Kabar7News, Jakarta – Presiden Joko Widodo menekankan empat upaya baik di hulu maupun di hilir, untuk mencegah banjir dalam jangka panjang, salah satunya melalui reboisasi.

“Presiden sampaikan agar reforestasi, penghijauan segera dilakukan, tak hanya tanaman keras, namun tanaman yang pencegah erosi, vetiver,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam jumpa pers di Kantor Presiden, di Jakarta, Rabu (9/1/2020).

Selain reforestasi, Presiden juga meminta upaya pencegahan banjir dari kawasan hulu yakni dengan mempercepat pembangunan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor.

Kemudian untuk perbaikan aliran sungai di kawasan hilir, Presiden meminta pelanjutan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung dan selesai 2020.

Sodetan itu akan mengalirkan air Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang menuju ke Kanal Banjir Timur (KBT).

Sebelumnya, pembangunan sodetan mengalami kendala pembebasan lahan.

“Kendala hanya tanah dan Pak Gubernur sampaikan sudah cabut upaya banding, ada ‘dispute’ di ‘legal’, dan Gubernur sudah musyawarah dengan masyarakat bahkan perbaikan penetapan lokasi pun ditandatangani beliau setelah masyarakat menyetujui,” kata Basuki.

Dia berharap pembebasan lahan diharapkan tidak lewat dari 2020.

Selain sodetan, upaya normalisasi atau naturalisasi sungai diperintahkan Jokowi kepada Kementerian PUPR untuk diselesaikan.

“Ini tak hanya di Ciliwung, masih ada 13 sungai, ada Pesanggrahan, Angke, Sunter, Mookervart, belum lagi yang kecil-kecil,” jelas Basuki.

Presiden, kata Basuki, meminta ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian PUPR mengenai pembagian pengerjaan perbaikan aliran sungai-sungai itu.

“Yang penting jangan ada yang tidak ditangani, dan jangan ada yang ditangani dobel,” demikian Basuki.

(Sumber:AntaraNews)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Lebak – Pangdam III/Slw Mayjen TNI Nugraha Budi Wiryanto, S.I.P., M.M., Q.I.A., menyambut kehadiran  Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo beserta rombongan di Ponpes Latansa
Kampung Parakan Santri, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak Banten, Selasa (7/1/2020).

Selain Pangdam III/Slw, Gurbenur Banten, Kabinda Banten, Danrem 064/MY, Bupati Lebak, dan Pimpinan Ponpes Latansa Lebak Banten turut menyambut Kehadiran Presiden RI Ir.Joko Widodo.

Kedatangan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerjanya untuk meninjau secara langsung warga korban pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Juga untuk memastikan penanganan bagi para warga yang terdampak banjir dan longsor berjalan dengan baik.

Sebelumnya Persiden Jokowi sempat meninjau warga terdampak longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

“Tadi pagi saya hadir di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dan sekarang kita melihat (penanganan) banjir bandang di Kabupaten Lebak,” kata Presiden di Pondok Pesantren La Tansa yang juga terdampak banjir bandang.

Bangunan-bangunan hancur masih terlihat di Pondok Pesantren La Tansa saat Presiden tiba sekitar pukul 11.48 WIB. Presiden melihat beberapa fasilitas yang rusak dengan didampingi rombongan. Dari La Tansa, Presiden kemudian meninjau para pengungsi di Gelanggang Olah Raga (GOR) Lebak Gedong. Presiden hendak memastikan kebutuhan warga terdampak bencana terpenuhi.

Presiden mengatakan, beberapa penyebab bencana banjir bandang di Lebak adalah akibat perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal. Untuk itu, ia meminta Gubernur Banten dan Bupati Lebak untuk menghentikan kedua aktivitas tersebut.

“Enggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini,” tegasnya.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Jokowi menyebut ada 30 jembatan penting yang menghubungkan antardesa yang perlu segera diselesaikan.

“Tadi saya sudah perintahkan kepada Menteri PU agar dalam 3-4 bulan itu semuanya sudah bisa diselesaikan,” ungkapnya.

