Kabar7News, Bantul – Perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan sejatinya sudah menjadi fokus Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno (Bung Karno), yang kemudian memunculkan ajaran Marhaenisme. Ketua Dewan Ideologi Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenisme (DPN KBM), Prof. Dr. Wuryadi mengungkapkan, dalam ajaran Bung Karno tersebut menitikberatkan perjuangan pada kaum miskin Indonesia yang disebut kaum Marhaen.

“Dalam si Marhaen (Marhaenisme) ini, kemiskinan bukanlah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi karena proses-proses penindasan dan penghisapan dalam interaksi sosial dan ekonomi, maupun politik dalam satu tatanan,” ujarnya dalam Diskusi Kebangsaan yang digelar Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) KBM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (01/09/2019) lalu di Sekretariat DPP KMB DIY, Jl.Nitipuran No.89, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

Dalam diskusi dengan tema ‘Mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju’ tersebut Wuryadi juga menjelaskan tentang Marhaenisme dari masa sebelum kemerdekaan, masa perjuangan kemerdekaan NKRI, dan masa sesudah kemerdekaan NKRI.

Menurutnya, ajaran marhaenisme masih relevan untuk diterapkan dimasa sekarang,

“Fenomena munculnya kaum marhaen atau kaum miskin masih relevan untuk menggunakan marhaenisme sebagai alat perjuangan di masa kini,” tuturnya.

Sementara itu, pembicara diskusi lainnya Yos Soetiyoso dalam makalahnya yang berjudul ‘menegakkan tiang pancang’ menjelaskan tentang melakukan introspeksi atau mawas diri serta melakukan refleksi sebagai sebuah bangsa,

“Memang tidak mudah untuk mengakui secara jujur kesalahan dan kekurangan pada diri sendiri. Begitupun bagi suatu bangsa. Kemajuan demi kemajuan akan diperoleh ketika bangsa itu mampu melakukan introspeksi  dan refleksi,” ungkap Alumni GMNI ini.

Dalam kaitannya dengan pengertian bangsa yang cerdas , menurut Yos, bahwa bangsa yang caerdas adalah bangsa yang mampu mengelola pemerintahannya secara efisien serta mampu membangun kesadaran untuk menjadi produktif,

“Apapun sistem politik dan ekonomi yang digunakan suatu bangsa akan menjadi kuat dan Berjaya adalah jika negara atau pemerintahannya efisien serta rakyatnya produktif,” tandasnya.

Dr Tarto Sentono, Waketum DPN Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) yang juga menjadi panelis dalam kesempatan yang sama mengupas tentang refleksi sistem Pendidikan nasional. Ia  menilai carut marutnya sistem pendidikan karena semakin menjauh dari terwujudnya manusia Indonesia yang ber-Pancasila.

Menurutnya, Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah selama ini belum mampu mewujudkan dan memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan keadilan sosial,

“Bahkan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan alasan kekhasannya akhirnya tidak memasukkan Pancasila sebagai ajaran guna mendukung output anak didik menjauh dari budi pekerti ke-Indonesiaan,” tukasnya.

Sedangkan Ketua DPP KBM DIY, Agus Subagyo mengatakan diskusi diselenggarakan sebagai refleksi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74, sekaligus dialog antar generasi KBM,

“Diskusi ini merupakan refleksi RI di tahun ke 74 nya, sebagai sebuah dialog anyar generasi pada diskusi ini. Hampir separuhnya memang dikunjungi generasi muda dari berbagai elemen marhaenisme yaitu GSNI, GMNI, Pemuda Marhaenis, Pemuda Demokrat, ISRI, dan KBM Sendiri,” katanya usai diskusi.

Diskusi ini dihadiri sedikitnya 100 Kader KBM dari seluruh kabupaten dan kota di DIY yang di moderatori oleh Diasma Sandi Swandaru (Ketua Bidang Ideologi dan Politik DPN ISRI), terkait diskusi yang diselenggarakan ini Agus berharap, dengan digelarnya diskusi tetap terawat semangat untuk tetap melestarikan ajaran Bung Karno tentang Marhaenisme serta Pancasila sebagai dasar negara.
(Red)

Ekonomi, Politikoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta -Alhamdulillah ini adalah tambahan amanah, untuk menuju munas (musyawarah nasional) nanti.

