Kabar7News

Kabar7News, Jakarta – Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden memberikan penghargaan kepada putra-putri bangsa yang dinilai berjasa besar kepada bangsa dan negara. Demikian juga pada tahun ini, Presiden Joko Widodo berkenan menganugerahkan penghargaan dalam bentuk Bintang Jasa Utama kepada belasan tokoh nasional yang telah mengabdikan dirinya dengan luar biasa kepada negara selama ini. Salah satu dari tokoh luar biasa tersebut adalah Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Dr. Ronny Franky Sompie, SH, MH.

Penyematan selendang dan emblem Bintang Jasa Utama kepada Dr. Ronny F. Sompie dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Kamis, 15 Agustus 2019. Ronny Sompie, demikian Putra Sulawesi Utara kelahiran Surabaya itu akrab disapa, didampingi istrinya terlihat senang dan bersemangat saat menerima anugerah Bintang Jasa Utama dari Presiden. Hal itu tentu menjadi momentum sangat penting dalam hidup mantan Kepala Divisi Humas Polri itu. Kinerja dan kerja keras yang dilakukan selama menjabat sebagai Kadiv Humas Polri, dan terkhusus selama 4 tahun bertugas sebagai Dirjen Imigrasi, telah menjadi perhatian Presiden dan diberikan ganjaran berupa penghargaan Bintang Jasa Utama.

Mendapatkan informasi tentang hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menyampaikan Selamat dan Sukses kepada Dr. Ronny Sompie atas penghargaan Bintang Jasa Utama yang diterimanya. “Selamat dan Sukses Pak Dirjen Ronny Sompie atas prestasi luar biasa yang dicapai ini. Selamat atas penghargaan Bintang Jasa Utama yang diperoleh dari Presiden Republik Indonesia. You deserve for it!” ujar Wilson kepada Dirjen Imigrasi melalui pesan WhatsApp-nya, Kamis, 15 Agustus 2019.

Sebagaimana diketahui, hubungan antara Wilson Lalengke dan Dr. Ronny Sompie telah terjalin lama, melalui kerjasama PPWI Nasional dengan Divisi Humas Polri beberapa tahun silam. Kerjasama tersebut telah melahirkan ribuan anggota Polisi yang mahir berjurnalisme warga, yang mampu menulis atau membuat berita, press release, dan berbagai bentuk karya tulis lainnya. Tak terhitung juga banyaknya anggota Polisi, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas kehumasan yang piawai melakukan liputan internal di institusi Polri, sebagai hasil kegiatan pelatihan jurnalistik warga kerjasama PPWI dan Divisi Humas Polri saat Dr. Ronny Sompie menjabat sebagai Kadiv Humas Polri.

Setelah bertugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, karir dan prestasi lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1984 itu semakin meningkat. Keahlian dan profesionalitasnya sebagai Polisi, baik sebagai reserse maupun kehumasan, dapat terimplementasikan dengan baik di lingkungan Direktorat Imigrasi yang menjadi benteng territorial terdepan dari sebuah negara. Berbagai inovasi dan kebijakan keimigrasian yang diambil oleh Ronny Sompie dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur imingrasi dan mengembangkan sistem pelayanan imigrasi yang mudah, murah, dan cepat bagi rakyat, telah berjalan lancar dan berhasil baik.

Kini, Dr. Ronny Sompie, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua se-Indonesia ini telah menambah perbendaharaan tanda jasa di rumahnya. “Atas nama PPWI Nasional, saya sekali lagi menyampaikan Selamat dan Sukses Pak Dirjen Imigrasi, Dr. Ronny Sompie, SH. MH, atas prestasi dan perolehan penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia,” tutup Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.
(Red)

Budaya, Pemerintah, Peristiwaoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Merauke – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, Prajurit TNI Batalyon Infanteri Mekanis Raider (Yonif MR) 411/Pandawa Kostrad yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (Satgas Pamtas RI-PNG) ikut serta memeriahkan pawai karnaval bersama masyarakat perbatasan.

Pawai karnaval masyarakat perbatasan bersama Prajurit TNI yang berada di Pos Kalimaro dipimpin Lettu Inf Agus Wibowo sebagai Komandan Pos, dilaksanakan di Kampung Bupul, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke. Rabu (14/8/2019).

Kegiatan karnaval berlangsung dengan sangat meriah dan penuh kehangatan antara warga dan personel Satgas Yonif MR 411/Pandawa Kostrad. Tampak ratusan masyarakat serta siswa-siswi SD, SMP dan SMK yang ikut dalam pawai karnaval, dilaksanakan sangat kreatif dengan kostum yang digunakannya, dan mobil yang di hias unik serta di pasang bendera Merah Putih.

