Kabar7News, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengasuhan dan Pemberdayaan Porang Indonesia (Aspeporin) Drs Ali Mashuda, menilai saat ini komitmen pemerintah atas tanaman porang sangat tinggi dan porang mulai tahun ini sudah masuk ke dalam super prioritas pertanian. Dan sebagai boostering dalam penguatan ekspor produk pertanian.
Hal tersebut disampaikan Ali usai mengikuti rapat melalui zoom meeting dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta seluruh jajaran terkait di Kementerian Pertanian, pihak pabrikan, pelaku usaha serta asosiasi yang dihadiri oleh Asosiasi Pengasuhan dan Pemberdayaan Porang Indonesia (Aspeporin).
“Bahwa pertemuan ini dilandasi adanya Instruksi Presiden. Secara khusus bapak presiden memanggil Menteri Pertanian untuk menerobos atau membuat satu terobosan-terobosan terkait dengan hambatan-hambatan yang terjadi atas porang,” ujar Ali kepada Kabar7News di Jakarta, Selasa (11/5/2021).
Dikatakannya Menteri dan juga Dirjen tadi mengatakan untuk tahun ini saja Indonesia sudah memiliki empat puluh satu ribu hektar untuk tanaman porang. Sebelumnya tahun 2020 sekitar dua puluh ribu hektar.
“Ke depan ingin ditingkatkan menjadi sekitar seratus ribu hektar. Dan juga Pak Menteri mendorong cepat-cepat supaya kepala-kepala daerah yang merespon ini nanti setelah Lebaran supaya segera merapat untuk di bicarakan lebih lanjut mengenai bagaimana penataannya.
Program dari Pemerintah ini sudah tersusun secara sistematis mulai periode tahun 2021 sampai dengan 2022,” kata dia.
Adanya penguatan untuk budidaya, lanjut dia, kemudian nanti pada setahun berikutnya adalah untuk proses-proses menuju ke hilirisasi penyiapan penyiapan segala sesuatunya dalam proses dari umbi porang menjadi tepung dan sudah dibuka ke beberapa negara ke duta besar maupun atase perdagangan lar negeri atas permintaan-permintaan porang ini di Australia, Cina sebagai salah satu negara tujuan penerima porang ini yang paling besar tentu juga akan terus diupayakan untuk menembusnya ke negara-negara Eropa, dengan demikian kebutuhan porang dalam hal ini adalah chip dan pemerintah juga ingin mengupayakan supaya kita bisa mengekspor tepung.
“Ditargetkan pada tahun 2022 nanti Indonesia sudah bisa mengekspor tepung ke negara lain. Bukan lagi sekedar mengekspor chip seperti yang dilakukan selama ini. Jadi percepatan-percepatan ini harus terus galakkan,” ujarnya.
Menurutnya menteri juga menyampaikan bahwasanya Kementerian Pertanian ini lebih dibebani oleh satu tanggung jawab mengenai perbudidayaannya.
Kemudian yang terkait dengan prosesnya di bawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian, sedangkan untuk eksport dan perdagangan internasional dan pasar internasional ini nanti menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan.
Oleh sebab itu, lanjut dia, penguatan dari aspek budidaya ini memang menjadi prioritas utama dari Kementerian Pertanian. Dan salah satu hal penting yang perlu digarisbawahi juga dari apa yang disampaikan oleh kementerian adalah terkait dengan kualitas barang.
“Karena pada akhirnya kualitas ini yang akan di konsumsi oleh warga masyarakat di negara-negara lain dan menjadi parameter suatu produk,” jelas dia.
Dirjen Tanaman Pangan Suwandi juga menambahkan semua harus memperhatikan aspek-aspek SOP-nya seperti apa standar-standar serta catatan-catatan dokumentatifnya sejak dari bibit pelaksanaan budidaya maupun sampai dengan barang ini diproses menjadi satu produk, produk turunan.
Sementara Ketua Umum Aspeporin menuturkan terkait dengan peran Aspeporin adalah memiliki visi besar mengawal kualitas porang secara konsisten sehingga apa yang menjadi komitmen pemerintah tentu Secara moral dan etis serta normatif juga merupakan kewajiban asosiasi untuk mendampingi masyarakat.
“Dan jika pada tahun yang lalu kita sempat di-banned oleh Negara China karena masalah kualitas dan masalah food safety (keamanan pangan), maka asosiasi di sini tentu secara moral harus turut bertanggung jawab melalui satu kegiatan-kegiatan pelatihan bagi para anggotanya,” jelas dia.
Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya minta dan sedang persiapkan agar seluruh Ketua wilayah Aspeporin di tiap-tiap provinsi di Indonesia dan juga DPD di Kabupaten Kota di Indonesia untuk menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelatihan dan nanti para peserta pelatihan akan kita berikan sertifikat pelatihan.
“Sehingga apa yang mereka lakukan memiliki legitimasi profesional yang dapat dipercaya, sehingga ini juga akan meningkatkan kepercayaan buyer kepada petani. Jadi petani tidak hanya sekedar diminta untuk bertanam begitu saja, tetapi pelatihan harus kita lakukan,” tegas Ali.
(edi)
