Kabar7News

Kabar7News, Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri dan menyaksikan acara Penyerahan Tahap III Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) seluas 394.547,29 hektar kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), bertempat di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (9/07/2025). Kegiatan ini menandai komitmen TNI dalam mendukung langkah strategis pemerintah untuk menertibkan dan memulihkan kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal.

Sejak dibentuknya Satgas PKH berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025, lebih dari 2 juta hektar lahan ilegal telah berhasil dikuasai kembali, mencakup kebun sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan taman nasional yang sebelumnya dimanfaatkan tanpa izin dalam kawasan hutan. Dengan pendekatan profesional dan terukur, TNI memastikan seluruh proses pemulihan kawasan hutan berjalan efektif, tertib, dan sesuai ketentuan hukum.

Lahan hasil penguasaan akan diserahkan kepada kementerian teknis untuk penilaian, dan jika dinilai ekonomis, pengelolaannya akan dilaksanakan oleh PT Agrinas Palma Nusantara di bawah koordinasi Kementerian BUMN untuk mendukung ketahanan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penyerahan hasil penguasaan kembali lahan ini juga telah dilaksanakan pada Tahap I dan Tahap II.

TNI memegang peran sentral sebagai pilar utama pengamanan dalam setiap operasi Satgas PKH. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto tercatat sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas, sementara Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon bertugas sebagai Wakil Ketua I Pelaksana Satgas. Keterlibatan langsung pimpinan tertinggi TNI ini menunjukkan keseriusan institusi dalam menjaga kedaulatan negara atas kawasan hutan yang strategis.

Salah satu pencapaian strategis yang menjadi sorotan adalah keberhasilan penguasaan kembali Taman Nasional Tesso Nilo, kawasan konservasi yang selama dua dekade mengalami kerusakan akibat perambahan liar dan aktivitas ilegal.

Dari aspek fiskal, Satgas PKH memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan negara. Penegakan kewajiban perpajakan dari pihak-pihak yang menguasai lahan ilegal menghasilkan penerimaan sebesar Rp 615 miliar, terdiri dari Rp 167 miliar PBB dan Rp 448 miliar dari pajak lainnya.

Keberhasilan Satgas PKH adalah bagian integral dari transformasi besar pemerintah menuju kedaulatan negara, baik di bidang lingkungan hidup maupun ekonomi nasional. Ini merupakan langkah strategis dalam menjaga aset negara, menyelamatkan lingkungan, dan memperkuat fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Puspen TNI)

Kabar7News, Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi para Kepala Staf Angkatan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang digelar secara tertutup di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II Lantai 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

Ditemui usai rapat, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan negara dengan meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kemhan TNI mendapatkan nilai yang sangat baik dengan Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemhan dan TNI.

Menhan RI juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan rencana kebutuhan anggaran sesuai pagu indikatif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Namun, beliau menekankan bahwa alokasi tersebut masih memerlukan tambahan guna memenuhi kebutuhan prioritas yang sangat penting, seperti pembangunan kekuatan, pemeliharaan personel, dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Anggaran tersebut akan digunakan oleh TNI dan seluruh markas besar angkatan dalam mendukung pembinaan kekuatan dan kesiapsiagaan.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjawab pertanyaan awak media terkait penunjukan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Panglima TNI menjelaskan bahwa proses pensiun dini Mayjen Rizal sedang berjalan dan akan segera diselesaikan. “Kalau Dirut Bulog sedang kita proses pensiun dini, sedang kita proses secepatnya. Nggak lama, cepat, cuma ada proses-proses yang harus dilewati,” ujarnya.

Panglima TNI juga menjelaskan bahwa Mayjen Rizal saat ini tengah bertugas di Merauke dalam rangka optimalisasi lahan dan telah menunjukkan hasil signifikan. “Mayjen Rizal sekarang di Merauke, kita tugaskan untuk optimalisasi lahan dan sudah berhasil, jadi sudah eligible di bidang ketahanan pangan,” ungkapnya.

Rapat kerja ini menjadi bagian dari upaya bersama antara legislatif dan TNI untuk memastikan perencanaan dan realisasi anggaran pertahanan berjalan efektif dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. (Puspen TNI)

Kabar7News, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghormati dan mendukung penuh keputusan pemerintah yang menunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Penunjukan tersebut merupakan kewenangan pemerintah sebagai bentuk kepercayaan negara terhadap profesionalisme prajurit TNI aktif dalam mendukung tugas-tugas strategis nasional.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa TNI senantiasa menjunjung tinggi prinsip netralitas, profesionalisme, serta tunduk pada kebijakan negara. “Penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil hanya dapat dilakukan atas permintaan instansi yang membutuhkan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penugasan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani telah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” ujar Kapuspen TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).

Lebih lanjut Kapuspen TNI mengatakan bahwa pengangkatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang distribusi dan pengelolaan logistik pangan strategis.

Kapuspen TNI juga menambahkan bahwa Panglima TNI, sudah memerintahkan untuk prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 14 Kementerian/lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI untuk segera mengundurkan diri atau pensiun.

Terkait status Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, “Saat ini, proses pengajuan pensiun dini sedang berjalan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 47 ayat 2 , UU no 3/2025 tentang TNI, bahwa prajurit aktif yang menduduki jabatan di luar 14 Kementerian/Lembaga  yang diperbolehkan sesuai Undang undang TNI, harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif kemiliteran,” pungkasnya.

Saat ini Mayjen TNI Ahmad Rizal sedang melaksanakan penugasan sebagai Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.