Kabar7News, Jakarta – Pada tahun 2010 Sekolah penerbangan mulai menjamur di Indonesia, sedikitnya 20 sekolah penerbangan pernah berdiri. Namun, akibat banyaknya perubahan Peraturan Menteri setiap tahunnya. Hal ini yang membuat tersendatnya kegiatan belajar mengajar sekolah penerbangan.

Hal ini dialami oleh Dirgantara Pilot School Tasikmalaya (DPST). Akibat regulasi peraturan menteri yang berubah setiap tahunnya, kegiatan belajar mengajar DPST vakum untuk beberapa tahun. Selasa, (13/08/2019).

Kronologi yang memnyebabkan vakumnya kegiatan belajar mengajar adalah perubahan permen sebagai berikut.

Keputusan Menteri (KM) 57 tahun 2010 tetang peraturan keselamatan penerbangan SIPK bagian 141 (Pesawat tidak dibatasi). Ditahun inilah banyak sekolah penerbangan di Indonesia.

Kemudian berubah menjadi Permen 64 tahun 2015 tentang perubahan pertama atas peraturan menteri perhubungan nomor km 57 tahun 2010 mensyaratkan sekolah pilot harus punya 5 pesawat. Permen ini yang membuat beberapa sekolah penerbangan tutup, tetapi tidak dengan DPST. Namun, hal ini yang membuat kegiatan belajar mengajar terkendala akibat persiapan penambahan jumlah pesawat yang tadinya tidak di syaratkan jumlah pesawat namun berdasarkan permen sekolah pilot harus memiliki 5 pesawat.

Setelah jumlah pesawat dipenuhi menjadi 5 oleh pihak sekolah penerbangan DPST berjalan kembali, setahun kemudian Permen kembali diganti dengan Permen 51 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas permehub no KM 57 tahun 2010, sekolah pilot harus memiliki sebuah pesawat tipe multi engine, yang berakibat sekolah pilot wajib membeli lagi sebuah pesawat multi engine sebagai syarat perpanjang ijin, sehingga sekolah yang belum memiliki pesawat bermesin dua itu harus berhenti beroperasi karena ijin tidak dapat diperpanjang.

Alhasil, dengan kronologi diatas DPST mendapatkan gugatan hukum dari para orangtua siswa. Gugatan tersebut berupa laporan penipuan, gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi sebesar 11 miliar.

Namun, hal tersebut tidak terbukti di pengadilan karena pada kasus ini bersifat force majour akibat perubahan regulasi pemerintah atau ada perubahan kebijakan dari pemerintah.

Kuasa hukum DPST Hudi yusuf S.H. M.H mengatakan, bahwa gugatan siswa ke pn Cibinong tidak terbukti DPST melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya penggugat banding ke PT Jabar, DPTS kembali menang, gugatan penggugat ditolak PT JABAR, akhirnya putusan inkrah karena Penggugat tidak meneruskan gugatan ke tingkat kasasi.

Menurut Hudi, gugatan yang dilayangkan oleh orang tua siswa ke DPST tidak terbukti di pengadilan.

“Sekolah sudah terlepas dari masalah hukum, berjalannya waktu mahasiswa sudah ada yang selesaikan sekolahnya, dilihat kelayakan fasilitas DPST, legalitas DPST lengkat, sudah punya hanggar, punya landasan sendiri, simulator punya sendiri, sudah pernah ada wisuda dua kali, kini jelang persiapan wisuda di tahun 2020, “kata Hudi, di Jakarta, Minggu (11/8/2019) lalu.

DPST bisa beroperasi kembali di awal 2019 setelah 2 tahun vakum. Setelah semua gugatan perbuatan melawan hukum di PN Cibinong dan laporan polisi di Bareskrim dan Polda Metro Jaya terkait Penipuan tidak terbukti, dan DPST sudah memenuhi semua regulasi baru dari Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Rini Febrinawati S.H. MK.n kuasa hukum DPST menambahkan, dengan adanya kasus ini kliennya DPST mengalami kerugian yang besar.

Namun dibalik itu semua, kata Rini, DPST tetap bertanggung jawab atas siswanya yang kembali melanjutkan sekolah penerbangan tanpa biaya tambahan dan para karyawan DPST tetap mendapatkan gaji walaupun kegiatan belajar mengajar vakum.

“Yang jadi beban, kita mengalami kerugian yang sangat besar. Saat di suspend, namun selama itu Kegiatan pegawai tetap berjalan gaji tetap dibayar. Perawatan alat-alat sekolah (Fasilitas) seperti simulator, hanggar, Perawatan pesawat tetap di laksanakan, serta pendidikan ground school dan simulator tetap berjalan,
“ucap Rini menegaskan.

Ia juga membantah terkait pemberitaan miring terhadap DPST yang tidak bertanggung jawab terhadap siswanya.

