Kabar7News, Jakarta – Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., bersama Kapolri, Jenderal Pol Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., melaksanakan tatap muka dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, bertempat di VIP Room, Lanud Manuhua, Biak, Provinsi Papua, Selasa (27/08/2019).

Panglima TNI menyampaikan bahwa kedatangannya bersama Kapolri beserta seluruh pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri adalah dalam rangka bersilaturahmi dan bertatap muka langsung termasuk meminta saran dan masukan dari para tokoh-tokoh di Papua terkait peristiwa kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu, agar tidak terulang kembali di bumi Papua.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, memahami Papua itu harus dari sudut pandang Papua, tidak boleh mengikuti sudut pandang yang lain. “Kalau kita tidak paham dengan akar permasalahan di Papua, maka akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu tidak perlu takut, sampaikan masukan dan saran apa adanya,” tuturnya.

“Untuk itu saya minta masukan dan saran. Ini akan kita catat dan akan terus kita evaluasi, sehingga kami paham betul dengan saudara-saudara yang berada di Papua dan kami juga bisa mengambil keputusan dari sudut pandang tentunya sudut pandang Papua. Semua adalah demi kebaikan kita semua,” terangnya.

Di hadapan para tokoh-tokoh Papua, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa Papua itu begitu indah, damai dan budayanya cukup sangat tinggi. “Indonesia harus kita jaga, Indonesia adalah rumah besar kita, Indonesia adalah milik kita semua. Semua yang ada disini adalah anugerah dan nikmat yang harus kita kelola,” ujarnya.

Panglima TNI mengatakan bahwa TNI bertugas menjaga stabilitas keamanan, baik nasional maupun lokal, dan TNI tetap berkomitmen bahwa tidak ada ruang bagi kelompok-kelompok yang melakukan rasisme. “Tidak boleh ada rasis di negeri indah dan subur ini, negeri yang kaya raya ini. Akan saya kawal proses hukum dari oknum yang melakukan tindakan rasisme,” tegasnya.

“Bhinneka Tunggal Ika adalah satu kekayaan yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun demikian, kita semua harus bisa memahami masing-masing budaya yang ada di Indonesia,” tutup Panglima TNI.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Ketua DPRD Supiori Yarius Maryar S.Th, Wakil Ketua DPRD Kab. Biak Numfor Godlief Kawer, Kabaharkam Polri Komjen Pol Condro Kirono, para Asisten Panglima TNI, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, Danjen Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa dan Pangdivif 3 Kostrad Mayjen TNI Achmad Marzuki, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Rudolf Alberth Rodja, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si,M.Pd. dan Bupati Kab. Supiori Jules F Warikar.
(Red)


Kabar7News, Merauke – Prajurit TNI Batalyon Infanteri Mekanis Raider 411/Pdw Kostrad yang tergabung dalam Satgas Pamtas Republik Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG) bersama PT ACP-APM Merauke menggelar bhakti sosial dalam rangka semarak HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang bertajuk “Touring Kemerdekaan”, bertempat di Kampung Tomerau, Distrik Naukenjerai, Kab. Merauke, Papua. Selasa, (27/08/2019).

Kegiatan “Touring Kemerdekaan” yang berlangsung selama dua hari (24-25 Agustus 2019), diikuti oleh 119 orang dengan jumlah kendaraan 57 sepeda motor dan 10 mobil. Perjalanan yang di tempuh berjarak ± 207 Km dengan rute start dari PT ACP-APM Muting – Jln Trans Papua Merauke – Distrik Sota – bermalam di Kampung Kuler, dan Finish di Kampung Tomerau.

Tarian adat dan alat musik khas ditampilkan oleh masyarakat Kampung Tomerau kepada rombongan “Touring Kemerdekaan” sebagai ucapan selamat datang, yang ditandai dengan memakaikan pakaian adat Suku Kanum (Cawat) dan memasangkan mahkota kepada Dansatgas Pamtas RI-PNG Batalyon Infanteri Mekanis Raider 411/Pdw Kostrad, Mayor Inf Rizky Aditya, S.Sos., M.Han dan General Manager PT ACP-APM, Kolbert F Simamora.

