Kabar7News, Pulau Alor NTTKampung kecil bernama Kampung Hula yang terletak di pedalaman Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki seni kain tenun ikat yang kaya akan tradisi dan keunikan budaya. Terdapat. Di kampung tersebut, tinggal Mama Sariat Tole, seorang wanita yang telah mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk melestarikan dan memajukan seni tenun ikat khas Pulau Alor.

Mama Sariat, dengan kemahiran dan tangan berbakatnya, tidak pernah berhenti berusaha untuk melestarikan dan memajukan warisan seni tenun ikat khas Pulau Alor. Dalam karya seninya, ia menghadirkan kain tenun ikat dengan benang kapas, pewarna alami dan motif yang sangat khas. Kain tenun ikat Mama Sariat begitu istimewa, karena dari tangan mahirnya Mama Sariat menciptakan sendiri benang kapas dan pewarna alami yang tersedia dari kekayaan alam tempat kelahirannya.

Ketika Mama Sariat berusia lima tahun, ibunya, Mama Peni, mulai mengajarkan seni tenun kepadanya. Sejak saat itu, Mama Sariat terus mengembangkan keahlian dan menghasilkan inovasi dalam menjaga kualitas tenun ikat Alor. Salah satu inovasi itu adalah penggunaan benang kapas berkualitas tinggi yang berasal dari pohon kapas yang beliau tanam sendiri di kebun di belakang rumahnya dan dipintal menjadi benang dengan peralatan tradisional.

Untuk memastikan kain tenun ikat Alor memiliki warna khas, tahan lama dan berkualitas, Mama Sariat tidak menggunakan bahan pewarna kimia. Sebaliknya, ia dengan telaten mengolah pewarna alami dari bahan-bahan yang ditemukan di alam sekitarnya, seperti tinta cumi, rumput laut, getah jambu mete, daun kelor, nila, pinang, kunyit, akar mengkudu, dan banyak lagi.

Proses pewarnaan benang ini memakan waktu berminggu-minggu, dengan kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Ketelatenan Mama Sariat dengan pewarna alami ini membuahkan hasil yang luar biasa. Pada tahun 2013, Museum Rekor Indonesia (MURI) mencatat Mama Sariat sebagai pembuat warna alami terbanyak untuk kain tenun karena telah menciptakan lebih dari 200 pewarna alami untuk tenun ikat Alor.

“Benang kapas yang saya tanam sendiri menghasilkan benang pintalan yang kuat dan tebal, jauh lebih disukai oleh konsumen luar negeri, terutama di Jepang yang mencari kain dengan warna alami dan daya tahan yang baik. Kualitas benang dan warna benang yang sempurna akan memudahkan penenun menghasilkan kain tenun berkualitas sesuai motif yang diinginkan,” kata Mama Sariat yang juga sebagai Ketua Kelompok Tenun Gunung Mako.

Prestasinya yang mengesankan tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Ia telah diundang untuk memamerkan karyanya di 13 negara, termasuk Jepang dan Belanda. Mama Sariat telah memberikan kontribusi besar dalam melestarikan budaya tenun ikat Alor.

Saat ini, Mama Sariat telah menjalani peran baru. Ia tidak hanya menenun, tetapi juga berbagi pengetahuannya kepada penenun lain, termasuk generasi muda. Mama Sariat Tole adalah contoh nyata dari seorang pelestari budaya yang berdedikasi dan seorang seniman yang membawa kehidupan ke dalam karya seni tangan yang luar biasa.

“Dengan kualitas dan pewarna alami yang luar biasa, serta semangatnya dalam membagikan pengetahuannya, Mama Sariat adalah harta berharga bagi dunia seni tenun ikat Alor dan NTT. Oleh karena itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberdayakan beliau sebagai mentor untuk mendampingi penenun-penenun di Pulau Alor dan sekitarnya dalam penggunaan pewarna alami dan benang alami, sehingga kualitas yang dihasilkan menjadi lebih baik dan lebih halus,” kata Anggi Kurniawan, Eksekutif Divisi Jasa Konsultasi LPEI.

