Alpha: Pemberian Izin Membangun di Taman Nasional Komodo Irasional

Kabar7News, Jakarta – Ketua Asosiasi Ilmuwan praktisi hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra menyebutkan bahwa pemberian izin oleh pemerintah untuk membangun di kawasan Taman Nasional Komodo sangat irasional.

“Pemerintah telah mengizinkan dalam kawasan Taman Nasional Komodo tepatnya di Pulau Rinca, Labuhan Bajo Manggarai Barat akan dibangun area kawasan bagai “jurrasic park” berupa resort atau sejenis hotel yang lengkap dengan sarana modern kepariwisatanya dalam waktu sekitar 20 sampai 50 tahun bagi investor,” jelas Azmi melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Menurut Azmi, keputusan-keputusan dan kebijakan pemerintah ini irasional, akan jadi bumerang dalam kepariwisataan Indonesia, seharusnya biarkan alam komodo dengan keasliannya dan mengubah alamnya dengan betonisasi aspalisasi ini bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, bertentangan dengan filosofi Undang-Undang kepariwisataan termasuk Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ( Cites).

“Karena ekosistem konservasi sumber daya alam adalah tanggung-jawab semua pihak untuk mempertahankan segala upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi tanpa terkecuali, tidak boleh diabaikan oleh siapapun,” paparnya.

Selain itu pula fokus utama CITES adalah guna memberikan perlindungan pada spesies tumbuhan dan satwa liar dari berbagai macam bentuk dan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku apalagi bila nyata-nyata membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar.

Dikatakannya, Komodo dengan keunikannya yang melekat dengan alam liarnya butuh kelestarian bukan pula dengan cara di eksploitasi melalui betonisasi ,aspalisasi ini sama artinya komodo “diburu” di wilayah kedaulatan komodo tersebut atas nama investasi, perbuatan dan tindakan ini dapat dipidana.

“Karenanya pejabat pemerintah yang mengizinkan ini semestinya dikenakan sanksi dan dapat gugatan secara hukum nasional maupun sanksi dari masyarakat Internasional dikarenakan Indonesia termasuk salah satu dalam anggota perjanjian CITES,” tegas Azmi.

Azmi menjelaskan, jika pemerintah mengatasnamakan investasi, investasi yang mana yang dimaksud? Karena semestinya konsep sederhana dari investasi ialah (suatu hal yang baik untuk dikemudian hari atau untuk dimasa yang akan datang) namun kalau caranya dengan tidak menjaga konservasi yang ada malah akan merusak dan mengganggu keseimbangan alam originalitas komodo dengan cara betonisasi dan aspalisasi di wilayah taman nasional maka perlahan akan terganggulah, punahlah hewan dunia yang kini ada satu-satunya berada di alam Indonesia?

Keresahan akademiknya, kata Azmi, adalah apa yang lebih baik dari sebuah konservasi alam kalau tidak mempertahankan alamnya? Bukan malah nambah bangunan lain disitu, akan ada penebangan, penyedotan air, limbah, pengalihan jalan komodo dan lain-lian Dan ini mau dibilang semua atas nama investasi? Selanjutnya Jika sudah ada diizinkan satu resort maka kedepan akan muncul resort resort lain berikutnya, mari sama sama dilihat nantinya.

Dia mengutarakan, kebijakan Ini adalah tindakan yang tidak tepat, para pejabat pengambil keputusan tidak boleh mengartikan kalau ada anggaran pembangunan, maka konotasinya anggaran tersebut harus terserap dengan membangun sesuatu yang kasat mata terlihat lebih monumental, lebih bagus dianggap semata dalam pikiran jangka pendek bahkan ekosistem komodopun digeser demi atas nama investasi? Ini pemikiran dan langkah yang keliru.

“Lebih lanjut apakah dengan kebijakan atas nama investasi yang beginikah yang akan membuat lebih baik Indonesia dikemudian hari? Yang ada bila ini tidak dicegah, malah sebaliknya kita dan generasi yang akan datang pasti akan terkena imbasnya akibat keseimbangan alam khususnya ekosistem kedaulatan komodo telah terganggu,” pungkas Azmi.

(Red)

 

Kabar7News