Kabar7News


Kabar7News, Jakarta – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri masih menyelidiki ada tidaknya kaitan kericuhan di Papua dan Papua Barat dengan kelompok teroris ISIS yang diduga berkembang di Papua.

“Keterlibatan ISIS dengan kerusuhan ini masih didalami,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, (06/09/2019).

Saat ini Polri sedang berupaya mengungkap dalang kericuhan.

“Yang jelas saat ini kami fokus mengungkap dalang kerusuhan dan melakukan pencegahan ke depannya,” katanya.

Sebelumnya, terjadi aksi demonstrasi berujung ricuh di sejumlah daerah di Papua Barat dan Papua selama dua pekan pada akhir Agustus 2019.

Aksi demonstrasi dilakukan sebagai protes atas kasus bernuansa rasisme yang menimpa para mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 17 Agustus 2019.

Belakangan, Polri menyebut tokoh separatis Papua, Benny Wenda sebagai dalang kericuhan di Papua dan Papua Barat. Benny diduga menyebarkan konten hoaks dan provokasi di media sosial dan ke petinggi-petinggi negara-negara di kawasan Pasifik.

Baca juga: Kapolri tegaskan Benny Wenda, ULMWP, KNPB berada di balik demo anarkis

Namun polisi tidak dapat melakukan penegakkan hukum terhadap Benny karena ia bukan lagi warga negara Indonesia.

Hingga saat ini polisi telah menetapkan 57 tersangka dalam aksi anarkis di Papua. Sementara di Papua Barat, ada 21 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kericuhan.
(sumber:AntaraNews)


Kabar7News, Jayapura – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian pada Jumat menghadiri pertemuan tokoh lintas agama di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Pdt Amsal Yowei mengawali pertemuan yang berlangsung di kawasan Entrop itu dengan membacakan hasil rapat Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua.

Dalam rapat FKUB Papua, komunitas agama antara lain mengimbau seluruh elemen masyarakat turut menjaga dan mempertahankan perdamaian di tanah Papua serta menyatakan penolakan terhadap rasisme dan demonstrasi yang berpotensi menimbulkan aksi anarkistis.

Selain itu FKUB menyarankan pengelola asrama mahasiswa Papua di luar daerah memerhatikan dan melindungi mahasiswa sampai menyelesaikan pendidikan serta meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakhiri pembatasan akses internet di Papua.

Ketua FKUB Papua Pdt Lipius Biniluk berharap demonstrasi berujung kerusuhan sebagaimana yang terjadi pada 29 Agustus tidak terjadi lagi di tanah Papua.

Ia mengimbau warga berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, selalu mengecek kebenaran informasi agar tidak mudah terprovokasi hoaks.

Pada 29 Agustus, massa berdemonstrasi di Jayapura untuk menentang tindakan rasialis terhadap mahasiswa Papua.

Demonstrasi yang diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran itu menurut data Kepolisian Daerah Papua antara lain menyebabkan kerusakan kantor pemerintah, kantor bank, kantor perusahaan, rumah makan, toko, kios, kendaraan warga, mal, dealer mobil, dan anjungan tunai mandiri.
(sumber:AntaraNews)


Penulis : Azmi Syahputra
Dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno


Kabar7News, Jakarta – Seringkali hukum positif tidak dapat mengikuti perkembangan perasaan keadilan yang selalu tumbuh dalam masyarakat.

Undang undang kekuasaan kehakiman menentukan dengan tegas bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Namun dalam praktik nya undang undang tinggal undang undang, karena tetap saja ditemukan masih ada peradilan yang “belum bebas “dari pengaruh kekuasaan eksekutif.

Oleh karena itu semestinya produk hukum hakim harus menjadi sarana pembahuruan yang kokoh menuju masyarakat yang berkeadilan dan beradab.

Keadilan itu sejatinya harus ada dalam hukum. Jikalau dalam hubungan hukum atau peristiwa hukum masyarakat itu mahkotanya adalah berwujud putusan pengadilan, maka sejatinya putusan pengadilan itu keadilan.