Mengusung semangat kolaborasi #KemenkeuSatu, LPEI, PT SMI dan Pemda NTT memberikan pendampingan dan pelatihan kepada cluster Desa Devisa Tenun yang terdiri dari 495 orang penenun yang mayoritas sebagian besar adalah perempuan di 22 desa di Nusa Tenggara Timur. LPEI/Indonesia Eximbank bersama stakeholder terkait berperan sebagai inkubator dan akselerator ekspor untuk klaster tenun NTT.

“Kolaborasi ini menciptakan sinergi antara pelestari budaya dan upaya memajukan ekonomi NTT. LPEI membantu para penenun NTT untuk memperluas akses pasar ekspor produk tenun dan mempromosikan budaya Indonesia ke mancanegara. LPEI memberikan pelatihan pengembangan produk, penguatan manajemen usaha, pendampingan peningkatan kapasitas produksi, dan memperluas akses pasar,” ujar Anggi.

(**)

Kabar7News, Medan – Sebagai upaya memperkuat pendapatan para pedagang pasar tradisional di Kota Medan di era digitalisasi, Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSINDO) Milenial Kota Medan gelar diskusi Publik, di Octopus Kopi, Jalan Halat , No 98, Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (20/10/2023) lalu.

Diskusi publik yang dihadiri para pedagang pasar tradisional serta para pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) itu mengusung thema diskusi yakni “Meningkatkan Perekonomian Pasar Tradisional Yang Sehat Di Era Digitalisasi Milenial” dengan Sub Thema “Era Digitalisasi Pasar Tanpa TikTok”.

Tujuan diskusi yang dilakukan DPD APPSINDO Milenial Kota Medan itu, untuk mencari solusi-solusi bagi para pedagang pasar tradisional yang kini pendapatannya makin anjlok dengan adanya berbagai aplikasi penjualan online di era digitalisasi saat ini, yang diantaranya aplikasi TikTok yang baru-baru ini ditutup oleh Pemerintah.

Tokoh pedagang pasar tradisional Kota Medan, Drs. H. Mefral Lubis, MM., pada paparan materi diskusi mengatakan, dirinya telah malakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penjualan online terhadap pedagang pasar tradisional dan juga untuk mengetahui respon pedagang tradisional.

“Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran para pedagang tradisional terhadap peningkatan penjualan online yang cukup tinggi mencapai 90% menyatakan bahwa penjualan online akan mengalami peningkatan,” ungkapnya.

Mefral Lubis melanjutkan, hal tersebut menandakan bahwa penjual tradisional menyadari pengaruh pedagang online sangat mematikan cara sistem lama, yang hanya menunggu datangnya pembeli.

“Berkaitan dengan respon pedagang hasil “DESKRIPSI STATISTIK” menunjukkan 80% pedagang menghendaki perubahan ke yang lebih baik memiliki respon positif, dalam artian pedagang menyadari dan melakukan strategi untuk peningkatan penjualannya agar meningkat. Jika dilihat keuntungan penjualan secara online adalah biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan yang berdagang di pasar tradisional,” ujarnya.

Saat ini, sambung tokoh pedagang pasar tradisional Kota Medan itu, pembeli yang berkunjung ke pasar tradisional adalah hanya Ibu-ibu yang usianya diatas 40 tahun ke atas yang tujuannya berbelanja untuk membeli kebutuhan pokok rumah tangga.

“Dari hasil penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa di pasar tradisional perlu tersedianya onlineshop berbasis digital, dimana PD Pasar sebagai pengelola seharusnya memfasilitasi pedagang dengan perangkat wifi dan perangkat internet lainnya, dalam rangka meningkatkan penjualan bagi pedagang yang berjualan dibawah naungan PD. Pasar,” terangnya.

Menurut Mefral Lubis, jika PD Pasar tidak menyesuaikan tata pengelolaannya dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman digitalisasi saat ini maka dikhawatirkan akan terjadinya pengurangan karyawan karena pedagang pasar sudah banyak yang tutup.

