Kabar7News


Kabar7News, Merauke – Dalam rangka memeriahkan dan semangat HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG) Batalyon Infanteri Mekanis Raider (Yonif MR) 411/Pdw Kostrad, beberapa waktu lalu menggelar lomba Panahan Tradisional dan Lari di Kampung Toray, Distrik Elikobel, Kab. Merauke, Papua.

Demikian dikatakan Komandan Satgas (Dansatgas) Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/Pdw Kostrad, Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han., di Distrik Elikobel, Kab. Merauke, Papua, Rabu (21/8/2019). “Kegiatan lomba tersebut, dikoordinir oleh Komandan Pos (Danpos) Toray, Letda Inf Wesly Tanaem bersama dengan anggota Pos dan Babinsa Kampung Toray,” ucapnya.

“Personel Pos Toray Satgas Pamtas Yonif MR 411/Pdw Kostrad mengadakan perlombaan bagi masyarakat Kampung Toray, untuk memeriahkan dan memupuk rasa kebersamaan dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Mayor Inf Rizky Aditya.

Lebih lanjut Dansatgas mengatakan bahwa kegiatan lomba yang dilaksanakan salah satunya adalah untuk menggali potensi masyarakat yang berada di perbatasan. Sedangkan jenis perlombaan yang diadakan yaitu lomba Panahan Tradisional dan lari putra maupun putri.

“Hal ini merupakan bagian dari upaya Satgas untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan mempererat tali silaturahmi, guna meciptakan suasana kekeluargaan yang semakin erat khususnya dengan masyarakat Kampung Toray,” ungkapnya.

Kepala Kampung Toray, Ibu Barsalina Deda mewakili seluruh warga mengucapkan terima kasih banyak kepada personel Satgas Yonif MR 411/Pdw Kostrad yang telah mengadakan perlombaan di kampung kami, “kami sangat senang dengan perlombaan yang diadakan,” ucapnya.
(Red)


Kabar7News, Jakarta – Sebanyak 30 Mahasiswa Program Pasca Sarjana, terdiri dari Prajurit dan PNS di lingkungan TNI mengikuti Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertemakan “Peran Perguruan Tinggi Manajemen Konsentrasi SDM/Intelijen Dalam Menghadapi Radikalisme”.

Kegiatan Seminar Manajemen SDM Program Pasca Sarjana merupakan kerja sama Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dengan Sekolah Tinggi Manajemen (STIMA) IMMI Jakarta dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Prajurit dan PNS TNI. 

Seminar Manajemen SDM Program Pasca Sarjana di buka secara resmi oleh Rektor STIMA IMMI Dr. Zulkifli Rangkuti, M.Si., MM., bertempat di Aula Pusjaspermildas Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/08/2019).

Dalam kegiatan seminar yang berlangsung selama satu hari tersebut, menghadirkan beberapa narasumber seperti Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara Prof. Dr. Amril Ghaffar Sunny, MS, MM., Prof. Dr. Catharina Dewi W, MM., Guru Besar Institut Pertanian Bogor Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, Direktur Pembelajaran Dirjen dan Kemahasiswaan Kemenristek DIKTI.

Seminar tersebut merupakan salah satu kegiatan akademisi dalam rangka membentuk pola pikir serta membuka wawasan para Perwira TNI, khususnya di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas bagi prajurit TNI dibidang pendidikan sampai dengan strata tertinggi merupakan langkah strategis dalam mendukung Tugas Pokok TNI serta Karier Prajurit TNI kedepan.
(Red)

Kabar7News, SingapuraPaban VII/Sops TNI Kolonel Inf Achmad Budi Handoyo bersama Head of Singapore Armed Forces(SAF) Combined Ops Group (COG) Kolonel Koh Ee Wen membuka latihan bersama (Latma) Counter Terrorism Command Post Exercise (CT CPX), bertempat di Multinational Operations and Exercise Center, Changi Naval Base, Singapura, Selasa (20/8/2019).

Pada kesempatan tersebut, Paban VII/Sops TNI menyampaikan bahwa Latma CT CPX yang dilaksanakan di bidang penanggulangan terorisme ini adalah kelanjutan dari Latma antara TNI dan SAF pada tahun 2017 dengan metodeTable Top Exercise (TTX) dan pada tahun 2018 dengan metode Staf Exercise (STAFFEX).

Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan Latma CT CPX adalah untuk membangun komunikasi yang positif dan memperkuat pertukaran informasi serta kerja sama operasional antara TNI dan SAF di bidang penanggulangan terorisme melalui latihan pos komando dalam rangka perencanaan serta koordinasi operasi keamanan laut terhadap ancaman-ancaman non-tradisional di wilayah perbatasan kedua negara.

“Seluruh peserta latihan diharapkan mampu untuk mengikuti rangkaian latihan ini dengan baik guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama,” katanya.

Menurut Kolonel Inf Achmad Budi Handoyo, merujuk kepada situasi pembangunan regional saat ini, TNI dan SAF memerlukan suatu mekanisme kerjasama yang solid serta pertukaran informasi terstruktur guna menghadapi ancaman serta tantangan dimasa yang akan datang, dengan tetap saling menghormati regulasi dan doktrin yang dimiliki masing-masing Negara.

Sementara itu. Head of SAF COG Kolonel Koh Ee Wen menuturkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pasukan keamanan di wilayah ini adalah ancaman terorisme dan tidak ada negara yang bisa menangani ancaman ini sendirian.

”Penting bagi kedua Angkatan Bersenjata untuk bekerja sama secara erat yang diwujudkan dengan saling berkoordinasi guna berbagi informasi melalui interaksi dan keterlibatan secara langsung”, ujarnya.

Peserta Latma CT CPX diikuti oleh 13 personel TNI dibawah pimpinan Paban VII/Sops TNI Kolonel Inf Ahmad Budi Handoyo selaku Direktur Latihan dan 13 personel SAF yang dipimpin oleh Head of SAF Combined Ops Group (COG) Kolonel Koh Ee Wen.
(Red)


Kabar7News, Jakarta – Persekutuan Gereja- gereja di Indonesia (PGI) merespon peristiwa persekusi terhadap mahasiswa Papua. Humas PGI, Irma Riana Simanjuntak mengatakan saat memasuki perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, ironisnya sejumlah mahasiswa asal Papua mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan atas tuduhan merusak bendera merah putih dan membuangnya ke selokan pada 16 Agustus 2019 di Surabaya, Jawa Timur.

“Kekerasan dalam bentuk verbal dan fisik pun dialami mahasiswa Papua saat terjadi pengepungan di Asrama Papua Surabaya oleh aparat dan massa. Pada tanggal 17 Agustus 2019, Polisi bersenjata lengkap masuk ke dalam asrama dan membawa 43 mahasiswa Papua ke Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Surabaya yang disertai suara tembakan dan tindakan kekerasan,” papar Irma sesuai keterangan tertulis yang diterima Kabar7News, Jakarta, Senin (19/08/2019).

Menurut dia, tindakan represif juga dialami oleh mahasiswa Papua di sejumlah daerah lain seperti Malang, Ternate, Ambon, dan Jayapura. Setidaknya 19 mahasiswa Papua terluka dalam kejadian tersebut, sementara lainnya ditangkap kepolisian.

Atas kejadian tersebut, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyatakan:

1. Menyesalkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dalam menangani masalah ini sehingga jatuhnya korban mahasiswa asal Papua.

2. Meminta Kepolisian Ressort Kota Besar Surabaya, KODIM Surabaya dan Pemerintah bertanggungjawab atas pembiaran tindakan pengepungan dan perusakan dengan nada rasis dan diskriminasi. Hal ini merupakan persekusi dan melanggar UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

3. Meminta seluruh masyarakat untuk menghentikan rasisme dan menghargai warga Papua sebagai sesama dan Ciptaan Tuhan. Karena setiap WNI, apapun latarbelakangnya, berhak mendapat perlakuan yang manusiawi sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Kristiani: “Kasihilah sesama mu manusia seperti dirimu sendiri”.

4. Penyelesaian masalah Papua memerlukan pendekatan kultural bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga segenap masyarakat terutama di luar Papua. Hanya dengan demikian masyarakat Papua dapat merasakan bagian integral dari masyarakat Indonesia. Sebaliknya, segala bentuk stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap masyarakat Papua akan melahirkan lingkaran kekerasan dan kebencian dan sudah pasti menciderai kemanuasiaan.