“Rumah yang rusak dilaporkan oleh Bu Bupati tadi ada 1.410. Nanti akan kita data di lapangan secara lengkap, apakah memungkinkan untuk direlokasi, karena memang kalau melihat banjirnya besar seperti ini harus direlokasi,” jelasnya.

Beberapa hal tadi sudah disampaikan untuk masyarakat yang terkena longsor untuk mau direlokasi, dipindahkan ke tempat yang tidak terlalu jauh kurang lebih 2 kilometer dari situ.

“Kemarin kita lihat dari helikopter sangat kelihatan sekali, yang longsor itu bukan hanya puluhan, tapi ratusan. Ini baru pada tahap diselesaikan, dibersihkan, terutama yang terisolir,” ucapnya.

Oleh karena itu, Presiden mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari tingkat desa agar terus waspada terhadap kemungkinan bencana. Terutama mengingat puncak musim hujan masih akan berlangsung sampai bulan depan.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau lokasi banjir bandang di Lebak antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

(Red)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Semarang – Aliansi Nelayan Indonesia (Anni) menyatakan siap mengerahkan sekitar 500 kapal besar nelayan untuk mencari ikan sekaligus ikut membantu TNI dalam pengamanan perairan Natuna.

“Ada hampir 500 kapal nelayan berukuran besar, di atas 100 GT yang siap masuk ke Natuna melakukan penangkapan ikan sekaligus menjadi mata-mata negara dalam rangka mengamankan batas teritorial NKRI,” kata Ketua Umum Anni, Riyono, dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Senin (6/1/2020).

Ia menegaskan bahwa kedaulatan laut merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia sehingga para aktivis kelautan dan nelayan Indonesia siap ke Natuna untuk membantu TNI menjaga kedaulatan NKRI.

Situasi perairan Natuna saat ini, menurut dia, memanas menyusul pengawasan armada Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengawal kapal nelayan mereka ketika mencari ikan di perairan Natuna yang keberadaannya diakui oleh PBB masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Protes pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kepada RRT sampai saat ini belum mampu menghentikan aktivitas kapal Tiongkok di Natuna. RRT masih membiarkan kapal-kapal pencari ikan beserta kapal pengawasnya berada di kawasan itu.

Menurut Riyono, aktivitas kapal-kapal nelayan dan kapal pengawas RRT di perairan Natuna tersebut sama saja memprovokasi Indonesia.

Selain provokasi yang bisa menyulut implikasi politik dan ekonomi, menurut informasi Riyono, pelanggaran batas teritorial tersebut ternyata juga diikuti dengan ulah nelayan Tiongkok yang memakai pukat harimau, sesuatu yang dilarang di Indonesia.

“Ini menambah runyam masalah sengketa,” kata Riyono yang juga politikus PKS tersebut.

Anni mendukung langkah pemerintah melayangkan protes keras kepada RRT.

Anni juga mendukung aksi TNI yang melakukan patroli sekaligus memberi ancaman terhadap nelayan dan kapal RRT yang memasuki wilayah Natuna.

“Kami akan menggalang kekuatan nelayan Indonesia seperti HNSI, KTNA, dan organisasi nelayan lokal untuk bekerja sama dengan aparat keamanan dalam bentuk pengerahan kapal-kapal besar nelayan ke Natuna. Nelayan juga akan demo ke Kedubes RRT,” kata Riyono

Ia menyatakan pada hari Senin (6/1) nelayan Indoinesia berdialog dengan Menkopolhukam Mahfud MD.

“Prinsipnya, nelayan siap membantu pemerintah, 500 kapal siap menuju Natuna,” kata Suyoto, Koordinator Dialog dengan Menkopolhukam, seperti dikutip Riyono.

(Sumber:AntaraNews)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat terus menegakkan hukum terhadap siapa pun pihak yang melakukan aktivitas pencurian ikan di kawasan perairan nasional.

“Perlakukan pencuri ikan dengan penegakan hukum atas apa yg mereka lakukan,” sebut Susi dalam akun media sosialnya yang dipantau di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Susi Pudjiastuti menegaskan penegakan hukum terhadap pencuri ikan berbeda dengan menjaga persahabatan atau iklim investasi.