Mengadili menurut hukum tidak hanya bersandar pada ajaran positivisme yang kemudian melahirkan hakim sebagai corong Undang undang. Hakim harus mampu menerapkan hukum itu sehingga dapat mencapai keadilan, dengan demikian putusan pengadilan yang tidak berisikan keadilan menjadikan putusan tersebut hampa ,hambar dan tidak bermakna.

Maka dapat ditelusuri melalui putusan tersebut ratio legisnya hakim, termasuk pengujian atas alat bukti. Apabila seseorang dijatuhkan bersalah dihukum, sangatlah keliru jika ditemukan hakim menghukum seseorang dengan bukti yang ternyata tidak benar atau fakta yang dimanipulasi.

Oleh sebab itu kualitas putusan pengadilan itu pada ada atau tidaknya rasa keadilan. Putusan pengadilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan akan menjadi kegelisahan akademik tersendiri dan tidak akan tercatat bagi publik sebagai putusan yang baik karena jauh dari rasa keadilan.

Salah satu bentuk kegiatan akademik adalah penulisan karya ilmiah dengan objek berupa kajian putusan pengadilan atau studi kasus (case law) yang bertujuan salah satunya untuk mengetahui sisiran objektif peletakan peristiwa hukum, selain untuk mengetahui putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Diharapkan penulisan karya ilmiah bertujuan memberikan bahan perenungan tentang penegakan hukum yang belum mampu menghadirkan rasa keadilan dan keseimbangan. Sehingga dengan melihat pertimbangan hukum hakim dan sekaligus meningkatkan kualitas putusan diperlukan pisau analisis dan kajian dari berbagai hal dan aspek antar lain sisi filosofis, asas-asas hukum, teori, konsep pandangan ahli dan nilai nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Inilah yang diwarnakan dalam alur fikir dan pertimbangan hukum hakim sebelum putusan diambil jadi bahan bakarnya adalah nilai-nilai, asas, konsep, teori yang tepat dan bukti serta fakta yang terungkap di persidangan.

Hukum itu harus memenuhi nilai dasar yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum serta ketertiban hukum. Seyogyanya hukum adalah suatu alat yang ampuh untuk mencapai pembaharuan masyarakat, karena itu pembangunan hukum dan pembangunan penegakan hukum memegang peranan yang sangat penting demi mewujudkan terciptanya keadilan yang sesuai dengan hati nurani dan harapan yang berkembang di masyarakat.

Jika hakim tidak memenuhinya akan menyebabkan tudingan tidak hanya bahwa kepastian hukum telah dilanggar tetapi juga telah menjadi pergulatan nurani dan bertentangan dengan rasa keadilan serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dan ini berakibat sangat berbahaya dalam sebuah negara jika rasa keadilan sudah terabaikan.

Putusan – putusan yang baik dan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat yang pada gilirannya menjadi yurisprudensi dapat menggantikan kelemahan dari undang-undang yang tidak dapat dijalankan.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab, guna mewujudkan negara hukum, namun dalam implementasinya diperhatikan asas prioritas yang kasuistik dimana inilah makna kemerdekaan hakim, pertanggung jawaban hakim atas putusan dan rasa keadilan atas produk putusan yang dibuat hakim.
(Red)


Kabar7News, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat mendorong pemerintah segera melakukan dialog dengan tokoh adat, agama dan masyarakat untuk menemukan solusi dan pemecahan masalah yang dapat mengakomodasi aspirasi seluruh kelompok kepentingan di Papua.

“Dialog tersebut harus melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Wakil Ketua Umum MUI pusat Zainut Tauhid Sa’adi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya dialog tersebut diharapkan bisa melahirkan solusi yang adil, komprehensif serta dapat diterima semua pihak terkait konflik beberapa waktu lalu.

