Kabar7News, Jakarta – 63 tahun Kejaksaan jadi momentum sekaligus menunjukkan cakrawala baru dalam penegakan hukum, dimana Presiden Jokowi begitu gembira dan antusias dan memberikan apresiasi kepercayaan publik kepada jajaran kejaksaan Agung dalam bingkai fase kinerja 9 tahun lembaga Kejaksaan Agung.

Azmi Syahputra sebagai Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti mengungkapkan Moment hari bakti adhiyaksa tahun ini sekaligus menunjukkan bahwa Jaksa Agung berhasil mengembalikan marwah Kejaksaan Agung sebagaimana janjinya pada waktu ia dilantik.

Arah tujuan kinerja kejaksaan yang semakin terarah dan bermakna, terbukti dengan capaian yang semakin baik, penegakan hukum yang berkualitas, berani, tegas dan humanis serta banyak terobosan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini,” ucapnya berdasarkan keterangan tertulis dari Azmi Syahputra, di Jakarta.

Azmi menambahkan prestasi kejaksaan terutama dalam mengungkap, mendongkrak kasus besar korupsi menjadi penting guna peningkatan reputasi dan memulihkan kepercayaan publik pada institusi.

“Kejagung membantu mewujudkan keadilan sehingga mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat.  Hal ini terbukti dengan bidang bidang unit kerja kejaksaan Agung mampu mengungguli lembaga penegak hukum lain sehingga kejaksaan dapat pula dimaknai berhasil menjaga wajah kepastian dan kualitas penegakan hukum sampai saat ini termasuk berani mengubah cara penyelesaian hukum terhadap 3049 perkara perkara pidana ringan dengan cara Restorative Justice dan membentuk 3537 Rumah RJ,” tuturnya.

Lebih lanjut capaian mendapatkan hasil pengembalian keuangan negara yang lebih besar dari lembaga penegak hukum lain telah pula dilakukan kejaksaan dan ini juga berdampak pada pemasukan keuangan negara serta kepercayaan publik yang semakin tinggi pada Kejaksaan Agung.

Azmi berharap Kejaksaan Agung dan seluruh jajaran dapat terus mempertahankan prestasi kepercayaan publik, tingkatkan kepekaan sosial serta terus melakukan terobosan terobosan hukum guna penegakan hukum yang prosedural, berkualitas dan berkeadilan.

(wem)

Kabar7News, Jakarta – Pengurusan sertifikat tanah di Kementrian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(BPN) Wilayah Jakarta Utara mendapat keluhan warga, berawal dari rencana ingin mengurus balik nama sertifikat tersebut sedang dalam pemblokiran oleh pihak BPN Jakarta Utara.

Kuasa hukum pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 11377 atas nama Ruslandina Marpaung yakni Ghossen Boy Pasaribu,SH.MH mengatakan bahwa sertifikat kliennya saat ini dalam kondisi
terblokir (sanggahan/sengketa) oleh BPN Jakarta Utara.

“Kami sudah bertemu dengan bagian unit sengketa yang bernama Pak Deddy sebagai wakil BPN Jakarta utara, yang kedua Pak Satria sebagai perwakilan sengketa BPN Jakarta utara mereka tidak kooperatif,dan tidak mau ketemu kita, Sebelum di mutasi harusnya ketemu kita dulu, ternyata sudah mutasi dengan alasan ada permasalahan,” jelas Boy Pasaribu, di Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Dirinya merasa heran kenapa pihak BPN tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembelokiran, menurutnya pihak BPN melakukan pemberitahuan atau bertemu dahulu baru kemudian proses mutasi.

Kita tidak tahu kenapa diblokir gara-gara apa,tiba-tiba kita mau balik nama sertifikat atas nama anaknya Ibu Ruslandina Marpaung ternyata di BPN itu sudah diblokir, menurut Eko Agus Budianto seorang petugas pemblokiran, sudah overlap (Tumpang Tindih) alasan pemblokiran oleh BPN dengan M 710 namanya Soebiakto Leksokumoro,” keluhnya.

Dia merasa tahun 1980 sudah punya sertifikat sebelum lahirnya akte jual beli kita,” tambah
Ghossen Boy Pasaribu saat ini pihaknya sudah melakukan upaya hukum, namun dalam proses upaya hukum tersebut menurut Ghossen piihak lawan yang bersengketa tidak dapat menunjukan bukti atau berkas kepemilikan tanah tersebut.

Dari situlah kami menempuh langkah-langkah hukum, sebenarnya mediasi ternyata orang Soebiakto Leksokumoro tidak koorporatif, dia tidak membawa apa-apa tidak ada bukti atau berkas yang lengkap,” ucap Ghossen.

Dia hanya cerita, kalau orang cerita silakan buka berkas yang ada, jangan setelah dua tahun seperti
ini membeku, jadi kita yang di rugikan,” tegasnya.