Dirut Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Suwarno, SE, yang hadir pada diskusi Publik tersebut memaparkan program Pemerintah Kota (Pemko) Medan sekaligus menjawab permintaan para pedagang yang mengharapkan adanya solusi dari Pemko Medan terkait peningkatan pendapatan pedagang tradisional di era digitalisasi saat ini.

“Masalah TikTok yang telah ditutup, kami dari Pemko Medan sangat setuju agar tidak menggangu para pedagang-pedagang tradisional yang ada di Kota Medan. Langkah-langkah kami, yang akan dibuat kedepan kita telah melakukan MOU terhadap 13 elemen Mahasiswa di Kota Medan, akan melakukan digitalisasi tentang Marketplace yang ada di masing-masing pasar tradisional,” ungkap Suwarno.

Suwarno menjelaskan marketplace yang dimaksud adalah sebuah aplikasi yang nantinya disediakan untuk masing-masing PD Pasar Kota Medan, yang didalamnya terdapat daftar toko dan jenis dagangan yang dijual di pasar tersebut, sehingga dapat diakses dan dibeli langsung oleh para pembeli melalui online.

“Artinya ini kedepan membantu para pedagang. Dalam hal ini, bukan berarti dengan adanya Marketplace mereka berjualan dirumah, jadi di aplikasi itu nanti setelah kita mendaftar di online kalau mereka tidak jualan lagi di pasar maka akan kita tutup, jadi mereka jualan online tapi tetap dipasar. Bukan nantinya jualan mereka laku terus mereka keluar dari pasar, maka kalau itu terjadi mereka kita tutup,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPD APPSINDO Milenial Kota Medan, Dedi Harvi Syahari, saat dijumpai awak media usai diskusi menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung penuh program yang saat ini telah dirancang oleh Pemko Medan untuk memberikan solusi terkait peningkatan pendapatan pedagang pasar tradisional.

“Kita hari ini sepakat dan mengapresiasi yang diregulasikan pemerintah untuk membantu UMKM ataupun pedagang-pedagang tradisional Indonesia khususnya Kota Medan. Yang mana hari ini kebijakan itu juga membantu menaikkan pendapatan pedagang yang saat ini terimbas oleh adanya aplikasi jualan online seperti TikTok ini,” ujar Ketua DPD APPSINDO Milenial Kota Medan itu.

Lebih lanjut, Dedi Harvi Syahari, juga menghimbau agar para pedagang melek terhadap informasi dan harus bisa mengejar teknologi di era digitalisasi saat ini, karna menurutnya mau tidak mau dan suka tidak suka pedagang harus siap masuk ke era digitalisasi.

Disinggung terkait Pemilu tahun 2024, Dedi Harvi Syahari, menyebutkan bahwa pihaknya siap mendukung dan mengawal keberlangsungan Pemilu demi terciptanya kekondusifan dan kedamaian Pemilu ditengah-tengah warga Negara.

“Harapan kita Pemilu kedepan ini berjalan dengan aman dan damai, tidak ada lagi persinggungan antara pihak satu dengan yang lainnya, tetap kita kawal, siapapun pemimpin kita yang lahir nanti dari hasil Pemilu, harus didukung sepenuh hati,” tegas Dedi Harvi Syahari.

Terpantau, hadir pada diskusi tersebut, Ketua DPD APPSINDO Milenial Kota Medan, Dedi Harvi Syahari, Dirut PUD Pasar Kota Medan, Suwarno, SE, tokoh pedagang pasar tradisional Kota Medan, Drs.H. Mefral Lubis, MM., dan puluhan pedagang tradisional Kota Medan.

(**)

Kabar7News, Medan – Anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) maju tak gentar Desa Sialang Muda Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten, Kab. Deli Serdang, Tahun 2017/2018 sebesar 165 Juta diduga laporan keuangannya tidak transparan kepada masyarakat dan sarat permainan.

Tokoh masyarakat Desa Sialang Muda Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Hamdani berbicara kepada awak media yang bertugas, pada Senin (9/10/2023).

