Kabar7News

Kabar7News, Surabaya – Dalam upaya menyambut hari jadi ke-50 Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri), puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya dibawah pimpinan Kepala  Urusan Administrasi Personel Sipil (Kaurmin Perssip) Lanmar Surabaya Penata Tk.I  III/D  Siti Nur Hazizah, S.H. memperingatinya dengan cara yang sederhana namun cukup unik.

Pasalnya, puluhan abdi negara yang menamakan dirinya PNS Lanmar Surabaya itu memeriahkan Korpsnya yang lahir 29 November 1971 itu di dalam satu ruangan yang telah didesain khusus untuk saling bergembira ria penuh keakraban, di ruang rekreasi Staf Personel (Spers) Lanmar Surabaya, Jl. Opak-9, Surabaya, Senin (29/11/2021).

Kendatipun tengah meluapkan kegembiraannya menghilangkan kepenatan rutinitas pekerjaan sembari bersilaturrahmi antar sesama PNS Lanmar Surabaya, namun mereka tetap mematuhi protokol kesehatan.

Peringatan HUT ke-50 Korpri di jajaran Lanmar Surabaya yang mengangkat tema ASN Bersatu, Korpri Tangguh dan Indonesia Bersatu itu ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun oleh Perwira Staf Personel (Paspers) Lanmar Surabaya Letkol Mar Agus Widodo, S.Ag, yang diserahkan kepada Kaurmin Perssip Lanmar Surabaya Penata Tk.I  III/D Siti Nur Hazizah, S.H.

Dilanjutkan dengan penyerahan bunga ulang tahun dari Kepala Seksi Administrasi (Kasimin) Lanmar Surabaya Mayor Mar Sudarmono kepada Kepala Urusan Jasmani dan Rekreasi (Kaurjasrek) Lanmar Surabaya yang juga Ketua Paguyuban PNS di jajaran Markas Komando (Mako) dan Kompi Markas (Kima) Lanmar Surabaya Penata Tk.I  III/D Jovita Chrisna Brithsanti, S.E., disaksikan para undangan dan seluruh PNS Lanmar Surabaya.

Sementara itu, pada hari yang sama, beberapa perwakilan PNS Lanmar Surabaya juga telah hadir dalam acara peringatan HUT Lanmar Surabaya di ruang rapat Lanmar Surabaya. Kala itu, Ketua Korpri Lanmar Surabaya  Penata III/C Anang Kartiawan, S.ST yang sehari-hari mengemban tugas sebagai Fisioteraphis Penyelia RS EWA Pangalila, mendapat kehormatan untuk memotong tumpeng ulang tahun Lanmar Surabaya dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Perlengkapan dan  Peralatan  (Kasi Pal) Lanmar Surabaya Kapten Mar Henry Nubiantoro yang kebetulan juga sedang ulang tahun kelahirannya.

Seperti diketahui, Korpri adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan. Korpri didirikan pada 29 November 1971 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971.

Menurut Kaurmin Perssip Lanmar Surabaya Penata Tk.I  III/D  Siti Nur Hazizah, S.H., salah satu tujuan memperingati Hari Korpri  adalah untuk meningkatkan rasa kebersamaan, sehingga mampu mendongkrak semangat profesionalisme seluruh PNS di jajaran Lanmar Surabaya.

(puspen tni)
 

Pemerintaholeh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Seorang warga Rukun Warga (RW) 20 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, protes keras dan mengatakan Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC) RW.20, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara diduga cacat hukum, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Warga ini menyebutkan pasal 5 ayat 5 di Perda No.5 Tahun 2010 tentang LMK, bahwa susunan keanggotaan PPBC terdiri dari ketua dijabat oleh ketua RW atau pengurus RW, sekretaris dijabat oleh ketua atau pengurus RT, dan anggota adalah perwakilan unsur masyarakat.

“Tapi yang kita lihat di lapangan kemarin ketua panitianya adalah ketua RW. Jaya Hartanto, sekretarisnya, Joess Pauly Eramly Liyanto ini ketua RT. 03 dan satu lagi anggotanya Hendra Susanto itu sebagai ketua RT. 09, jadi tak ada unsur masyarakat, sesuai perda pasal 5 ayat 5 ini, berarti cacat hukum, amanat dari Perda tidak sesuai,” katanya.