Di sela-sela kegiatan, Mayor Inf Rizky Aditya mengatakan bahwa kegiatan yang bertajuk “Touring Kemerdekaan” adalah acara bhakti sosial bersama dengan rekan-rekan dari PT ACP-APM. Adapun acara yang di gelar yakni pemberian bantuan sembako, pengobatan massal, pemberian Bendera Merah Putih dan makan bersama. “Semoga melalui kegiatan bhakti sosial ini dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang menerimanya,” ucapnya.

“Kegiatan ini juga sekaligus mempererat persatuan, tali silaturahmi serta kebersamaan Prajurit TNI Satgas Pamtas RI-PNG Batalyon Infanteri Mekanis Raider (Yonif MR) 411/Pdw Kostrad dan PT ACP-APM dengan masyarakat yang ada di Kampung Tomerau,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kolbert F. Simamora menyampaikan senang bersama-sama dengan Bapak-bapak TNI dari Satgas Yonif MR 411/Pdw Kostrad dapat melaksanakan bhakti sosial di daerah perbatasan yang di kemas melalui acara touring. “Sebagai perusahaan yang berada di perbatasan, kami ingin dapat terlibat dalam kegiatan kemanusiaan, salah satunya bhakti sosial ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kampung Tomerau Ibu Matelda Jois Kul menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas perhatian dan kepedulian dari Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/Pdw Kostrad dan PT ACP-APM kepada masyarakat di Kampung Tomerau. “Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan mempererat tali persaudaraan kita semua,” katanya.
(Red)


Kabar7News, Tangerang – Kasat Lantas Polres Metro Tangerang Kota AKBP Juang Andi Priatno, SH,. S.IK,. M.Hum beserta seluruh pejabat Satlantas didampingi Lurah Pasar Baru, meresmikan Taman Baca di Kampung Talas, Tangerang Kota. Selasa, (27/08/2019).

Juang Andi Priatno mengajak masyarakat, agar ruang baca menjadi sarana wawasan dan silaturahmi.

“Mari jadikan ruang baca sebagai sarana membuka wawasan dan menjalin silaturahmi”, ajaknya kepada masyarakat yang hadir.

Dengan adanya ruang baca, warga Kampung Talas dan masyarakat lainnya diharapkan menjadi pelopor ketertiban lalu lintas dengan saling mengingatkan sesama pengguna jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas.
(Affry)


Kabar7News, Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane meminta agar oknum wakil rakyat terpilih pada Pemilu 17 April 2019 lalu yang terindikasi terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tidak dilantik. Hal tersebut disampaikan Neta kepada media menanggapi adanya oknum anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terpilih dari daerah pemilihan Provinsi Lampung yang terindikasi terlibat kasus penyuapan.

“Jika seorang wakil rakyat (terpilih) sudah terlibat penyuapan, sebaiknya jangan dilantik,” ujar aktivis yang sangat getol mengkritisi kinerja Kepolisian RI itu, Senin, 26 Agustus 2019.

Sebagaimana ramai diberitakan bahwa anggota DPD RI terpilih dari Lampung, Ahmad Bastian, diduga kuat telah melakukan tindak pidana penyuapan terhadap Bupati Lampung Selatan non-aktif, Zainudin Hasan. Hal itu berdasarkan pengakuan yang bersangkutan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah memberikan sejumlah Rp. 9,6 miliar kepada terdakwa Agus Bhakti Nugroho, yang oleh terdakwa ini diakui uang tersebut untuk Bupati Lampung Selatan non-aktif, Zainudin Hasan. Juga, dalam berkas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor, nama Ahmad Bastian berulang kali disebut sebagai penyuap Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho.

Terkait hal tersebut, Neta merasa heran dan mempertanyakan penanganan kasus Ahmad Bastian itu. “Jika yang bersangkutan terlibat kasus penyuapan, kenapa tidak diproses secara hukum? Ini aneh. Apa alasannya tidak diproses. Jika kasusnya sudah diproses tentunya yang bersangkutan tidak bisa masuk ke Senayan sebagai anggota legislative,” imbuh Neta S. Pane penuh tanda tanya.