Pihaknya berharap BPN Jakarta Utara harus bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku, dirinya mengatakan proses penerbitan sertifikat tersebut merupakan program Nasional dari Presiden
Jokowi, sehingga menurutnya sangat tidak mungkin sertifikat tersebut di sebut tidak sah.

“Saya berharap BPN Jakarta Utara bersikap harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kalau
dia sudah menjalankan PTSL ini dan sudah keluar sertifikat pada tahun 2018, dia sudah mengeluarkan sertifikat program presiden jokowi, kita sudah dapatkan sertifikat itu, jangan dianggap tidak sah
sertifikat itu, sekarang yang menjadi masalah sertifikat itu, menurut mereka tidak sah, sehingga akte jual beli itu tidak ada di BPN, Jadi kita pegang surat apa sebagai pemilik tanah,” tutup Ghossen.

Setelah dikonfirmasi Ronal A.SH.MH sebagai Kepala Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa Tanah Badan Pertanahan Jakarta Utara menjelaskan atas nama Ruslandina belum pernah mengajukan pengecekan secara resmi terhadap Surat Hak Bangunan 11377.

“Ibu Ruslandina Marpaung belum mengajukan permohonan secara resmi, baru mengajukan pengecekan terhadap Hak Guna Bangunan 11377 atas nama Ruslandina Marpaung,” terang Ronal ketika di wawancarai di di Kantornya pada Jumat (21/7/2023).

Ronal juga menjelaskan pemblokiran SHGB tersebut dikarenakan overlap dengan Sertifikat M 710 Kelapa Gading atas nama Eko Bagus Budiarto yang terbit pada tahun 1980, pada senin tanggal 20 Januari 2023 lalu juga sudah memfasilitasi untuk mediasi bagi kedua belah pihak.

“Didalam KKP kita terdapat catatan blokir karena overlap dengan M 710 Kelapa Gading atas nama Soebiakto L, M 710 ini terbit pada tahun 1980 dengan luas 4076 M2 dan sipemilik sertifikat M 710 ini sudah mengajukan keberatannya juga ke BPN Jakarta Utara, suratnya dari Andi M Tandaramang pada tanggal 6 Juni 2023 kepada Kepala ATR/BPN Jakarta Utara yang terbit diatas M710 Kelapa Gading dan surat dari wardi kuasa dari pemilik sertifikat juga yang mana perihalnya tidak ada di sini, jadi dengan adanya keberatan ini menjadi pertimbangan lalu kita undang mediasi para pihak pada Senin, 20 Januari 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa tim Jayanews.id menkonfirmasi terhadap penanganan pengaduan atas nama ibu Ruslandina Marpaung bulan Desember 2022 pada 9 Januari 2023 atas sebidang sertifikat HGB,” jelas Kepala Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa Tanah Badan Pertanahan Jakarta Utara.

Menurut Ronal dirinya sudah bekerja berdasarkan Permen nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan sengketa/konflik pertanahan dengan memfasilitasi mediasi untuk kedua belah pihak dengan harapan mendapatkan win-win solusi, namun karena terbentur dengan pasal 64 ayat PP 18/2020 kasus ini termasuk overlap dan tidak adanya penyelesaian dalam mediasi BPN Jakarta Utara memutuskan untuk meningkatkan pada pembatalan sertifikat.

“Kita bekerja berdasarkan peraturan yaitu Permen no. 21 tahun 2020 penanganan sengketa/konflik pertanahan ada namanya tahapan mediasi, nah tahapan mediasi ini yang akan kita tempu untuk mencari win-win solusi untuk Pengadu dan Teradu tapi sifatnya kita mencari solusi bersama yakni kesepakatan bersama tapi sifatnya BPN tidak akan berat sebelah, tidak akan memaksa yang mana tergantung para pihak, akan tetapi kita benturkan dengan pasal 64 ayat PP 18/2021 kasus ini termasuk overlap itu ada pada kewenangan BPN untuk menyelesaikan masalah, bagaimana caranya, ada mediasi, ada pembatalan sertifikat.

“Bila tidak ada kesepakatan maka kita tingkatkan ke pembatalan sertifikat,” pungkasnya.

(wem)

Kabar7News, Jakarta – Program polri berantas premanisme masih berjalan, mengingat aksi kejahatan yang dilakukan semakin merajalela. Terutama mereka para penagih utang atau debt collector seolah mereka kebal hukum.

“Debt collector rupanya profesi yang legal. Bahkan, OJK telah memiliki peraturan yang khusus mengatur profesi ini, yakni dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,” kata Rahmat Aminudin SH Advokat & Konsultan Hukum Members Of PERADI di kantornya di Bilangan Tomang, Jakarta Barat kepada awak media, pada Jumat (24/2/2023).