Permintaan yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. Pemerintah termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan dapat terus mendorong semakin semaraknya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan Indonesia di Laut Natuna yang merupakan bagian dari perairan nasional, katanya.

“Dalam diplomasi internasional, kehadiran merupakan kata kunci yang harus dimenangkan,” kata Abdul Halim

Untuk itu, Abdul Halim juga sepakat bahwa KKP harus benar-benar membangun sektor kelautan dan perikanan nasional secara terus-menerus sehingga eksistensi NKRI betul-betul terasa nyata di Natuna.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pembelian kapal pelayaran samudera (ocean going vessel) berukuran besar untuk menjaga laut Indonesia.

Hal itu dilakukan menyusul insiden masuknya kapal penjaga pantai China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang mengawal beberapa kapal ikan asal negeri panda itu di perairan tersebut Desember 2019.

“Saya tadi usul supaya ada kapal ocean going yang lebih panjang. Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Tadi dengan Pak Bowo (Prabowo Subianto) mau beli yang 138-140 meter frigate,” katanya.

Luhut mengatakan kapal yang lebih besar diharapkan bisa memperkuat penjagaan laut Indonesia.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Luhut juga mengatakan pemerintah sepakat untuk memperbanyak kapal patroli di perbatasan.
Menko Luhut pun meminta agar masalah masuknya kapal China ke perairan di Natuna tidak dibesar-besarkan.

(Sumber:AntaraNews)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa menerima laporan korps kenaikan pangkat Irjen Kemhan, Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M. dan sembilan orang Perwira Tinggi (Pati) TNI AD dengan didampingi para istri di Mabesad.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Candra Wijaya dalam keterangan rilisnya, usai mengikuti acara laporan korps kenaikan pangkat Pati TNI AD di Mabesad, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Dikatakan Candra, bahwa acara laporan korps kenaikan pangkat Pati tersebut merupakan realisasi dari Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/5340/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.

“Sebelumnya tepat seminggu yang lalu, 10 Pati TNI AD tersebut telah melaksanakan laporan korps kenaikan pangkat kepada Panglima TNI, dengan didampingi istri,” ungkap Candra.

Dalam acara ini, lanjut Candra, laporan korps Pati dilaksanakan setelah
beberapa waktu lalu, para Pati tersebut telah dinaikkan pangkatnya oleh Presiden.

“Terdiri dari satu orang berpangkat Letnan Jenderal, tiga orang berpangkat Mayor Jenderal dan enam orang Brigadir Jenderal. Mereka tidak hanya pejabat di lingkungan TNI AD saja, melainkan juga dari Mabes TNI dan Kemhan, termasuk di dalamnya dari BIN,” terang Candra.

“Diantaranya Deputi II Bidang Intelijen Dalam Negeri, Mayjen TNI Neno Hamriono dan Pa Sahli Tingkat III Bidang Intekmil dan Siber Panglima TNI, Mayjen TNI Achmad Riad,” imbuhnya.

Sedangkan satu orang Jenderal Bintang Dua lainnya lanjut Candra, yaitu Mayjen TNI Herman Djatmiko (Sahli Menhan Bidang Sosial Kemhan).

“Para Pati yang naik pangkat menjadi Bintang Satu (Brigjen), diantaranya adalah Brigjen TNI F.X. Hary Moelyono, (Dirfasjas Ditjen Kuathan Kemhan) dan Brigjen TNI Syaiful Ilyas (Kapok Sahli Kasad Bidang Ideologi dan Politik),” ujar Candra.

“Pati yang naik pangkat sebagian besar berdinas di luar struktur TNI AD, seperti di Mabes TNI, Kemhan, dan BIN. Khusus yang (berdinas) di dalam struktur TNI AD, yaitu Kapok Sahli Kasad Bidang Ideologi dan Politik,” tandas Candra.

Setelah acara, ke-10 Pati dengan didampingi para istri menerima ucapan selamat dari Kasad dan Ketum Persit KCK Ny. Hetty Andika Perkasa, Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman beserta pejabat teras TNI AD yang ada di lingkungan Mabesad.

(Red)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.