Kabar7News, Bogor – Vertical garden merupakan taman yang dibangun pada bidang yang berdiri tegak lurus dengan tanah. Hal inilah yang membuat vertical garden sering juga disebut dengan model taman dinding. Vertical garden menjanjikan jutaan impian bagi peminat tanaman.

Menurut Kiki Irawan salah satu pelaku usaha vertical garden, di Bogor, Selasa (13/8/2019), vertical garden tanaman tegak lurus sejuta impian yang indah dipandang mata seperti mahakarya.

“Biasanya kalo kita kasih harga itu terjangkau sesuai meter dan bahan yang diinginkan, cek langsung aja ke taman kita sambil ‘ngopi bareng’ sekaligus lebih detailnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya memberikan sampai tanaman itu “hidup” dan berkembang karena dalam 3 hari sekali pihaknya mengecek langsung.

“Biasanya kami menerima pesanan di kalangan menengah dan keatas, karena ini kami geluti sejak 2017. Banyak yang sudah dikerjakan mulai perumahan, hotel, minimalis pagar, garasi mobil, taman teras, pilar, dan kolam renang,” katanya.

Bagi peminat, kata dia, silakan hubungi di kontak person 087876492377 untuk menanyakan serta memahami detail vertical garden.


(Andreas)


Kabar7News, Jakarta – Kalijodo, yang dahulunya merupakan salah satu wilayah remang-remang di Ibukota, kini menjadi spotlight yang amat pantas menjadi tempat rekreasi keluarga bagi warga Jakarta. Para pengunjung temporer yang sedang punya urusan di Ibukota Republik Indonesia ini juga dapat menikmati fasilitas hiburan di Kalijodo tanpa harus merogoh kocek tambahan.

“Yaa, Kalijodo sekarang sudah bermetamorfosis ke bentuknya sekarang yang amat patut dikunjungi setiap warga. Kita dapat menikmati goyangan Kalijodo sepuasnya melalui lantunan lagu-lagu dangdut yang dibawakan para penyanyi usia muda bertalenta hebat di sini,” ungkap Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke yang berkesempatan mampir menyaksikan performance para pedangdut Kalijodo, Sabtu (10/8/2019).

Acara dangdutan mingguan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo yang diprakarsai Ketua Umum Garda Bintang Timur, Daenk Jamal, sungguh menjadi daya pikat yang menjadikan lokasi ini senantiasa semarak di malam minggu seperti malam ini.

“Tempat ini namanya telah berubah menjadi Kalijodo Jaman Now, Kalijodo yang dapat menjadi sumber inspirasi posistif bagi setiap warga Jakarta, khususnya daerah Jakarta Utara,” jelas Daenk Jamal kepada pewarta media ini.

Hal itu tidaklah berlebihan. Faktanya, keberadaan Kalijodo Jaman Now yang menyajikan berbagai program inovatif telah menjadi pemicu geliat Jakarta dari berbagai sisi. Ekonomi warga sekitar dapat bergerak maju berkat adanya ratusan tenda yang menyediakan berbagai dagangan warga, seperti makanan, mainan anak, asesories, hingga lampu hias dan perhiasan murah meriah bagi pengunjung putri.

 Hiburan murah merakyat yang menampilkan para pedangdut hasil 2 kali penyelenggaraan lomba Nyanyi Dangdut Bintang Timur di Kalijodo Jaman Now, tentu menjadi nilai tambah yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

“Menurut saya, Daenk Jamal telah memberikan contoh yang bagus bagi para pemuda penggerak dinamika masyarakat untuk kreatif menciptakan spotlight-spotligh menarik di tempat lain, yang mungkin saat ini masih dianggap kurang potensial bagi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis seni-budaya bangsa sendiri,” imbuh Wilson.

Panggung Dangdut Kalijodo Jaman Now pada Sabtu malam, 10 Agustus 2019, ini telah menggoyang RTH ini dengan luar biasa. Penonton membludak, memenuhi setiap sudut ruang halaman di seputaran bangunan utama terbuka RTH terlihat antusias menikmat rangkaian penampilan para penyanyi.

“Kami sangat menikmati hiburan gratis yang disediakan Kalijodo Jaman Now ini. Terima kasih untuk Bapak Daenk Jamal, pengelola RTH Kalijodo. Malam minggu depan saya mau datang lagi, hahaha,” ujar Didi, warga Angke, salah satu penggunjung yang sempat dimintai komentarnya oleh pewarta.
(Red)



Kabar7News, Jakarta – Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa dari anggaran nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Menurut catatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hingga akhir tahun 2016 setidaknya terbangun lebih dari 120.000 km jalan, 1.960 km jembatan, 5.220 unit pasar desa, pembangunan tambatan perahu sebanyak 5.116 unit, pembangunan embung 2.047 unit, dan pembangunan irigasi sebanyak 97.176 unit. Selain itu juga pembangunan penahan tanah sebanyak 291.393 unit, pembangunan sarana air bersih 32.711 unit, pembangunan MCK 82.356 unit, pembangunan poliklinik desa 6.041 unit, pembangunan sumur 45.865 unit.