5. Meminta kepada semua masyarakat untuk manahan diri dari segala bentuk provokasi yang hanya menimbulkan benturan, dan mengakibatkan korban sia-sia.

Demikian rilis ini kami nyatakan dengan harapan agar mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait.
(Wem)

 


Penulis : Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)


Kabar7News, Jakarta – Menyikapi situasi hari ini di Papua, semula dari PR pemerintah yang tidak tuntas, jika ditarik benang merahnya ini berawal dari Undang Undang Penanaman Modal Asing, pada 10 Januari Tahun 1967 (diketahui dimana Presiden Soekarno anti modal asing disisi lain diketahui Soeharto dilantik jadi Presiden pada 12 Maret 1967) Soeharto memberikan karpet buat modal asing, kontrak karya Free port selama 30 Tahun. Yang awalnya 10 Hektar menjadi 2,5 juta hektar.

Tanah mereka yang dirampas secara sewenang inilah yang menjadi pemicu persoalan, mereka seperti diusir dari alam mereka sendiri, karena tanah adalah sumber penghidupan bagi warga Papua sementara kesejahteraan masih semakin jauh dirasakan.

Inilah pintu masuknya kekuasan ekonomi asing di Papua dan tersingkirnya komunitas dan hak-hak masyarakat adat Papua bahkan sebahagian masyarakat sudah saling ego sektoral dan disinilah mulai dendam sejarah dan rasa perampasan sumber daya alam serta terabaikannya hak atas keadilan masyarakat Papua.

Karena awal mulanya dari kekeliruan kebijakan Pemerintah yang kurang tepat maka semestinya pemerintah pula yang harus mengubah cara pandang terhadap persoalan penyelesaian Papua yang terus terjadi sampai saat ini.

Bukan saatnya lagi rakyat ditakuti, diancam dengan pidana, maka hentikanlah segala tindak kekerasan oleh aparatur dalam bentuk apapun pada masyarakat Papua.

Pemerintah harus menyelesaikan akar masalahnya, sudah diketahui masalahnya ini berkait daerah potensi kekayaan alam. Ada “mata air disini”, perputaran uang yang banyak, rentan dengan rebutan atau gesekan kekuasaan sehingga ada saja bahan pemicu sosial untuk terjadinya konflik.

Ada saja bahan pemantik fenomena gesekan sosial yang terjadi sekecil apapun maka akan ada reaksi yang kadang diluar nalar seperti kerusuhan, separatis bahkan dianggap makar.

Seolah olah disini diduga ada kegiatan “proyek keributan sosial” yang sengaja dan secara sadar dibuat oleh orang orang atau kelompok tertentu demi mendapatkan sesuatu di daerah yang kaya alam (istilah saya “mata air”).

Jika dilihat dari peta masalah, maka ada perbuatan yang memang sengaja disiapkan atau dimunculkan agar ada saja konflik sosial, dan ada juga masalah yang timbul dari internal seperti bara dalam sekam yang tidak pernah selesai yaitu berkait dengan ada rasa ketidakadilan masyarakat Papua pada pemerintah, tanah masyarakat yang dirampas, serta ketimpangan sosial, inilah yang menjadi permasalahan abadi yang sampai saat ini belum terselesaikan, otonomi khusus dirasa belum efektif.

Jadi pemerintah harus arif, teliti, harus terbuka, dan mau komitmen mempetakan persoalan masyarakat Papua secara jernih.

Penyelesaian masalah Papua harus berdasarkan prinsip sosio-nasionalisme. Mengedapakan nilai nilai adat yang hidup, pelibatan peran serta masyarakat secara aktif sehingga masyarakat merasa punya andil dan peran maksimal dalam penyelesaian segala persoalannya.

Penyelesaian juga harus mengedepankan rasa historis kebangsaan, musyawarah mufakat, kemanusiaan, keadilan dan membuka dialog seluas-luasnya, diharapkan dengan langkah dan metode demikian dapat lebih mudah menyelesaikan akar persoalan yang sudah lama mengendap di zamrud khatulistiwa ini. Jangan sampai pemerintah punya hutang kebenaran abadi kepada masyarakat Papua.
(Red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.