Kabar7News, Jakarta – Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang terbuka luas terhadap kontribusi ekspor produk halal.

Data dari State of Global Islamic Economy Report 2022 menunjukan nilai ekspor produk makanan halal Indonesia hingga April 2022 masih sebesar Rp119 triliun sementara impor dari negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mencapai Rp1.630 triliun. Kemudian untuk produk modest fashion, nilai ekspor nasional hanya mencapai Rp6 triliun dan impor dari negara OKI sebesar Rp268 triliun.

Produk farmasi juga tak kalah besar, nilai impor negara OKI mencapai Rp390 triliun, sedangkan ekspor Indonesia senilai Rp1,3 triliun. Terakhir adalah produk kosmetik halal. Nilai ekspor Indonesia mencapai Rp7 triliun dan impor dari negara OKI mencapai Rp123 triliun.

“Terdapat gap yang besar antara nilai ekspor produk halal nasional dengan nilai impor produk halal negara-negara OKI ke dalam negeri,” ujar Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Maqin Q Norhadi dalam paparannya di acara 9th Indonesia Islamic Economic Forum dengan tema “Strategi Penguatan Ekosistem Halal Global Dalam Upaya Mendukung Indonesia Sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia”.

Diskusi ini merupakan rangkaian acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022 yang berlangsung mulai dari tanggal 5-9 Oktober 2022. Dibuka oleh Wakil Presiden,
Ma’ruf Amin dengan mengangkat tema “Recover Together Recover Stronger: Optimizing Sharia Economy dan Finance for Inclusive Recovery”.
Selain partisipasi dalam seminar tersebut, LPEI juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) terkait pengembangan ekspor produk halal Indonesia dan Industri Keuangan Syariah. Ke depan, kerjasama antara LPEI dengan MES akan bersama-sama mengembangkan industri ekonomi syariah Indonesia melalui berbagai program melalui fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi.

ISEF merupakan gelaran yang dibuat oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan seluruh pemegang kepentingan yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dalam rangkaian acara ISEF juga digelar Silaturahim Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (Silaknas) 2022 yang merupakan forum silaturahim pengurus dalam evaluasi program kerja, dan penyusunan rencana kerja tahunan.

Kembali soal dukungan terhadap ekspor produk halal, Maqin menjelaskan, LPEI melalui divisi bisnis syariah berkomitmen memberikan kontribusi terbaik dalam meningkatkan porsi nilai ekspor produk halal Indonesia. Dengan beragam layanan finansial dan non finansial, LPEI akan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UKM calon eksportir produk halal serta membantu perluasan akses pasar bagi UKM berorientasi ekspor halal.

“Ini sebagai dukungan LPEI juga untuk Masyarakat Ekonomi Syariah yang selama 22 tahun terus konsisten membangun sinergi dan kemitraan di antara perorangan dan lembaga agar terlibat aktif mendorong perkembangan aktivitas ekonomi syariah nasional,” tandasnya.

(**)

Ekonomioleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Pemerintah akan memberikan bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang akan dibayarkan empat kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat.

Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.

“Bapak Presiden meminta supaya kami, saya dalam hal ini bersama dengan Ibu Menteri Sosial, dan Pak Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ucap Menkeu dalam keterangannya usai melakukan rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 29 Agustus 2022.

Pemerintah akan memberikan bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang akan dibayarkan empat kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Mekanisme penyaluran bantuan tersebut akan ditentukan oleh Kementerian Sosial.

“Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua. Nanti Ibu Mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detail itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun,” tutur Menkeu.

Selain itu, Menkeu menyebut bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk juga menyiapkan bantuan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk bantuan tersebut.

“Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi.

“Kemudian juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial,” tutur Menkeu.

Menkeu berharap agar sejumlah bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga.

“Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” ucap Menkeu.

(BPMI Setpres)

Ekonomioleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Indonesia Eximbank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai #SpecialMissionVehicle Kementerian Keuangan RI yang memiliki mandat untuk mendorong ekspor nasional, menggelar diskusi mengenai environmental, social & governance (ESG) dan Economic Outlook di Kantor Pusat LPEI bersama Moodys Analytics. Webinar yang berlangsung pagi ini mengulas perkembangan ekonomi dinamis yang mendorong para pelaku usaha mampu mengantisipasi kebutuhan pasar dan menjawab standar dan tren global.

Pembahasan ini juga akan memperkuat pemahaman dan komitmen seluruh jajaran manajemen dan pegawai LPEI membangun ekosistem ekspor nasional terintegrasi secara berkelanjutan yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan serta stabilitas ekonomi.

Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso pada webinar yang bertajuk “ESG Trends & Economic Outlook”, menekankan, “Indonesia Eximbank berkomitmen penuh dan proaktif mempromosikan dan memperkuat implementasi ESG dalam internal organisasi dan pada proses bisnis yang dilaksanakan.”

“Kami mendukung Presidensi G20 Indonesia yang mengusung tema “Recover Stronger, Recover Together” serta Roadmap Pemerintah RI menuju Net Zero di tahun 2060, dengan mengintegrasikan aspek-aspek terkait ESG dalam menjalankan mandatnya sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI,” ujar Riyani.

Riyani menuturkan bahwa LPEI membangun Green Office Lifestyle dan Budaya Ramah Lingkungan di dalamnya: penerapan prinsip-prinsip ESG dalam menghasilkan produk dan jasa yang mengikuti proses secara berkelanjutan di dalam ekosistem ekspor.