Komandan Satgas (Dansatgas) Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad, Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han., menyampaikan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kegiatan yang di gelar dengan melibatkan seluruh pihak di Distrik Elikobel.

Mayor Inf Rizky Aditya juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut selain untuk memeriahkan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, juga bertujuan untuk menunjukkan rasa cinta terhadap Tanah Air dari para peserta karnaval.

“Momen ini untuk memperkuat rasa toleransi serta kebersamaan antara warga masyarakat dengan personel Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/Pandawa Kostrad yang ikut serta dalam pawai tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Komandan Pos Kalimaro, Lettu Inf Agus Wibowo mengungkapkan sangat senang melihat berbagai pernak pernik karnaval yang diusung. Menurutnya, ini menunjukan betapa semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang begitu tinggi. “Hal itu terlihat dari terjalinnya kebersamaan dan sukacita selama berlangsungnya kegiatan karnaval,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Distrik Elikobel, Ibu Monika Kuwok yang memimpin karnaval mengatakan bahwa digelarnya karnaval tersebut sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan dan cinta Tanah Air dari warga perbatasan di Distrik Elikobel kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menyambut HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia.
(Red)

Budaya, Info, Pendidikan, Sosialoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Beberapa perwakilan Masyarakat Kabupaten Karo mendatangi Istana Presiden RI guna menyuarakan aspirasi dan harapan, selain merupakan daerah pariwisata yang sangat banyak dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara Karo merupakan wilayah subur dengan penghasil pertanian yaitu sayur mayur dan buah buahan yang dipasarkan sebagian besar di luar dari Kabupaten. Rabu, (14/08/2019).

Menurut Dr.Ir Edy M Lubis, SH.,MH, perwakilan Masyarakat Kabupaten Karo yang berdomisili di Jakarta mengatakan bahwa Karo ingin perhatian khusus dari Presiden menginggat hampir seluruh masyarakatnya mendukung program pemerintah.

“kami menilai aspirasi ini wajar dan sangat pantas agar masyarakat Kabupaten Karo mendapatkan perhatian khusus dari Presiden RI karena dalam Pilpres kemarin Paslon No urut 1 mendapatkan kemenangan sampai 92%.” Kata Edy yang juga seorang Pengacara.

Perwakilan masyarakat mengeluhkan pembangunan infrastruktur yang tak kunjung direalisasikan karena kondisi jalan yang ada saat ini sering terjadi perlambatan akibat luas jalan tak sebanding dengan jumlah kendaraan.

“umumnya antara Medan Berastagi sampai Kabanjahe dapat dilalui hanya 2 jam saja, namum belakangan ini bisa mencapai 7 – 8 jam perjalanan.” Jelasnya.

Dampak dari kemacetan ini, lanjut Edy  menimbulkan permasalahan baru yang dapat mempengaruhi prekonomian masyarakat, hasil pertanian yang di jual atau diangkut ke wilayah lain mengalami kerusakan dan pembusukan, belum lagi menurunkan nilai jual.

“akibat pelambatan tersebut pelaku ekonomi mengalami kerugian, belum lagi ancaman langkanya pasokan buah dan sayur sehingga membuat harga menjadi tinggi, kami berharap Bapak Presiden RI segera merealisasikan pembangunan jalan tol Medan – Berastagi” pungkasnya.

Sebelumnya masyarakat Karo sudah berusaha memohon kepada Pemerintah Provinsi untuk membangun jalan layang atau tol antara Medan – Karo, namun sampai sekarang belum terealisasi.

(Red)

Pemerintaholeh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Prajurit TNI Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (Satgas Pamtas RI-PNG) dari  Batalyon Infanteri Mekanis Raider (Yonif MR) 411/Pandawa Kostrad yang berada di Pos Kout menghadiri upacara peringatan Hari Pramuka ke-58 tahun 2019, bertempat di SMP Negeri 11 Merauke, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Rabu, (14/08/2019).

Peringatan Hari Praja Muda Karana (Pramuka) ke-58, tanggal 14 Agustus mengusung tema“Gerakan Pramuka Bersama Seluruh Komponen Bangsa Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI”. Diharapkan melalui gerakan pramuka dapat menciptakan pemuda yang berkarakter dan memiliki nasionalisme tinggi.