Menurutnya Debt collector adalah pihak ketiga yang ditunjuk sebagai lembaga keuangan atau kreditur untuk menagih hutang debitur yang menunggak dengan kriteria tertentu, Debt collector tidak menagih semua jenis Hutang, biasanya hanya menagih Hutang yang sudah terlalu lama jatuh tempo.

Rahmat Aminudin SH yang sekarang sedang berikhtiar untuk menjadi Anggota DPR RI dari PAN (BACALEG DPR RI Dari PAN DAPIL JAKARTA 3 Yaitu PERWAKILAN Dari JAKARTA BARAT, JAKARTA UTARA DAN KEPULAUAN SERIBU) juga meninformasikan bahwa debt collector dalam menjalankan proses penagihan dilarang keras melakukan 3 hal. Pertama, mengancam. Kedua, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Ketiga, memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal.

Selain itu, Rahmat juga menginformasikan kepada awak media bahwa Masyarakat yang butuh bantuan hukum Kantor Hukum RAHMAT AMINUDIN & REKAN membuka HotLine Konsultasi Hukum WhatsApp 08118862616 Gratis.

(**)

Kabar7News, Jakarta – Ketua Majelis Pusat Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah menyatakan suap pada hakim agung menunjukkan MA ibarat ikan dalam proses pembusukan yang indikator busuknya itu akan tercium di kepalanya demikian disampaikannya sebagai keynote speaker pada diskusi publik Badan Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (24/1/2023) lalu.

Dalam diskusi ini hadir beberapa nara sumber Dr Azmi Syahputra SH MH. Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Miko Kamal, Ketua DPC Peradi Padang &
Dosen FH Universitas Bung Hatta dan Septa Candra SH.,MH Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Azmi Syahputra dalam paparan menyatakan ada kerancuan berprilaku hukum bagi hakim agung dan beberapa pegawai Mahkamah Agung yang disuap atau menerima gratifikasi merupakan perilaku yang memalukan dimana insan MA sedang terperosok dalam lumpur korupsi dan terjadi loket jual beli perkara melalui pegawai MA.

Hal ini menunjukkan posisi hakim yang disuap ini sudah kontradiktif, yang sejatinya sebagai tiang utama penegakan hukum dan menjaga kewibawaan peradilan, yang biasanya hakim mengadili, ini kok malah diadili, hakim biasanya menyelesaikan masalah kok ini malah yang membuat masalah? Termasuk adanya kredo hukum “tegakkan hukum walaupun langit runtuh, ini langit belum runtuh kok malah langit MA yang menuju keruntuhan”

Kejadian dengan tindakan suap kedua hakim agung dan belasan pegawai MA ini juga menunjukkan lemahnya kepemimpinan ketua MA, Ketua MA telah gagal menjadi nakhoda, karena telah kebobolan terhadap mafia peradilan dan untuk keadaan ini ketua MA harus bertanggung jawab.

Bila ini tidak diambil langkah langkah cepat dan tepat maka Mahkamah Agung sebagai pucuk kekuasan kehakiman akan kandas, sehingga bila ketua MA saat ini tidak bisa mengatasi maka Ketua MA harus lego untuk mundur dan diharapkan ketua MA yang akan datang mampu membereskan proses pembusukan insitusi ini kareana seolah MA saat ini telah digerogoti para mafia peradilan.

(**)

 

Kabar7News, Jakarta – Sebelumnya diberitakan, Richard Eliezer dituntut pidana penjara selama 12 tahun. Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Richard Eliezer terbukti bersalah dalam pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.

Di dalam ruang sidang sejumlah pendukung Eliezer pun riuh saat mendengar tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum. Bahkan terlihat Richard Eliezer sempat meneteskan air mata saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan tersebut. Richard Eliezer terlihat juga sempat mengernyitkan dahi sembari menundukkan wajahnya kebawah.

Praktisi Hukum Rahmat Aminudin SH yang sehari hari berprofesi sebagai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum ikut turut menanggapi perihal tuntutan jaksa penutut umum soal tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan jaksa penuntut umum kepada Richard Eliezer.

Rahmat mengaku sangat kaget jaksa menuntut selama itu.

“Terlihat saat ini jaksa sangat hebat pada saat memberikan dakwaan akan tetapi patut diduga mandul saat dalam penuntutan,” ujar Rahmat yang juga selaku Wakil Ketua Umum (WAKETUM) Garuda Pengawal Merah Putih (GARDAPATIH) INDONESIA dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Anti Mafia Politik dan Anti Korupsi Masyarakat Adil Sejahtera Republik Indonesia (KAMPAK MAS RI).

“Dalam pertimbangan tuntutan jaksa tidak disebutkan alasan yang meringankan untuk Richard Eliezer kecuali hal yang pernah dihukum jadi tidak ada yang spesifik alasan meringankan tersebut,” ungkap Rahmat Aminudin SH yang juga sedang berikhtiar untuk menjadi Anggota DPR RI Priode 2024-2029 dari PAN dengan daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

(**)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.