Oleh : Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha)

Kabar7News, Jakarta – Berkait tentang adanya polemik berkait masuknya Enzo ke Akmil yang sudah lolos 9 fase penyaringan ketat dan terukur sehingga layak menjadi calon salah satu taruna.

Tidak bisa dengan mudah untuk meletakkan anak seusia enzo sudah berideologi apalagi itu foto atau rekam digitalnya yang di saat usia dan perkembangan jiwanya belum matang, dimana pada waktu remaja anak usia muda cendrung ada rasa eforia mencari identitas diri, jati diri yang kadang kurang tepat bisa jadi ketidaktahuannya, ia belum mengerti jadi hal ini gak bisa dengan mudah dikatakan itu ideologi.

Enzo ini aset istimewa, bakat hebat, kemampuan bahasa bagus dan potensinya luar biasa malah TNI akan kehilangan aset jika tidak rekrut dirinya. TNI sudah banyak pengalaman rekrut taruna jadi jangan dipersoalkan lagi.

Sekali lagi Enzo ini aset.
TNI harus menerima, ia hanya perlu dipoles , kalaupun dia kurang baik atau macam macam dalam berideologi ada waktu 4 tahun selama pendidikan bisa dipantau evaluasi dan dapat dikeluarkan, jadi tidak ada alasan untuk tidak menerima enzo dalam pendidikan akmil dapat dikuatkan pada dirinya nilai nilai nasionalisme dan ideologi pancasila. Jadi hendaknya siapapun agar lebih bijak melihat jauh kedepan, TNI dan bangsa butuh prajurit berkualitas seperti enzo.

Selanjutnya pada BIN maupun TNI sisir lagi apa saja kegiatan yang mengarah ideologi anak usia muda ini, kalaupun ada minta klarifikasinya dan minta ia buat janji dan sumpah setia pada ideologi pancasila dan cinta bangsa dihadapan publik.

Jangan terlalu mudah klaim sesuatu itu ideologi perlu fakta dan data yang cukup kasihan anak anak usia yang relatif muda dipojokkan dalam sebuah kompetisi dengan atas nama ideologi. Maka TNI harus yakin menerima enzo adalah aset masa depan.

(Red)

Opinioleh Sebar Tweet

 

Oleh : Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Kabar7News, Jakarta – Terkait beberapa minggu ini Jakarta masih menempati rekor terburuk dunia untuk kualitas udara yang tidak sehat (air quality index) menurut situs resmi Air Visual .

Gubernur DKI dengan bijak mengakui dan menyampaikan pada publik terkait masih buruknya kualitas udara Jakarta, bahkan telah mengeluarkan instruksi Gubernur No 66/2019 tentang pengendalian kualitas udara yang berisi tentang ada 7 inisiatif pengendalian udara dalam instruksi tersebut.

Namun kebijakan pencegahan ini harus terus didorong pelaksanaannya dan evaluasi agar lebih efektif karena Gubernur DKI , baru akan terapkan pada tahun 2020.

Situasi kualitas udara yang buruk ini sifatnya urgent bahkan bisa jadi darurat maka seharusnya segera di eksekusi, 2 poin yg dimaksud (pembatasan usia kendaraan angkutan umum dan biaya parkir) dalam instruksi belum banyak dampak karena masih tunggu 2020 sementara kualitas udara semakin hari jika tidak ada tindakan nyata dan segera akan semakin buruk(tidak sehat).

Selain itu tarif harga parkir saat ini tidak ada efek jera, maka gubernur DKI kedepan harus terapkan tarif parkir mobil sehari berkisar 250 sampai 500 ribu ini akan efektif mengurangi penggunaaan kendaraan pribadi di Jakarta.

Perlu gebrakan yang harus dilakukan memastikan koneksi antara angkutan umum ke TransJakarta agar efisien dan efektif. Interkoneksi moda transport itu harus dikerjakan segera , harus nyaman, bersih, antar gedung atau mall terkoneksi, baru orang orang mau swicth ke MRT.

Situasi Jakarta beda kita di daerah tropis jalan 500 -1000 meter saja sudah berkeringat jadi Gubernur dan stakeholdernya harus punya formulasi konkrit yang revolusioner guna menangani kualitas udara Jakarta dari pada human cost (biaya kesehatan dan kerugian lainnya) akibat sakitnya warga semakin tinggi dan berdampak pula pada kualitas SDM yang memburuk dampak dari menghirup udara yang tidak sehat.

(Red)

Opinioleh Sebar Tweet

Oleh: Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

JAKARTA – Sudah beberapa minggu ini Jakarta menempati rekor terburuk dunia untuk kualitas udara yang tidak sehat (air quality index) menurut situs resmi Air Visual.

Pemerintah telah lalai, ini hak atas lingkungan yang sehat murni jadi tanggung jawab utama pemerintah.

Jika ini dibiarkan terus akan banyak kerugian, hak kesehatan masyarakat jadi berpotensi memburuk, kondisi ini akibat pemerintah lalai mengurusi hal ini, dampak lainnya biaya kesehatan masyarakat akan membesar bahkan mencapai triliyunan akibat polusi dari kualitas udara yang tidak sehat ini.

Pemerintahan tampaknya sampai saat ini diam belum ada langkah tegas pencegahan atau penanggulangan setidaknya menyadari dan mengakui ada keadaan kualitas udara yang tidak sehat di Jakarta dan melakukan himbauan memakai masker pada warga  yang beraktifitas, selanjutnya membuat kebijakan nyata memaksimalkan transportasi publik, memperbanyak menanam pohon, perbanyak taman, membatasi usia kendaraan di Jakarta termasuk pembangunan gedung tidak menggunakan kaca karbon.

Selain itu legislatif segera memanggil dab minta tanggung jawab eksekutif atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dapat melakukan gugatan dengan hak legal standing (Pasal 92 UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup) karena menyangkut perlindungan bagi warga dalam hal ini hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik.

(Red-Aff)

Hukum, Opini, Pemerintaholeh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.