Pernyataan itu, disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Dia mendapatkan dukungan untuk kembali maju di periode kedua dari organisasi sayap partai Al Hidayah. Airlangga mengaku bersyukur dan akan menjaga amanah

Airlangga mengatakan akan membangun sekolah politik untuk kader partai Golkar. Airlangga ingin kaderisasi di dalam tubuh Golkar dilakukan secara sistematis.

“Partai Golkar akan membuat sekolah politik atau Golkar Akademi. Ini ada beberapa hal yang akan kami lakukan bahwa ke depan Partai Golkar ini center excellent dari pada pendidikan politik,” kata dia.

Alasannya, lanjut Airlangga, banyak kader Golkar yang dibajak partai lain. Karena itu, dia mengatakan Golkar perlu lebih banyak mencetak kader-kader berkualitas lainnya.

“Sekarang pendidikan politiknya dengan cara kader Partai Golkar dibajak oleh partai lain. Oleh karena itu, Partai Golkar perlu mencetak kader baru. Untuk menciptakan itu kita harus membina secara lebih sistematis dan lebih masuk lagi,” jelasnya.

Di lokasi, turut hadir Ketua Umum Al Hidayah Harbiah Salahuddin. Ia membacakan deklarasi dukungan ormas Al Hidayah kepada Airlangga dan diikuti para kader.

Berikut bunyi deklarasi ormas Al Hidayah:

Berangkat dari wujud nyata peran pengajar Al Hidayah untuk mewujudkan pemimpin harapan umat yang cerdas, kreatif, inovatif dan amanah. Maka kami sampaikan pernyataan sikap ini sebagai hasil rapnas pengajian Al Hidayah pada tanggal 23-25 Agustus 2019.

Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami pengajian Al Hidayah menyatakan mendukung Bapak Airlangga Hartarto menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar pada Munas Desember 2019.
(Sumber : detik.com)

Politikoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Hong Kong yang dikenal sebagai salah satu simpul perekonomian dunia kini tengah terguncang. Aksi demonstrasi besar-besaran yang telah terjadi sejak awal Juni lalu berujung kekerasan dan membuat situasi setempat kacau.

Jutaan orang dilaporkan telah turun ke jalan sejak dua bulan terakhir untuk menyuarakan pendapat.

Demo besar-besaran ini dipicu ketika pemerintah Hong membahas rancangan undang-undang ekstradisi. RUU itu memungkinkan tahanan Hong Kong termasuk warga asing diekstradisi ke China.

RUU itu dilihat sebagian besar warga Hong Kong semakin mengancam demokrasi dan hukum di wilayah bekas jajahan Inggris tersebut. Sebab meski serumpun, kebiasaan mereka sejak lama jauh berbeda. China dengan sistem politik komunis dengan Hong Kong yang liberal.

Februari 2019 – Biro Keamanan Hong Kong menyerahkan draf dokumen berisikan usulan amandemen undang-undang ekstradisi yang akan mengizinkan ekstradisi tahanan ke sejumlah negara, termasuk China, di luar perjanjian bilateral.Berikut lini masa demonstrasi di Hong Kong yang telah membawa wilayah itu terperosok ke dalam krisis terburuk sejak 1997.

Maret 2019 – Ribuan orang turun ke jalanan Hong Kong untuk memprotes usulan RUU itu. Kamar Dagang Amerika Serikat mengungkapkan keberatan terkait RUU itu kepada Sekretaris Keamanan Hong Kong, John Lee. Washington menganggap RUU itu akan merusak reputasi Hong Kong sebagai tempat yang aman untuk bisnis.

3 April 2019 – Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, memperkenalkan amandemen undang-undang ekstradisi yang memungkinkan setiap tahanan dikirim ke China untuk diadili menurut hukum negara itu. Oposisi menilai kebijakan itu hanya akan membuat China semakin mengendalikan sistem hukum dan peradilan Hong Kong.

28 April 2019 – Puluhan ribu orang berdemo di gedung parlemen Hong Kong untuk menuntut pembatalan RUU Ekstradisi.

11 dan 14 Mei 2019 – Pertikaian pecah dalam rapat legislatif Hong Kong antara anggota pro-demokrasi dan loyalis China terkait RUU ekstradisi itu. Beberapa oposisi meneriakkan “Scrap the Evil Law”.

21 Mei 2019 – Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, menegaskan pemerintahannya tetap akan mendorong RUU itu meski memicu kritik dari warganya sendiri dan komunitas internasional.

24 Mei 2019 – Uni Eropa mengajukan nota protes “demarche” diplomatik resmi kepada Lam mengenai usulan RUU tersebut.

4 Juni 2019 – Lebih dari 120 ribu pelajar, alumni, staf, dan orang tua siswa dari 185 sekolah menengah menandatangani petisi menentang RUU ekstradisi.

