Kabar7News

Kabar7News, Purwokerto – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Slamet Rosyadi mengatakan bahwa pemerintah perlu menelusuri rekam jejak calon aparatur sipil negara (ASN) khususnya bagi mereka yang akan menempati posisi strategis.

“Rekam jejak ditujukan untuk calon ASN yang akan menempati pos-pos strategis. Bukan sekedar tenaga administratif,” katanya di Purwokerto, Selasa (26/11/2019).

Selain itu, kata dia, rekam jejak juga diperlukan guna mengantisipasi kemungkinan adanya calon ASN yang terpapar radikalisme.

“Tujuannya untuk mencegah sejak dini calon-calon ASN yang memiliki kemungkinan terimbas radikalisme,” katanya.

Selain itu, dia juga berharap proses rekrutmen CPNS berjalan baik, sukses dan tetap menjaga transparansi.

“Transparansi bisa dilakukan misalkan dengan mempublikasikan proses rekrutmen secara daring agar publik dapat mengawasi jalannya proses rekrutmen. Kemudian pemerintah bisa terbuka terhadap pertanyaan publik terkait proses rekrutmen,” katanya.

Sebelumnya dia juga mengatakan, rekrutmen CPNS diharapkan prioritaskan tenaga fungsional guna mengatasi berbagai persoalan di berbagai sektor.

“Perlu memprioritaskan tenaga fungsional seperti analis, perencana, medis, peneliti, pendidik agar kompetensi para calon dapat digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, energi, ekonomi dan sebagainya,” katanya.

Dia juga mengharapkan rekrutmen CPNS dapat menjaring putra-putri terbaik bangsa.

“Rekruitmen juga diharapkan jangan hanya berorientasi pada penjaringan CPNS yang kompeten, tetapi juga memiliki bakat kepemimpinan,” katanya.

Pasalnya, kata dia, agar birokrasi dapat terus berkembang dibutuhkan tidak hanya aparatur sipil negara yang kompeten namun juga memiliki jiwa kepemimpinan yang mengarahkan kepada perubahan yang lebih baik.

(Sumber:AntaraNews)

Kabar7News, Merauke – Untuk mencegah masuknya Warga Negara Asing (WNA) Ilegal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Merauke, Imigrasi Merauke turut menggandeng Satgas Batalyon Infanteri Mekanis Raider (Yonif MR) 411/Pdw Kostrad dalam Operasi  Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

Deikian disampaikan Komandan Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (Dansatgas Pamtas RI-PNG) Yonif MR 411/Pdw Kostrad Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han., di Distrik Elikobel, Kab. Merauke, Papua, Selasa (26/11/2019).

Dijelaskan Dansatgas bahwa pada hari Senin 25 November 2019, empat personel Pos Kout yang dipimpin Perwira Topografi Satgas Letda Ctp Firman Hadi turut tergabung dalam Operasi Gabungan Timpora yang digelar oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke di jalur darat Jalan Trans Papua, Distrik Sota, Kab. Merauke, Papua.

“Operasi Gabungan Timpora dipimpin oleh Kasi Lalintuskim Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke Doni Purwoko Hadi, S.H., yang melibatkan TNI-Polri, Bea Cukai, Karantina Pertanian, Karantina Ikan, Kesehatan Pelabuhan dan Pemerintah Distrik Sota dengan fokus utama pemeriksaan kelengkapan dokumentasi WNA asing yang masuk ke Kab. Merauke,” terangnya.

Menurut Mayor Inf Rizky Aditya, Operasi Gabungan Timpora ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Distrik Sota. “Kita sebagai Satgas Pamtas sangat mengapresiasi dan akan selalu mendukung program dari Imigrasi Merauke tersebut, hal ini sebagai wujud sinergitas Satgas dengan semua instansi terkait di wilayah perbatasan,” tuturnya.