Selain menghadiri upacara peringatan Hari Pramuka ke-58, Prajurit TNI Yonif MR 411/Pandawa Kostrad juga memberikan materi Bela Negara dan Tali-Temali kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Sota dan SMP Negeri 11 Merauke yang sedang melaksanakan perkemahan penerimaan tamu ambalan.

Komandan Satgas (Dansatgas) Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad, Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han., diwakili oleh Pasiter Satgas Kapten Arm Imam Ari Setyawan beserta tiga orang anggota, dipercaya untuk memberikan materi Bela Negara dan Tali Temali.

“Kami memberikan materi Bela Negara dan Tali Temali dalam ilmu kepramukaan di lanjutkan dengan tanya jawab atas materi yang kami berikan. Bagi siswa yang bisa memperagakan setelah materi, kami berikan hadiah untuk menumbuhkan keberanian, semangat dan motivasinya,” tutur Sertu Deni Arya selaku pemateri.

Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Merauke, Bapak Marius Bunmop, S.Pd mengungkapkan bahwa metode yang diajarkan anggota Satgas dalam melatih dan membina siswa di bidang kepramukaan sangat membantu mereka dalam hal kebersamaan. “Kami ucapkan terima kasih kepada Prajurit TNI Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/Pandawa Kostrad,” ucapnya.

Sementara itu, Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/Pandawa Kostrad, Mayor Inf Rizky Aditya menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka ke-58. Menurutnya, melalui kegiatan kepramukaan akan membentuk kepribadian, menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, serta untuk meningkatkan ketrampilan para pemuda. 

Mayor Inf Rizky Aditya juga mengatakan bahwa ikut serta anggotanya dalam membentuk mental dan karakter pemuda di wilayah perbatasan merupakan komitmen kami (satgas) selama menjalankan tugas perbatasan di wilayah Kab. Merauke ini.

“Kami ingin adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah dimasa yang akan datang dapat menjadi kebanggaan masyarakat Papua,” katanya.
(Red)

Keamanan, Pemerintah, Pendidikanoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Hong Kong yang dikenal sebagai salah satu simpul perekonomian dunia kini tengah terguncang. Aksi demonstrasi besar-besaran yang telah terjadi sejak awal Juni lalu berujung kekerasan dan membuat situasi setempat kacau.

Jutaan orang dilaporkan telah turun ke jalan sejak dua bulan terakhir untuk menyuarakan pendapat.

Demo besar-besaran ini dipicu ketika pemerintah Hong membahas rancangan undang-undang ekstradisi. RUU itu memungkinkan tahanan Hong Kong termasuk warga asing diekstradisi ke China.

RUU itu dilihat sebagian besar warga Hong Kong semakin mengancam demokrasi dan hukum di wilayah bekas jajahan Inggris tersebut. Sebab meski serumpun, kebiasaan mereka sejak lama jauh berbeda. China dengan sistem politik komunis dengan Hong Kong yang liberal.

Februari 2019 – Biro Keamanan Hong Kong menyerahkan draf dokumen berisikan usulan amandemen undang-undang ekstradisi yang akan mengizinkan ekstradisi tahanan ke sejumlah negara, termasuk China, di luar perjanjian bilateral.Berikut lini masa demonstrasi di Hong Kong yang telah membawa wilayah itu terperosok ke dalam krisis terburuk sejak 1997.

Maret 2019 – Ribuan orang turun ke jalanan Hong Kong untuk memprotes usulan RUU itu. Kamar Dagang Amerika Serikat mengungkapkan keberatan terkait RUU itu kepada Sekretaris Keamanan Hong Kong, John Lee. Washington menganggap RUU itu akan merusak reputasi Hong Kong sebagai tempat yang aman untuk bisnis.

3 April 2019 – Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, memperkenalkan amandemen undang-undang ekstradisi yang memungkinkan setiap tahanan dikirim ke China untuk diadili menurut hukum negara itu. Oposisi menilai kebijakan itu hanya akan membuat China semakin mengendalikan sistem hukum dan peradilan Hong Kong.

28 April 2019 – Puluhan ribu orang berdemo di gedung parlemen Hong Kong untuk menuntut pembatalan RUU Ekstradisi.

11 dan 14 Mei 2019 – Pertikaian pecah dalam rapat legislatif Hong Kong antara anggota pro-demokrasi dan loyalis China terkait RUU ekstradisi itu. Beberapa oposisi meneriakkan “Scrap the Evil Law”.

21 Mei 2019 – Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, menegaskan pemerintahannya tetap akan mendorong RUU itu meski memicu kritik dari warganya sendiri dan komunitas internasional.

