Kabar7News


Kabar7News, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan, kondisi saat ini di Papua sudah berangsur kondusif pasca kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu. Pernyataan ini disampaikan Tito usai menghadiri acara hari ulang tahun ke-71 Polwan Republik Indonesia di Polda Metro Jaya, Jakarta. Minggu pagi, (01/09/2019).

Tito mengatakan pihaknya telah menerjunkan sebanyak 6000 personel gabungan TNI polri untuk mengamankan sejumlah wilayah di Papua serta Papua Barat. Rencananya Tito beserta Panglima TNI akan bertolak ke Papua besok untuk memantau kondisi terkini sekaligus melakukan upaya penegakan hukum bagi siapapun yang memicu kerusuhan.

“Papua sudah relatif aman, pasukan dari POLRI maupun TNI yang sudah turun ke Papua dan Papua Barat itu lebih kurang hampir 6.000, itu ada di Jayapura, Manokwari, Sorong dan kota lainnya. Kondisi sekarang sudah jauh lebih kondusif dan sekarang tahap rekontruksi”, jelasnya.
(Affry)


Kabar7News, Jayapura – Setelah demo yang berlangsung anarkis, penyaluran BBM Pertamina di kota Jayapura dan sekitarnya, hingga kini masih dikawal aparat keamanan dari TNI-AL agar pasokan bahan bakar itu tiba dengan selamat di tujuan..

Unit Manager Communication, Relation, dan CSR PT Pertamina (Persero) MOR VIII Brasto Nugroho kepada ANTARA di Jayapura, Minggu mengakui, hingga kini penyaluran BBM Pertamina dikawal aparat keamanan. Minggu, (01/09/2019).

Selain dikawal aparat, kendaraan yang mengangkut BBM juga berjalan secara beriringan. Pengawalan itu sendiri dilakukan hingga situasi keamanan dinyatakan benar-benar kondusif, kata Brasto.

Diakui, selama ini penyaluran BBM berlangsung aman tanpa hambatan dan gangguan. Ketika ditanyakan tentang BBM yang dipasok, Brasto mengatakan, secara keseluruhan BBM yang disalurkan sebanyak 682 kilo liter untuk premium, petralife, petramax, solar dan avtur.

Penyaluran BBM tersebut dilakukan kepada SPBU yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura, termasuk DPPU avtur yang ada di Bandara Sentani. Jumlah SPBU yang beroperasi tercatat 10 SPBU, karena SPBU Waena hingga kini belum beroperasi dengan alasan keamanan, jelas Brasto.
(sumber:AntaraNews)

 


Penulis : Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)


Kabar7News, Jakarta – Penyelenggara dan petinggi BPJS diisi oleh orang yang tidak mengetahui detail medis, kurang memahami operasional pelayanan kesehatan, Banyak regulasi dan sistem kebijakan BPJS yang tidak tepat sudah lari jauh dari maksud filosofis uu UU SJSN dan UU Badan penyelenggara jaminan sosial ingat ada frase “jaminan sosial” atas perintah dan kehendak uu disini. Frase “jaminan sosial” harus memberikan wujud tanggung jawab, arah dan tujuan dari pemerintah bagi masyarakatnya. Ini harus dicamkan.

Kebijakan BPJS sudah tidak rasional sudah seperti “orang mabuk” banyak kebijakan yang tidak dapat dioperasionakan diperparah lagi menimbulkan dampak dengan management yang selalu rugi, gejala banyaknya tutup faskes tingkat pertama (FKTP), termasuk minimnya kesejahtaeraan bagi para tenaga kesehatan serta hutang BPJS pada fasilitas kesehatan rumah sakit menunjukkan BPJS gagal total dan tidak memahami esensi perlindungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Management BPJS dan kebijakannya ini tentunya berdampak pada reputasi dan memukul wajah pemerintah, pemerintah dapat dianggap “peras masyarakat” hal yang mendasar dan urgent tentang jaminan kesehatan masyarakat tidak dapat diatasi, dimana terus merugi ibarat “kapal BPJS semakin oleng”, apalagi solusi kekinian BPJS dengan rencana kenaikan tarif iuran peserta BPJS menunjukkan cara instant dan cendrung pola pikir ala pebisnis semata dari management, sementara ironisnya disisi lain management BPJS masih hanya memikirkan peningkatan sarana untuk internal mereka saja.

Tahun lalu pada oktober 2018 Presiden Jokowi mengatakan seharusnya kegaduhan dan tema tunggakan utang BPJS tidak sampai ke Presiden cukup di level Menteri.

Kenaikan iuran JKN saat ini sekedar untuk menjaga kredibiltas negara, seolah sebagai sebuah konsekweksi UU SJSN. Namun, disisi lain keputusan menaikkkan iuran saja, lebih membuktikan penyelenggara BPJS gagal faham karena belum mengkoreksi sumber masalah. Jika ditelusuri pasal 19 sd 23 UU SJSN. Dalam pasal itu, ada implementasi dari pada keadilan sosial dan memenuhi hak perlindungan dasar kesehatan rakyat. JKN bukan alat memenuhi keadilan individu!
Jika ini tidak segera di urus tuntas maka ditahun tahun mendatang, BPJS hanya nama, BPJS akan karam dan perlindungan kesehatan rakyat hanya mimpi dan rakyat meminta tanggung jawab pemerintah.