“Pemberitaan yang ada itu tidak benar, hingga saat ini DPST masih bertanggung jawab untuk mengajarkan siswanya hingga selesai (lulus) mendapat lisensi pilot dan kemudian wisuda dari DPST,” tutur Rini.

Direktur utama PT Dirgantara Aviation Engineering (DAE) Marsma Wasito Kamiran.

yang menaungi DPST mengatakan, Siswa DPST tidak perlu khawatir untuk menyelesaikan pendidikannya.

“Saat ini siswa DPST tidak perlu khawatir terlambat menyelesaikan pendidikan karna DPST sudah kembali normal seperti sedia kala, dan tidak akan terlambat menyelesaikan pendidikan pilot karena semua regulasi baru pemerintah telah dipenuhi,” kata Wasito.


(Red)


Kabar7News, Jakarta – Untuk mencegah dan mempercepat pemadaman Kebakaran
Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau, Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Karhutla akan melakukan upaya-upaya pemadaman langsung ke beberapa titik api yang menjadi lokasi kebakaran hutan dengan melakukan water boombing atau pengeboman air menggunakan pesawat Hercules milik TNI.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P. di hadapan awak media usai menerima paparan dari Gubernur Riau, Syamsuar terkait situasi terkini tentang titik-titik kebakaran hutan di wilayah Riau, bertempat di ruang VVIP, Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau. Senin, (12/08/2019).

“Saya mendapat laporan bahwa sumber air yang digunakan untuk melakukan water boombing jaraknya cukup jauh dari lokasi kebakaran hutan, maka kita (TNI) akan menggunakan pesawat Hercules untuk melakukan water boombing tersebut,” kata Panglima TNI.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa selama ini satuan tugas kebakaran
hutan Riau mengandalkan operasi pengeboman air atau water boombing dengan menggunakan tujuh Helikopter bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta sejumlah Helikopter Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dijelaskan oleh Panglima TNI bahwa berdasarkan informasi yang diperolah dari Kepala BMKG wilayah Riau, maka dapat disimpulkan cuaca di Provinsi Riau akan cenderung panas hingga bulan Oktober mendatang. “Kemungkinan untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca dalam menghasilkan hujan buatan baru dapat dilaksanakan pada awal bulan Oktober tahun ini,” tutupnya.

Kunjungan kerja Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya,  Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Munardo beserta rombongan ke Pekanbaru, Riau untuk meninjau beberapa titik yang menjadi lokasi kebakaran hutan dan lahan.

Direncanakan, Selasa 13 Agustus 2019, Panglima TNI beserta rombongan akan melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi yang terdampak Karhutla seperti di daerah Pelalawan yang mengalami kebakaran hutan cukup parah sepanjang bulan Agustus 2019.
(Red)


Kabar7News, Jakarta – Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS berhasil menggagalkan delapan (8) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal beserta dua (2) orang penunjuk jalan di Pos Lintas Batas Negafa (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas Yonmek 643/WNS, Mayor Inf Dwi Agung Prihanto, dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Sanggau, Kalbar. Minggu, (11/08/2019).

Diungkapkan Dansatgas, kejadian tersebut berawal dari kegiatan pemeriksaan personel Pos Kotis Gabma Entikong di sektor kiri PLBN.

“Dari kegiatan tersebut berhasil diamankan 8 orang PMI ilegal, karena tidak dapat menunjukan dokumen maupun jalur resmi di PLBN Entikong, yang akan berusaha masuk ke Malaysia” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, juga diamankan dua (2) orang sebagai penunjuk jalan.

“Sepuluh orang itu langsung dibawa ke Pos Kotis Gabma Entikong, untuk dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan, menurut Dwi Agung, pekerja ilegal ini berasal dari NTT, NTB, dan Sulsel.

“JS (43) dari NTT, AD (44) dari NTB dan 6 orang lainnya yaitu SI (20), DS (25), IC (24), JA (28), IN (19) dan ADN (42) dari Sulsel” tegasnya.

“Sedangkan 2 orang penunjuk jalan berinisial PNL dan ILY,. Untuk sementara, mereka telah kita serahkan ke Polsek Entikong guna proses hukum lebih lanjut,” tuturnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, Dwi Agung mengatakan bahwa dirinya langsung mengintstrusikan kembali ke satuan jajarannya untuk lebih memperketat dan meningkatkan kesiapsiagaan.

“Satgas akan memperketat pengawasan dan terus melakukan pemeriksaan rutin setiap hari selama 24 jam,” tegasnya.

“Tidak hanya mencegah keluar masuk para PMI ilegal, juga barang-barang ilegal dan berbahaya atau terlarang lainnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, beberapa bulan yang lalu Satgas juga menggagalkan pengiriman 5 Pekerja Migran ilegal ke Malaysia melalui jalan tikus perbatasan.


(Red)


Kabar7News, Jakarta – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto sangat mengapresiasi seluruh prajurit TNI dan Polri serta anggota dari Manggala Agni dan masyarakat yang sampai saat ini masih terus bahu membahu memadamkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Riau. Minggu, (11/08/2019).