6 Juni 2019 – Sebanyak 3.000 pengacara Hong Kong turun ke jalan dengan mengenakan pakaian hitam untuk memprotes RUU itu.

9 Juni 2019 – Penyelenggara protes mengatakan sekitar satu juta orang menggelar pawai unjuk rasa menentang RUU ekstradisi ke sejumlah kantor pemerintahan. Bentrokan juga terjadi antara polisi dan demonstran.

Pergolakan di Hong KongKerumunan massa dalam demonstrasi di Hong Kong. (REUTERS/Tyrone Siu)

10 Juni 2019 – Pemerintah Hong Kong berkeras melanjutkan pembahasan RUU ekstradisi terlepas dari unjuk rasa besar-besaran.

12 Juni 2019 – Demonstrasi kembali terjadi. Polisi menembakkan peluru karet dan 150 tabung gas air mata kepada para demonstran yang masih terus berdemo.

13 Juni 2019 – Otoritas Hong Kong menutup kantor pemerintah setelah demonstrasi yang berlangsung ricuh hari itu. Kekerasan tak terelakkan antara polisi dan pedemo.

14 Juni 2019 – Pemimpin Hong Kong Carrie Lam memutuskan menunda pembahasan RUU ekstradisi.

16 Juni 2019 – Carrie Lam menyampaikan permintaan maaf tertulis kepada publik setelah protes besar dalam dua pekan terakhir. Meski begitu, demonstrasi tetap berjalan di mana para para aktivis mendesaknya mundur.

18 Juni 2019 – Lam menegaskan pembahasan RUU ekstradisi dibatalkan, tetapi tetap menolak untuk mundur. Dia juga kembali mengucapkan permintaan maaf secara langsung.

21 Juni 2019 – Ribuan demonstran memblokade markas polisi di pekan ketiga unjuk rasa.

Pergolakan di Hong KongPolisi antihuru-hara Hong Kong menembakkan gas air mata ke arah demonstran. (REUTERS/Tyrone Siu)

24 Juni 2019 – China tidak mengizinkan pertemuan G20 di Jepang untuk membahas masalah Hong Kong.

25 Juni 2019 – Aktivis Hong Kong menyerukan para pemimpin negara anggota G20 untuk membahas kemelut di kota itu.

28 Juni 2019 – Demonstran kembali mengepung di kantor pusat pemerintah Hong Kong.

1 Juli 2019 – Unjuk rasa kembali pecah di hari peringatan 22 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China.

5 Juli 2019 – Carrie Lam meminta dipertemukan dengan mahasiswa dari sejumlah universitas sebagai bentuk mediasi unjuk rasa.

8 Juli 2019 – Kepolisian Hong Kong menahan enam orang saat demonstrasi berlangsung ricuh.

9 Juli 2019 – Carrie Lam kembali menyerukan bahwa RUU Ekstradisi sudah berakhir. Meski begitu, sejumlah mahasiswa dan pemrotes lainnya tidak puas dengan pernyataan Lam tersebut.

15 Juli 2019 – Demonstrasi penolakan RUU ekstradisi kian sporadis dan mulai mendekati wilayah-wilayah perbatasan Hong Kong dengan China.

31 Juli 2019 – Puluhan demonstran yang ditangkap mulai menghadapi proses hukum.

2 Agustus 2019 – Ribuan PNS mulai ikut demonstrasi dengan tuntutan pencabutan RUU ekstradisi, mendesak pemerintah untuk tidak menyebut aksi protes selama dua bulan belakangan ini sebagai kerusuhan. Para PNS juga meminta Carrie membebaskan semua demonstran yang ditangkap dan mendirikan komisi independen untuk menyelidiki dugaan kekerasan oleh polisi selama menangani unjuk rasa.

5 Agustus 2019 – Demonstran kembali gelar unjuk rasa dan bertekad ingin lumpuhkan Hong Kong. Layanan transportasi publik ditangguhkan di sejumlah wilayah. Sebanyak 105 penerbangan menuju dan dari Hong Kong dibatalkan.