Pada webinar ini, LPEI mengundang Jewel Myrtel Bautista selaku ESG & Climate Risk Industry Practice Lead dan Steven Cochrane selaku Chief APAC Economist Economic Solutions Moodys Analytics yang membahas mengenai pentingnya ESG untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, khususnya ekspor nasional secara berkelanjutan.

Di sisi lain, LPEI juga mendorong pelaku usaha untuk turut proaktif memperhatikan dan menerapkan ESG melalui pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku binaan LPEI untuk menghasilkan produk ekspor yang berdaya saing global serta ramah lingkungan. Dalam hal ini, program Desa Devisa mendorong peningkatan kapasitas usaha, kesejahteraan dan ekonomi, dengan menerapkan ESG di skala mikro.

(**)

Ekonomioleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – TNI Angkatan Darat melalui Kadispenad merasa perlu memberikan penjelasan terkait turun tangannya Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E.,M.M., melakukan pengecekan ke pasar tradisional di Bogor dan Jakarta beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut perlu dilakukan karena adanya komentar di media yang menyatakan bahwa keterlibatan TNI AD dalam menangani permasalahan ketersediaan dan HET (Harga Eceran Tertinggi) minyak goreng dinilai terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan tupoksi TNI AD.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna, menjelaskan bahwa kehadiran Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman melaksanakan pengecekan ke pasar tradisional adalah untuk memastikan bahwa perintah dari Pemerintah dalam hal ini melalui Menko Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) yang ditunjuk Pemerintah untuk mengatasi krisis minyak goreng sudah dilaksanakan oleh jajarannya. Sabtu (4/6/2022).

Keterlibatan TNI dalam hal ini TNI AD merupakan Implementasi dari amanah UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa tugas TNI adalah Menegakkan kedaulatan negara, Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang dijabarkan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa salah satu tugas TNI dalam OMSP adalah membantu tugas pemerintahan di daerah.

Apa yang dilaksanakan oleh TNI AD terkait penanganan krisis minyak goreng ini adalah sebuah tugas perbantuan yang tidak berdiri sendiri, melainkan membantu dan bersama-sama dengan instansi lainnya, terutama Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam konteks membantu mengatasi kesulitan rakyat, melalui fungsi teritorialnya TNI AD telah banyak melakukan hal-hal positif seperti menggiatkan program TNI AD Manunggal Air, yang bertujuan untuk membantu menyediakan air bersih bagi masyarakat. Selain itu, program ketahanan pangan, Vaksinasi Covid-19, Bantuan penanganan bencana alam dan sebagainya, cukup menjadi bukti bahwa TNI AD senantiasa hadir untuk mengatasi berbagai kesulitan masyarakat.

Secara internal, hal tersebut juga merupakan implementasi dari Delapan Wajib TNI khususnya pada butir kedelapan yang berbunyi bahwa TNI harus menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Permasalahan minyak goreng yang tengah melanda tanah air saat ini merupakan krisis yang dihadapi oleh negara dan rakyat menjadi objek yang sangat terdampak sehingga TNI sebagai alat negara wajib hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat. Karena TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat. TNI AD dalam hal ini tidak selayaknya berpangkutangan melihat kesulitan yang tengah menimpa masyarakat.

“Oleh karena itu, terkait kehadiran TNI AD di tengah-tengah masyarakat karena krisis minyak goreng yang terjadi saat ini merupakan krisis yang dihadapi negara dan TNI sudah selayaknya harus hadir dalam upaya-upaya untuk membantu mengatasi krisis tersebut,” pungkas Kadispenad.

(Dispenad)

Ekonomioleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Kepala Negara juga mendorong seluruh pihak untuk bekerja sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dunia masih dihadapkan pada situasi ekonomi dan politik yang tidak mudah dan penuh dengan ketidakpastian. Ketika pandemi belum sepenuhnya berakhir, muncul gejolak lain yang menyebabkan inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan.

Saat memberikan arahan pada Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 28 April 2022, Presiden Joko Widodo mendorong semua pihak untuk terus waspada dan mengambil langkah antisipatif apabila situasi tersebut masih terus berlanjut.

“Semua kita harus memiliki sense of crisis, jangan seperti biasanya, jangan business as usual, hati-hati. Sense of crisis harus ada di kita semuanya. Sehingga kita harus ada perencanaan yang baik harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini,” kata Presiden.

Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, Presiden Jokowi bersyukur perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang positif. Kinerja positif dari sisi perdagangan berlanjut dengan surplus neraca perdagangan yang menunjukkan angka yang terus membaik.

“Surplus neraca perdagangan juga positif, Februari di angka (USD) 3,82 milliar dan kemarin di Maret di angka (USD) 4,5 miliar surplusnya, ini sangat baik,” imbuhnya.

Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit pada Februari lalu meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan Januari. Sedangkan, angka Purchasing Manager Index (PMI) untuk manufaktur, indeks penjualan riil, dan indeks keyakinan konsumen pada bulan Maret telah berada di atas normal.

“Indeks Penjualan Riil ini juga sudah diatas normal, Maret kemarin di angka 14,5 persen dan indeks keyakinan konsumen juga sudah berada di atas normal,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden pun mengajak seluruh pihak yang hadir untuk menjaga momentum tren positif pertumbuhan ekonomi Indonesia ini. Kepala Negara juga mendorong seluruh pihak untuk bekerja sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Sebagaimana tema RKP 2023, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden di Istana Negara antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

(BPMI Setpres)

 

Ekonomioleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.