Operasi yang dilaksanakan dari pukul 15.00 – 18.00 WIT berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pria warga negara Papua Nugini yang berinisial DK (40), GN (30), dan MK (44) yang hanya menggunakan surat ijin pelintas batas tradisional kedapatan akan menuju ke Merauke dengan menumpang mobil dump truk.

“Sesuai dengan Perjanjian Lintas Batas Tradisional tahun 1993 bahwa penduduk perbatasan hanya boleh berkegiatan di wilayah perbatasan dan tidak diperbolehkan memasuki wilayah Merauke. Oleh karena itu ke tiga WNA PNG dikenakan Pasal 75 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,” kata Abituren Akmil tahun 2003 itu.

Sementara itu dalam jumpa persnya didepan media, Kasi Inteldakim Izhar Rizky, S.H. menyampaikan bahwa ke tiga WNA tersebut setelah melalui pemeriksaan akan segera dideportasi ke negara asalnya yakni Papua Nugini. “Operasi ini adalah yang pertama di Distrik Sota dan sebagai bahan acuan kedepan untuk ditingkatkan lagi,” ucapnya.

Hadir dalam kegiatan Operasi Gabungan Timpora tersebut, Plh. Kakanim Merauke, Kasi Inteldakim dan Kasi Tikim Imigrasi Merauke, Danramil Sota, Patop Satgas Yonif MR 411/Pdw Kostrad, Wakapolsek Sota, Kadistrik Sota, perwakilan dari Karantina Ikan Sota, Karantina Pertanian Sota, Kesehatan Pelabuhan Sota, Pos Imigrasi Sota dan Bea Cukai Sota.

(Sumber:AntaraNews)

Kabar7News, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menginginkan adanya evaluasi terhadap perusahan-perusahaan BUMN, termasuk adanya para mantan menteri yang disebut masuk dalam bursa perusahaan pelat merah, seperti Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

“Kita mengevaluasi BUMN-BUMN lain setelah lima yang besar, mau Garuda dan lain-lain, kita evaluasi semua,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Jonan disebut-sebut akan ditempatkan sebagai komisaris Garuda Indonesia, sementara itu Susi dikabarkan akan menjadi komisaris Perum Perikanan Indonesia (Perindo).

Baca juga: Kementerian BUMN ungkap alasan ajukan Rudiantara kandidat Dirut PLN

Setelah merombak lima besar BUMN itu, di antaranya PT PLN, PT Pertamina, Bank Mandiri, Inalum dan BTN, saat ini Kementerian BUMN juga akan meengevaluasi BUMN lainnya.

“Nanti lihat saja, masih belum diketahui,” katanya.

Arya mengatakan kepastiaannya setelah Menteri BUMN Erick Thohir kembali dari Korea Selatan pada 29 November mendatang.

Selain Jonan dan Susi, mantan menteri yang dikabarkan masuk bursa perusahaan BUMN adalah Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang disebut akan memimpin PLN.

Arya mengaku belum menerima surat resmi bahwa sosok yang kerap disapa “Chief” itu Akan dilantik menjadi Dirut PLN. Ia masih menunggu keputusan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Karena suratnya belum kami lihat, surat kan sampainya ke Pak Erick Thohir. Pak Erick masih di luar negeri jadi kita nunggu Pak Erick turun dari Korea sampai Jakarta baru kita lihat suratnya itu, karena strategis langsung ke Pak Menteri, baru kita tahu isinya, karena pasti isinya enggak hanya masalah Dirut tapi semua, supaya klop apa saja yang ada itu bisa kita ketahui,” katanya.

Namun, Arya membenarkan Kementerian BUMN telah mengirimkan tiga nama kepada Presiden Joko Widodo, termasuk Rudiantara.

“Pasti sesuai aturan biasa dilakukan BUMN untuk direksi ada proses itu termasuk beberapa nama yang kita usulkan kepada presiden. Kita lihat saja nanti, kita lihat, pasti kalau beliau jadi pasti nama beliau ada di situ,” katanya.

