Kabar7News, Jakarta – Guna mengawal pemudik selama mudik dan arus balik Lebaran 2022, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membentuk tim Satuan Tugas atauĀ Satgas Antibegal. Tim Satgas ini ditempatkan di jalur mudik dari Banten hingga Lampung, langkah kepolisian ini layak diapresiasi.

Tim Satgas begal ini merupakan guna menjawab keresahan masyarakat sekaligus respon atas sikap masyarakat pada segala tindakan begal yang telah meresahkan dan kini dioperasionalkan kepolisian secara positif .

“Satgas ini bergerak di daerah yang di anggap rawan, rentan terjadinya kriminalitas, menambah jam berpatroli serta memburu bandit jalanan untuk mempersempit ruang gerak begal yang meresahkan masyarakat,” Azmi Syahputra, Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti kepada Kabar7News, di Jakarta, Rabu (4/5/2022).

Menurutnya, dengan adanya tim Satgas Anti-Begal ini ditempatkan di titik-titik rawan terjadinya kejahatan tersebut, saatnya kepolisian dan seluruh stakeholder pengguna jalan terutama pengemudi ojek online saling menguatkan untuk melawan dan menuntaskan segala mata rantai komplotan pelaku begal ini, jadi sapu bersih pelaku begal, dan komunitas kejahatan jalanan lainnya.

“Karenanya langkah kepolisian ini perlu disambut luas masyarakat sebagai momentum bentuk perlawanan bagi pelaku begal, termasuk tim satgas begal juga harus mampu mengungkap dan menindak siapapun yang memback up tindakan para pelaku begal,” harapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan tim Satgas Anti Begal ini dibentuk untuk mengantisipasi kejahatan begal yang mengincar pemudik. Tim ini akan ditempatkan di titik-titik rawan begal.

“Di wilayah Lampung kami sudah siapkan tim atau satgas untuk mengawal kemungkinan terjadinya aksi begal,” kata Listyo saat meninjau kesiapan mudik Lebaran 2022 di Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (26/42022) lalu.

(**)

 

Kabar7News, Jakarta – Kasus dugaan tindak pidana korupsiĀ penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-201 masuk tahap penuntutan, dengan adanya penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari jaksa penyedik kepada jaksa penuntut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Ketut Sumedana, di Jakarta, Kamis (28/4/2022), mengatakan bahwa pada Selasa 26 April 2022 bertempat di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah melaksanakan Serah Terima Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) kepada Tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dan Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, atas 8 (delapan) berkas perkara Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019.

Adapun 8 (delapan) berkas perkara Tersangka, masing-masing atas nama:
Tersangka JD, Tersangka S, Tersangka AS, Tersangka FS, Tersangka JAS, Tersangka PS, Tersangka DSD, Tersangka IWS.

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana:
Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Subsidiair : Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, terhadap Tersangka JD dan Tersangka S, dikenakan pidana tambahan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam pelaksanaan Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II), terhadap 8 (delapan) orang Tersangka dilakukan penahanan.

“Setelah serah terima Tanggung Jawab dan Barang Bukti di atas, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan ketiga berkas perkara tersebut diatas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Ketut.

(wem)

 

Kabar7News, Ambon – Penyidikan perkara tindak pidana Pertambang Mineral dan Batubara Tanpa Izin dengan tersangka MAR alias Bunda Mirna (47), warga Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, berakhir ditangani penyidik Tipidter Ditreskrimsus Polda Maluku.

Berakhirnya penyidikan kasus terhadap seorang pengusaha pertambangan emas ilegal di Gunung Botak ini, setelah penyidik menyerahkan berkas perkara bersama tersangka dan barang bukti (tahap 2) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon.

“Untuk perkara Pertambangan Ilegal di Gunung Botak dengan tersangka inisial Ibu MAR sudah dinyatakan P21 (berkas lengkap) oleh jaksa. Dan sudah dilakukan tahap dua pada Senin (25/4/2022) kemarin,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. M. Rum Ohoirat di Ambon, Selasa (26/4/2022).

Dengan diserahkannya tersangka yang merupakan seorang Pengusaha Pertambangan Emas Ilegal ke JPU, maka perkara yang ditangani polisi tersebut dinyatakan selesai.

“Tersangka selanjutnya akan berproses dengan jaksa hingga putusan akhir di Pengadilan Negeri Ambon,” pungkasnya.

