Kabar7News, Lhokseumawe – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesi (PPWI), Wilson Lalengke, melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPWI Kota Lhokseumawe di Gedung ACC Universitas Malikussaleh, Sabtu (23/11/2019).

Prosesi pelantikan yang dimulai pada jam 10:00 Wib itu, selain dihadiri Ketua Umum PPWI, juga hadir Kapolres Kota Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan yang didampingi Kasat Reskrim AKP Indra Trinugraha Herlambang, S.Ik. Terlihat hadir di acara ini, Dandim 0103 Aceh Utara yang diwakili Kasdim 0103 serta perwakilan dari Polres Aceh Utara.

Wali Kota Lhokseumawe, diwakili oleh Asisten III, Miswar, bersama beberapa pejabat Forkompimda turut menghadiri pelantikan DPC PPWI Lhokseumawe tersebut. Selain itu, di antara para hadirin, terlihat juga para ketua organisasi wartawan, para ketua BEM lintas kampus Aceh Utara dan Lhokseumawe, serta para tokoh agama dan masyarakat.

Peresmian dan pengukuhan pengurus PPWI Lhokseumawe dipimpin langsung oleh Ketua Umum, Wilson Lalengke yang disaksikan langsung oleh kapolres Lhokseumawe dan Assisten IIISetda Kota Lhokseumawe, serta seluruh peserta yang hadir.

 

Dalam sambutannya, Ketua Umum PPWI menyebutkan bahwa hadirnya PPWI di Kota Lhokseumawe bukan untuk ajang persaingan antar oraganisasi wartawan, namun kita ingin bersinergi dengan berbagai organisasi agar dapat memberi warna baru di dunia pewarta tanah air, khususnya di Kota Lhokseumawe.

“Kita berharap pengurus PPWI yang baru dilantik dapat bekerja sama dengan lintas organisasi yang ada di Kota Lhokseumawe dalam membangun masyarakat dan memperjuangkan kemerdekaan pers seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999,” tutur Wilson.

Wilson selanjutnya mengharapkan agar pengurus PPWI Kota Lhokseumawe mampu menjadi pilar terdepan dalam melawan hoax dan radikalisme. Artinya ,setiap pewarta yang bernaung dalam organisasi PPWI harus mampu menyajikan berita produk jurnalistik, akurat dan berimbang. Setiap informasi yang disampaikan melalui media haruslah merupakan sebuah realitas, faktual, bukan berita bohong atau hoax.

“Setiap insan pewarta harus mampu memberikan informasi yang sebenarnya dan akurat, harus menjadi pilar untuk mencerdaskan publik, bukan pewarta yang memecah-belah antar masyarakat, suku atau ras,” sebut Wilson.

Wilson juga menambahkan bahwa para pewarta harus menjadi pilar yang mampu mengakomodir setiap informasi dan mengemasnya menjadi satu berita berdasarkan fakta yang dihimpun, agar seluruh berita yang disajikan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Sebelum mengakhiri kata sambutannya, Ketua Umun PPWI Wilson Lalengke menitipkan pesan kepada seluruh pengurus dan anggota agar senantiasa mengedepankan etika dalam mencari berbagai informasi, melakukan peliputan, dan ketika mengemas informasi menjadi satu berita, tanpa memihak dan berpihak.

“Para pewarta diharap benar-benar menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah-tengah Masyarakat,” pungkas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Seusai prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi publik. Tema yang diangkat dalam diskusi ini adalah Produk Jurnalistik: Tangkal Penyebararan Hoax dan Radikalisme”. Narasumber yang dihadirkan panitia adalah Ketua Umum PPWI, Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, dan H. Fachrul Razi, Senator Muda asal Aceh.

Sementara itu, Hasanuddin sekretaris PPWI Kota Lhokseumawe yang juga Ketua Panitia dalam kegiatan itu, usai kegiatan, menyebutkan bahwa pengurus PPWI Kota Lhokseumawe sudah mulai terbentuk sejak bulan Juni lalu, melalui proses perekrutan panjang, dimana pada rapat awal saat penyusunan pengurus Desriadi Hidayat dipercaya menjadi Ketua, Umar Efendi sebagai Wakil Ketua, sementara dirinya sendiri diberi tugas sebagai sekretaris, serta Zulkifli sebagai bendahara.

“Alhamdulillah, semua struktur sudah lengkap dan kami sudah di-SK-kan semenjak dua bulan lalu, sebelum kami dikukuhkan,” ujar Hasanuddin.

Hasanuddin berpesan pada seluruh pengurus PPWI, khusunya di DPC Kota Lhokseumawe yang baru dilantik agar setiap pewarta dapat menjunjung tinggi nilai-nilai profisionalisme dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pewarta.

“Setiap berita atau informasi yang disampaikan melalui media haruslah yang dapat bermanfaat bagi semua lapisan. PPWI harus menjadi agen informasi yang terpercaya dengan berita yang akurat dan berimbang,” pungkas Hasanuddin.

(Red)

Kabar7News, Kubu Raya – Dalam rangka menjalin silaturahmi, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menerima kunjungan dari Pengurus Lembaga Anti Narkotika (LAN) Provinsi Kalimantan Barat. Rombongan diterima langsung oleh Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad di Ruang Koridor Makodam XII/Tpr.

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menerima sebanyak sepuluh pengurus LAN Kalbar. Yang dipimpin oleh Sekretaris DPD LAN Kalbar, Zufikar, S.E. Dalam kesempatan tersebut Pangdam XII/Tpr menerima perkenalan dari para pengurus LAN Kalbar.

Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad juga menerima paparan sekilas tentang program-program yang telah dilaksanakan LAN Kalbar dalam upaya turut serta membantu pemerintah mencegah penyalahgunaan narkotika di wilayah Kalimantan Barat. Sedangkan Pangdam XII/Tpr juga memberikan arahan-arahan demi kemajuan LAN Kalbar kedepan.

Selain dalam rangka silaturahmi kunjungan kali ini juga bertujuan untuk saling bekerjasama antara Kodam XII/Tpr dengan LAN Kalbar dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kalbar.

(Red)

Kabar7News, Pontianak – Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs Didi Haryono SH MH menghadiri acara Sosialisasi Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi yang digelar oleh Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Barat bersama organisasi kewanitaan di Kalbar. Deklarasi dilaksanakan di Ballroom Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar, Kota Pontianak, Jumat (22/11/2019).

Acara dihadiri juga oleh Gubernur Prov. Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum., bersama Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmad, Danlantamal XII/Pontianak, Laksma TNI Agus Haryadi, perwakilan Lanud Supadio dan Kepala Dinas Penanaman Modal Prov. Kalbar selaku Ketua KAD Kalbar.

Acara sosialisasi dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum., yang diikuti oleh berbagai organisasi kewanitaan di Kalbar. Dengan menghadirkan narasumber Direktur Perkumpulan Saya Perempuan Anti Korupsi Maria Kresentia dan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H.

Sosialisasi ini dimaksudkan dalam rangka mendorong lebih banyak peran perempuan khususnya kaum ibu di Kalimantan Barat untuk ikut adil dalam upaya pencegahan korupsi yang dimulai dari keluarga. Gerakan ini mengajak seorang ibu sebagai agen perubahan dalam memerangi korupsi, dengan cara menanamkan sejak dini nilai-nilai moral kepada anak-anak dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengharapkan para perempuan di provinsi Kalbar untuk bisa menjadi pelopor pencegahan korupsi khususnya di lingkungan keluarga dan umumnya di masyarakat.

“Kaum perempuan, khususnya ibu-ibu memiliki peran besar dalam mengantisipasi sedini mungkin terjadinya korupsi, mulai dari lingkungan keluarga hingga di masyarakat,” kata Sutarmidji.

Dia menjelaskan, sosialisasi ini dimaksudkan untuk mendorong lebih banyak perempuan ikut andil dalam upaya pencegahan korupsi.

Menurutnya, kegiatan ini selain untuk mendukung suami menghindari berbagai macam bentuk korupsi juga untuk mendukung suami dalam menjalankan tugasnya.

“Jangan malah sebaliknya, ibu-ibu banyak menuntut di luar kemampuan suami dan menyebabkan suami melakukan tindak korupsi untuk memenuhi kebutuhan ibu. Jangan seperti itu ya,” kata Sutarmidji.

Mantan Wali Kota Pontianak itu menambahkan, gerakan ini juga diarahkan untuk mengajak ibu-ibu menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi, dengan cara menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak,” pungkasnya.

(Red)

Kabar7News, Pontianak – Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmad bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat menghadiri acara Sosialisasi Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi yang digelar oleh Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Barat bersama organisasi kewanitaan di Kalbar. Deklarasi dilaksanakan di Ballroom Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar, Kota Pontianak.

Selain Pangdam XII/Tpr acara dihadiri juga oleh Gubernur Prov. Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum., Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, Danlantamal XII/Pontianak, Laksma TNI Agus Haryadi, perwakilan Lanud Supadio dan Kepala Dinas Penanaman Modal Prov. Kalbar selaku Ketua KAD Kalbar.

Acara sosialisasi dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum., yang diikuti oleh berbagai organisasi kewanitaan di Kalbar. Dengan menghadirkan narasumber Direktur Perkumpulan Saya Perempuan Anti Korupsi Maria Kresentia dan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H.

Sosialisasi ini dimaksudkan dalam rangka mendorong lebih banyak peran perempuan khususnya kaum ibu di Kalimantan Barat untuk ikut andil dalam upaya pencegahan korupsi yang dimulai dari keluarga. Gerakan ini mengajak seorang ibu sebagai agen perubahan dalam memerangi korupsi, dengan cara menanamkan sejak dini nilai-nilai moral kepada anak-anak dalam rangka  mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih.

(Red)

Kabar7News, Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengklaim tengah menyeriusi permasalahan munculnya desa fiktif yang belakangan viral di berbagai wilayah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Selasa (12/11/2019) mengatakan kini pihaknya tengah mengumpulkan data mengenai permasalahan desa fiktif.1

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendampingi kami sehingga dalam kesempatan ini juga akan melihat semua hal termasuk desa fiktif tersebut,” katanya.

Menurut Hery, selain itu juga akan melihat terkait jumlah penduduk, jumlah Orang Asli Papua (OAP) yang ada di Bumi Cenderawasih.

“Kami juga akan melihat lebih dalam mengenai penyegaran pemerintahan hingga pemekaran-pemekaran distrik dan kampung,” ujarnya.

Dia menjelaskan hingga kini belum ada laporan terkait desa fiktif di Provinsi Papua, namun hal ini akan menjadi salah satu fokus yang diseriusi.

“Dari kabupaten dan kota belum ada laporan yang jelas terkait desa fiktif ini, seperti apa kondisi kampung-kampung, namun kami mencoba melihat secara komprehensif,” katanya lagi.

Dia menambahkan jika ditemukan adanya desa fiktif, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
(Sumber:AntaraNews)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.