ada dan kalau benar pasal-pasal itu ada dan disahkan maka aset-aset Indonesia akan bergerak, berubah melalui Undang-Undang ini dan ekonomi akan terpusat pada para pebisnis dan pemegang ekonomi kuat.

10. Apa bedanya lembaga pengelola investasi dalam UU ini dengan lembaga negara yang ada? Lembaga Pengelola Investasi ini ibarat pengelolaan negara dalam pengelolaan negara, Menteri Keuangan dalam Menteri Keuangan, yang jadi unik uang modal dan kebijakannya dari negara tapi bukan keuangan negara sehingga kalau rugi, bukan kerugian negara. Berarti kalau pun untung bukan porsi keuntungan negara yang lebih besar, negara hanya dapat sebahagian(pasal 158 Ayat 5).

11. Undang-Undang ini kurang disebarluas informasinya?
Sudah umum diketahui pemerintahan kurang menyebarluaskan informasi tentang isi draft UU ini, bahkan dalam beberapa diskusi juga tidak pernah dibahas detail isi pasal, padahal UU ini berdampak banyak pada semua kehidupan berbangsa bernegara dan multi aspek serta sampai pula pada titik singgung kewenangan pemerintahan daerah, selain itu pula sampai sekarang masih ada dialektika draft final yang disahkan itu yang 905 halaman atau yang 1035 halaman, 812 halaman atau versi berapa ratusan halaman lainnya.

(wem)

Kabar7News