6 Agustus 2019 – Kepolisian Hong Kong menangkap 148 demonstran.

sumber : CNN Indonesia

Hukum, Internasional, Keamanan, Pemerintah, Politikoleh Sebar Tweet

 

Kabar7News, Subulussalam – Ketua DPD II Partai PBB Kota Subulussalam, Karlinus, menyatakan dukungannya terkait upaya untuk mendorong DPRA agar merevisi Qanun Bendera Bulan Bintang menjadi Bendera Alam Peudang. “Partai Bulan Bintang Subulussalam menyatakan mendukung penuh upaya revisi terhadap Bendera Provinsi Aceh, yang selama ini jadi polemik, kepada Bendera Alam Peudang,” ungkap Karlinus kepada media ini, Selasa, 6 Agustus 2019.

Karlinus menegaskan bahwa memang sudah sepantasnya DPRA merevisi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengesahan Bendera Bulan Bintang. “Semestinya direvisi itu, karena Qanun tersebut sudah dibatalkan oleh Mendagri, sebab dianggap tidak sesuai dengan butir-butir perjanjian damai MoU Helsinki,” imbuh putra asli Subulussalam ini.

Karlinus mengatakan, Keputusan Kepmendagri 188.34-4791 Tahun 2016 merupakan Keputusan final. Menurutnya, Pemerintah Pusat jangan memberi celah pada kelompok yang berkeinginan membangkitkan kembali semangat separatis dengan mengajukan Bendera Bulan Bintang sebagai Bendera dan Lambang Aceh.

Karlinus mengatakan, Bendera Alam Peudang yang diusung oleh para akademisi, sejarawan, tokoh adat dan mahasiswa Aceh, sangat pantas untuk mengakhiri polemik Bendera Aceh. “Bendera Alam Peudeng adalah bendera kejayaan Aceh pada jaman Sultan Iskandar Muda yang sudah mempersatukan rakyat Aceh, sehingga sangat layak untuk dijadikan bendera Provinsi Aceh,” pungkas Karlinus.

(Red)

Pemerintah, Politikoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Program Satuan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa (Satgas TMMD) ke-105 Kodim 0415/Batanghari tahun 2019 yang dilaksanakan di Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, tiga hari ke depan akan ditutup.

Dansatgas TMMD Reguler ke-105 Letkol Inf Widi Rahman, S.H., M.Si, di hadapan awak media, bertempat di Makodim 0415/Batanghari, Selasa (6/8/2019) mengatakan bahwa upacara penutupan TMMD akan dilaksanakan di Lapangan Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, pada hari Kamis, 8 Agustus 2019.

Letkol Inf Widi Rahman yang sehari-hari menjabat sebagai Dandim 0415/Batanghari menuturkan bahwa Desa Ladang Peris seluas 6400 hektar menjadi pusat seluruh kegiatan TMMD Reguler ke-105, yang dimulai sejak pra TMMD pada 24 Juni 2019 dan pembukaan secara resmi pada 11 Juli 2019 oleh Bupati Batanghari, Ir. H. Syahirsah SY.

“Sejauh ini sasaran fisik TMMD berupa pembangunan 34 unit rumah semi permanen, pembukaan akses jalan penghubung sepanjang 3,5 km, gorong-gorong serta jembatan sudah hampir rampung,” ungkapnya.

Ditambahkan, seluruh sasaran nonfisik berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat Desa Ladang Peris oleh TNI dan pihak-pihak yang terkait juga telah dilaksanakan dengan sukses.

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk terus meningkatkan keakraban dan rasa kekeluargaan prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas dan masyarakat setempat sebelum penutupan TMMD ke-105, Kodim 0415/Batanghari akan menggelar berbagai macam hiburan dan pesta rakyat yang akan di mulai tanggal 6 sampai dengan 7 Agustus 2019.

“Dalam rangka perpisahan antara Satgas TMMD dengan masyarakat Desa Ladang Peris, Selasa 6 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB, akan kita laksanakan pemutaran film-film kejuangan di lapangan,” kata Letkol Inf Widi Rahman.

Dansatgas berharap dengan menonton film-film kejuangan dapat menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa serta terus mempererat dan menjaga rasa kesatuan dan persatuan.

Kemudian pada   Rabu 7 Agustus 2019, pukul 20.00 WIB akan diadakan panggung hiburan rakyat bagi masyarakat Desa Ladang Peris.

“Melalui momen ini diharapkan warga dapat terhibur dan semakin terjalin keakraban antara TNI-Rakyat,” ucapnya.

“Saya berharap dengan adanya acara malam hiburan ini bisa dinikmati bukan hanya untuk masyarakat Desa Ladang Peris saja, tapi terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujar Dansatgas TMMD.

 

(Eas)

Info, Pemerintah, Politikoleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.