Untuk diketahui, tersangka diserahkan bersama sejumlah barang bukti diantaranya emas seberat 563 gram atau 5 ons 63 gram, 36 karung Cianida, 3 kaleng Cianida, 25 karung Kostik, 36 karung Karbon, 1 buah timbangan kapasitas 600 kg, dan lain sebagainya.

Penyerahan tersangka dan barang bukti diterima oleh JPU Kejaksaan Tinggi Maluku, Unet Pattisina. Penyerahan dilakukan setelah kesehatan tersangka diperiksa.

Sebelumnya diberitakan, tersangka ditangkap setelah tim Ditreskrimsus Polda Maluku mendapat informasi mengenai usaha ilegal tersebut dari masyarakat. Tim kemudian melakukan penggeledahan pada gudang penyimpangan barang dan ruangan tertutup milik tersangka pada 28 Februari 2022. Tersangka kemudian diamankan pada 1 Maret 2022.

Tersangka dijerat menggunakan pasal 158 dan pasal 161 UU RI No 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diubah dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan pasal 110 jo pasal 36 dan pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU No 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Motif tersangka yaitu mencari keuntungan dan memperkaya diri dengan cara PETI (Penambang Emas Tanpa Izin) maupun perdagangan bahan berbahaya tanpa izin. Tersangka juga melakukan pemurnian logam emas menggunakan tromol, dan bak rendaman dengan bahan kimia berbahaya.

(**)

Kabar7News, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH.,M.Hum, menerima kunjungan silaturahmi dari Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Irjen Pol I Wayan Sukawiyana.

Pertemuan silaturahmi tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolda, Mapolda Maluku, Kota Ambon, Kamis (7/4/2022).

Turut dalam pertemuan itu Wakapolda, Brigjen Pol Drs Jan de Fretes, MM., Kepala BNNP Maluku Rohmad Nursahid, dan sejumlah pejabat utama Polda Maluku.

Kapolda Maluku menyambut baik dan menyampaikan selamat datang kepada rombongan Sestama BNN RI di Mapolda Maluku.

“Hubungan kerja sama antara Polda Maluku dan BNNP Maluku selama ini terjalin cukup baik dalam memberantas narkoba di Maluku,” ungkap Kapolda.

Senada dengan Kapolda, Sestama BNN RI menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatannya dapat bersilaturahmi dengan Kapolda Maluku.

Ia mengaku, kedatangannya bersama Kepala BNNP Maluku untuk bersilaturahmi, mempererat hubungan kerja sama antara BNN dan Polda Maluku.

“Tugas BNN RI sangat berkorelasi dengan Polda Maluku dalam memberantas Narkoba di Indonesia khususnya di Maluku,” katanya.

Ia berharap, kunjungan silaturahmi ini dapat meningkatkan soliditas dan sinergitas antara BNN dengan Polda Maluku.

“Kami harap hubungan soliditas dan sinergitas antara BNN dan Polda Maluku makin erat dan baik,” harapnya.

(**)

Kabar7News, Ambon – Sebagai bentuk transparansi, setiap laporan atau Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang masuk ke Polri wajib direspon dan ditindaklanjuti.

Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Inspektur Jenderal Polisi Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum, mengatakan, jangan ada lagi kesan pembiaran dari laporan yang disampaikan masyarakat, tetapi direspon dan dichek kebenarannya.

“Bila benar tindak lanjuti bila tidak benar infokan dan jelaskan kepada masyarakat sehingga ada keseimbangan dalam berita dan penangannanya,” ungkap Kapolda di Ambon, Rabu (6/4/2022).

Ia menekankan, Polri tidak boleh anti kritik. Selama kritik yang disampaikan sifatnya konstruktif dan untuk perbaikan, maka itu artinya rakyat masih sayang kepada Polri.

“Kontrol masyarakat jangan karena sangat diperlukan bukan berarti membuat fitnah atau membuat kebohongan publik baik terhadap perorangan anggota Polri ataupun terhadap institusi,” harapnya.

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini menyampaikan bahwa anggota Polri tidak perlu takut dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu selama tugasnya dilaksanakan sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran.

“Data menunjukkan 81% laporan dumas tidak mengandung kebenaran, tapi yang mengandung kebenaran wajib kita respon dan tindaklanjuti,” pintanya.

(**)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.