Kabar7News


Kabar7News, Mataram – Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram M Saleh mengatakan, pelanggaran rambu larangan parkir pada sejumlah titik di kota ini mulai berkurang setelah diterapkan sanksi mengunci roda atau penggembokan kendaraan yang melanggar rambu larangan parkir.

“Alhamdulillah, gebrakan yang kita lakukan melalui sanksi penggembokan atau kunci roda kendaraan yang melanggar memberikan efek jera dan cukup efektif,” katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin, (02/09/2019).

Hal itu dapat dilihat pada sejumlah titik yang menjadi sasaran pengawasan titik larangan parkir, salah satunya di kawasan bisnis Cakranegara hingga saat ini belum ada kendaraan yang ditilang atau digembok dua kali.

Karena dari hasil evaluasi, aktivitas “parkir liar” dan pelanggaran rambu larangan parkir sudah mulai minim dan tertib. “Kalaupun ada yang melanggar, rata-rata pengendara yang tidak tahu dan kami belum temukan mobil digembok dua kali,” ujarnya.

Dishub kini melirik sejumlah titik yang marak “parkir liar” yang dapat memicu terganggunya arus lalu lintas untuk dipasangkan rambu larangan parkir.

Salah satu contohnya seperti di Jalan Pejanggik, depan Taman Sangkareang yang selama ini terlihat banyak kendaraan parkir baik roda dua maupun roda empat yang menggunakan badan jalan.

“Sekarang kami memang belum bisa memberikan sanksi karena di areal itu tidak ada rambu larangan parkir. Tetapi setelah kita pasang dan sosialisasikan, sanksi serupa juga kami terapkan,” kata Saleh.

Untuk mendukung program penggembokan ini, Dishub akan mengkombinasikan sanksi penggembokan tersebut dengan penderekan kendaraan yang terbukti melanggar rambu larangan parkir.

“Karena itu, kita telah mengusulkan anggaran sebesar Rp1,3 miliar untuk pengadaan mobil derek. Jadi selain kita gembok, kita juga akan menderek kendaraan pelanggar agar tidak memicu kemacetan,” katanya.

Saleh menambahkan, Dishub saat ini memiliki 10 gembok kendaraan roda empat, dan jumlah itu sudah cukup efektif tinggal memperbanyak titik larangan parkir.

Dengan adanya perubahan aktivitas pelanggaran rambu larangan parkir tersebut, perlu terus dilakukan pengawasan secara rutin, termasuk pengawasan dari para juru parkir.

Oleh karena itu, Dishub juga sudah melakukan komitmen bersama dengan para juru parkir untuk dapat mengarahkan kendaraan ke lokasi parkir yang resmi.
(sumber:AntaraNews)


Kabar7News, Jakarta – Kecelakaan beruntun melibatkan lebih dari 10 mobil terjadi hari ini sekitar pukul 12.30wib di Jalan Toll Cipularang KM92, arah Jakarta. Kecelakaan yang menyebabkan beberapa mobil terbakar dan korban jiwa ini terjadi beberapa ratus meter sebelum Rest Area. Hingga berita ini diturunkan, penyebab kecelakaan dan evakuasi korban masih dilakukan oleh aparat kepolisian setempat. Senin, (02/09/2019). (Affry)


Kabar7News, Jakarta – Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya meminta warga di Papua dan Papua Barat untuk tidak terprovokasi oleh kabar bohong atau hoaks.

“Itu masyarakat harus hati-hati, karena pembohongan itu yang buat kita jadi ribut. Jadi lebih baik hati-hati dan menghindari hal itu,” kata Lenis yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papuaditemui di halaman Istana Negara, Jakarta. Senin, (02/09/2019).

Menurut Lenis, masyarakat harus mengklarifikasi kabar yang tersebar baik melalui pembicaraan langsung maupun media sosial kepada pihak yang paham masalah.

Dia menyarankan masyarakat dapat melapor kepada aparat keamanan jika ada isu provokasi ataupun hoaks.

“Jangan dapat kabar apa-apa lalu disebar langsung. Tapi cari tahu kenyataannya dulu gitu,” kata Lenis.

Lenis juga mengonfirmasi sebanyak 300 warga Papua mantan pengunjuk rasa yang sebelumnya berada di kompleks Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan telah dipulangkan dengan selamat ke kediaman masing-masing.

Mereka bersembunyi karena khawatir mendapat balasan dari masyarakat korban kerusuhan.

