Kabar7News, Jakarta – Pasca pengumuman rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya oleh Menko Polhukam RI, Prof Dr Mahfud MD, tanggal 21 Oktober 2020 lalu, Tim Independen Kemanusiaan yang diketuai Haris Azhar juga mengumumkan temuan hasil investigasinya.

Berbeda dengan rekomendasi TGPF, hasil investigasi tim yang beranggotakan para aktivis ini menyebut dengan detail uraian kejadiannya, waktu, tempat bahkan nama-nama pelakunya.

Menanggapi temuan tim independen ini, Ketua Tim Investigasi Lapangan TGPF, Benny Mamoto menyatakan bahwa TGPF mengaku memiliki data yang lebih lengkap, namun TGPF memang tidak ingin mendahului proses hukum, karena itu diluar kewenangan TGPF.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahan III (Kapen Kogabwilhan III) Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan bahwa TNI sangat menghargai rekomendasi TGPF termasuk temuan pihak lain. Sejak awal TNI mendukung keputusan pemerintah terkait hal ini, dan aktif mengamankan TGPF selama tugas investigasi di lapangan.

Dia menegaskan bahwa TNI menjunjung tinggi proses hukum yang berlaku, termasuk bila ternyata dari proses hukum, terdapat keterlibatan oknum prajurit.

Sejak beberapa hari yang lalu, Tim Investigasi TNI AD telah terjun di lapangan sebagai tindak lanjut rekomendasi TGPF.

Kolonel Czi Suriastawa juga mengingatkan bahwa rangkaian kejadian di Intan Jaya (14-18/9/2020) itu menelan 5 korban jiwa : 3 warga sipil dan 2 TNI.

“Seperti rekomendasi TGPF, TNI mendukung pengusutan tuntas seluruh kasus ini. Jangan hanya fokus pada 1 kasus dan mengesampingkan kasus lainnya, karena ini adalah satu rangkaian kejadian,” ujarnya.

“Dikesampingkannya seluruh fakta dari rangkaian kejadian ini, akan mengaburkan masalah yang paling mendasar, yaitu keberadaan gerombolan kriminal bersenjata, sumber masalah di Papua ini,” tegasnya.

(Red)

Kabar7News, Jakarta – Papua adalah bagian dari Indonesia dan jika ada persoalan seperti saat ini, harus dicari jalan keluar demi persatuan. Sementara, OPM merupakan gerakan separatis yang mengedepankan kekerasan dan berupaya agar Papua bisa merdeka dari Indonesia serta tidak mempunyai masa depan dan hanya akan menambah pembunuhan serta kematian yang merugikan Papua.

Papua tidak sama dengan Timor Timur (kini bernama Timor Leste) yang merdeka pada 2002. Papua bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tetap akan jadi bagian sah dari Indonesia. Jangan kira Papua sama dengan Timor Timur.

Demikian beberapa pernyataan Rohaniawan Franz Magnis Suseno yang semula merupakan warga negara Jerman dan sudah berstatus sebagai WNI sejak tahun 1977 pada acara konferensi pers tentang Papua dari Gerakan Suluh Kebangsaan di Jakarta beberapa waktu silam.

Hal senada disampaikan oleh tokoh muda Papua Ondo Yanto Eluay yang merupakan putra mendiang Dortheys Hiyo Eluay Tokoh Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) Papua tahun 1969, beberapa waktu lalu di Papua.

Yanto menceritakan bahwa hasil Pepera telah diserahkan kepada Sekjen PBB kemudian disahkan dalam Sidang Umum PBB. Tidak hanya itu, Belanda yang waktu itu masih menjadi negara kolonial juga menerima hasil Pepera, sehingga pada saat itu Belanda mengakui bahwa Papua sah menjadi bagian dari NKRI.

Pelaksanaan Pepera waktu itu dilaksanakan di delapan Kabupaten yakni Jayawijaya, Merauke, Paniai, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak serta Jayapura yang dihadiri oleh 1.026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) mewakili jumlah penduduk Papua yang saat itu berjumlah 809.327 jiwa.

Pepera sudah Final karena Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Putra-putri dari tokoh-tokoh Dewan Musyawarah Papua siap mengawal dan menjaga hasil Pepera 1969. Masyarakat Papua menolak dengan keras segala gerakan dan aksi demonstrasi yang yang menuntut referendum terkait Papua.

(Red)