Hal tersebut disampaikan Sabtu (kemarin), Kasum TNI usai menerima paparan Danrem 031/WB Brigjen TNI M. Fadjar terkait tugas-tugas yang sudah maupun yang akan dilaksanakan oleh Satgas Karhutla Provinsi Riau, bertempat di ruang rapat VIP Lancang Kuning, Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru Riau.

Menurut Letjen TNI Joni Supriyanto, stand by pasukan dan perlengkapan terutama Heli Water Bombing serta bahan bakarnya akan menjadi prioritas kedepan untuk mencegah terjadinya Karhutla di wilayah Provinsi Riau.

“Saya juga berterima kasih kepada Satgas Karhutla Riau yang telah bekerja maksimal dengan segala kendala yang di hadapi dalam penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau,” katanya.

Selanjutnya, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto bersama Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar M.Si, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko. P., Danlanud RSN Marsma TNI Ronny Moningka, Danrem 031/WB Brigjen TNI M.Fadjar, melakukan peninjauan dari udara melihat wilayah yang terbakar serta menemui anggota Satgas Darat yang melaksanakan pemadaman di lapangan.

Kasum TNI beserta rombongan juga melakukanpeninjauan ke daerah Pekanbaru, Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawa, Desa Penarikan Kabupaten Pelalawa, dan Desa Begadu Kabupaten Pelalawan.

Turut serta dalam peninjauan tersebut diantaranya  Waasintel Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) R. Widad P. Ajie, M.B.A, dan Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Purnomo.


(Red)


Kabar7News, Jakarta – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Aang Witarsa Rofik memaparkan Peran Humas di Era Konvergensi Media dalam acara Piala Humas Jabar-Refleksi 1 Tahun Jabar Juara di The Trans Luxury Hotel, Jumat (09/08/2019).

Menurutnya, perkembangan pada telekomunikasi mempengaruhi perkembangan pada bidang terapan ilmu komunikasi seperti dunia Public Relation (PR) yang telah ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam teknologi komunikasi.

“Humas dijaman dulu masih menggunakan teknik surat menyurat untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak lain. Kini, dengan perkembangan teknologi kita dapat menggunakan fasilitas email dan media sosial yang sangat mudah dan cepat, serta meminimalisasi biaya,” kata Aang.

Ditambahkannya, humas bekerja untuk menjadi moncong instansi/lembaga dalam menampilkan citra yang positif di benak publik. Konvergensi media telah mentransformasi Humas dari petarung tunggal menjadi Humas multimedia bila ditekankan pada aspek kehumasan.

“Perkembangan dan konvergensi media menyebabkan perubahan humas pada era dulu dan sekarang. Humas dulu lebih digunakan untuk orasi terbuka dan dilakukan langsung dihadapan publik, sedangkan Humas sekarang menggunakan media massa dan media sosial. Dikarenakan jangkauan audiensnya lebih luas, maka humas sekarang lebih efektif dilakukan. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan gaya humas dulu masih dilakukan di jaman sekarang dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi kepentingan,” papar Aang.

Ia juga menyebut, dengan adanya media sosial sebagai kekuatan baru, humas era kini sudah menjadi Humas 4.0 sehingga sumber daya humas perlu memiliki skill di bidang IT, new media dan teknologi.

“Humas 4.0 tidak lagi bersaing dengan Humas instansi lain, tetapi juga bersaing dengan A.I (Artificial Intelegence) dan robot. Sehingga humas tak lagi hanya berkutat pada rilis pers dan wartawan saja, tetapi memiliki bekal skill baru yang berkenaan dengan pemahaman IT, new media, teknologi, literasi digital media, serta aplikasi teknologi dan dampaknya terhadap organisasi,” ungkapnya.

Sebagi Poros Pemerintah Dalam Negeri dan dalam rangka rencana penguatan hubungan kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah dilakukan sejumlah langkah seperti pemetaan dan penyusunan data base, persiapan dan penyusunan instrumen, sosialisasi, penyediaan forum komunikasi dan koordinasi humas Pusat dan Daerah, peningkatan kapasitas aparatur humas kemendagri dan Pemda, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan. Hal itu juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

Dalam Permendagri tersebut, dijelaskan Pelaksanaan Bidang Humas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pengelolaan kerjasama dengan media cetak, media online, televisi dan radio.

Kedua, pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial.

Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang humas dan pengelolaan Medsos melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun workshop.

Keempat, penyediaan sarana prasarana bidang humas dan medsos.

Kelima, pembinaan, koordinasi, konsolidasi bidang humas termasuk pengembangan forum-forum kehumasan Pemda.

Dengan berpedoman pada Permendagri tersebut, diharapkan Humas Pemda menjadi Humas 4.0 di era konvergensi media.


(Dev)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.