Kabar7News, Jakarta – Prajurit TNI Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (Satgas Pamtas RI-PNG) dari  Batalyon Infanteri Mekanis Raider (Yonif MR) 411/Pandawa Kostrad yang berada di Pos Kout menghadiri upacara peringatan Hari Pramuka ke-58 tahun 2019, bertempat di SMP Negeri 11 Merauke, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Rabu, (14/08/2019).

Peringatan Hari Praja Muda Karana (Pramuka) ke-58, tanggal 14 Agustus mengusung tema“Gerakan Pramuka Bersama Seluruh Komponen Bangsa Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI”. Diharapkan melalui gerakan pramuka dapat menciptakan pemuda yang berkarakter dan memiliki nasionalisme tinggi.

Selain menghadiri upacara peringatan Hari Pramuka ke-58, Prajurit TNI Yonif MR 411/Pandawa Kostrad juga memberikan materi Bela Negara dan Tali-Temali kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Sota dan SMP Negeri 11 Merauke yang sedang melaksanakan perkemahan penerimaan tamu ambalan.

Komandan Satgas (Dansatgas) Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad, Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han., diwakili oleh Pasiter Satgas Kapten Arm Imam Ari Setyawan beserta tiga orang anggota, dipercaya untuk memberikan materi Bela Negara dan Tali Temali.

“Kami memberikan materi Bela Negara dan Tali Temali dalam ilmu kepramukaan di lanjutkan dengan tanya jawab atas materi yang kami berikan. Bagi siswa yang bisa memperagakan setelah materi, kami berikan hadiah untuk menumbuhkan keberanian, semangat dan motivasinya,” tutur Sertu Deni Arya selaku pemateri.

Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Merauke, Bapak Marius Bunmop, S.Pd mengungkapkan bahwa metode yang diajarkan anggota Satgas dalam melatih dan membina siswa di bidang kepramukaan sangat membantu mereka dalam hal kebersamaan. “Kami ucapkan terima kasih kepada Prajurit TNI Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/Pandawa Kostrad,” ucapnya.

Sementara itu, Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/Pandawa Kostrad, Mayor Inf Rizky Aditya menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka ke-58. Menurutnya, melalui kegiatan kepramukaan akan membentuk kepribadian, menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, serta untuk meningkatkan ketrampilan para pemuda. 

Mayor Inf Rizky Aditya juga mengatakan bahwa ikut serta anggotanya dalam membentuk mental dan karakter pemuda di wilayah perbatasan merupakan komitmen kami (satgas) selama menjalankan tugas perbatasan di wilayah Kab. Merauke ini.

“Kami ingin adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah dimasa yang akan datang dapat menjadi kebanggaan masyarakat Papua,” katanya.
(Red)


Kabar7News, Jakarta – Guna mencegah peredaran barang-barang terlarang di wilayah perbatasan, Prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) MR 411/Pandawa Kostrad yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia-Papua New Guinea (RI-PNG) rutin melakukan kegiatansweeping.

Dansatgas Yonif MR 411/Pandawa Kostrad Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han., di Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, kemarin, mengatakan bahwa kegiatan sweeping yang dilakukan Prajurit TNI Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/Pandawa Kostrad beberapa waktu yang lalu, membuahkan hasil. Selasa, (13/08/2019).

“Satgas mengamankan 2 (dua) pucuk senjata jenis Air Soft Gun tanpa surat izin, 6 (enam) butir Munisi Kaliber 9 mm dan 6 (enam) selongsong Kaliber 4,4 mm, di depan Pos Barki, Jalan Poros Trans Papua, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke,” ujarnya.

Mayor Inf Rizky Aditya menjelaskan bahwa kejadian bermula saat personel Pos Barki yang dipimpin oleh Lettu Inf Lukman Nurhuda memeriksa pengendara mobil Hilux Silver Nopol DS 5106 VM yang melaju di jalan poros Trans Papua Km 134, dengan identitas Fabrianus Sabi (51 th) dan satu penumpang bernama Siti Yuliati (27 th) dengan alamat Mandopo Kabupaten Boven Digoel.

“Saat itu anggota yang sedang sweeping merasa curiga dengan tingkah laku pengendara mobil tersebut. Ketika dilakukan pengecekan sesuai prosedur, ditemukan dua pucuk Air Soft Gun dengan tipe M1911A1 US Army dan Pistol Revolver Smith beserta Munisi aktif Kaliber 9 mm dan 6 selongsong munisi Kaliber 4,4 mm di dalam tas miliknya,” tuturnya.

Dansatgas Yonif MR 411/Pandawa Kostrad mengatakan bahwa keduanya beserta barang bukti sudah diamankan ke Pos Barki untuk selanjutnya diserahkan ke Kolakopsrem 174/ATW untuk dimintai keterangan lebih lanjut.