Perlu duduk bareng pemangku kepentingan, Presiden harus panggil kementrian terkait, Menteri Koordinator PMK dan para menteri kesehatan, menteri keuangan, menteri sosial dan petinggi BPJS termasuk IDI, karena ada yang timpang dalam kebijakannya, yang terkesan masih ego sektoral karenanya dengan duduk bareng para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mempetakan kebijakan, hak dan tanggung jawab guna untuk menemukan solusi atas keterpurukan BPJS, ini bukan masalah kecil, ini masalah esensi, berkait dengan hak asasi yang harus terpenuhi yaitu hak atas kesehatan masyarakat.
(Red)


Kabar7News, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menunjukan kebolehannya berpantun, namun berbeda seperti sebelumnya di mana Anies selalu menunjukan kebolehannya pada para pejabat, kali ini Anies berpantun di depan masyarakat saat perhelatan Jakarta Muharram Festival.

Dalam acara yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Sabtu malam tersebut, Anies berpantun, setelah Irfan Hakim menantang sang gubernur berpantun saat sesi bagi-bagi hadiah pada masyarakat dengan berpantun. Sabtu malam, (31/08/2019).

“Setelah dua orang berpantun tadi dengan usaha yang luar biasa, bagaimana kalau sekarang kita tantang pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk berpantun buat kita semua, bagaimana, setuju kan?,” kata Irfan Hakim yang disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir.

Anies dengan tersenyum kemudian berdiri dan bergerak maju dan langsung mengeluarkan rangkaian kata-kata menjadi pantun yang terlintas di kepalanya dengan isi harapannya pada warga Jakarta.

“Naik Kopaja dari Pondok Gede, lanjut Transjakarta jalan semakin laju. Selamat tahun baru pada semua warga, bersama-sama kita dorong Jakarta maju bersama,” kata Anies menyampaikan pantunya yang disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir.

Selepas Anies menyampaikan pantunnya, Irfan Hakim menggoda Anies dengan candaannya.

“Pak Anies mau dapat hadiah,” kata Irfan yang diikuti tawa penonton. “Oh enggak ya,” timpal Irfan.

Total ada tiga panggung yang didirikan oleh panitia dalam acara ini. Konsentrasi terbesar masyarakat, berkumpul di panggung utama yang menghadap Bundaran HI.

Jakarta Muharram Festival ini dimeriahkan oleh pawai obor yang disertai atraksi tari dengan peserta kurang lebih 3.000 hingga 4.000, lagu religi dan salawat nabi, serta artis band nasional. Ada pula tausiyah dan doa bersama yang dilakukan dalam momen pergantian tahun Hijriah tersebut.
(sumber:AntaraNews)


Kabar7News, Merauke –  Prajurit TNI Satgas Batalyon Infanteri Mekanis Raider (Yonif MR) 411/Pandawa Kostrad, berhasil mengamankan 2.040 botol miras illegal di perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG), tepatnya di depan Pos Samleber, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, Jumat malam (30/8/2019).

Demikian dikatakan Komandan Satgas Pengamanan Perbatasan (Dansatgas Pamtas) RI-PNG Yonif  MR 411/Pandawa Kostrad, Mayor Inf Rizky Aditya, S.Sos., M.Han., di Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, Papua, Sabtu (31/8/2019).

Dansatgas menuturkan bahwa pada hari Jumat, 30 Agustus 2019 sebanyak 8 (delapan) personel Pos Samleber yang dipimpin Serka Agus Kartika melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di jalan Trans Papua. “Sekitar pukul 17.00 WITA, personel satgas memberhentikan sebuah Truk Dyna warna kuning dengan plat nomor DD 8440 TY karena terlihat mencurigakan,” ucapnya.

“Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, berhasil diamankan sebanyak 2.040 botol miras berbagai merk yang di bawa oleh warga  Boven Digoel berinisial MS (41 tahun) beserta dua penumpang. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa ke Pos  Samleber untuk dilaporkan ke Komando Atas,” terangnya.

Dijelaskan oleh Dansatgas bahwa dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan RI-PNG khususnya Kabupetan Merauke, Prajurit TNI Satgas Yonif MR 411/Pandawa Kostrad rutin melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di jalan Trans Papua guna mencegah peredaran barang-barang terlarang.

Mayor Inf Rizky Aditya (Alumni Akmil 2003) juga menegaskan bahwa seluruh jajaran Satgas Pamtas Yonif MR 411/Pandawa Kostrad yang berada di pos-pos telah berkomitmen untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kegiatan illegal, guna memberantas segala macam peredaran barang-barang terlarang seperti miras ataupun narkoba di perbatasan RI-PNG.

“Kami ingin suasana di perbatasan ini aman dan kondusif. Miras tidak hanya berdampak kepada perorangan namun juga dalam kehidupan sosial, serta merupakan faktor penyebab terjadinya perkelahian hingga kecelakaan di jalan raya,” katanya.
(Red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.