Kabar7News, Jakarta – Program Satuan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa (Satgas TMMD) ke-105 Kodim 0415/Batanghari tahun 2019 yang dilaksanakan di Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, tiga hari ke depan akan ditutup.

Dansatgas TMMD Reguler ke-105 Letkol Inf Widi Rahman, S.H., M.Si, di hadapan awak media, bertempat di Makodim 0415/Batanghari, Selasa (6/8/2019) mengatakan bahwa upacara penutupan TMMD akan dilaksanakan di Lapangan Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, pada hari Kamis, 8 Agustus 2019.

Letkol Inf Widi Rahman yang sehari-hari menjabat sebagai Dandim 0415/Batanghari menuturkan bahwa Desa Ladang Peris seluas 6400 hektar menjadi pusat seluruh kegiatan TMMD Reguler ke-105, yang dimulai sejak pra TMMD pada 24 Juni 2019 dan pembukaan secara resmi pada 11 Juli 2019 oleh Bupati Batanghari, Ir. H. Syahirsah SY.

“Sejauh ini sasaran fisik TMMD berupa pembangunan 34 unit rumah semi permanen, pembukaan akses jalan penghubung sepanjang 3,5 km, gorong-gorong serta jembatan sudah hampir rampung,” ungkapnya.

Ditambahkan, seluruh sasaran nonfisik berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat Desa Ladang Peris oleh TNI dan pihak-pihak yang terkait juga telah dilaksanakan dengan sukses.

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk terus meningkatkan keakraban dan rasa kekeluargaan prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas dan masyarakat setempat sebelum penutupan TMMD ke-105, Kodim 0415/Batanghari akan menggelar berbagai macam hiburan dan pesta rakyat yang akan di mulai tanggal 6 sampai dengan 7 Agustus 2019.

“Dalam rangka perpisahan antara Satgas TMMD dengan masyarakat Desa Ladang Peris, Selasa 6 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB, akan kita laksanakan pemutaran film-film kejuangan di lapangan,” kata Letkol Inf Widi Rahman.

Dansatgas berharap dengan menonton film-film kejuangan dapat menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa serta terus mempererat dan menjaga rasa kesatuan dan persatuan.

Kemudian pada   Rabu 7 Agustus 2019, pukul 20.00 WIB akan diadakan panggung hiburan rakyat bagi masyarakat Desa Ladang Peris.

“Melalui momen ini diharapkan warga dapat terhibur dan semakin terjalin keakraban antara TNI-Rakyat,” ucapnya.

“Saya berharap dengan adanya acara malam hiburan ini bisa dinikmati bukan hanya untuk masyarakat Desa Ladang Peris saja, tapi terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujar Dansatgas TMMD.

 

(Eas)

Info, Pemerintah, Politikoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mendukung secara penuh pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 digelar di tanah Papua. Wiranto meminta PWI untuk segera menyampaikan usul konkret terkait sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Demikian disampaikan Menko Polhukam Wiranto saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang melaporkan rencana tempat peringatan HPN 2020 di Kantor Menko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). Pengurut PWI yang hadir antara lain Ketua Umum PWI Atas S Depari, Sekjen PWI Mirza Zulhadi dan anggota Dewan Kehormatan PWI Peter F Gontha.

“Kami sangat sangat mendukung secara penuh peringatan HPN 2020 yang berlokasi di Papua. Silakan saja nanti disampaikan agenda kegiatan apa saja. Sekali lagi pemerintah sangat mendukung,” ujar Wiranto. Wiranto didampingi sejumlah pejabat Kemenko Polhukam seperti Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan dan Deputi Bidkoor Pollugri Lutfi Rauf.

Pelaksanaan HPN 2020 itu juga sejalan dengan program pemerintah yang saat ini secara gencana membangun tanah Papua. Sejumlah infrastruktur, seperti Transpapua, telah dibangun pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo di Papua.

“Peringatan HPN 2020 tentu akan dihadiri sejumlah wartawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Biar mereka melihat langsung kondisi pembangunan di Papua yang saat ini jauh lebih maju dan memberitakannya. Dengan demikian, imej negatif tentang Papua yang dibangun kelompok tertentu akan kita bantah dengan realitas di lapangan,” kata Wiranto.