Kemudian, MUI pusat juga meminta aparat keamanan agar menindak tegas, menangkap, dan memeroses hukum kelompok atau oknum yang memicu kerusuhan atas tindakan rasis terhadap masyarakat Papua khususnya mahasiswa di Surabaya.

“Penindakan juga terhadap aktor intelektual dan provokator kerusuhan di Papua yang ingin memecah belah masyarakat Papua,” katanya.

Untuk penyelesaian masalah Papua, MUI menyarankan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah bijak dan tegas baik melalui pendekatan dialog, kultural maupun penegakan hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM).

Masalah Papua harus ditangani secara serius dan hati-hati dengan mencari solusi yang komprehensif sehingga tidak menimbulkan ekses negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terakhir, organisasi tersebut mengajak semua pihak untuk ikut membantu menjaga suasana aman dan kondusif dengan tidak melakukan tindakan yang justru dapat memanaskan situasi di Papua.

“Kita berharap masalah Papua dapat segera diatasi dan dicarikan solusinya secara baik dan bermartabat,” katanya.
(sumber:AntaraNews)


Kabar7News, Jakarta – Badan Narkotika Nasional ( BNN) Kota Jakarta Selatan menggelar Pagelaran Seni dan Budaya anti Narkoba di Ruang Cinema Hall, Pusat Perfilman H Usmat Ismail Jl HR Rasuna Saud no 22 Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa, (03/09/2019).

Diikuti sebanyak 250 siswa perwakilan dari SMA, SMK dan Madrasah Aliyah se-Jakarta Selatan. Pagelaran Seni dan Budaya yang merupakan bagian Program “Diseminasi Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah Gunaan dan Peredaran gelap Narkoba ( P4GN)”.

Disajikan k dalam bentuk drama kesenian asli Betawi yakni Lenong . Dengan kisah pengaruh buruk penyalah gunaan narkoba kepada pemuda dan remaja, khususnya pelajar dan keluarga.

Pagelaran dilanjutkan dengan sesi diskusi serta penampilan profil remaja berprestasi tanpa Narkoba.

Dalam sambutannya, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, Pemerinyah Kota Administrasi Jakarta Selatan, H Mamur,

“Bahaya narkoba wajib untuk dapat diketahui oleh semua pihak. Tak terkecuali para siswa di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel). Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari mereka, dalam rangka mencegah diri sendiri agar tidak menggunakan narkoba yang dapat merusak masa depan” jelas dia

“Perlu diketahui bersama bahaya penyalahgunakan narkoba dewasa ini bersifat laten dan masih bersifat gunung es. Di mana penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat dapat dikatakan lebih banyak yang belum kita ketahui,” lanjutnya.

Mamur menuturkan, penyalahgunaan narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa seperti merusak karakter manusia, merusak fisik, dan kesehatan masyarakat serta dalam jangka panjang berpotensi mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa.

“Saya meminta kepada jajaran kepala sekolah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk menggerakkan stakeholders di sekolah dalam mengantisipasi potensi ancaman bahaya narkoba di lingkungan sekolah,” tegasnya.

Kepala BNN Kota Administrasi Jakarta Selatan AKBP Muhammad Nasrun mengatakan,
Program P4GN BNN itu
Priorotasnya adalah pencegahan.

Pencegahan itu kebawahnya dalam bentuk apapun sosialisasi. Dan hari ini bentuknya adalah Diseminasi Informasi bentuknya adaoah pagelaran seni yang merupaka kewajiban kita di tahun ini untuk pagelaran seni .Kenapa yang disasar adalah pelajar tingkat menengah atas . Sebagai mana diketahui pemerintah sudah menyatakan bahwa calon generasi emas bangsa tahun 2045 adalah mereka yg ada dilevel level pelajar SMP dan SMA. Nah hari ini kita sesuai dengan kekuatan yang adavdi BNN Jakata Selatan menghadirkan 250 pelajar perwakilan.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 250 siswa sekolah SMA/SMK maupun Madrasah aliyah yang kita haraokan mereka adalah mereka menjadi imun.
(Red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.