Kabar7News, Ambon  – Pemerintah Kota Ambon mengimbau warga untuk melakukan doa bersama menyikapi situasi dan kondisi setelah bencana gempa bumi yang terjadi sejak 26 September 2019.

Imbauan ini disampaikan kepada seluruh warga kota melalui tokoh agama untuk memperbanyak kegiatan doa di lingkungan masing-masing, kata Wakil Wali kota Ambon, Syarif Hadler.

“Imbauan kita sampaikan melalui tokoh agama yang ada di kota Ambon, untuk melakukan doa bersama di lingkungan masing-masing,” katanya, Jumat (11/10/2019).

Ia mengatakan, doa bersama dilakukan dalam rangka memohon perlindungan, penyertaan dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kondisi yang dialami kota Ambon.

“Imbauan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti ke warga kota, agar kota ini tetap dalam perlindungan dan pemulihan terjadi bagi kota Ambon dan provinsi Maluku,” ujarnya.

Doa bersama di lingkup Pemkot Ambon katanya, telah dilakukan secara internal baik untuk umat muslim maupun kristen.

Doa bersama untuk umat Muslim dilakukan di kediaman Wakil Wali kota dan Kristen di kediaman Wali kota Ambon.

“Doa bersama juga akan dilakukan pemerintah provinsi Maluku dan kota Ambon yang dilaksanakan di Masjid Al Fatah dan Gereja Maranatha pada Senin (14/10),” katanya.

Syarif mengatakan, doa bersama harus dilaksanakan rutin sesuai kepercayaan sebagai bentuk penguatan iman.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi agenda rutin bukan hanya saat menghadapi bencana, tetapi bagaimana umat harus selalu ada dalam doa dan dzikir agar kota ini tetap dalam lindungan Tuhan,” katanya.
(sumber:AntaraNews)

Daeraholeh Sebar Tweet

Kabar7News, Pontianak – Dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat, Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad diwakili Kapoksahli Pangdam XII/Tpr, Kolonel Czi Gumuruh menjadi salah satu narasumber pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Polda Kalbar di Ballroom Hotel Ibis, Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Dengan tema, “Penanganan Karhutla dan Solusinya”.

Turut menjadi narasumber dalam kegiatan ini, Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum., Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, Dirjen Pengendalian, Perencanaan dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLHK, Drs. M. R. Karliansyah, M.S., serta Pakar Hukum Kehutanan, DR. Sadino, S.H.,M.H. Yang dihadiri oleh Danlantamal XII/Pontianak, Wakapolda Kalbar, Kadisops Lanud Supadio, para Bupati/Walikota di Kalbar, pihak Perusahaan dan BEM Universitas di Pontianak.

Diskusi ini dilakukan untuk mencari solusi yang tepat untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar yang terus berulang terjadi setiap tahunnya.

Kapoksahli Pangdam XII/Tpr, Kolonel Czi Gumuruh menyampaikan, selain terus melakukan upaya patroli dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar lahan, bahwa saat ini di Kalbar ada beberapa perusahaan yang sudah disegel dan ditutup oleh Polda Kalbar terkait dengan pembakaran lahan, yang pada saat ini sedang dilaksanakan penyelidikan.

Menurutnya, perusahaan -perusahaan tersebut semua bisa dieksekusi dan terkena denda. Denda dari perusahaan jika ditotal berjumlah 3.6 Triliun dan saat ini baru terbayarkan 78 Miliar.

“Apabila semua biaya denda terbayarkan sepenuhnya maka dapat digunakan untuk biaya operasional selama Penanganan Bencana Karhutla di wilayah Kalbar nantinya,” ujar Kapoksahli Pangdam XII/Tpr.

Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji menegaskan, apabila bencana Karhutla terjadi kembali di wilayah Prov. Kalimantan Barat maka pihaknya tidak akan segan-segan menindak dengan cara memberikan hukuman kepada perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di sekitar daerah perusahaan tersebut maupun berada di daerah Koordinat letak Karhutla maka seluruh biaya proses pemadaman di tanggung sepenuhnya oleh Perusahan tersebut.

Sedangkan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono merekomendasikan agar tahun 2020 tidak ada lagi Karhutla di Kalimantan Barat diantaranya tidak mengumumkan kepada khalayak perkiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG. Pemerintah daerah untuk membuat sanksi administrasi terhadap pelaku perorangan yang membakar lahan. Menyiapkan Tower air bagi perusahaan. Pemberian reward kepada penjaga lahan dengan menggunakan dana CSR.