Apalagi JPU, sambung Neta, sudah menyebutkan yang bersangkutan terlibat menyuap Bupati Lampung Selatan. “Seharusnya majelis hakim segera memerintahkan Polri atau Kejaksaan segera mengusut, bahkan menangkap yang bersangkutan. Pertanyaannya kenapa majelis hakim tidak mengeluarkan perintah agar pemeriksaan terhadap yang bersangkutan segera dilakukan? Ada apa?” tanya Neta.

Menurutnya, Majelis Hakim Tipikor tidak boleh tinggal diam. Semua pihak yang diduga terlibat dalam sebuah jaringan kejahatan atau tindak pidana harus diusut tuntas. “Tapi, Majelis Hakim juga tak boleh tinggal diam dan harus action melanjutkan perkara suap yang melibatkan yang bersangkutan,” tegas Neta lagi.

Ketika dikonfirmasi terkait apa yang dapat dilakukan dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk menghambat para oknum wakil rakyat yang terindikasi terlibat suap seperti Ahmad Bastian itu, Neta mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu turun tangan. “KPU perlu menanyakan hasil persidangan itu kepada majeslis hakim, terutama menyangkut tuduhan jaksa tentang keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus suap. Jika bukti-buktinya kuat dan majelis hakim akan memerintahkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, KPU bisa menunda sementara pelantikannya,” pungkas Neta mengakhiri pernyataan persnya.
(Red)


Kabar7News, Jakarta – Latihan gabungan merupakan latihan yang dilaksanakan untuk menguji kesiapsiagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melaksanakan kampanye militer dalam rangka menghadapi kemungkinan kontinjensi yang diperkirakan akan terjadi.

Demikian amanat tertulis Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. yang dibacakan oleh Irjen TNI, Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., pada upacara pembukaan Latihan Gabungan (Latgab) TNI tahun 2019 yang diikuti 469 Prajurit TNI (AD, AL, AU), bertempat di lapangan upacara Sudirman Sesko TNI, Lembang Bandung, Jawa Barat, Senin (26/08/2019).

Panglima TNI mengatakan bahwa Latihan Gabungan TNI merupakan latihan interoperabilitas antar Angkatan yang sangat strategis dengan melibatkan seluruh Satuan dan Alutisista untuk menguji kemampuan TNI dihadapkan dengan medan yang sebenarnya. “Demikian pula dengan Doktrin, Prosedur dan Organisasi TNI,” ucapnya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, tema Latgab TNI tahun 2019 “Komando Gabungan (Kogab) TNI melaksanakan Kampanye Militer di Mandala Operasi, dalam rangka Menegakkan Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah, Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sudah sangat tepat.

Panglima TNI menegaskan agar seluruh satuan dan personel yang terlibat harus mampu melaksanakan seluruh materi yang dikembangkan, mulai dari tahap perencanaan dalam pelaksanaan geladi posko sampai dengan geladi lapangan.

“Tingginya tuntutan interoperabilitas, saya yakin akan banyak hal baru dan menarik yang ditemukan saat pelaksanaan di lapangan nantinya. Saya berharap seluruh temuan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan TNI, khususnya dalam hal interoperabilitas di masa mendatang,” jelasnya.

Panglima TNI juga memberikan beberapa penekanan kepada para penyelenggara dan pelaku Latgab TNI tahun 2019, diantaranya laksanakan kegiatan latihan sesuai perencanaan yang telah dibuat dan dipaparkan; perhatikan detail pelaksanaan latihan termasuk dalam hal pengamanan personel dan Alutsista yang digunakan.

“Latihan puncak rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI, maka tunjukkan kemampuan Alutsista TNI secara baik dan menarik serta laksanakan seluruh taktik, teknik, dan prosedur sesuai doktrin yang ada sehingga diperoleh umpan balik bagi penyempurnaan seluruh doktrin yang dimiliki oleh TNI,” ujarnya.

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengucapkan terima kasih kepada Komandan Sesko TNI dan semua pihak yang telah menyiapkan pelaksanaan Latihan Gabungan TNI Tahun2019.  “Untuk itu, Saya berharap pelaksanaan Latihan Gabungan TNI ini dapat berjalan lancar dan aman, serta dapat mencapai tujuan latihan yang telah direncanakan,” katanya.
(Red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.