(Red)


Kabar7News, Jakarta – Pada tahun 2010 Sekolah penerbangan mulai menjamur di Indonesia, sedikitnya 20 sekolah penerbangan pernah berdiri. Namun, akibat banyaknya perubahan Peraturan Menteri setiap tahunnya. Hal ini yang membuat tersendatnya kegiatan belajar mengajar sekolah penerbangan.

Hal ini dialami oleh Dirgantara Pilot School Tasikmalaya (DPST). Akibat regulasi peraturan menteri yang berubah setiap tahunnya, kegiatan belajar mengajar DPST vakum untuk beberapa tahun. Selasa, (13/08/2019).

Kronologi yang memnyebabkan vakumnya kegiatan belajar mengajar adalah perubahan permen sebagai berikut.

Keputusan Menteri (KM) 57 tahun 2010 tetang peraturan keselamatan penerbangan SIPK bagian 141 (Pesawat tidak dibatasi). Ditahun inilah banyak sekolah penerbangan di Indonesia.

Kemudian berubah menjadi Permen 64 tahun 2015 tentang perubahan pertama atas peraturan menteri perhubungan nomor km 57 tahun 2010 mensyaratkan sekolah pilot harus punya 5 pesawat. Permen ini yang membuat beberapa sekolah penerbangan tutup, tetapi tidak dengan DPST. Namun, hal ini yang membuat kegiatan belajar mengajar terkendala akibat persiapan penambahan jumlah pesawat yang tadinya tidak di syaratkan jumlah pesawat namun berdasarkan permen sekolah pilot harus memiliki 5 pesawat.

Setelah jumlah pesawat dipenuhi menjadi 5 oleh pihak sekolah penerbangan DPST berjalan kembali, setahun kemudian Permen kembali diganti dengan Permen 51 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas permehub no KM 57 tahun 2010, sekolah pilot harus memiliki sebuah pesawat tipe multi engine, yang berakibat sekolah pilot wajib membeli lagi sebuah pesawat multi engine sebagai syarat perpanjang ijin, sehingga sekolah yang belum memiliki pesawat bermesin dua itu harus berhenti beroperasi karena ijin tidak dapat diperpanjang.

Alhasil, dengan kronologi diatas DPST mendapatkan gugatan hukum dari para orangtua siswa. Gugatan tersebut berupa laporan penipuan, gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi sebesar 11 miliar.

Namun, hal tersebut tidak terbukti di pengadilan karena pada kasus ini bersifat force majour akibat perubahan regulasi pemerintah atau ada perubahan kebijakan dari pemerintah.

Kuasa hukum DPST Hudi yusuf S.H. M.H mengatakan, bahwa gugatan siswa ke pn Cibinong tidak terbukti DPST melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya penggugat banding ke PT Jabar, DPTS kembali menang, gugatan penggugat ditolak PT JABAR, akhirnya putusan inkrah karena Penggugat tidak meneruskan gugatan ke tingkat kasasi.

Menurut Hudi, gugatan yang dilayangkan oleh orang tua siswa ke DPST tidak terbukti di pengadilan.

“Sekolah sudah terlepas dari masalah hukum, berjalannya waktu mahasiswa sudah ada yang selesaikan sekolahnya, dilihat kelayakan fasilitas DPST, legalitas DPST lengkat, sudah punya hanggar, punya landasan sendiri, simulator punya sendiri, sudah pernah ada wisuda dua kali, kini jelang persiapan wisuda di tahun 2020, “kata Hudi, di Jakarta, Minggu (11/8/2019) lalu.

DPST bisa beroperasi kembali di awal 2019 setelah 2 tahun vakum. Setelah semua gugatan perbuatan melawan hukum di PN Cibinong dan laporan polisi di Bareskrim dan Polda Metro Jaya terkait Penipuan tidak terbukti, dan DPST sudah memenuhi semua regulasi baru dari Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Rini Febrinawati S.H. MK.n kuasa hukum DPST menambahkan, dengan adanya kasus ini kliennya DPST mengalami kerugian yang besar.

Namun dibalik itu semua, kata Rini, DPST tetap bertanggung jawab atas siswanya yang kembali melanjutkan sekolah penerbangan tanpa biaya tambahan dan para karyawan DPST tetap mendapatkan gaji walaupun kegiatan belajar mengajar vakum.

“Yang jadi beban, kita mengalami kerugian yang sangat besar. Saat di suspend, namun selama itu Kegiatan pegawai tetap berjalan gaji tetap dibayar. Perawatan alat-alat sekolah (Fasilitas) seperti simulator, hanggar, Perawatan pesawat tetap di laksanakan, serta pendidikan ground school dan simulator tetap berjalan,
“ucap Rini menegaskan.

Ia juga membantah terkait pemberitaan miring terhadap DPST yang tidak bertanggung jawab terhadap siswanya.

