Kabar7News, Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane meminta agar oknum wakil rakyat terpilih pada Pemilu 17 April 2019 lalu yang terindikasi terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tidak dilantik. Hal tersebut disampaikan Neta kepada media menanggapi adanya oknum anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terpilih dari daerah pemilihan Provinsi Lampung yang terindikasi terlibat kasus penyuapan.

“Jika seorang wakil rakyat (terpilih) sudah terlibat penyuapan, sebaiknya jangan dilantik,” ujar aktivis yang sangat getol mengkritisi kinerja Kepolisian RI itu, Senin, 26 Agustus 2019.

Sebagaimana ramai diberitakan bahwa anggota DPD RI terpilih dari Lampung, Ahmad Bastian, diduga kuat telah melakukan tindak pidana penyuapan terhadap Bupati Lampung Selatan non-aktif, Zainudin Hasan. Hal itu berdasarkan pengakuan yang bersangkutan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah memberikan sejumlah Rp. 9,6 miliar kepada terdakwa Agus Bhakti Nugroho, yang oleh terdakwa ini diakui uang tersebut untuk Bupati Lampung Selatan non-aktif, Zainudin Hasan. Juga, dalam berkas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor, nama Ahmad Bastian berulang kali disebut sebagai penyuap Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho.

Terkait hal tersebut, Neta merasa heran dan mempertanyakan penanganan kasus Ahmad Bastian itu. “Jika yang bersangkutan terlibat kasus penyuapan, kenapa tidak diproses secara hukum? Ini aneh. Apa alasannya tidak diproses. Jika kasusnya sudah diproses tentunya yang bersangkutan tidak bisa masuk ke Senayan sebagai anggota legislative,” imbuh Neta S. Pane penuh tanda tanya.

Apalagi JPU, sambung Neta, sudah menyebutkan yang bersangkutan terlibat menyuap Bupati Lampung Selatan. “Seharusnya majelis hakim segera memerintahkan Polri atau Kejaksaan segera mengusut, bahkan menangkap yang bersangkutan. Pertanyaannya kenapa majelis hakim tidak mengeluarkan perintah agar pemeriksaan terhadap yang bersangkutan segera dilakukan? Ada apa?” tanya Neta.

Menurutnya, Majelis Hakim Tipikor tidak boleh tinggal diam. Semua pihak yang diduga terlibat dalam sebuah jaringan kejahatan atau tindak pidana harus diusut tuntas. “Tapi, Majelis Hakim juga tak boleh tinggal diam dan harus action melanjutkan perkara suap yang melibatkan yang bersangkutan,” tegas Neta lagi.

Ketika dikonfirmasi terkait apa yang dapat dilakukan dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk menghambat para oknum wakil rakyat yang terindikasi terlibat suap seperti Ahmad Bastian itu, Neta mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu turun tangan. “KPU perlu menanyakan hasil persidangan itu kepada majeslis hakim, terutama menyangkut tuduhan jaksa tentang keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus suap. Jika bukti-buktinya kuat dan majelis hakim akan memerintahkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, KPU bisa menunda sementara pelantikannya,” pungkas Neta mengakhiri pernyataan persnya.
(Red)


Kabar7News, Jakarta – Hong Kong yang dikenal sebagai salah satu simpul perekonomian dunia kini tengah terguncang. Aksi demonstrasi besar-besaran yang telah terjadi sejak awal Juni lalu berujung kekerasan dan membuat situasi setempat kacau.

Jutaan orang dilaporkan telah turun ke jalan sejak dua bulan terakhir untuk menyuarakan pendapat.

Demo besar-besaran ini dipicu ketika pemerintah Hong membahas rancangan undang-undang ekstradisi. RUU itu memungkinkan tahanan Hong Kong termasuk warga asing diekstradisi ke China.

RUU itu dilihat sebagian besar warga Hong Kong semakin mengancam demokrasi dan hukum di wilayah bekas jajahan Inggris tersebut. Sebab meski serumpun, kebiasaan mereka sejak lama jauh berbeda. China dengan sistem politik komunis dengan Hong Kong yang liberal.

