Kabar7News, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah adanya usulan terkait referendum Papua dari negara-negara kawasan Pasifik dalam Sidang Umum ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

“Tidak ada agenda itu. Mereka juga sudah ada empat yang bicara sebelumnya, tidak ada (usulan referendum) begitu. Kita juga tidak menganggap itu bukan soal yang sangat besar untuk kita bicarakan di Sidang Umum PBB,” kata Wapres JK dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta. Jumat, (27/09/2019).

Empat negara yang telah berbicara dalam forum internasional tersebut adalah Fiji, Tuvalu, Kiribati dan Tonga; dan keempat negara tersebut tidak ada yang menyinggung mengenai referendum Papua.

Wapres mengatakan Sidang Umum ke-74 PBB lebih menekankan pada tema pengurangan kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan. Sehingga tidak ada negara yang mengangkat isu mengenai usulan referendum Papua tersebut.

“Sidang Umum ini sebagian besar berbicara tentang bagaimana mengurangi kemiskinan, environment, kesehatan. Terlalu banyak masalah di dunia ini untuk dibicarakan, jadi di negara-negara Pasifik tidak ada yang mengungkit,” tambahnya.

Wapres juga mengatakan PBB tidak mungkin mengabulkan lagi referendum Papua karena sudah dilakukan pada 1969 melalui Resolusi Majelis Umum PBB, yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

“Jangan lupa, Papua itu hasil daripada Resolusi PBB. Justru Papua itu diketok di sini (New York), jadi tidak mungkin dia membatalkan itu. Itu penting untuk diketahui. Beda dengan Timor Timur, tidak diketok di PBB. Ini (Papua) diketok di sini, tahun 1961,” tegas JK.

Sebelumnya diberitakan tokoh perjuangan rakyat Papua, Benny Wenda, telah berada di New York untuk mendesak PBB dan negara-negara di kawasan Kepulauan Pasifik untuk menyelidiki kondisi hak asasi manusia yang memburuk di Papua.

Selain itu beredar pula di media sosial bahwa PBB menolak usulan referendum Papua dari negara-negara Asia Pasifik, dengan disertai foto Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menangis haru. Faktanya, foto tersebut merupakan momen haru Menlu Retno ketika Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2018 lalu.
(sumber:AntaraNews)


Kabar7News, Bogor – Presiden Joko Widodo meminta DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP) untuk mendalami kembali sejumlah materi pasal dalam peraturan tersebut.

“Untuk itu saya perintahkan Menkumham selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda,” kata Presiden dalam jumpa pers di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, (20/09/2019).

Presiden menilai terdapat sekitar 14 pasal yang harus ditinjau ulang. Jokowi berharap pengesahan RUU KUHP itu dilakukan oleh DPR pada perioe 2019-2024.

Kepala Negara juga meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menambah masukan dan mengumpulkan usulan dari masyarakat.

“Saya perintahkan Menteri Hukum dan HAM kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada,” ujar Presiden.

Sebelumnya Panitia Khusus (Pansus) RUU KUHP telah menyelesaikan pembahasan dan perumusan RUU tersebut pada Minggu (15/9), dan tinggal menyempurnakan penjelasan beberapa pasal di dalamnya.

Sejumlah pasal yang kontroversial antara lain pasal penghinaan presiden, pasal aborsi, terkait makna zina atau persetubuhan diluar pernikahan, dan pasal pencabulan sesama jenis.
(sumberAntaraNews)


Kabar7News, Bogor – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Plt Menteri Pemuda dan Olahraga.

“Ini tadi Presiden menanda tangani Keppres Pemberhentian Imam Nahrawi sebagai Menpora dan mengangkat saudara Hanif Dhakiri menjadi plt Menpora,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, (20/09/2019).

Menurut Pratikno, terdapat beberapa pertimbangan dalam pemilihan Hanif sebagai plt Menpora.
Dengan penunjukkan itu, maka Hanif merangkap jabatan sebagai Menteri Ketenagakerjaan sekaligus sebagai plt Menpora.

