Kabar7News

Kabar7News, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa Jateng membutuhkan banyak kegiatan bertaraf internasional di beberapa lokasi strategis dan representatif sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

“Jateng butuh banyak pertunjukan kelas dunia sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan,” katanya di Semarang. Senin, (02/09/2019).

Menurut Ganjar, dengan mengakomodasi performa yang bagus dari grup kesenian, musik yang berkelas nasional dan internasional, akan banyak orang atau wisatawan yang datang ke Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan Ganjar menanggapi gelaran Konser Westlife di Kelenteng Sam Poo Kong Semarang dan di Objek Wisata Candi Borobudur, Magelang, pada dua hari terakhir.

Gubernur Ganjar bersama istri Siti Atikoh dan anak semata wayangnya Muhammad Zinedine Alam Ganjar berkesempatan menyaksikan langsung konser Westlife di Kelenteng Sam Poo Kong Semarang pada Minggu (1/9) malam.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai bahwa Jateng siap menggelar berbagai kegiatan bertaraf internasional yang lain.

“Ini seperti uji coba untuk membuat konser dengan artis besar kelas dunia di Sam Poo Kong dan ternyata sukses, meriah. Berikutnya akan kita ulang dengan menghadirkan artis baik nasional maupun internasional lainnya,” ujarnya.

Tak hanya Westlife, lanjut Ganjar, Jateng akan kembali menggelar kegiatan bertaraf internasional dalam waktu yang tidak lama lagi.

Ganjar membocorkan bahwa sudah ada beberapa Event Organizer (EO) yang ingin membuat konser besar di Jateng.

“Tempatnya juga akan dipilih, saya rasa tempat lain yang lebih representatif juga siap menggelar ‘event’ semacam ini misalnya Solo itu siap, dan daerah lain tentunya. Maka betul, kita perlu banyak kegiatan, atraksi yang berdampak orang akan datang berwisata ke Jateng,” katanya.
(sumber:AntaraNews)

Budaya, Pemerintaholeh Sebar Tweet

Kabar7News, Jayapura – Aparat keamanan TNI-Polri, memulangkan sekitar 298 pendemo yang sempat bersembunyi di kawasan Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, dengan menggunakan kendaraan militer miliki Kodam XVII Cenderawasih. Minggu, (01/09/2019).

Ratusan warga yang sebelumnya ikut demo yang berlangsung anarkis, Kamis (29/8), sebelum dipulangkan sempat bersembunyi di kawasan Kelurahan Numbay. Kapendam XVII Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto ketika dihubungi membenarkan ratusan pendemo yang dibantu pemulangannya setelah sempat bersembunyi.

Awalnya masyarakat yang berasal dari pegunungan tengah itu sempat ketakutan dan tidak berani pulang ke rumah mereka yang berada di wilayah Abepura dan sekitarnya sehingga bersembunyi selama tiga hari. Ketakutan mereka itu karena selain demo juga melakukan penjarahan, pembakaran, pelemparan maupun pengerusakan sehingga dikhawatirkan terjadi aksi balasan dari warga yang menjadi korban.

Keberadaan mereka diketahui setelah adanya informasi dari Desmon Kogoya dan Komnas Ham sehingga Kodam XVII Cenderawasih melalui Asintel Kasdam Kolonel Inf JO. Sembiring membantu pemulangan mereka, kata Eko.

Letkol CPL Eko mengatakan, 15 truk disiapkan untuk memulangkan para pendemo ke kawasan Abepura dan Waena. Selain membantu pemulangan mereka, satu orang di antaranya diserahkan ke Polres Jayapura Kota karena diduga pelaku penjarahan, tambah Letkol CPL Eko Daryanto.

Sebelumnya aparat keamanan TNI-Polri sudah melakukan pemulangan terhadap sekitar 1.500 orang pendemo yang sempat bertahan di kantor gubernuran Dok II Jayapura.
(sumber:AntaraNews)

Keamananoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan, kondisi saat ini di Papua sudah berangsur kondusif pasca kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu. Pernyataan ini disampaikan Tito usai menghadiri acara hari ulang tahun ke-71 Polwan Republik Indonesia di Polda Metro Jaya, Jakarta. Minggu pagi, (01/09/2019).

Tito mengatakan pihaknya telah menerjunkan sebanyak 6000 personel gabungan TNI polri untuk mengamankan sejumlah wilayah di Papua serta Papua Barat. Rencananya Tito beserta Panglima TNI akan bertolak ke Papua besok untuk memantau kondisi terkini sekaligus melakukan upaya penegakan hukum bagi siapapun yang memicu kerusuhan.

“Papua sudah relatif aman, pasukan dari POLRI maupun TNI yang sudah turun ke Papua dan Papua Barat itu lebih kurang hampir 6.000, itu ada di Jayapura, Manokwari, Sorong dan kota lainnya. Kondisi sekarang sudah jauh lebih kondusif dan sekarang tahap rekontruksi”, jelasnya.
(Affry)

Keamananoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jayapura – Setelah demo yang berlangsung anarkis, penyaluran BBM Pertamina di kota Jayapura dan sekitarnya, hingga kini masih dikawal aparat keamanan dari TNI-AL agar pasokan bahan bakar itu tiba dengan selamat di tujuan..

