Kabar7News – Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi geografis Papua yang sulit, memberikan dampak langsung terhadap sulitnya akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karenanya, sebagai perwujudan salah satu upaya nyata dalam memberikan akses layanan dasar yang lebih baik serta membangun generasi penerus yang sehat dan kuat serta bangkit dari momok gizi buruk, pada akhir bulan November 2017 yang lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah meluncurkan Program perlindungan sosial yang dinamakan Bangun Generasi dan Keluarga Sejahtera atau lebih dikenal dengan BANGGA Papua.
BANGGA Papua merupakan salah satu terobosan kebijakan strategis daerah yang digagas Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023, Lukas Enembe SH., MH., untuk mewujudkan generasi emas anak-anak asli Papua yang sehat, cerdas dan berkarakter serta dapat turut aktif mengharumkan nama bangsa di mata dunia internasional.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, SH., MH., mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, dana Otsus disalurkan langsung ke tingkat rumah tangga dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat Papua.
“BANGGA Papua adalah sebuah program perlindungan sosial bagi orang asli Papua, yang merupakan salah satu terobosan yang kami lakukan dalam pemanfaatan dana otonomi khusus dan merupakan program kontekstual Papua sesuai dengan tantangan dan kondisi pembangunan di Papua”, Gubernur Lukas Enembe menambahkan.
Program perlindungan sosial ini dilaksanakan dalam skema pemberian bantuan dana tunai sebesar Rp. 200.000,- per bulan per anak, kepada anak-anak asli Papua dengan usia di bawah 4(empat) tahun. Dana bantuan ini ditujukan untuk pembelian bahan pangan bergizi guna mendukung tumbuh kembang anak. Sumber dana untuk program ini adalah dari Dana Otonomi Khusus (dana Otsus) dan disalurkan langsung dari Bank Papua ke rekening ibu atau wali yang sah, dari anak-anak di bawah usia 4 tahun ini.
Penyaluran dana bantuan tersebut juga disertai dengan edukasi menyeluruh terkait cara pemenuhan gizi yang benar dan cara peningkatan akses anak terhadap layanan kesehatan. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami cara pemanfaatan dana bantuan dengan benar, serta menyasar pada perubahan cara pikir masyarakat agar dapat memprioritaskan penggunaan dana hanya untuk kebutuhan anak mereka.
MENINGKATKAN KUALITAS SDM
BANGGA Papua, seperti namanya, merupakan kebanggaan Papua. Melalui program BANGGA diharapkan kualitas sumber daya generasi penerus pembangunan di Tanah Papua dapat terus membaik, melalui peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak asli Papua yang berkelanjutan.
Meski sepintas program ini tampak cukup sederhana dan mudah dilakukan, yaitu dengan memberikan dana kepada ibu. Namun program ini dirancang dan diimplementasikan secara komprehensif serta disesuaikan dengan kondisi pembangunan di tanah Papua, dengan dukungan dari program kerjasama Pemerintah Australia-Indonesia, KOMPAK dan MAHKOTA. Rancangan program diawali dengan sejumlah kajian yang meliputi ketersediaan sarana perbankan, ketersediaan pelayanan dasar serta ketersediaan penyedia bahan makanan bergizi. Kajian hukum juga dilakukan sebelum menyusun regulasi terkait BANGGA Papua untuk memastikan bahwa program ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Setelah rancangan program selesai disiapkan, kemudian dilakukan sosialisasi kepada berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan mereka memahami dan mendukung tujuan dari BANGGA Papua. Pendataan calon penerima manfaat dilakukan melalui sensus yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Salah satu syarat mutlak kepesertaan dalam program ini adalah anak tersebut harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Daftar usulan calon penerima manfaat tersebut kemudian diajukan oleh pemerintah kabupaten kepada Pemprov Papua untuk diverifikasi, disahkan dan kemudian dimasukan ke dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BANGGA Papua yang terhubung dengan sistem perbankan di Bank Papua.