Namun berbagai bentuk penyalahgunaan dana desa juga tidak sedikit. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch, sepanjang 2015 sampai 2017, kasus tindak pidana korupsi di tingkat desa semakin menjamur. Pada 2015 setidaknya ada 17 kasus, jumlah ini meningkat menjadi 41 kasus pada 2016 dan 96 kasus pada 2017. Jika di total, dalam kurun waktu 3 tahun, setidaknya ada 154 kasus korupsi di tingkat desa dengan kerugian negara mencapai Rp 47,56 milyar.

Lebih lanjut, dari 154 kasus korupsi di tingkat desa, sebagian besar terkait dengan dana desa yaitu 127 kasus. Latar belakang pelaku yang paling banyak terlibat korupsi di tingkat desa adalah kepala desa yaitu 112 orang. Selebihnya merupakan perangkat desa 32 orang dan keluarga kepala desa 3 orang. Modus yang digunakan pun bermacam-macam, mulai dari penyalahgunaan anggaran, penggelapan anggaran, pembuatan laporan/ kegiatan/ proyek fiktif hingga penggelembungan harga.

Data ini memperlihatkan masih buruknya tata kelola dana desa. Bahkan kepala desa dan perangkat desa yang seharusnya mengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat justru menjadi bagian dari praktek penyimpangan.

Rentannya dana desa untuk disalahgunakan sebenarnya juga disadari oleh pemerintah. Sehingga pada Juli 2017 dibentuklah Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD) yang diketuai oleh Bibit Samad Rianto. Satgas ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan dana desa, merumuskan kebijakan terkait, dan menerima serta menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan dana desa. Sayangnya, sampai saat ini belum ada gebrakan yang dilakukan Satgas DD dalam menghadapi korupsi dana desa yang semakin lama semakin meningkat.

Kerentanan penyalahgunaan dana desa semakin bertambah menjelang pilkada serentak 2018. Tidak menutup kemungkinan dana desa dijadikan sumber pendanaan baru dalam pemenangan pilkada. Berkaca pada pilkada serentak 2017 lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi lambatnya pencairan dana desa karena sengaja didekatkan waktunya dengan proses pilkada serentak.

Hal serupa mungkin saja terjadi dalam pilkada serentak mendatang. Selain itu, kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pilkada juga rentan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya dalam rangka pemenangan pilkada. Sebab tidak ada keharusan bagi kepala daerah untuk mengundurkan diri namun hanya berupa cuti.

Penting bagi semua pihak, termasuk warga desa, untuk mengawasi perhelatan pilkada di daerah masing-masing guna memastikan anggaran desa tidak digunakan untuk kepentingan politik. Penting juga bagi kepala desa dan aparaturnya untuk independen dan fokus pada pemberdayaan dan kesejahteraan desa semata.
(ICW)


Kabar7News, Moscow – Festival Indonesia ke-4 2019, sebuah festival terpadu bidang perdagangan, pariwisata dan investasi atau Trade, Tourism and Investment (TTI) kerjasama antara KBRI di Moscow dan Pemerintah Rusia sedang berlangsung di Moscow – Rusia tanggal 1 s.d 4 Agustus 2019.

Diawali dengan kegiatan Business Forum di Hotel Ritz Carlton, Moscow yang dihadiri oleh sekitar 700 pengusaha Indonesia dan Rusia, Festival Indonesia ke-4 mengusung tema “Visit Wonderful Indonesia: Enjoy Our Tropical Paradises”.

Pemerintah Aceh melalui delegasi Aceh terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PT. Pembangunan Aceh, Dinas Pangan Aceh serta beberapa pengusaha/IKM Aceh turut berpartisipasi aktif dalam Festival Indonesia ke-4 di Moscow, tidak hanya dalam Business Forum, tapi juga Pameran Indonesia.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Jamaluddin, SE, M.Si selaku Ketua Delegasi menyatakan bahwa Festival Indonesia ke-4 menjadi ajang strategis lainnya bagi Aceh untuk berpartisipasi dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan Aceh dengan segala potensi unggulannya.

“Untuk kedua kalianya Aceh ikut serta pada Festival Indonesia yang digagasi oleh KBRI di Moscow. Keikutsertaan Aceh pada festival ini tidaklah tanpa tujuan dan target yang jelas. Sebaliknya, keikutsertaan Aceh pada festival ini dengan membawa beberapa pengusaha/IKM Aceh, seperti UD. Bawadi Foods (IKM Kopi), KBQ Baburrayyan (Koperasi dan Produsen Kopi), Yuyun Bordir (Handicraft Aceh) dan CV. Gadeng Wisata (Paket Wisata Tematis) adalah untuk memperkenalkan Aceh dengan ragam komoditi unggulan, seperti kopi Aceh, handicraft Aceh dan paket wisata unggulan Aceh,” sebut Jamal.

Menurut Jamal, komoditi yang dipromosikan di Moscow mendapat perhatian serius dari pengunjung Rusia, khususnya kopi Aceh, baik dalam bentuk pembelian langsung, maupun kerjasama transaksi jangka panjang.