“Pemberitaan yang ada itu tidak benar, hingga saat ini DPST masih bertanggung jawab untuk mengajarkan siswanya hingga selesai (lulus) mendapat lisensi pilot dan kemudian wisuda dari DPST,” tutur Rini.

Direktur utama PT Dirgantara Aviation Engineering (DAE) Marsma Wasito Kamiran.

yang menaungi DPST mengatakan, Siswa DPST tidak perlu khawatir untuk menyelesaikan pendidikannya.

“Saat ini siswa DPST tidak perlu khawatir terlambat menyelesaikan pendidikan karna DPST sudah kembali normal seperti sedia kala, dan tidak akan terlambat menyelesaikan pendidikan pilot karena semua regulasi baru pemerintah telah dipenuhi,” kata Wasito.


(Red)


Kabar7News, Jakarta – Untuk mencegah dan mempercepat pemadaman Kebakaran
Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau, Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Karhutla akan melakukan upaya-upaya pemadaman langsung ke beberapa titik api yang menjadi lokasi kebakaran hutan dengan melakukan water boombing atau pengeboman air menggunakan pesawat Hercules milik TNI.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P. di hadapan awak media usai menerima paparan dari Gubernur Riau, Syamsuar terkait situasi terkini tentang titik-titik kebakaran hutan di wilayah Riau, bertempat di ruang VVIP, Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau. Senin, (12/08/2019).

“Saya mendapat laporan bahwa sumber air yang digunakan untuk melakukan water boombing jaraknya cukup jauh dari lokasi kebakaran hutan, maka kita (TNI) akan menggunakan pesawat Hercules untuk melakukan water boombing tersebut,” kata Panglima TNI.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa selama ini satuan tugas kebakaran
hutan Riau mengandalkan operasi pengeboman air atau water boombing dengan menggunakan tujuh Helikopter bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta sejumlah Helikopter Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dijelaskan oleh Panglima TNI bahwa berdasarkan informasi yang diperolah dari Kepala BMKG wilayah Riau, maka dapat disimpulkan cuaca di Provinsi Riau akan cenderung panas hingga bulan Oktober mendatang. “Kemungkinan untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca dalam menghasilkan hujan buatan baru dapat dilaksanakan pada awal bulan Oktober tahun ini,” tutupnya.

Kunjungan kerja Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya,  Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Munardo beserta rombongan ke Pekanbaru, Riau untuk meninjau beberapa titik yang menjadi lokasi kebakaran hutan dan lahan.

Direncanakan, Selasa 13 Agustus 2019, Panglima TNI beserta rombongan akan melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi yang terdampak Karhutla seperti di daerah Pelalawan yang mengalami kebakaran hutan cukup parah sepanjang bulan Agustus 2019.
(Red)


Kabar7News, Jakarta – Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS berhasil menggagalkan delapan (8) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal beserta dua (2) orang penunjuk jalan di Pos Lintas Batas Negafa (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas Yonmek 643/WNS, Mayor Inf Dwi Agung Prihanto, dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Sanggau, Kalbar. Minggu, (11/08/2019).

Diungkapkan Dansatgas, kejadian tersebut berawal dari kegiatan pemeriksaan personel Pos Kotis Gabma Entikong di sektor kiri PLBN.

“Dari kegiatan tersebut berhasil diamankan 8 orang PMI ilegal, karena tidak dapat menunjukan dokumen maupun jalur resmi di PLBN Entikong, yang akan berusaha masuk ke Malaysia” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, juga diamankan dua (2) orang sebagai penunjuk jalan.

“Sepuluh orang itu langsung dibawa ke Pos Kotis Gabma Entikong, untuk dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan, menurut Dwi Agung, pekerja ilegal ini berasal dari NTT, NTB, dan Sulsel.

“JS (43) dari NTT, AD (44) dari NTB dan 6 orang lainnya yaitu SI (20), DS (25), IC (24), JA (28), IN (19) dan ADN (42) dari Sulsel” tegasnya.

“Sedangkan 2 orang penunjuk jalan berinisial PNL dan ILY,. Untuk sementara, mereka telah kita serahkan ke Polsek Entikong guna proses hukum lebih lanjut,” tuturnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, Dwi Agung mengatakan bahwa dirinya langsung mengintstrusikan kembali ke satuan jajarannya untuk lebih memperketat dan meningkatkan kesiapsiagaan.

“Satgas akan memperketat pengawasan dan terus melakukan pemeriksaan rutin setiap hari selama 24 jam,” tegasnya.

“Tidak hanya mencegah keluar masuk para PMI ilegal, juga barang-barang ilegal dan berbahaya atau terlarang lainnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, beberapa bulan yang lalu Satgas juga menggagalkan pengiriman 5 Pekerja Migran ilegal ke Malaysia melalui jalan tikus perbatasan.


(Red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.