Februari 2019 – Biro Keamanan Hong Kong menyerahkan draf dokumen berisikan usulan amandemen undang-undang ekstradisi yang akan mengizinkan ekstradisi tahanan ke sejumlah negara, termasuk China, di luar perjanjian bilateral.Berikut lini masa demonstrasi di Hong Kong yang telah membawa wilayah itu terperosok ke dalam krisis terburuk sejak 1997.

Maret 2019 – Ribuan orang turun ke jalanan Hong Kong untuk memprotes usulan RUU itu. Kamar Dagang Amerika Serikat mengungkapkan keberatan terkait RUU itu kepada Sekretaris Keamanan Hong Kong, John Lee. Washington menganggap RUU itu akan merusak reputasi Hong Kong sebagai tempat yang aman untuk bisnis.

3 April 2019 – Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, memperkenalkan amandemen undang-undang ekstradisi yang memungkinkan setiap tahanan dikirim ke China untuk diadili menurut hukum negara itu. Oposisi menilai kebijakan itu hanya akan membuat China semakin mengendalikan sistem hukum dan peradilan Hong Kong.

28 April 2019 – Puluhan ribu orang berdemo di gedung parlemen Hong Kong untuk menuntut pembatalan RUU Ekstradisi.

11 dan 14 Mei 2019 – Pertikaian pecah dalam rapat legislatif Hong Kong antara anggota pro-demokrasi dan loyalis China terkait RUU ekstradisi itu. Beberapa oposisi meneriakkan “Scrap the Evil Law”.

21 Mei 2019 – Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, menegaskan pemerintahannya tetap akan mendorong RUU itu meski memicu kritik dari warganya sendiri dan komunitas internasional.

24 Mei 2019 – Uni Eropa mengajukan nota protes “demarche” diplomatik resmi kepada Lam mengenai usulan RUU tersebut.

4 Juni 2019 – Lebih dari 120 ribu pelajar, alumni, staf, dan orang tua siswa dari 185 sekolah menengah menandatangani petisi menentang RUU ekstradisi.

6 Juni 2019 – Sebanyak 3.000 pengacara Hong Kong turun ke jalan dengan mengenakan pakaian hitam untuk memprotes RUU itu.

9 Juni 2019 – Penyelenggara protes mengatakan sekitar satu juta orang menggelar pawai unjuk rasa menentang RUU ekstradisi ke sejumlah kantor pemerintahan. Bentrokan juga terjadi antara polisi dan demonstran.

Pergolakan di Hong KongKerumunan massa dalam demonstrasi di Hong Kong. (REUTERS/Tyrone Siu)

10 Juni 2019 – Pemerintah Hong Kong berkeras melanjutkan pembahasan RUU ekstradisi terlepas dari unjuk rasa besar-besaran.

12 Juni 2019 – Demonstrasi kembali terjadi. Polisi menembakkan peluru karet dan 150 tabung gas air mata kepada para demonstran yang masih terus berdemo.

13 Juni 2019 – Otoritas Hong Kong menutup kantor pemerintah setelah demonstrasi yang berlangsung ricuh hari itu. Kekerasan tak terelakkan antara polisi dan pedemo.

14 Juni 2019 – Pemimpin Hong Kong Carrie Lam memutuskan menunda pembahasan RUU ekstradisi.

16 Juni 2019 – Carrie Lam menyampaikan permintaan maaf tertulis kepada publik setelah protes besar dalam dua pekan terakhir. Meski begitu, demonstrasi tetap berjalan di mana para para aktivis mendesaknya mundur.

18 Juni 2019 – Lam menegaskan pembahasan RUU ekstradisi dibatalkan, tetapi tetap menolak untuk mundur. Dia juga kembali mengucapkan permintaan maaf secara langsung.

21 Juni 2019 – Ribuan demonstran memblokade markas polisi di pekan ketiga unjuk rasa.

Pergolakan di Hong KongPolisi antihuru-hara Hong Kong menembakkan gas air mata ke arah demonstran. (REUTERS/Tyrone Siu)

24 Juni 2019 – China tidak mengizinkan pertemuan G20 di Jepang untuk membahas masalah Hong Kong.

25 Juni 2019 – Aktivis Hong Kong menyerukan para pemimpin negara anggota G20 untuk membahas kemelut di kota itu.

28 Juni 2019 – Demonstran kembali mengepung di kantor pusat pemerintah Hong Kong.

1 Juli 2019 – Unjuk rasa kembali pecah di hari peringatan 22 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China.

5 Juli 2019 – Carrie Lam meminta dipertemukan dengan mahasiswa dari sejumlah universitas sebagai bentuk mediasi unjuk rasa.