(Sumber:AntaraNews)

Kabar7News, Jakarta – Satgas TNI Konga Rapidly Deployable Battalion (RDB) XXXIX-B Mission de Organisation des Nations Unies pour La Stabilisation en République Démocratique du Congo (Monusco) berhasil selamatkan warga sipil korban penembakan kelompok bersenjata Gumino yang terjadi di wilayah Area of Responsibility (AoR) Northern Sector, Provinsi Sud Kivu, Republik Demokratik Kongo, Minggu (24/11/2019).

Demikan dikatakan Dansatgas TNI Konga XXXIX-B RDB Monusco, Kolonel Inf Daniel Lumbanraja usai menerima berita tersebut di Markas Indo RDB, Kalemie, Republik Demokratik Kongo.

Menurut Dansatgas, peristiwa tersebut berawal dari terdengarnya suara tembakan jarak 4 KM lokasi Standing Combat Deployment (SCD) Bijombo yang baru saja melaksanakan Deployment. Seketika Komandan SCD Bijombo Kapten Inf Jefry mengirimkan 1 tim yang berkekuatan 20 orang dipimpin Lettu Inf Galih dan satu orang Language Assistant(LA) melaksanakan patroli kearah suara tembakan.

“Tindakan tersebut diambil terkait dengan mandate PBB yaitu Protection of Civilian (POC), perlindungan terhadap warga sipil,” ucapnya.

Selanjutnya Dansatgas menyampaikan bahwa dalam waktu kurang dari dua jam, tim tiba di lokasi penembakan, Kampung Kibindi. Ditemukan satu orang warga sipil atas nama Dina Nabugara mengalami luka tembak.

“Tim tersebut segera memberikan pertolongan dan selanjutnya dievakuasi menuju save haven yang terletak tidak jauh dari SCD Bijombo,” tutupnya.

(Red)

Kabar7News, Jakarta – Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Darwoto mengaku pihaknya tidak menguasai bidang kesenian seperti yang dilakukan oleh para seniman.

Pernyataan itu diungkapkannya ketika menanggapi para seniman Taman Ismail Marzuki yang mengatakan pihak pengembang yang ditunjuk oleh Pemprov tidak mengerti kesenian.

“Kami tidak akan mengelola ranah seninya seolah-olah semua dikuasai Jakpro, kami sadar Jakpro tidak punya kemampuan untuk itu,”kata Dwi saat ditemui di kantornya di Thamrin City, Senin (25/11/2019).

Dwi menjelaskan tugasnya dalam pengembang revitalisasi kawasan TIM hanya sebagai pengelola untuk sarana dan prasarana di pusat kesenian itu.

“Kami hanya bagian kecilnya, sebagai Satuan Pelaksana Sarana dan Prasarana. Itu pun mungkin hanya sebagian yang dikelola oleh Jakpro. Kami tidak masuk ke ranah kesenian, ataupun promosi dan pemasaran seni,” ujar Dwi.

Jakpro sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI ditunjuk langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI sebagai pihak yang bertanggung jawab merevitalisasi TIM hingga perawatannya pascarevitalisasi selama 28 tahun.

Nantinya pascarevitalisasi selesai, Jakpro mengusulkan agar urusan infrastruktur dan pengelolaan gedung dilakukan oleh pihaknya sedangkan untuk kesenian dan promosi dilakukan oleh Dewan Kesenian Jakarta bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.

“Jadi Jakpro hanya mengelola infrastrukturnya,” kata Dwi.

Diketahui para seniman TIM menolak adanya pembangunan hotel dalam revitalisasi kawasan pusat kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang akan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

“Kami bukannya menolak revitalisasi TIM, yang kami tolak pembangunan hotelnya. Itu kan tidak sesuai dengan citra TIM sebagai art center,” kata salah satu seniman TIM Arie F Batubara saat dihubungi.

Para seniman TIM menilai dengan adanya hotel yang direncanakan berbintang lima itu maka lambat laun orientasi kawasan budaya akan tergerus menjadi kawasan komersial.

(Sumber:AntaraNews)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.