Nah, dalam pelaksanaan itu, lanjutnya, mereka bisa-bisanya yang cacat hukum itu mengeliminir salah satu calon.

Sebagaimana dikatakan Dolly calon anggota LMK yang dieliminir bahwa sehari sebelum hari pemilihan yaitu Jumat (25/11/2021), dia mendapat surat dari PPBC RW.20 yang menyatakan Dolly Samsudin selaku calon LMK tidak lolos verifikasi sehubungan sudah menjabat 2 kali anggota LMK dengan berdasarkan pada pasal 9 ayat 3 yang berbunyi : “Anggota LMK dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya”.

Disisi lain Dolly juga keberatan dan memprotes calon anggota satunya Marjuki karena berdomisili tidak sesuai KK dan kTP-nya.

“Dia (Marjuki) tinggal di area fasos RW.20, sementara KK dan KTP hanya numpang di salah satu alamat di RW. 20,” jelas Dolly.

Sementara ketua RW.20, Jaya Hartanto yang sekaligus ketua panitia ini, terkait unsur masyarakat dia mengatakan bahwa salah seorang panitia sebagai anggota adalah ketua RT namun juga seorang tokoh masyarakat.

Terkait domisili Marjuki, Jaya mengatakan tidak ada aturannya harus punya rumah sendiri untuk menyalonkan anggota LMK.

“Apakah ada Peraturan Gubernur(Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengharuskan Calon LMK harus mempunyai rumah,”ujarnya.

“Memang tidak ada pasal yang menjelaskannya tetapi salah satu persyaratan calon anggota LMK adalah surat keterangan Domisili, apa sudah sesuai domisili yang bersangkutan?, apa sudah sesuai alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya dan Kartu Keluarga (KK)-nya dengan fakta di lapangan?,” papar Dolly di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Faktanya, kata Dolly, yang bersangkutan setiap harinya tidur di area fasos Kantor RW. 20 dan akhir pekan selalu balik ke rumah aslinya di Serang, Banten, tinggal bersama anak dan istrinya.

Saat dikonfirmasi ke Lurah Sunter Agung, Danang Wijanarka tentang kekisruhan ini, hanya mengucapkan no komen.

Selaku Lurah, tidak mau menjelaskan kepada awak media perihal pemilihan LMK RW 20, hanya menjawab “No komen” karena menurutnya untuk saat ini belum mendapatkan laporan apapun dari ketua RW.20.

Warga menilai adanya kejanggalan-kejanggalan dimana saat hari pemilihan LMK tersebut melihat masih terjadi pemilihan dan pemungutan suara padahal seharusnya aklamasi karena tinggal satu calon.

Ada warga yang sudah mengingatkan ke panitia saat hari pemilihan tersebut, kalau kepanitiaan ini cacat hukum namun malah panitia PPBC LMK RW.20 dan beberapa pengurus RT menyarankan untuk warga yang merasa keberatan akan kepanitiaan PPBC LMK RW. 20 silahkan melakukan penggugatan ke jalur hukum.

Dan sangat disayangkan, kata Dolly, pada saat terjadinya kekisruhan, Lurah Sunter Agung dan Kepala seksi pemerintahan (Kasipem) Kelurahan Sunter Agung yang juga ada di lokasi tersebut tidak mengingatkan panitia PPBC LMK RW. 20 yang sudah cacat hukum, sehingga terjadi pembiaran atas pemilihan tersebut.

(darman/tim)

Hukumoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Konsolidasi internal Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), pasca-kongres mencakup dua agenda besar, yaitu konsolidasi organisasi dan konsolidasi ideologi. Penataan organisasi dan ideologi menjadi sangat krusial mengingat GPM telah mati suri lebih dari setengah abad. Tanpa organisasi yang solid didukung kader-kader Marhaen militan yang bewust ideologi, kebangkitan GPM tidak akan membawa perubahan apa pun.

Terlebih GPM bangkit tepat di tengah ketika gerakan desukarnoisasi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis masih kuat. Sudah bukan rahasia gerakan politik yang bertujuan menafikan ketokohan, kepahlawanan, dan jasa Sukarno itu berdampak sangat masif. Antara lain makin merosot dan memudarnya nilai-nilai Pancasila, bias dan kaburnya identitas dan jati diri bangsa, serta rapuh dan rusaknya sendi-sendi kehidupan bernegara.