8 Juli 2019 – Kepolisian Hong Kong menahan enam orang saat demonstrasi berlangsung ricuh.

9 Juli 2019 – Carrie Lam kembali menyerukan bahwa RUU Ekstradisi sudah berakhir. Meski begitu, sejumlah mahasiswa dan pemrotes lainnya tidak puas dengan pernyataan Lam tersebut.

15 Juli 2019 – Demonstrasi penolakan RUU ekstradisi kian sporadis dan mulai mendekati wilayah-wilayah perbatasan Hong Kong dengan China.

31 Juli 2019 – Puluhan demonstran yang ditangkap mulai menghadapi proses hukum.

2 Agustus 2019 – Ribuan PNS mulai ikut demonstrasi dengan tuntutan pencabutan RUU ekstradisi, mendesak pemerintah untuk tidak menyebut aksi protes selama dua bulan belakangan ini sebagai kerusuhan. Para PNS juga meminta Carrie membebaskan semua demonstran yang ditangkap dan mendirikan komisi independen untuk menyelidiki dugaan kekerasan oleh polisi selama menangani unjuk rasa.

5 Agustus 2019 – Demonstran kembali gelar unjuk rasa dan bertekad ingin lumpuhkan Hong Kong. Layanan transportasi publik ditangguhkan di sejumlah wilayah. Sebanyak 105 penerbangan menuju dan dari Hong Kong dibatalkan.

6 Agustus 2019 – Kepolisian Hong Kong menangkap 148 demonstran.


sumber : CNN Indonesia


Kabar7News, Jakarta – Prajurit TNI Batalyon Infanteri Mekanis Raider (Yonif MR) 411/Pandawa Kostrad yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG), berhasil mengamankan 3.333 botol Miras ilegal saat menggelar sweeping di Jalan Poros Trans Papua perbatasan RI-PNG, tepatnya di Kalimaro, Distrik Elikobel, Kab. Merauke, pada Senin malam, (12/08/2019).

Hal tersebut dikatakan Komandan Satgas (Dansatgas) Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad, Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han., di Distrik Elikobel, Kab. Merauke, Selasa (13/8/2019).

Lebih lanjut Mayor Inf Rizky Aditya menuturkan bahwa para pemasok Minuman Keras (Miras) yang tidak memiliki ijin (ilegal) dalam melancarkan aksinya selalu menggunakan berbagai macam cara agar dapat melewati jalur perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini dengan aman, salah satunya yakni melintas di malam hari.

“Seperti yang terjadi Senin malam, ketika menggelar sweeping di Jalan Poros Trans Papua, Pos Komando Taktis (Kotis) Satgas Pamtas Yonif MR 411/Pandawa Kostrad yang dipimpin oleh Sertu Ismail, berhasil mengamankan 3.333 botol Miras ilegal berbagai jenis dan merk dari dua mobil Hilux warna hitam yang melintas,” jelasnya.

Jumlah pelakunya adalah dua orang warga Kabupaten Boven Digoel, atas nama Akbar Baba (47 th) dan Antonius L. Biu (57 th). “Keduanya saat dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku tidak bisa menunjukan surat ijin atas ribuan botol miras yang di bawa tersebut,” kata Mayor Inf Rizky Aditya.

“Ini sudah menjadi tugas kita, untuk menyelamatkan masyarakat dari
pengaruh jahat Miras, kedepan di jalur Trans Papua ini akan kita perketat lagi ruang gerak para pelaku penyelundup Miras lintas batas negara ini, supaya setiap aksinya dapat kita gagalkan,” tegas Dansatgas Pamtas RI-PNG.

Dansatgas juga menegaskan bahwa seluruh jajaran Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/Pandawa Kostrad telah berkomitmen untuk memberantas segala macam peredaran miras di sektor selatan perbatasan wilayah
Kabupaten Merauke, disamping tugas pokok menjaga kedaulatan NKRI.