Hamdani juga menjelaskan, anggaran peralatan pesta dengan peruntukan sound system sudah menyalahi Peraturan Perundang Undangan No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hal ini, Ini terbukti yang saharusnya BUMDES bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Namun, beber Hamdani lagi, bagaimana mungkin ini bisa tercapai, sedangkan masyarakat tidak mengetahui Bumdes dengan nama maju tak gentar, dikarenakan tidak transparannya pemerintahan desa tersebut.

Sampai saat ini, laporan keuangan yang seharusnya setiap bulannya, dan untuk laporan perkembangan kepada masyarakat dalam musyawarah Desa (MUSDES) Sekurang – kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Namun, sampai saat ini belum pernah sama sekali dilakukan Musyawarah Desa dalam pengelolaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa Maju Tak Gentar (BUMDES) tersebut.

Untuk itu sabagai tokoh masyarakat, Hamdani berharap Instansi terkait seperti pihak Kecamatan dan pihak terkait lainnya dapat menindak lanjuti sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku sehingga tujuannya dapat tercapai.

“Kami menduga kuat telah banyak penyelewengan – penyelewengan yg terjadi dalam pengelolaan Bumdes di Kecamatan Hamparan Perak dan ini harus menjadi perhatian pihak aparat hukum untuk melakukan pemeriksaan”, tegasnya.

Sayangnya ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kepala Desa Sialang Muda Kecamatan Hamparan Perak Mahyarudin, belum berhasil sampai berita ini ditayangkan.

Ditambahkannya lagi, Hamdani yang dulunya masyarakat biasa, sekarang sudah menjabat Sekretaris BPD Desa Sialang Muda belum mampu lakukan pengawasan terhadap BUMDES Maju Tak Gentar Desa Sialang Muda Kec Hamparan Perak, ia banyak berjanji kepada masyarakat akan merampungkan BUMDES ketika terpilih sebagai BPD, namun nyatanya hanya janji palsu yang dibuatnya
Diterangkan (AN) Tokoh Masyarakat Desa Sialang Muda”, pungkasnya lagi.

(**)

Kabar7News, Palembang – Komunitas sopir truk PPTI Palembang bersama Forum Komunikasi Pengemudi Sumsel Bersatu (FORKOM), berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah di bidang transportasi yaitu dengan turut menciptakan dan menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif dan tertib berlalu lintas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para sopir dan membatu peningkatan ekonomi nasional.

“Keamanan yang kondusif dan tertib berlalu lintas adalah bagian dari jaminan kelancaran transportasi untuk kesejateraan anggota dan meningkatkan perekonomian nasional,” terang Mustofa selaku Ketua PPTI Korwil Palembang merangkap Ketua Forum Komunikasi Pengemudi Sumsel Bersatu (FORKOM) di sela kegiatan aniversary salah satu komunitas Pengemudi Palembang Komplek Griya Kramat Indah Blok. M No.1, Tl. Kramat, Palembang Kamis, (05/10/2023).

Untuk itu, sambung Mustofa, Komunitas PPTI Korwil Sumsel bersama Forkom menolak segala bentuk aksi anarkisme dalam penyampaian aspirasi apabila ada kebijakan yang kurang pas untuk para sopir.

Dikatakannya pemerintah telah membuat aturan tentang kendaraan atau truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang membatasi berat muatan atau tonase yang sebenarnya bertujuan baik. Karena beban muatan menjadi lebih ringan, begitu juga dengan biaya operasional yang menjadi lebih murah.

Kami sangat mendukung aturan dari Pemerintah tentang ODOL ini, tapi konsumen juga harus diedukasi agar mengerti dan mentaati aturan ini, sehingga tidak ada pelanggaran di lapangan,” jelas Mustofa

Sekretaris Forkom, Teguh menambahkan aturan ODOL diharapkan tidak diberlakukan sepotong-sepotong tetapi diberlakukan secara menyeluruh. Termasuk sistem pasar (konsumen) diberi edukasi.

“Kalau aturan ODOL diberlakukan tapi konsumen tidak edukasi, nanti akan muncul gejolak persaingan,” katanya.