Dia mengatakan salah satu pertimbangan itu karena alasan politik, yakni Hanif berasal dari partai politik yang sama dengan Imam, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selain itu, terkait sejumlah menteri yang akan dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2019, Pratikno menjelaskan Presiden juga akan mengangkat tokoh lain sebagai plt menteri.

“Masih ada waktu 20 hari lagi. Presiden angkat plt untuk menteri yang kosong,” kata Mensesneg terkait jabatan menteri-menteri yang kosong setelah pelantikan anggota DPR RI.

Sebelumnya Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menjelaskan partainya menyerahkan keputusan penggantian Menpora kepada Presiden Jokowi selepas mundurnya Imam karena ditetapkan tersangka oleh KPK.

Sementara itu, sejumlah menteri yang akan dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 yakni Menkumham Yasonna Laoly, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
(sumber:AntaraNews)


Kabar7News, Jakarta – Ketum Gerakan Kristiani Indonesia Raya (gekira) Fary Djamy Francis yakin ke depan kader-kader kristiani yang ada di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akan menjadi ujung tombak kepada masyarakat.

Menurut dia anggota Gekira sudah tepat, untuk mewujudkan hal tersebut kadernya tidak salah partai bahwa memang benar Gerindra adalah partai yang mengedepankan persatuan dan kesatuan dan sangat terasa dalam partai gerindra.

“Jadi yang pertama ini kan rapat kerja nasional pasca pileg dan pilpres untuk bagaimana kita mengumpulkan kader-kader gekira untuk mereka jangan pernah berkecil hati, jangan pernah kecewa dengan hasil yang ada sekarang ini kita tetap semangat,” ungkap Fary usai Rakernas Gerakan Kristiani Indonesia Raya kepada Kabar7News.com Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/09/2019).

“Kata Ketua Harian DPP Gerindra Muklas Sidik arahannya kalo ini istilahnya tuh kita masih kalah dalam pertarungan tetapi belum kalah dalam peperangan,” jelasnya

Ditambahkannya, jadi kuncinya itu untuk bertempur untuk melakukan semangat penuh semangat lagi ke depan.

“Bahwa apa yang kita lakukan ini. kita berada di partai yang benar di Partai Gerindra,” tegas dia.

(wem)


Kabar7News, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya tidak bisa tinggal diam atas serangan terhadap pribadi Presiden Joko Widodo terkait polemik pro-kontra pimpinan dan revisi UU KPK.

“Kami mengkritik keras pihak yang menggunakan hal (penghinaan) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden,” kata Hasto Kristiyanto di Jakarta. Senin, (16/09/2019).

Hasto Kristiyanto yang menyatakan sebelumnya menahan diri, akhirnya berbicara soal polemik KPK, karena sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang pribadi Presiden Jokowi.

“Saya mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan pinokio. Dari aspek etika, hal ini tidak memenuhi ketentuan sopan-santun,” kata Hasto.

Bagi PDI Perjuangan, menurut dia, Presiden Joko Widodo telah bertindak tepat, termasuk soal revisi UU KPK yang sebagian aturannya sudah tidak relevan.

Hasto menambahkan, dari informasi yang dihimpunnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan dialog dengan KPK secara intensif, tetapi pada saat bersamaan juga diharapkan adanya kepastian hukum agar kekuasaan KPK yang superbody itu memiliki mekanisme check and balance.

Dengan dilakukannya revisi UU KPK, menurut dia, maka pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ke depan akan lebih progresif tetapi disertai komitmen yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum.

Menurut Hasto, melalui revisi UU KPK maka nantinya tidak ada lagi proses penetapan tersangka kasus korupsi secara tergesa-gesa.

Ke depan, kata dia, tidak ada lagi penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. “Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan politik tertentu. Siapa yang bisa memastikan Presiden tidak disadap? Siapa yang memastikan Wakil Presiden tidak disadap? Sampai sekarang ini tidak jelas,” katanya.

“Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden. Pak Jokowi tidak sendirian. Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan, beliau sudah mempertimbangkan dengan dalam dan mendengar masukan dari banyak pihak,” katanya.

Ketika Presiden Jokowi mengambil keputusan, kata Hasto, itu artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya untuk memberantas korupsi dengan benar, bukan dengan melanggar hukum.
(sumber:AntaraNews)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.