Di bidang ideologi, desukarnoisasi mengakibatkan Marhaenisme, mahakarya pemikiran Sukarno mati suri. Padahal Marhaenisme sejatinya adalah teori sekaligus ideologi perjuangan rakyat yang menjadi asas dan panduan untuk membebaskan rakyat dari kebodohan, kemiskinan dan ketidakadilan sejak masa prakemerdekaan. Terbukti, Indonesia akhirnya benar-benar merdeka.
Rumusan Pancasila usulan Sukarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 pun tidak terlepas dari teori ini. Itulah sebabnya bagi kaum Marhaen, Pancasila adalah pancaran ruh Marhaenisme.

Di bidang politik, desukarnoisasi menyebabkan UUD NRI 1945 menjadi liberal-kapitalistik alias kehilangan karakter kerakyatannya. Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi-dua pilar utama Marhaenisme-tidak lagi jelas jabaran dan praktiknya. Tidak aneh kini oligarki makin kuat dan tentakelnya menjulur kemana-mana. Ringkasnya, pasca-empat kali amandemen konstitusi kita telah kehilangan ruh Marhaenismenya. Tidak jauh berbeda di bidang ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Bukti gerakan desukarnoisasi dampaknya sangat masif.

Kondisi tersebut diperparah globalisasi yang melanda dunia dekade 1980-an. Karena selain berdampak positif, globalisasi sebagai konsekuensi logis pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi-khususnya teknologi informsi-juga berdampak negatif. Terutama bagi negara-negara yang kurang adaptif dan responsif mengantisipasinya. Tidak heran beragam jenis kejahatan lintas negara kini bermunculan. Contohnya drug smuggling, human trafficking dan money laundering. Demikian pula aksi kekerasan berbasis agama, seperti puritanisme, radikalisme dan ekstremisme/ terorisme.

Sesaat sebelum memulai pidato tanggal 17 Agustus 1957 berjudul “Suatu Tahun Ketentuan”, Sukarno membacakan ikrar “Revolusi Agustus”. Menurut Sukarno peristiwa 17 Agustus 1945 adalah sebuah revolusi karena mengandung unsur dobrak dan bangun.
Mendobrak penjajahan, membangun Indonesia merdeka. “Revolusi Agustus” berisi lima agenda strategis, yaitu 1) Naskah Proklamasi, 2) Bendera Merah Putih/ lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3) Dasar negara Pancasila, 4) Konstitusi UUD NRI 1945, dan 5) Mewujudkan masyarakat sosialisme Indonesia, yaitu masyarakat adil makmur berdasar Pancasila. Dari seluruh agenda, hanya no. 5 atau agenda terakhir yang belum tuntas. Itulah sebabnya Sukarno menegaskan revolusi belum selesai.

10 tahun kemudian Sukarno kehilangan kekuasaan, tiga tahun berikutnya sang proklamator wafat. Sejak itulah seperti telah diuraikan, Indonesia terus mengalami turbulensi. Setelah kepergian Sukarno, ajaran Marhaenisme pun redup. Tragisnya PNI satu-satunya parpol berasas Marhaenisme menyusul kepergian sang patron. Beberapa ormas Marhaenis memang masih bertahan. Tapi keberadaan dan kiprahnya tidak jelas.

Di sinilah kebangkitan GPM menjadi sangat penting dan ditunggu. Karena GPM-lah yang diharap mampu membuat Marhaenisme bersinar kembali. GPM-lah yang digadang-gadang mampu menjadi cucuk lampah dan membuka jalan bergeloranya kembali revolusi yang belum selesai. MERDEKA!!!

Penulis: Untung Suropati/Ketua Dewan Pembina GPM

 

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Penuh Rasa Haru, 74 Personel Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan Apel Pelepasan Purna Bakti, Selasa (30/11/2021).