Selain itu juga agar Pemerintah Daerah membuat UMKM bagi Petani dan terakhir, memberikan pengetahuan terkait Karhutla kepada para pelajar.
(Red)

Daeraholeh Sebar Tweet

Kabar7News, Cilacap – Gelombang tinggi masih berpeluang terjadi di laut selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta meskipun saat ini sedang terjadi peralihan dari musim angin timuran ke angin baratan (pancaroba), kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo.

“Saat sekarang, di wilayah perairan selatan Jabar-DIY maupun Samudra Hindia selatan Jabar-DIY memang sudah memasuki masa pancaroba atau transisi dari musim angin timuran menuju musim angin baratan, namun gelombang tinggi masih berpotensi terjadi,” katanya di Cilacap, Jateng, Rabu.

Kendati demikian, dia mengatakan potensi gelombang tinggi tersebut fluktuatif atau tidak sesering saat musim angin timuran khususnya pada bulan Agustus-September.

Selain itu, kata dia, tinggi gelombang maksimum diprakirakan hanya mencapai 4 meter atau tidak seperti saat puncak musim angin timuran yang bisa mencapai 6 meter.

Menurut dia, peluang terjadinya gelombang tinggi tersebut disebabkan arah embusan angin pada masa transisi bervariasi.

“Anginnya kadang masih timuran atau dari arah timur-tenggara, kemudian berbalik, sehingga kadang gelombangnya tinggi,” jelasnya.

Dia mengatakan gelombang tinggi akan kembali sering terjadi ketika wilayah perairan selatan Jabar-DIY maupun Samudra Hindia selatan Jabar-DIY memasuki musim angin baratan.

“Musim angin baratan diprakirakan akan berlangsung mulai akhir bulan Oktober seiring datangnya dengan musim hujan. Saat musim angin baratan, di belahan bumi selatan banyak terdapat pusat tekanan rendah sehingga gelombang tinggi kembali sering terjadi dan puncaknya diprakirakan akan berlangsung pada bulan Desember,” katanya.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan pihaknya telah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di perairan selatan Jabar-DIY maupun Samudra Hindia selatan Jabar-DIY yang berlaku hingga tanggal 2 Oktober 2019.

Dalam hal ini, kata dia, tinggi gelombang di perairan selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Yogyakarta diprakirakan berkisar 1,25-2,5 meter, sedangkan di Samudra Hindia selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Yogyakarta diprakirakan berkisar 2,5-4 meter.

Menurut dia, gelombang tinggi tersebut dipengaruhi oleh Badai Mitag yang muncul di perairan Tiongkok, pusat tekanan rendah di Samudra Pasifik timur Filipina, serta pola sirkulasi Eddy di Samudra Hindia di barat Aceh dan Kalimatan Tengah.

“Tinggi gelombang pada tanggal 3-4 Oktober diprakirakan mulai berkurang meskipun di beberapa wilayah masih berpotensi mencapai 4 meter,” katanya.

Ia memrakirakan tinggi gelombang pada 3-4 Oktober untuk wilayah perairan selatan Sukabumi-Cianjur berkisar 2-3,5 meter, perairan selatan Garut – Tasikmalaya – Pangandaran berkisar 1,5-3 meter, perairan selatan Cilacap berkisar 1,5-3 meter, perairan selatan Kebumen-Purworejo berkisar 1,5-3 meter, dan perairan selatan Kulon Progo-Bantul-Gunung Kidul berkisar 1,5-3 meter.

Sementara tinggi gelombang di Samudra Hindia selatan Jabar maupun Samudra Hindia selatan Jateng-DIY diprakirakan berkisar 2,5-4 meter.

Terkait dengan hal itu, Teguh mengimbau nelayan dan semua pihak yang melakukan aktivitas di laut untuk tetap memperhatikan informasi prakiraan tinggi gelombang yang dikeluarkan BMKG sebelum berangkat melaut, khususnya yang berkaitan dengan risiko angin kencang dan gelombang tinggi terhadap keselamatan pelayaran.

Dia mengatakan nelayan tradisional yang menggunakan perahu berukuran kecil agar mewaspadai angin dengan kecepatan di atas 15 knot dan tinggi gelombang lebih dari 1,25 meter.

“Jika memungkinkan, nelayan diimbau untuk tidak melaut terlebih dahulu karena tinggi gelombang lebih dari 1,25 meter sangat berbahaya bagi kapal berukuran kecil,” katanya.

Selain itu, kata dia, operator tongkang diimbau agar mewaspadai angin dengan kecepatan lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter.

Ia mengatakan kapal feri juga diminta mewaspadai kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, sedangkan kapal ukuran besar, seperti kapal kargo atau pesiar, diimbau waspada terhadap kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas empat meter.
(sumber:AntaraNews)

Daeraholeh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.