“Kami ingin suasana di perbatasan ini aman dan kondusif, sebab Miras ilegal ini tidak hanya berdampak kepada perorangan namun juga dalam kehidupan sosial, keamanan, serta menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya,” ujar Mayor Inf Rizky Aditya Alumni Akmil 2003.
(Red)


Kabar7News, Jakarta – Guna mencegah peredaran barang-barang terlarang di wilayah perbatasan, Prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) MR 411/Pandawa Kostrad yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia-Papua New Guinea (RI-PNG) rutin melakukan kegiatansweeping.

Dansatgas Yonif MR 411/Pandawa Kostrad Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han., di Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, kemarin, mengatakan bahwa kegiatan sweeping yang dilakukan Prajurit TNI Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/Pandawa Kostrad beberapa waktu yang lalu, membuahkan hasil. Selasa, (13/08/2019).

“Satgas mengamankan 2 (dua) pucuk senjata jenis Air Soft Gun tanpa surat izin, 6 (enam) butir Munisi Kaliber 9 mm dan 6 (enam) selongsong Kaliber 4,4 mm, di depan Pos Barki, Jalan Poros Trans Papua, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke,” ujarnya.

Mayor Inf Rizky Aditya menjelaskan bahwa kejadian bermula saat personel Pos Barki yang dipimpin oleh Lettu Inf Lukman Nurhuda memeriksa pengendara mobil Hilux Silver Nopol DS 5106 VM yang melaju di jalan poros Trans Papua Km 134, dengan identitas Fabrianus Sabi (51 th) dan satu penumpang bernama Siti Yuliati (27 th) dengan alamat Mandopo Kabupaten Boven Digoel.

“Saat itu anggota yang sedang sweeping merasa curiga dengan tingkah laku pengendara mobil tersebut. Ketika dilakukan pengecekan sesuai prosedur, ditemukan dua pucuk Air Soft Gun dengan tipe M1911A1 US Army dan Pistol Revolver Smith beserta Munisi aktif Kaliber 9 mm dan 6 selongsong munisi Kaliber 4,4 mm di dalam tas miliknya,” tuturnya.

Dansatgas Yonif MR 411/Pandawa Kostrad mengatakan bahwa keduanya beserta barang bukti sudah diamankan ke Pos Barki untuk selanjutnya diserahkan ke Kolakopsrem 174/ATW untuk dimintai keterangan lebih lanjut.


(Red)


Kabar7News, Jakarta – Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS berhasil menggagalkan delapan (8) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal beserta dua (2) orang penunjuk jalan di Pos Lintas Batas Negafa (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas Yonmek 643/WNS, Mayor Inf Dwi Agung Prihanto, dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Sanggau, Kalbar. Minggu, (11/08/2019).

Diungkapkan Dansatgas, kejadian tersebut berawal dari kegiatan pemeriksaan personel Pos Kotis Gabma Entikong di sektor kiri PLBN.

“Dari kegiatan tersebut berhasil diamankan 8 orang PMI ilegal, karena tidak dapat menunjukan dokumen maupun jalur resmi di PLBN Entikong, yang akan berusaha masuk ke Malaysia” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, juga diamankan dua (2) orang sebagai penunjuk jalan.

“Sepuluh orang itu langsung dibawa ke Pos Kotis Gabma Entikong, untuk dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan, menurut Dwi Agung, pekerja ilegal ini berasal dari NTT, NTB, dan Sulsel.

“JS (43) dari NTT, AD (44) dari NTB dan 6 orang lainnya yaitu SI (20), DS (25), IC (24), JA (28), IN (19) dan ADN (42) dari Sulsel” tegasnya.

“Sedangkan 2 orang penunjuk jalan berinisial PNL dan ILY,. Untuk sementara, mereka telah kita serahkan ke Polsek Entikong guna proses hukum lebih lanjut,” tuturnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, Dwi Agung mengatakan bahwa dirinya langsung mengintstrusikan kembali ke satuan jajarannya untuk lebih memperketat dan meningkatkan kesiapsiagaan.

“Satgas akan memperketat pengawasan dan terus melakukan pemeriksaan rutin setiap hari selama 24 jam,” tegasnya.

“Tidak hanya mencegah keluar masuk para PMI ilegal, juga barang-barang ilegal dan berbahaya atau terlarang lainnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, beberapa bulan yang lalu Satgas juga menggagalkan pengiriman 5 Pekerja Migran ilegal ke Malaysia melalui jalan tikus perbatasan.


(Red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.