Salah seorang IKM kopi Aceh, Teuku Dhahrul Bawadi menyatakan, peluang kerjasama perdagangan kopi Aceh sangat menjanjikan selama keikutsertaannya pada Festival Indonesia di Moscow.

“Peluang kerjasama perdagangan kopi Aceh dengan pengusaha Rusia sangat terbuka lebar. Alhamdulilah. Saya berhasil mendapatkan 4 buyer kopi potensial dari Rusia, yaitu 2 perusahaan kopi roasting, 1 importir kopi dan 1 retail. Khusus retail untuk kopi kemasan 100 gram Arabica dan 100 gram Robusta, mereka akan berkunjung ke Aceh dan perkebunan kopi pada Bulan Oktober 2019. Moga ini menjadi kontribusi terbaik dari IKM Aceh kepada Aceh,” ungkap Bawadi bersemangat.

Hal ini juga dirasakan oleh Iwannitosa, perwakilan KBQ Baburrayyan, juga ada permintaan kerjasama perdagangan kopi antara pengusaha Rusia dengan koperasi miliknya.

Sementara, Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Aceh, Rahmadhani, M.Bus yang juga ikut serta dalam Festival Indonesia di Moscow menyatakan bahwa 2 (dua) stand Aceh dengan ragam bahan promosi memeriahkan Festival Indonesia, dan tidak pernah sepi dari pengunjung dan wisatawan.

“Alhamdulilah, 2 stand Aceh berukuran 5×5 dan dan 3×3 yang didekorasi dengan poster photo-photo pesona wisata Aceh yang disponsori oleh Bank Aceh Syariah selalu ramai oleh pengunjung, tidak hanya untuk menikmati branding “The Light of Aceh” melalui ragam brosur, leaflet, paket wisata tematis lainnya, TV Plasma dan cenderamata unik lainnya, tapi juga kesempatan menikmati kopi Aceh secara gratis,” ungkap Rahmadhani.

Lebih lanjut, Rahmadhani menyampaikan bahwa stand Aceh juga ramai dikunjungi oleh pengunjung karena menyediakan kopi gratis yang diracik khusus oleh seorang barista.

“Untuk menarik minat pengunjung dan memberikan kesan langsung tentang sensasi kenikmatan dan keharuman kopi Aceh dalam suasana udara dingin di Moscow, stand Aceh melayani kopi gratis kepada pengunjung yang tentunya diracik khusus oleh seorang barista kopi, sekaligus mempromosikan paket wisata Aceh Coffee Trail Adventure di dataran tinggi Gayo melalui semangat wisata halal,” tutup Rahmadhani.

Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyatakan bahwa Aceh adalah sebuah negeri yang kaya, tidak hanya dengan komoditi unggulan, seperti kopi, sawit, perikanan, dll, tapi juga pesona alam dan budayanya yang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan melalui pelayanan yang baik. Kehadiran investor asing adalah sebuah keniscayaan sebagai sebuah nilai tambah dalam menciptakan perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.


(Aff/Red)


Kabar7News, Jakarta – Pemasangan plang nama status kepemilikan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan Nelayan Timur RT 8, RW 07, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat pada tanggal 11 Juli 2019 diduga tidak sesuai aturan hukum dan diluar kesepakatan dengan warga pada tahun 1982.

Terkait pemasangan plang tersebut warga Kota Intan bereaksi karena mereka telah mendiami tanah tersebut dan taat pajak tanah itu dari tahun 1972 hingga saat ini.

“Dari zaman dulu, pembayaran Ireda, Ipeda dan terakhir PBB tetap kami bayarkan. Tahun 1982 pernah PJKA memberikan kompensasi ke warga dari batas rel ke warga itu 6 meter. Pembayaran Rp 65 ribu per Kepala Keluarga,” kata Edi Suryadinata, warga Kota Intan, Minggu (4/8/2019).

Saat ini di lokasi telah berdiri sebuah masjid yang memiliki Sertifikat dari BPN yang mana mendapat Wakaf dari seorang warga yang telah mendiami tanah tersebut semenjak 1948.

Menuru Edi, pada tahun 2010 PT.KAI tanpa sepengetahuan dan seizin warga telah melakukan patok batas yang seharusnya tidak mereka lakukan patok batas tersebut karena tahun 1982 pihak PJKA telah bersepakat dengan warga bahwa pembebasan lahan hanya sebatas 6 meter dari sisi rel (grondkart). Namun saat ini pihak PT.KAI memasang plang nama melebihi 6 meter dari patok batas yg telah disepakati dengan warga pada tahun 1982.

“Kami berharap pihak PT. KAI dapat menghargai kami sebagai warga yang telah menguasai tanah yang di klaim milik mereka itu,” harap Edi.

Edi mengatakan bahwa warga kota intan membuka diri dengan pihak PT.KAI untuk berkomunikasi dan melakukan pertemuan, karena kami sebagai warga berdasarkan aturan yang berlaku/UU pokok Agraria no.5 tahun 1960. Bahwa sesuai aturan hukum tersebut kami mempunyai hak atas kepemilikan tanah tersebut.


(Wem)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.