24 Mei 2019 – Uni Eropa mengajukan nota protes “demarche” diplomatik resmi kepada Lam mengenai usulan RUU tersebut.

4 Juni 2019 – Lebih dari 120 ribu pelajar, alumni, staf, dan orang tua siswa dari 185 sekolah menengah menandatangani petisi menentang RUU ekstradisi.

6 Juni 2019 – Sebanyak 3.000 pengacara Hong Kong turun ke jalan dengan mengenakan pakaian hitam untuk memprotes RUU itu.

9 Juni 2019 – Penyelenggara protes mengatakan sekitar satu juta orang menggelar pawai unjuk rasa menentang RUU ekstradisi ke sejumlah kantor pemerintahan. Bentrokan juga terjadi antara polisi dan demonstran.

Pergolakan di Hong KongKerumunan massa dalam demonstrasi di Hong Kong. (REUTERS/Tyrone Siu)

10 Juni 2019 – Pemerintah Hong Kong berkeras melanjutkan pembahasan RUU ekstradisi terlepas dari unjuk rasa besar-besaran.

12 Juni 2019 – Demonstrasi kembali terjadi. Polisi menembakkan peluru karet dan 150 tabung gas air mata kepada para demonstran yang masih terus berdemo.

13 Juni 2019 – Otoritas Hong Kong menutup kantor pemerintah setelah demonstrasi yang berlangsung ricuh hari itu. Kekerasan tak terelakkan antara polisi dan pedemo.

14 Juni 2019 – Pemimpin Hong Kong Carrie Lam memutuskan menunda pembahasan RUU ekstradisi.

16 Juni 2019 – Carrie Lam menyampaikan permintaan maaf tertulis kepada publik setelah protes besar dalam dua pekan terakhir. Meski begitu, demonstrasi tetap berjalan di mana para para aktivis mendesaknya mundur.

18 Juni 2019 – Lam menegaskan pembahasan RUU ekstradisi dibatalkan, tetapi tetap menolak untuk mundur. Dia juga kembali mengucapkan permintaan maaf secara langsung.

21 Juni 2019 – Ribuan demonstran memblokade markas polisi di pekan ketiga unjuk rasa.

Pergolakan di Hong KongPolisi antihuru-hara Hong Kong menembakkan gas air mata ke arah demonstran. (REUTERS/Tyrone Siu)

24 Juni 2019 – China tidak mengizinkan pertemuan G20 di Jepang untuk membahas masalah Hong Kong.

25 Juni 2019 – Aktivis Hong Kong menyerukan para pemimpin negara anggota G20 untuk membahas kemelut di kota itu.

28 Juni 2019 – Demonstran kembali mengepung di kantor pusat pemerintah Hong Kong.

1 Juli 2019 – Unjuk rasa kembali pecah di hari peringatan 22 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China.

5 Juli 2019 – Carrie Lam meminta dipertemukan dengan mahasiswa dari sejumlah universitas sebagai bentuk mediasi unjuk rasa.

8 Juli 2019 – Kepolisian Hong Kong menahan enam orang saat demonstrasi berlangsung ricuh.

9 Juli 2019 – Carrie Lam kembali menyerukan bahwa RUU Ekstradisi sudah berakhir. Meski begitu, sejumlah mahasiswa dan pemrotes lainnya tidak puas dengan pernyataan Lam tersebut.

15 Juli 2019 – Demonstrasi penolakan RUU ekstradisi kian sporadis dan mulai mendekati wilayah-wilayah perbatasan Hong Kong dengan China.

31 Juli 2019 – Puluhan demonstran yang ditangkap mulai menghadapi proses hukum.

2 Agustus 2019 – Ribuan PNS mulai ikut demonstrasi dengan tuntutan pencabutan RUU ekstradisi, mendesak pemerintah untuk tidak menyebut aksi protes selama dua bulan belakangan ini sebagai kerusuhan. Para PNS juga meminta Carrie membebaskan semua demonstran yang ditangkap dan mendirikan komisi independen untuk menyelidiki dugaan kekerasan oleh polisi selama menangani unjuk rasa.

5 Agustus 2019 – Demonstran kembali gelar unjuk rasa dan bertekad ingin lumpuhkan Hong Kong. Layanan transportasi publik ditangguhkan di sejumlah wilayah. Sebanyak 105 penerbangan menuju dan dari Hong Kong dibatalkan.

6 Agustus 2019 – Kepolisian Hong Kong menangkap 148 demonstran.

sumber : CNN Indonesia

Hukum, Internasional, Keamanan, Pemerintah, Politikoleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.