Berdasarkan daftar tersebut Bank Papua turun ke tingkat kecamatan untuk melayani pembukaan rekening oleh ibu-ibu yang memiliki anak di bawah 4 tahun. Selanjutnya, dana ditransfer ke rekening ibu secara berkala.
KABUPATEN PERCONTOHAN
Kini program BANGGA Papua telah berjalan selama 1,5 tahun dan telah diimplementasikan di tiga kabupaten percontohan yaitu di Kabupaten Asmat, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Paniai yang juga merupakan keterwakilan dari tiga wilayah pembangunan berbasis adat yakni Animha, Lapago dan Meepago dengan rata-rata tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga memiliki indeks pembanguan manusia (IPM) yang rendah. Melalui pola percontohan tersebut, Pemprov Papua berharap untuk mendapatkan hasil dan model program yang sesuai dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan peningkatan IPM, sehingga selanjutnya program tersebut akan direplikasi di seluruh kabupaten/kota di provinsi Papua.
“Sejak implementasi, kita telah berhasil melakukan penyaluran dana program BANGGA Papua kepada 20.356 (duapuluh ribu tigaratus lima puluh enam) anak orang asli papua, dengan total anggaran sebesar Rp. 48,6 Milyar melalui rekening ibu atau wali penerima manfaat,” jelas Gubernur Enembe pada acara Lokakarya Validasi Baseline BANGGA Papua, pada bulan Mei 2019 yang lalu.
Melalui program BANGGA Papua, pemerintah Provinsi Papua telah ikut mendukung tercapainya target nasional terkait inklusi keuangan, dimana seluruh masyarakat dapat terakses dengan layanan Bank. Selain itu, juga telah mendukung sistem pendataan kependudukan, khususnya bagi orang asli Papua, dimana semua penerima manfaat wajib memilik NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berbasis KTP-el, sehingga dapat dipastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan kependudukan (Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan KTP-el).
Salah satu penerima manfaat adalah mama Yosefa dari Distrik Atsy Kabupaten Asmat yang merasakan manfaat dari program BANGGA Papua. “Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Bupati dan Bapak Gubernur yang telah memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kami agar tidak kurang gizi dan lebih sehat,” kata mama Yosefa.
“Saya sangat senang dengan program BANGGA Papua, karena selain diberikan dana bantuan, saya juga diberikan pelayanan kartu keluarga serta akta kelahiran secara gratis,” tambah mama Yosefa.
MENGATASI STUNTING
Menjelaskan lebih lanjut, Kepala Bappeda Papua, Dr. Muhammad Musa’ad mengatakan, BANGGA Papua merupakan salah satu terobosan kebijakan strategis daerah yang digagas Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH, untuk periode kedua. Dengan tujuan untuk mewujudkan generasi emas anak-anak asli Papua yang sehat, cerdas dan berkarakter serta dapat turut aktif mengharumkan nama bangsa di mata dunia internasional, juga guna mewujudkan Visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan, khususnya untuk perwujudan visi keadilan pembangunan bagi Orang Asli Papua.
“Program ini adalah bagian dari upaya pemerintah Papua dalam menangani masalah stunting di Indonesia. Seperti diketahui, stunting, atau gagal tumbuh anak karena kurang gizi, menjadi salah satu masalah nasional. Data Riset Kesehatan Nasional (Riskesdas) 2018 menunjukkan sebanyak 30,8 persen balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 persen. Tak urung, Presiden Joko Widodo pun, dalam pembahasan RAPBN 2020, menekankan pentingnya memberantas stunting di Indonesia.
Sebagai salah satu provinsi dengan akses geografis yang sulit dan beragam tantangan sosial ekonomi yang berat, tambahnya, Papua juga menjadi salah satu daerah yang fokus memberantas stunting lewat beberapa program. Salah satunya adalah program jaminan sosial BANGGA Papua tersebut.
Diharapkan program BANGGA Papua tidak hanya dapat meningkatkan gizi dan kesehatan anak, namun juga dapat mendorong ekonomi lokal serta mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Papua.
(Red)
