Kabar7News, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku memastikan semua Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang diterima akan ditindaklanjuti.

Sejak Januari-Maret 2022, Polda Maluku menindaklanjuti sebanyak 43 kasus. 32 diantaranya telah dinyatakan selesai.

“Dari 43 yang mendapat tanggapan, 32 diantaranya sudah dinyatakan selesai. Dengan hasil presentasi 18,75% (6 kasus) dinyatakan benar dan 81,25% (26 kasus) tidak benar,” ungkap Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. M. Rum Ohoirat di Ambon, Senin (4/4/2022).

Bahkan, juru bicara Polda Maluku ini mengaku, dari laporan Dumas yang tidak terbukti kebenarannya itu, sebagian besarnya dilaporkan oleh pengacara.

“Sebagian besar laporan yang tidak terbukti kebenarannya itu diterima dari pengacara, dan sebagian kecil dari perorangan,” jelasnya.

Dari data yang ada, laporan yang diterima Polda Maluku selama tiga bulan belakangan ini bervariasi. Ada yang dilaporkan ke Komnas HAM, Bareskrim, Kompolnas, dan sebagainya.

“Laporan yang diterima ini bervariasi, ada yang ditujukan langsung ke Polda Maluku, ada juga yang ke Komnas HAM, Bareskrim, Kompolnas, dan laporan itu dikirim kembali ke Polda Maluku untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Dengan laporan tersebut, hasil tindaklanjut terlihat sebagian besar mengandung unsur tidak benar. Meski begitu, Polda Maluku meminta masyarakat agar tidak takut dalam menyampaikan laporan Dumas, bahkan terkait kinerja anggota Polri sekalipun.

“Kami meminta masyarakat tidak takut untuk melakukan pengaduan. Bahkan terkait kinerja anggota sekalipun, kami akan terima, karena kami terbuka. Dan jika ada anggota yang terbukti bersalah, tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

(**)

Kabar7News, Ambon – Sebanyak 62 laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dari berbagai instansi diterima Polda Maluku sejak Januari hingga Maret 2022.

Puluhan laporan Dumas yang diterima umumnya terkait Pelayanan Masyarakat (Yanmas), Personil, Sidik TP (Penyidikan Tindak Pidana), Tanah/Rumah dan lain-lain.

Dari laporan Dumas yang diterima tersebut, 54 diantaranya sudah ditindaklanjuti, sementara 8 belum ditindaklanjuti.

“Dari 54 laporan yang ditindaklanjuti, 43 diantaranya sudah mendapat tanggapan, sedangkan 11 lainnya belum,” ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. M. Rum Ohoirat, Senin (4/4/2022).

Juru bicara Polda Maluku ini menjelaskan, dari 43 laporan Dumas yang sudah mendapat tanggapan, 32 diantaranya telah dinyatakan selesai. Sementara 11 laporan lainnya masih dalam tahap proses.

“Dari 43 laporan yang ditanggapi, 11 diantaranya masih dalam proses. Sementara 32 sudah dinyatakan selesai dengan hasil 6 diantaranya benar, dan 26 dinyatakan tidak benar (tidak terjadi pelanggaran),” jelasnya.

Menurutnya, 62 laporan Dumas tersebut diterima dari berbagai instansi. Seperti Itwasum Polri, Komnas HAM RI, Ombudsman RI, Kompolnas, YLBHI, Advokat/Pengacara, Forum/Kelompok Masyarakat, dan dari Perseorangan.

“Laporan Dumas yang diterima dari Itwasum Polri ada 5 pengaduan, Komnas HAM 4, Ombudsman 3, Kompolnas 5, YLBHI 3, Advokat 14, Kelompok Masyarakat 3 dan perseorangan 25 pengaduan,” sebutnya.

Untuk diketahui, laporan Dumas yang diterima Polda Maluku terdiri dari Yanmas sebanyak 2 laporan dan belum ditindaklanjuti. Kemudian Personel berjumlah 20 laporan, sudah ditindaklanjuti 18, dan mendapat tanggapan 8. 2 diantaranya masih dalam proses, dan 6 sudah selesai. Di mana 2 diantaranya dinyatakan benar (melanggar) dan 4 tidak benar.

Untuk Penyidikan Tindak Pidana (Sidik TP), yang diterima sebanyak 36 kasus. 35 sudah ditindaklanjuti, dan mendapat tanggapan 34. Di mana, 9 masih dalam tahapan proses dan 25 sudah dinyatakan selesai, yang terdiri dari 4 dinyatakan benar dan 21 tidak benar.

Sedangkan untuk pengaduan Tanah/Rumah yang diterima sebanyak 3 kasus. 1 diantaranya sudah ditindaklanjuti dan hasilnya tidak benar.

“Masyarakat yang merasa dirugikan silahkan melapor, tentunya disertai dengan bukti-bukti yang ada, dan kami akan menanganinya secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

(**)

Kabar7News, Jakarta – Jaksa Agung Burhanuddin menyambut bulan puasa atau bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriah menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada jajarannya yang muslim di seluruh Indonesia saat mengadakan kunjungan kerja secara virtual, pada Kamis (31/3/2022).

Burhanuddin menyampaikan mohon maaf lahir dan batin dan semoga ibadah puasa yang dijalankan jajarannya yang muslim diterima sebagai amal serta jangan sampai mengendorkan kinerja Kejaksaan terutama terkait dengan pelayanan publik.

