Kabar7News, Jakarta – Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani menilai komunikasi politik yang dilakukan partainya dengan partai oposisi, jangan dicurigai macam-macam.

Menurut dia NasDem harus membangun koalisi bukan hanya dengan partai di dalam namun di luar pemerintahan yang menjalankan mekanisme “check and balance”.

“NasDem mendukung Jokowi tidak berhenti sampai dengan pembagian kursi kabinet saja, namun jadi tanggung jawab kami itu sampai dengan 2024,” kata Irma di sela-sela acara Kongres kedua Partai NasDem di JI Expo, Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

Menurut dia, pertemuan Ketua Umum Partai NasDem dengan beberapa pimpinan parpol di luar pemerintahan seperti PKS, jangan di framing seolah-olah NasDem ingin membangun poros baru.

Dia mengatakan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 baru selesai dan tidak mungkin NasDem yang mendukung Presiden Jokowi dan tanpa mahar, lalu meninggalkan koalisi begitu saja.

“Tidak mungkin kami meninggalkan apa yang sudah kami menangkan begitu saja. Itu pekerjaan sia-sia dan tidak mungkin kami lakukan,” ujarnya.

Dia mengatakan apa yang dilakukan NasDem adalah mengambil inisiatif membantu Presiden mengkonsolidasikan partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan.

Dia menjelaskan, parpol Pancasilais dan nasionalis seharusnya tidak perlu gaduh dengan silaturahmi yang dilakukan partainya karena publik melihat dan kesepakatan yang dilakukan dengan PKS, hasilnya disebarkan kepada publik.

“Terus apalagi yang mau dicurigai, tidak ada. Jadi ayo kita bangun kepercayaan satu dengan yang lainnya jangan lagi silang pendapat,” katanya.
(Sumber:AntaraNews)


Kabar7News, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah bertolak ke Thailand untuk menghadiri KTT ASEAN di Bangkok membawa misi pentingnya kerjasama konsep Indo-Pasifik.

“Penekanannya adalah bagaimana meningkatkan konektivitas di kawasan Indo-Pasifik,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Sabtu, (02/10/2019).

Menurut Pratikno, integrasi dalam konektivitas dapat mendorong perdagangan sehingga memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan.

“Jadi bagaimana Indo-Pasifik ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi dimulai dengan kekuatan konektivitas yang kuat sehingga perdagangan akan semakin kuat dan kerja sama ekonomi akan semakin kuat,” ujar Pratikno.

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo bersama rombongan terbatas bertolak menuju Thailand untuk menghadiri rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-35 ASEAN dan KTT terkait lain yang diselenggarakan pada 2-4 November 2019.

KTT tersebut mengangkat tema “Memajukan Kemitraan untuk Keberlanjutan” bertujuan memastikan kemitraan sejumlah negara anggota ASEAN dan negara lainnya bagi keberlanjutan pertumbuhan di kawasan.

Sejumlah rangkaian pertemuan yang juga akan dihadiri Presiden antara lain KTT Ke-22 ASEAN-Tiongkok, KTT Ke-16 ASEAN-India, KTT Ke-10 ASEAN-PBB, KTT Ke-7 ASEAN-Amerika Serikat, Pertemuan Para Pemimpin ASEAN Plus Three dengan Dewan Bisnis Asia Timur, KTT Ke-22 ASEAN Plus Three, KTT Ke-14 Asia Timur, KTT Ke-22 ASEAN-Jepang, dan KTT Ke-3 Kemitraan Komprehensif Ekonomi Regional.
(sumber:AntaraNews)


Kabar7News, Jakarta – Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Pol Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia Istana Negara Jakarta. Jumat, (01/11/2019).

Pengangkatan Idham tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No 97 Polri 2019 tentang Pengangkatan Komjen Polisi Idham Azis sebaga Kapolri pada tanggal 1 November 2019.

“Harap mengikuti dan mengulangi. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjunjung tinggi Tri Brata,” kata Presiden Joko Widodo saat membimbing Idham Azis mengucapkan sumpah di Istana Negara Jakarta.

Setelah mengucapkan sumpah, Idham lalu menandatangani berita acara yang disaksikan mantan Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Setelah dilantik menjadi Kapolri, Idham juga mendapat kenaikan pangkat sebagai Jenderal Polisi.

Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Kepres No 98 Polri 2019 tentang Kenaikan Pangkat dalam Perwira Tinggi Polri untuk Komjen Pol Idham Azis menjadi Jenderal Polisi terhitung 1 November 2019.

Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua BPK Agung Firman, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua KPK Agus Rahardjo, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para wakil Ketua MPR dan DPR Kapolda dari berbagai daerah, para perwira tinggi Polri.

DPR mengesahkan Komjen Idham Azis sebagai Kapolri menggantikan Tito Karnavian dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Kamis (31/10). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Sebelumnya, Komisi III DPR secara aklamasi telah menyetujui Idham Azis sebagai Kapolri setelah melakukan uji kelayakan Idham Aziz pada Rabu (30/10). Dalam uji kelayakan itu, Idham menyampaikan visi misinya sebagai Kapolri.

Idham Azis dalam paparan punya tujuh program prioritas yang akan dieksekusi jika diberi tugas sebagai Kapolri. Tujuh program prioritas yakni mewujudkan SDM yang unggul, penataan kelembagaan, pemantapan harkamtibmas, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, manajemen media, penguatan sinergi polisional dan penguatan pengawasan.

Dari program penataan kelembagaan salah satu yang ditekankan adalah memperkuat budaya antikorupsi dengan memperbanyak wilayah zona integritas (wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani).