Apel Pelepasan Purna Bakti tersebut dilaksanakan di Halaman Polres Metro Jakarta Barat dan diiringi tradisi pedang pora serta dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo

Dalam arahannya Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo mengatakan Kami atas nama kedinasan mengucapkan terima kasih atas darma baktinya bapak dan ibu selama berdinas di Polres Metro Jakarta Barat

“Atas dedikasi dan loyalitas rekan rekan selama berdinas telah mengukir sejarah nama baik kesatuan Polres Metro Jakarta Barat,” ujar Kombes pol Ady Wibowo, Selasa, 30/11/2021.

Oleh sebab itu kami dari kedinasan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada rekan-rekan semua

“Melalui Tradisi Pelepasan Purna Bakti ini sebagai wujud penghargaan cara kedinasan berterima kasih atas kinerja dan loyalitas Rekan rekan,” kata Ady

Selamat berkumpul lagi bersama keluarga dan kembali berkumpul ditengah masyarakat

“Memasuki masa purna tugas merupakan situasi yang pasti dihadapi oleh setiap pegawai/personel polri,” ujarnya

Tidak semua pegawai dapat memasuki fase purnatugas dengan tanpa hambatan.

“Banyak diantara rekan kita sesama pegawai yang mendahului kita semua. Sekali lagi kami atas nama kedinasan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua,” jelasnya.

“Sampaikan salam hangat dari kami untuk keluarga tercinta dirumah dan jangan lupa tetap selalu jaga tali silaturahmi,” ucapnya

Seperti diketahui dalam acara pelepasan purna bakti tersebut sebanyak 74 Personel Polres Metro Jakarta Barat memasuki masa purna bakti diantaranya 71 personel polri dan 3 personel dari PNS

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo dan Ketua Bhayangkari Cabang Metro Jakarta Barat Ny Windy Ady Wibowo memberikan tali asih kepada para purna bakti

(**)

Peristiwaoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Upaya Pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pemulihan dan pergerakan ekonomi Indonesia mendapat dukungan penuh melalui kolaborasi lintas lembaga yang menggelar program pelatihan bagi pelaku usaha khususnya yang berorientasi ekspor.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank sebagai Special Mission
Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan lembaga terkait lainnya memberikan pelatihan berkesinambungan sebagai rangkaian dari kegiatan Coaching Program for New Exporters (CPNE).
Sejak tahun 2015, Lembaga ini telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada hampir 1.000 pelaku usaha berorientasi ekspor di beberapa kota di Indonesia melalui kegiatan CPNE.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan yang tidak berbayar ini diberikan kepada pelaku UMKM berorientasi ekspor selama satu tahun di wilayah tertentu guna meningkatkan kapasitas hingga mencetak eksportir baru berkualitas #LokalyangMendunia.

Di tahun 2021, LPEI melalui kegiatan CPNE sudah memberikan pendampingan dan pelatihan di beberapa kota, yaitu Medan, Surakarta, Denpasar, Kendal, Demak, Manado dan Bandung dengan mayoritas pelaku usaha di sektor makanan dan minuman, craft, furniture, rempah dan komoditi kopi.

“Hingga saat ini sebanyak 75 pelaku usaha telah berhasil melakukan ekspor perdana setelah mengikuti pelatihan CPNE. Diharapkan dengan pelatihan ini dapat membantu para pelaku usaha untuk meningkatkan dan menjaga kualitas produk, membuka peluang pasar sehingga mereka memiliki standar mutu untuk masuk dan bersaing di pasar internasional. Kedepannya kami berharap akan semakin banyak pelaku usaha Indonesia yang dapat melakukan ekspor,” ujar Agus Windiato, Corporate Secretary LPEI.

Sinergi dan berkolaborasi antar instansi baik pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat menciptakan suatu ekosistem ekspor yang kuat dan berdaya saing. Salah satu bentuk kolaborasi dan sinergi LPEI bersama Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kemenkop UKM RI adalah Rumah Ekspor yang berlokasi di Kantor Cabang LPEI Surakarta yang ditujukan untuk menawarkan solusi dalam melakukan kegiatan berorientasi ekspor,” ucap Maqin U. Norhadi Direktur Pelaksana membidangi sektor UKM pada kesempatan terpisah.

Semoga sinergi yang terjalin ini semakin kuat menopang laju ekspor Indonesia ke mancanegara, dan slogan #LokalyangMendunia menjadikan produk Indonesia dan kegiatan ekspornya semakin kokoh menjangkau dunia.

(**)

Bisnisoleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.