Wiranto menambahkan, selama ini ada kelompok tertentu di Papua, termasuk kelompok di bawah pimpinan Benny Wenda. Menurut Wiranto, ada empat isu yang selalu disuarakan oleh kelompok Papua merdeka ini.

Keempat isu yang disuarakan kelompok Papua Merdeka tersebut, kata Wiranto, adalah 1) Batalkan Penentuan Pendapat Rakyat  (Pepera) tahun1969. 2) Terus mendorong adanya pelanggaran HAM berat di Papua. 3) Menyuarakan adanya ketidakadilan di Papua. 4) Menyuarakan adanya perpedaan RAS antara warga Indonesia dari Papua dan warga Indonesia dari luar Papua.

“Suara-suara itu jelas tidak benar. Karena itu, untuk membantah imej negative yang mereka sampaikan itu, maka kita counter dengan cara menunjukkan realitas di lapangan kepada dunia,” kata Wiranto.

Ketika ditanya masalah transportasi peserta HPN 2020 ke Papua, Wiranto mengatakan, “Kita nanti bisa kerahkan pesawat-pesawat TNI AU. TNI AU kan punya 4 boeing. Jadi tidak ada masalah.”

Sementara itu, Ketua Umum PWI/Penanggung Jawab HPN 2020 Atas S Depari mengatakan, salah satu pertimbangan Papua menjadi tuan rumah HPN karena keinginan para insen pers untuk berkontribusi lebih besar kepada pembangunan di daerah.

“Peringatan HPN selama ini tak sekadar sebagai acara seremoni peringatan ulang tahun pers, tetapi lebih penting adalah bagaimana kita bisa berkontribusi lebih besar kepada kesejahteraan rakyat dan persatuan Indonesia,” ujar Atas S Depari.

Atas S Depari juga berjanji akan mengundang wartawan-wartawan asing, terutama dari kawasan Asia Pasifik, untuk bisa menghadiri acara HPN 2020 dan melihat perkembangan Papua secara langsung.

“Kami ingin menunjukkan secara langsung ke dunia luar kondisi sebenarnya di tanah Papua. Papua tidaklah seperti  yang digambarkan kelompok yang ingin merdeka selama ini. Papua saat ini  sudah terbuka,” kata Atal.

Atal S Depari mengaku sudah beberapa kali berkunjung ke Tanah Papua, masuk ke sejumlah kabupaten atau kota dan mendapatkan informasi langsung dari lapangan terkait kemajuan Papua.

(Red)

Budaya, Pemerintah, Pendidikanoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Batang – Menyambut peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 dan membangkitkan kembali budaya Adiluhung bangsa permainan tradisional serta guna menghibur masyarakat di lokasi TMMD Sengkuyung  Tahap II Kodim 0736/Batang, Kodim 0736/Batang menggelar Tournamen Egrang “Piala Dandim Cup”.

Lomba Egrang memperebutkan Piala Dandim 0736/Batang tersebut digelar di lapangan Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang, pada Minggu (4/8/2019).

Upacara Pembukaan dipimpin langsung Dandim 0736/Batang Letol Kav Henry Rudi Judianto Napitupulu, dan diikuti peserta lomba 234 orang dari 21 RT di wilayah Desa Kemiri Timur.

Lomba Egrang dipertandingkan  dalam tiga kategori, yakni dewasa, ibu-ibu dan anak-anak. Untuk memenangkan lomba setiap peserta harus beradu cepat menempuh lintasan 2×50 meter dan yang masuk Final akan dipertandingkan saat Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2019 nanti.

Dandim menyampaikan, gelar lomba permainan egrang ini disamping untuk menyambut hari Proklamasi Kemerdekaan, juga sebagai wahana menguri-uri kembali budaya tradisional masyarakat Indonesia serta membangkitkan kembali nilai-nilai kejuangan, persatuan dan kesatuan kepada generasi muda.

Menurut dia, kegiatan ini juga sebagai wahana olah raga yang mempunyai arti dan makna persatuan dan kesatuan, karena dalam olah raga, kita bisa menanggalkan status dan profesi masing-masing. Selain itu, olahraga merupakan arena pengasahan bakat bakat muda dan menjadi ajang penyaluran kreatifitas sekaligus mengarahkan semangat jiwa muda untuk bangkit berolah raga mewujudkan Kabupaten Batang yang sehat.

“Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kegiatan yang positif, membangkitkan semangat Proklamasi Kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendahulu bangsa,” ujarnya.

(Eas)

Budaya, Pendidikanoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta –  Satgas Pamtas Yonif PR 328/DGH menggelar program kesehatan terbatas atau “Healthy Care”, ditujukan untuk membantu warga Arso, Papua, yang mengalami keterbatasan pelayanan kesehatan.

“Layanan kesehatan dari rumah ke rumah merupakan salah satu upaya yang diberikan Satgas kepada warga di perbatasan dalam rangka mengatasi minimnya sarana dan prasarana kesehatan yang ada,” kata Dansatgas Pamtas Yonif PR 328/DGH Mayor Inf Erwin Iswari melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (4/8/2019).

Menurut dia, karena letaknya yang jauh, serta harus mengeluarkan biaya perjalanan, akhirnya warga yang sakit enggan untuk berobat ataupun mencari dokter.

“Seperti saat kita temukan dua warga, ibu Sania dan Satinah yang mengeluhkan demam tinggi, pusing serta mual-mual. Saat diperiksa darahnya, mereka berdua positif terkena Malaria Tertiana,” terangnya.

Erwin menjelaskan, sebagian besar wilayah Papua masih menjadi daerah berkategori endemis tinggi dalam penyebaran penyakit malaria. Bila sudah terjangkit, diawali panas tinggi, kejang-kejang bahkan jika tidak ditangani dengan benar, penyakit ini bisa menyebabkan kematian.

“Untunglah, Timkes Pos Pitewi pimpinan Serda Sutanto dibantu dengan empat prajurit, langsung memberikan bantuan kedua pasien tersebut. Dengan pengecekan medis serta memberikan obat-obatan, keduanya dapat ditangani secara cepat dan tepat,” pungkasnya.

(Eas/Dispenad)

Kesehatan, Pemerintaholeh Sebar Tweet

 

Oleh : Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Kabar7News, Jakarta – Terkait beberapa minggu ini Jakarta masih menempati rekor terburuk dunia untuk kualitas udara yang tidak sehat (air quality index) menurut situs resmi Air Visual .

Gubernur DKI dengan bijak mengakui dan menyampaikan pada publik terkait masih buruknya kualitas udara Jakarta, bahkan telah mengeluarkan instruksi Gubernur No 66/2019 tentang pengendalian kualitas udara yang berisi tentang ada 7 inisiatif pengendalian udara dalam instruksi tersebut.

Namun kebijakan pencegahan ini harus terus didorong pelaksanaannya dan evaluasi agar lebih efektif karena Gubernur DKI , baru akan terapkan pada tahun 2020.

Situasi kualitas udara yang buruk ini sifatnya urgent bahkan bisa jadi darurat maka seharusnya segera di eksekusi, 2 poin yg dimaksud (pembatasan usia kendaraan angkutan umum dan biaya parkir) dalam instruksi belum banyak dampak karena masih tunggu 2020 sementara kualitas udara semakin hari jika tidak ada tindakan nyata dan segera akan semakin buruk(tidak sehat).

Selain itu tarif harga parkir saat ini tidak ada efek jera, maka gubernur DKI kedepan harus terapkan tarif parkir mobil sehari berkisar 250 sampai 500 ribu ini akan efektif mengurangi penggunaaan kendaraan pribadi di Jakarta.

Perlu gebrakan yang harus dilakukan memastikan koneksi antara angkutan umum ke TransJakarta agar efisien dan efektif. Interkoneksi moda transport itu harus dikerjakan segera , harus nyaman, bersih, antar gedung atau mall terkoneksi, baru orang orang mau swicth ke MRT.

Situasi Jakarta beda kita di daerah tropis jalan 500 -1000 meter saja sudah berkeringat jadi Gubernur dan stakeholdernya harus punya formulasi konkrit yang revolusioner guna menangani kualitas udara Jakarta dari pada human cost (biaya kesehatan dan kerugian lainnya) akibat sakitnya warga semakin tinggi dan berdampak pula pada kualitas SDM yang memburuk dampak dari menghirup udara yang tidak sehat.

(Red)

Opinioleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.