Idham Azis adalah lulusan Akpol 1988, terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan pernah juga menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Ia tercatat pernah melumpuhkan dalang teror bom Bali Dr. Azahari di Batu, Malang, Jawa Timur, pada 2005. Saat itu, Idham menjabat Kepala Unit Riksa Subden Investigasi Densus Polri. Idham melaksanakan operasi bersama Tito Karnavian, Petrus Reinhard Golose, serta Rycko Amelza Dahniel dan lainnya. Mereka pun mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari Kapolri (saat itu) Jenderal Sutanto.

Idham juga sering dilibatkan dalam tim satuan tugas untuk mengungkap perkara-perkara yang menjadi sorotan publik karena punya latar belakang sebagai reserse dan antiteror.

Pada bulan Desember 2001, Idham tercatat menjadi anggota Tim Kobra untuk menangkap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dibawah pimpinan Tito Karnavian. Saat itu Idham bertugas di Unit Harda Polda Metro Jaya.

Selanjutnya, Idham juga ikut menumpas dua teroris kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Saat itu Idham menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah.

Saat menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Idham mengungkap pelaku kasus pembunuhan dan sodomi 14 anak jalanan yang ditangkap pada tanggal 9 Januari 2010.

Saat jadi Kapolda Metro Jaya, Idham mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis ganja seberat 1,3 ton dari Aceh ke Jakarta dan penyelundupan sabu-sabu 1,6 ton dari Taiwan di Anyer, Banten dan menjaga situasi keamanan di Jakarta tetap kondusif saat Ibu Kota menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games 2018.

Idham juga terlibat dalam Operasi Camar Maleo bersama TNI untuk menangkap kelompok teroris Santoso di wilayah pegunungan Poso, Sulawesi Tengah, awal tahun 2015.
(sumber:AntaraNews)


Kabar7News, Jayapura – Ketua Umum Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua Ramses Ohee mengatakan peresmian Jembatan Youtefa oleh Presiden Joko Widodo merupakan momentum pemuda Papua bangkit untuk mengukir dan mengejar prestasi.

“Peresmian Jembatan Youtefa oleh Presiden Jokowi sebagai momentum untuk generasi muda Papua agar memiliki semangat membangun dan memupuk rasa persatuan serta menjadi jembatan pemersatu bangsa,” katanya di Kota Jayapura, Papua. Kamis, (31/10/2019).

Apalagi, kata dia, momentum peresmian bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2019, sehingga semangat tersebut bisa digunakan sebagai motor untuk berkarya di berbagai bidang.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemuda masa kini khususnya di Papua harus menjadi penerus semangat juang bangsa dan harus memiliki jiwa yang besar untuk mempertahankan NKRI dari berbagai serangan musuh yang bentuknya sudah berbeda dibandingkan dengan masa perjuangan.

“Saya menyerukan kepada generasi muda dari Sabang hingga Merauke untuk mempertahankan NKRI yang diperjuangkan oleh para pejuang dan pemuda itu sendiri. Jaga kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan anugerah Tuhan,” katanya.

Ramses yang juga salah satu tokoh pejuang Pepera mengemukakan bahwa pada 1 Mei 1963 sebagai hari penghapusan penjajahan di tanah Papua dari kolonial Belanda.

“Cintailah ibu pertiwi, NKRI dengan penuh rasa memiliki dan pengabdian. Batas NKRI tidak berubah yakni Sabang sampai Merauke. Mari turut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pendidikan untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata,” katanya.

“Hentikan dan buang jauh-jauh pertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Mari pertahankan 4 pilar kebangsaan dan tidak boleh ada seorang pun yang mengubahnya,” katanya.

Ramses mengatakan dukungan terhadap kegiatan separatisme adalah bentuk pelanggaran terhadap konsensus PBB dan mengkhianati Pancasila serta UUD 1945.

“Untuk para generasi muda Papua, mari memanfaatkan masa muda untuk belajar dan melakukan hal-hal yang baik untuk membangun tanah Papua dalam kerangka NKRI,” katanya.
(sumber:AntaraNews)


Kabar7News, Semarang – ​​​​​​Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menyatakan posisi mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bukan merupakan pertanda Kepolisian Negara Republik Indonesia bakal di bawah Kementerian Dalam Negeri.

“Soal Polri di bawah Kemendagri, saya kira tidak,” kata Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Kamis pagi, (24/10/2019).

Teguh yang juga alumnus Flinders University Australia menegaskan, “Tito menjadi Mendagri itu bukan berarti gerbong polisi dibawa ke sana. Tito polisi aktif yang ditugaskan khusus di kementerian tersebut.”

Teguh menilai Presiden Joko Widodo telah menunjuk orang yang tepat untuk duduk di kursi Mendagri karena mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu perhatian pada persoalan keamanan dan ketenteraman masyarakat. Apalagi pada tahun depan sebanyak 270 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak.

Teguh juga menyinggung pula Prabowo Subianto yang masuk Kabinet Indonesia Maju, padahal pada Pilpres 2019 Prabowo bersaing dengan Joko Widodo untuk meraih kursi presiden.

“Dengan kekuatan politik lawan masuk ke situ (Kabinet Indonesia Maju), saya kira akan membuat orang-orang pada posisi menunggu untuk mengambil keputusan terhadap persoalan-persoalan bisnis ke depan,” katanya.

Kendati demikian, Teguh yang pernah sebagai Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Undip berharap dampak positif lebih banyak daripada dampak negatifnya dengan bergabungnya Prabowo sebagai Mengeri Pertahanan.

Ia juga menyentil komposisi Kabinet Indonesia Maju yang minim kalangan kampus, atau lebih banyak kalangan politikus dan praktisi, termasuk posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Dalam Negeri.

“Akan tetapi, Presiden punya pertimbangan sendiri dengan corak dan gaya tersendiri yang berharap ada terobosan,” kata analis politik Teguh Yuwono.
(sumber:AntaraNews)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.