Unit Manager Communication, Relation, dan CSR PT Pertamina (Persero) MOR VIII Brasto Nugroho kepada ANTARA di Jayapura, Minggu mengakui, hingga kini penyaluran BBM Pertamina dikawal aparat keamanan. Minggu, (01/09/2019).

Selain dikawal aparat, kendaraan yang mengangkut BBM juga berjalan secara beriringan. Pengawalan itu sendiri dilakukan hingga situasi keamanan dinyatakan benar-benar kondusif, kata Brasto.

Diakui, selama ini penyaluran BBM berlangsung aman tanpa hambatan dan gangguan. Ketika ditanyakan tentang BBM yang dipasok, Brasto mengatakan, secara keseluruhan BBM yang disalurkan sebanyak 682 kilo liter untuk premium, petralife, petramax, solar dan avtur.

Penyaluran BBM tersebut dilakukan kepada SPBU yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura, termasuk DPPU avtur yang ada di Bandara Sentani. Jumlah SPBU yang beroperasi tercatat 10 SPBU, karena SPBU Waena hingga kini belum beroperasi dengan alasan keamanan, jelas Brasto.
(sumber:AntaraNews)

Keamananoleh Sebar Tweet

 

Penulis : Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Kabar7News, Jakarta – Penyelenggara dan petinggi BPJS diisi oleh orang yang tidak mengetahui detail medis, kurang memahami operasional pelayanan kesehatan, Banyak regulasi dan sistem kebijakan BPJS yang tidak tepat sudah lari jauh dari maksud filosofis uu UU SJSN dan UU Badan penyelenggara jaminan sosial ingat ada frase “jaminan sosial” atas perintah dan kehendak uu disini. Frase “jaminan sosial” harus memberikan wujud tanggung jawab, arah dan tujuan dari pemerintah bagi masyarakatnya. Ini harus dicamkan.

Kebijakan BPJS sudah tidak rasional sudah seperti “orang mabuk” banyak kebijakan yang tidak dapat dioperasionakan diperparah lagi menimbulkan dampak dengan management yang selalu rugi, gejala banyaknya tutup faskes tingkat pertama (FKTP), termasuk minimnya kesejahtaeraan bagi para tenaga kesehatan serta hutang BPJS pada fasilitas kesehatan rumah sakit menunjukkan BPJS gagal total dan tidak memahami esensi perlindungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Management BPJS dan kebijakannya ini tentunya berdampak pada reputasi dan memukul wajah pemerintah, pemerintah dapat dianggap “peras masyarakat” hal yang mendasar dan urgent tentang jaminan kesehatan masyarakat tidak dapat diatasi, dimana terus merugi ibarat “kapal BPJS semakin oleng”, apalagi solusi kekinian BPJS dengan rencana kenaikan tarif iuran peserta BPJS menunjukkan cara instant dan cendrung pola pikir ala pebisnis semata dari management, sementara ironisnya disisi lain management BPJS masih hanya memikirkan peningkatan sarana untuk internal mereka saja.

Tahun lalu pada oktober 2018 Presiden Jokowi mengatakan seharusnya kegaduhan dan tema tunggakan utang BPJS tidak sampai ke Presiden cukup di level Menteri.

Kenaikan iuran JKN saat ini sekedar untuk menjaga kredibiltas negara, seolah sebagai sebuah konsekweksi UU SJSN. Namun, disisi lain keputusan menaikkkan iuran saja, lebih membuktikan penyelenggara BPJS gagal faham karena belum mengkoreksi sumber masalah. Jika ditelusuri pasal 19 sd 23 UU SJSN. Dalam pasal itu, ada implementasi dari pada keadilan sosial dan memenuhi hak perlindungan dasar kesehatan rakyat. JKN bukan alat memenuhi keadilan individu!
Jika ini tidak segera di urus tuntas maka ditahun tahun mendatang, BPJS hanya nama, BPJS akan karam dan perlindungan kesehatan rakyat hanya mimpi dan rakyat meminta tanggung jawab pemerintah.

Perlu duduk bareng pemangku kepentingan, Presiden harus panggil kementrian terkait, Menteri Koordinator PMK dan para menteri kesehatan, menteri keuangan, menteri sosial dan petinggi BPJS termasuk IDI, karena ada yang timpang dalam kebijakannya, yang terkesan masih ego sektoral karenanya dengan duduk bareng para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mempetakan kebijakan, hak dan tanggung jawab guna untuk menemukan solusi atas keterpurukan BPJS, ini bukan masalah kecil, ini masalah esensi, berkait dengan hak asasi yang harus terpenuhi yaitu hak atas kesehatan masyarakat.
(Red)

Opinioleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.