Kabar7News, Jakarta – Indonesia Eximbank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai #SpecialMissionVehicle Kementerian Keuangan RI yang memiliki mandat untuk mendorong ekspor nasional, menggelar diskusi mengenai environmental, social & governance (ESG) dan Economic Outlook di Kantor Pusat LPEI bersama Moodys Analytics. Webinar yang berlangsung pagi ini mengulas perkembangan ekonomi dinamis yang mendorong para pelaku usaha mampu mengantisipasi kebutuhan pasar dan menjawab standar dan tren global.

Pembahasan ini juga akan memperkuat pemahaman dan komitmen seluruh jajaran manajemen dan pegawai LPEI membangun ekosistem ekspor nasional terintegrasi secara berkelanjutan yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan serta stabilitas ekonomi.

Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso pada webinar yang bertajuk “ESG Trends & Economic Outlook”, menekankan, “Indonesia Eximbank berkomitmen penuh dan proaktif mempromosikan dan memperkuat implementasi ESG dalam internal organisasi dan pada proses bisnis yang dilaksanakan.”

“Kami mendukung Presidensi G20 Indonesia yang mengusung tema “Recover Stronger, Recover Together” serta Roadmap Pemerintah RI menuju Net Zero di tahun 2060, dengan mengintegrasikan aspek-aspek terkait ESG dalam menjalankan mandatnya sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI,” ujar Riyani.

Riyani menuturkan bahwa LPEI membangun Green Office Lifestyle dan Budaya Ramah Lingkungan di dalamnya: penerapan prinsip-prinsip ESG dalam menghasilkan produk dan jasa yang mengikuti proses secara berkelanjutan di dalam ekosistem ekspor.

Pada webinar ini, LPEI mengundang Jewel Myrtel Bautista selaku ESG & Climate Risk Industry Practice Lead dan Steven Cochrane selaku Chief APAC Economist Economic Solutions Moodys Analytics yang membahas mengenai pentingnya ESG untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, khususnya ekspor nasional secara berkelanjutan.

Di sisi lain, LPEI juga mendorong pelaku usaha untuk turut proaktif memperhatikan dan menerapkan ESG melalui pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku binaan LPEI untuk menghasilkan produk ekspor yang berdaya saing global serta ramah lingkungan. Dalam hal ini, program Desa Devisa mendorong peningkatan kapasitas usaha, kesejahteraan dan ekonomi, dengan menerapkan ESG di skala mikro.

(**)

Kabar7News, Jakarta – TNI Angkatan Darat melalui Kadispenad merasa perlu memberikan penjelasan terkait turun tangannya Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E.,M.M., melakukan pengecekan ke pasar tradisional di Bogor dan Jakarta beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut perlu dilakukan karena adanya komentar di media yang menyatakan bahwa keterlibatan TNI AD dalam menangani permasalahan ketersediaan dan HET (Harga Eceran Tertinggi) minyak goreng dinilai terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan tupoksi TNI AD.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna, menjelaskan bahwa kehadiran Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman melaksanakan pengecekan ke pasar tradisional adalah untuk memastikan bahwa perintah dari Pemerintah dalam hal ini melalui Menko Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) yang ditunjuk Pemerintah untuk mengatasi krisis minyak goreng sudah dilaksanakan oleh jajarannya. Sabtu (4/6/2022).

Keterlibatan TNI dalam hal ini TNI AD merupakan Implementasi dari amanah UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa tugas TNI adalah Menegakkan kedaulatan negara, Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang dijabarkan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa salah satu tugas TNI dalam OMSP adalah membantu tugas pemerintahan di daerah.

Apa yang dilaksanakan oleh TNI AD terkait penanganan krisis minyak goreng ini adalah sebuah tugas perbantuan yang tidak berdiri sendiri, melainkan membantu dan bersama-sama dengan instansi lainnya, terutama Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam konteks membantu mengatasi kesulitan rakyat, melalui fungsi teritorialnya TNI AD telah banyak melakukan hal-hal positif seperti menggiatkan program TNI AD Manunggal Air, yang bertujuan untuk membantu menyediakan air bersih bagi masyarakat. Selain itu, program ketahanan pangan, Vaksinasi Covid-19, Bantuan penanganan bencana alam dan sebagainya, cukup menjadi bukti bahwa TNI AD senantiasa hadir untuk mengatasi berbagai kesulitan masyarakat.

Secara internal, hal tersebut juga merupakan implementasi dari Delapan Wajib TNI khususnya pada butir kedelapan yang berbunyi bahwa TNI harus menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Permasalahan minyak goreng yang tengah melanda tanah air saat ini merupakan krisis yang dihadapi oleh negara dan rakyat menjadi objek yang sangat terdampak sehingga TNI sebagai alat negara wajib hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat. Karena TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat. TNI AD dalam hal ini tidak selayaknya berpangkutangan melihat kesulitan yang tengah menimpa masyarakat.

“Oleh karena itu, terkait kehadiran TNI AD di tengah-tengah masyarakat karena krisis minyak goreng yang terjadi saat ini merupakan krisis yang dihadapi negara dan TNI sudah selayaknya harus hadir dalam upaya-upaya untuk membantu mengatasi krisis tersebut,” pungkas Kadispenad.

(Dispenad)

Kabar7News, Jakarta – Kepala Negara juga mendorong seluruh pihak untuk bekerja sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dunia masih dihadapkan pada situasi ekonomi dan politik yang tidak mudah dan penuh dengan ketidakpastian. Ketika pandemi belum sepenuhnya berakhir, muncul gejolak lain yang menyebabkan inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan.

Saat memberikan arahan pada Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 28 April 2022, Presiden Joko Widodo mendorong semua pihak untuk terus waspada dan mengambil langkah antisipatif apabila situasi tersebut masih terus berlanjut.

“Semua kita harus memiliki sense of crisis, jangan seperti biasanya, jangan business as usual, hati-hati. Sense of crisis harus ada di kita semuanya. Sehingga kita harus ada perencanaan yang baik harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini,” kata Presiden.

Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, Presiden Jokowi bersyukur perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang positif. Kinerja positif dari sisi perdagangan berlanjut dengan surplus neraca perdagangan yang menunjukkan angka yang terus membaik.

“Surplus neraca perdagangan juga positif, Februari di angka (USD) 3,82 milliar dan kemarin di Maret di angka (USD) 4,5 miliar surplusnya, ini sangat baik,” imbuhnya.

Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit pada Februari lalu meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan Januari. Sedangkan, angka Purchasing Manager Index (PMI) untuk manufaktur, indeks penjualan riil, dan indeks keyakinan konsumen pada bulan Maret telah berada di atas normal.

“Indeks Penjualan Riil ini juga sudah diatas normal, Maret kemarin di angka 14,5 persen dan indeks keyakinan konsumen juga sudah berada di atas normal,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden pun mengajak seluruh pihak yang hadir untuk menjaga momentum tren positif pertumbuhan ekonomi Indonesia ini. Kepala Negara juga mendorong seluruh pihak untuk bekerja sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Sebagaimana tema RKP 2023, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden di Istana Negara antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

(BPMI Setpres)

 

Kabar7News, Jakarta – Presiden menuturkan bahwa bantuan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya.

Saat ini harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng bagi masyarakat.
Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 1 April 2022.

“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa bantuan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. Pemerintah memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300 ribu.

“Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.