“Sudah, itu benar, mereka dipulangkan dan sudah selamat sampai di tempat tujuan. Mereka sudah dijemput semua,” demikian Lenis terkait pemulangan ratusan warga itu ke daerah Abepura dan Waena.
(sumber:Tempo.co)


Kabar7News, Bantul – Perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan sejatinya sudah menjadi fokus Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno (Bung Karno), yang kemudian memunculkan ajaran Marhaenisme. Ketua Dewan Ideologi Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenisme (DPN KBM), Prof. Dr. Wuryadi mengungkapkan, dalam ajaran Bung Karno tersebut menitikberatkan perjuangan pada kaum miskin Indonesia yang disebut kaum Marhaen.

“Dalam si Marhaen (Marhaenisme) ini, kemiskinan bukanlah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi karena proses-proses penindasan dan penghisapan dalam interaksi sosial dan ekonomi, maupun politik dalam satu tatanan,” ujarnya dalam Diskusi Kebangsaan yang digelar Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) KBM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (01/09/2019) lalu di Sekretariat DPP KMB DIY, Jl.Nitipuran No.89, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

Dalam diskusi dengan tema ‘Mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju’ tersebut Wuryadi juga menjelaskan tentang Marhaenisme dari masa sebelum kemerdekaan, masa perjuangan kemerdekaan NKRI, dan masa sesudah kemerdekaan NKRI.

Menurutnya, ajaran marhaenisme masih relevan untuk diterapkan dimasa sekarang,

“Fenomena munculnya kaum marhaen atau kaum miskin masih relevan untuk menggunakan marhaenisme sebagai alat perjuangan di masa kini,” tuturnya.

Sementara itu, pembicara diskusi lainnya Yos Soetiyoso dalam makalahnya yang berjudul ‘menegakkan tiang pancang’ menjelaskan tentang melakukan introspeksi atau mawas diri serta melakukan refleksi sebagai sebuah bangsa,

“Memang tidak mudah untuk mengakui secara jujur kesalahan dan kekurangan pada diri sendiri. Begitupun bagi suatu bangsa. Kemajuan demi kemajuan akan diperoleh ketika bangsa itu mampu melakukan introspeksi  dan refleksi,” ungkap Alumni GMNI ini.

Dalam kaitannya dengan pengertian bangsa yang cerdas , menurut Yos, bahwa bangsa yang caerdas adalah bangsa yang mampu mengelola pemerintahannya secara efisien serta mampu membangun kesadaran untuk menjadi produktif,

“Apapun sistem politik dan ekonomi yang digunakan suatu bangsa akan menjadi kuat dan Berjaya adalah jika negara atau pemerintahannya efisien serta rakyatnya produktif,” tandasnya.

Dr Tarto Sentono, Waketum DPN Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) yang juga menjadi panelis dalam kesempatan yang sama mengupas tentang refleksi sistem Pendidikan nasional. Ia  menilai carut marutnya sistem pendidikan karena semakin menjauh dari terwujudnya manusia Indonesia yang ber-Pancasila.

Menurutnya, Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah selama ini belum mampu mewujudkan dan memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan keadilan sosial,

“Bahkan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan alasan kekhasannya akhirnya tidak memasukkan Pancasila sebagai ajaran guna mendukung output anak didik menjauh dari budi pekerti ke-Indonesiaan,” tukasnya.

Sedangkan Ketua DPP KBM DIY, Agus Subagyo mengatakan diskusi diselenggarakan sebagai refleksi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74, sekaligus dialog antar generasi KBM,

“Diskusi ini merupakan refleksi RI di tahun ke 74 nya, sebagai sebuah dialog anyar generasi pada diskusi ini. Hampir separuhnya memang dikunjungi generasi muda dari berbagai elemen marhaenisme yaitu GSNI, GMNI, Pemuda Marhaenis, Pemuda Demokrat, ISRI, dan KBM Sendiri,” katanya usai diskusi.

Diskusi ini dihadiri sedikitnya 100 Kader KBM dari seluruh kabupaten dan kota di DIY yang di moderatori oleh Diasma Sandi Swandaru (Ketua Bidang Ideologi dan Politik DPN ISRI), terkait diskusi yang diselenggarakan ini Agus berharap, dengan digelarnya diskusi tetap terawat semangat untuk tetap melestarikan ajaran Bung Karno tentang Marhaenisme serta Pancasila sebagai dasar negara.
(Red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.