Terkait dengan pandangan Komunitas Pengemudi Sumsel dalam menyikapi pemilu 2024 pihaknya akan mengajak seluruh anggota untuk turut berkontribusi secara positif yakni mendukung berjalannya tahapan pemilu agar dapat berlangsung dengan aman dan damai.

“Perbedaan sangatlah wajar sebagai implementasi dari demokrasi, siapa pun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maupun anggota legislatif harus diakui sebagai hasil Pemilu yang sah, Oleh karena itu PPTI Palembang dan Forkom Sumsel tetap akan menjalin dan mempererat tali silaturahim antar sesama dan organisasi akan bersikap netral tidak memihak pada salah satu golongan atau partai apapun,” pungkas Teguh, baru-baru ini.

(**)

Kabar7News, Medan – Pengembang perumahan Yuu at Contempo menegaskan pihaknya merupakan perusahaan berbadan hukum yang taat akan aturan hukum yang berlaku di Indonesia secara umum, dan Kota Medan pada khususnya.

Hal ini disampaikan Ade Rosda, mewakili pihak perusahaan ketika mendampingi kunjungan Komisi IV DPRD Medan, diketuai Kelana, usai meninjau lokasi perumahan di Jln Brigjen Zein Hamid, Lingkungan VII, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Senin (18/9/2023).

Hadir anggota Komisi IV Hendra DS, mewakili dari Satpol PP Medan, Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Kadis PTSP, Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Camat Medan Johor, Lurah Titi Kuning, dan pemilik bangunan diwakili, Ade Rosda.

Ketua Komisi IV DPRD Medan, Haris Kelana minta pemilik Yuu At Contempo untuk segera membuka fasilitas umum karena itu sudah merupakan putusan pengadilan di tingkat kasasi

Menyikapi hal itu, Ade Rosda, yang juga Ketua Srikandi PP Sumut itu, berpendapat urusan fasum tidak ada kaitannya dengan perusahaan Yuu At Contempo, namun demikian pihaknya akan mendiskusikan dengan pimpinan.

Ade menjelaskan, Yuu at Contempo dipastikan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku terkait proses pembangunan perumahan berkonsep arsitektur Jepang itu.

Bahkan, saat pihaknya didatangi Satpol PP dan menerima surat pemberitahuan bahwa harus dibuat lorong api untuk evakuasi kebakaran, pihaknya langsung menindaklanjutinya sesuai rekomendasi yang diterima.

Sebelumnya, Legal Yuu at Contempo Ros Sabar Andriano mengatakan, beberapa hari ini kliennya mendapat “gangguan” dari pihak-pihak luar yang berupaya menghentikan proses pembangunan. Pihak luar dimaksud mempersoalkan IMB, akses jalan masyarakat (fasilitas umum) yang ditutup dan dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat.

Atas tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu, klien kami merasa dirugikan baik secara materil maupun imateril. Padahal, dalam menjalankan aktivitasnya, Yuu at Contempo telah mematuhi perundang-undangan dan ketentuan peraturan daerah Kota Medan,” ujarnya.

“Sementara terkait fasilitas umum akses jalan masyarakat, kami memastikan bahwa itu hanya klaim dari pihak-pihak tertentu. Faktanya, tidak ada jalan umum atau fasilitas umum di lokasi pembangunan perumahan,” tegasnya.

Kepastian tersebut didapat pihak properti melalui peta bidang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan keterangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Medan.

“Sementara soal kenyamanan warga yang merasa terganggu, kami juga memastikan mendapat surat dukungan dari warga sekitar,” jelasnya.

Karenanya, melalui keterangan pers ini, pihak Yuu at Contempo ingin meluruskan beberapa informasi yang menyesatkan dan beredar di berbagai media.

“Kami adalah perusahaan yang profesional dan selalu menjaga kualitas serta kepercayaan publik. Kami tidak akan melanggar hukum, karenanya kami siap dikonfrontir oleh pihak manapun untuk mendudukkan informasi yang sebenarnya. Kami juga berharap masyarakat untuk tidak lagi terpengaruh atas pemberitaan-pemberitaan negatif yang menyesatkan terkait pembangunan perumahan Yuu at Contempo,” tutupnya.

(**)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.