“Jadikan bulan suci ini sebagai momentum intropeksi diri dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari perbuatan tercela,” katanya dari ruang kerjanya di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Kejaksaan Agung, Jakarta.

Dia mengatakan juga bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah. “Karena itu agar lakukan hal-hal dan kegiatan yang bermanfaat bagi sesama dan yang terkait dengan peribadatan.”

Jaksa Agung pun mengingatkan jajarannya agar pada masa pandemi Covid-19 untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang kerumunan dan berpotensi menimbulkan penyebaran virus.

Oleh karenanya dia meminta untuk tidak melakukan kegiatan buka puasa bersama, open house serta melakukan sholat berjamaah dengan menerapkan protokol kesehatan.

Jaksa Agung dalam kunker secara virtual juga menyapa seluruh satuan kerja dan jajarannya di seluruh Indonesia guna memastikan semua dalam keadaan sehat dan melaksanakan setiap Intruksi Jaksa Agung yang telah dikeluarkan.

Selain melaporkan hasilnya serta tindakan yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada Pimpinan.

Kunker virtual Jaksa Agung dihadiri Ketua Komisi Kejaksaan  Barita Simanjuntak, Wakil Jaksa Agung Sunarta, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badiklat Kejaksaan, Selain itu jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia serta para atase/perwakilan Kejaksaan di luar negeri.

(**)

 

Kabar7News, Jakarta – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua istri dari dua tersangka kasus dugaan korupsi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Kepala Pusat Penerangn Hukum  Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan, keduanya diperiksa sebagai saksi.

“Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Pidsus Kejagung) memeriksa dua istri dari dua tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013–2019. Kedua orang tersebut yakni NKH, istri dari tersangka DSD, dan SSL istri dari tersangka S,” jelas Ketut dalam keterangan tertulis yang diterima rri.co.id, Kamis (31/3/2021).

Selain itu, lanjut dia, penyidik juga memeriksa satu saksi lainnya, yakni CFS selaku HRD PT Elite Paper Indonesia. Mereka dimintai keterangan untuk 7 orang tersangka. Adapun ketujuh orang tersangka, yaitu PSNM, DSD, AS, FS, JAS, JD, dan S.

“(Ketiga saksi) diperiksa terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI,” urainya.

“Pemeriksaan ketiga saksi tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan ketujuh tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor nasional dari LPEI tersebut,” tambahnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka, yakni pemilik Johan Darsono Grup, Johan Darsono (JD); Direktur PT Jasa Mulia Indonesia, PT Mulia Walet Indonsia, dan PT Borneo Walet Indonesia, Suyono (S); dan Direktur Pelaksana III LEPI 2016, Arif Setiawan (AS).

Selanjutnya, Kepala Divisi Pembiayaan UKM 2015-2019, Ferry Sjaifullah (FS); Kepala Kantor Wilayah LPEI Surakarta 2016, Josef Agus Susanta (JAS); mantan Relationship Manager LPEI 2010-2014 dan mantan Pembiayaan UMKM 2014-2018, PSNM; dan mantan Kepala Divisi Risiko Bisnis LPEI April 2015-Januari 2019, DSD.

Kejagung kemudian menetapkan Johan Darsono dan Suyono sebagai tersangka kasus dugaan TPPU dari tindak pidana asal Tipikor dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI Tahun 2013-2019.

(**)

Kabar7News, Ambon – Pasca bentrok antar warga pecah di Pulau Haruku, aparat keamanan gencar melakukan patroli dan razia hingga saat ini. Hasilnya, ditemukan sejumlah senjata api, munisi dan bahan peledak di kawasan hutan Pulau Haruku, sejak 13 Februari 2022.

Sejumlah benda berbahaya tersebut ditemukan dalam bulan Maret 2022. Yaitu 1 pucuk senjata api (senpi) SKS organik, dan 1 pucuk senpi laras panjang rakitan. Tim patroli juga menemukan 34 butir amunisi, terdiri dari 12 butir kaliber 5,56, 22 butir kaliber 7,62, dan 8 bom rakitan kemasan botol. Sebelumnya, pada 13 Februari 2022 lalu, tim patroli juga menemukan 1 pucuk senpi rakitan.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohoirat, mengungkapkan, senpi, amunisi dan bahan peledak tersebut ditemukan saat pihaknya melakukan patroli dan razia di dalam kawasan hutan Pulau Haruku.

“Patroli dan razia sudah kita lakukan selama ini sejak bentrok antar warga terjadi di Pulau Haruku. Kita temukan beberapa bahan peledak dan senjata api. Dan hasilnya akan kami lakukan pengembangan,” kata Rum di Ambon, Kamis (31/3/2022).

Juru bicara Polda Maluku ini mengaku, dari Barang Bukti (BB) yang ditemukan menandakan bahwa senjata api masih beredar di masyarakat.

Olehnya itu, Polda Maluku menghimbau masyarakat yang masih menguasai senjata berbahaya tersebut untuk diserahkan secara sukarela.

“Kami tidak akan melakukan proses hukum kalau masyarakat menyerahkan senpi dan bahan peledak secara sukarela. Tapi sebaliknya jika tidak diserahkan dan saat kami melakukan razia kemudian menemukannya, maka pemiliknya akan kami tindak secara hukum yang berlaku,” tegasnya.

(**)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.