Kabar7News

Kabar7News, Jakarta – Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani menilai komunikasi politik yang dilakukan partainya dengan partai oposisi, jangan dicurigai macam-macam.

Menurut dia NasDem harus membangun koalisi bukan hanya dengan partai di dalam namun di luar pemerintahan yang menjalankan mekanisme “check and balance”.

“NasDem mendukung Jokowi tidak berhenti sampai dengan pembagian kursi kabinet saja, namun jadi tanggung jawab kami itu sampai dengan 2024,” kata Irma di sela-sela acara Kongres kedua Partai NasDem di JI Expo, Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

Menurut dia, pertemuan Ketua Umum Partai NasDem dengan beberapa pimpinan parpol di luar pemerintahan seperti PKS, jangan di framing seolah-olah NasDem ingin membangun poros baru.

Dia mengatakan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 baru selesai dan tidak mungkin NasDem yang mendukung Presiden Jokowi dan tanpa mahar, lalu meninggalkan koalisi begitu saja.

“Tidak mungkin kami meninggalkan apa yang sudah kami menangkan begitu saja. Itu pekerjaan sia-sia dan tidak mungkin kami lakukan,” ujarnya.

Dia mengatakan apa yang dilakukan NasDem adalah mengambil inisiatif membantu Presiden mengkonsolidasikan partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan.

Dia menjelaskan, parpol Pancasilais dan nasionalis seharusnya tidak perlu gaduh dengan silaturahmi yang dilakukan partainya karena publik melihat dan kesepakatan yang dilakukan dengan PKS, hasilnya disebarkan kepada publik.

“Terus apalagi yang mau dicurigai, tidak ada. Jadi ayo kita bangun kepercayaan satu dengan yang lainnya jangan lagi silang pendapat,” katanya.
(Sumber:AntaraNews)

Kabar7News, Surabaya – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah menyebutkan bahwa sertifikasi halal dapat membantu produk-produk milik pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia mampu menembus ke pasar global.

Difi menuturkan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain di industri halal global dengan meningkatkan jumlah produksi halal sekaligus sertifikasi halal di dalamnya.

“Sehingga tidak hanya untuk mensubtitusi impor tapi juga mendorong ekspor produk halal Indonesia,” katanya di Surabaya, Sabtu (9/11/2019).

Difi menilai, produk halal Indonesia yang mampu menembus pasar global juga berpeluang untuk turut berkontribusi dalam mengendalikan Current Account Deficit (CAD).

Ia menjelaskan diperlukan strategi yang tepat agar pelaku UMKM dapat menguasai pasar internasional sebab persaingan industri halal global saat ini semakin ketat di tengah persaingan negara-negara lainnya.

“Salah satunya yaitu dengan menyiapkan sertifikasi halal tadi,” ujarnya.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Sukoso mengatakan sertifikasi halal bersifat strategis karena secara isu terkait halal atau tidaknya suatu produk berpotensi menurunkan produksi secara signifikan.

Selain itu, potensi industri halal tingkat global juga semakin besar dan telah menjamur diberbagai negara termasuk negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim.

“Mereka berlomba-lomba memanfaatkan peluang yang ada dan berupaya menjadi pemain utama dalam industri halal global,” katanya.

Sukoso pun menekankan bahwa adanya sertifikasi halal tersebut harus dilakukan dengan cepat agar masyarakat Indonesia bisa memiliki peluang yang lebih besar.

Ia menjelaskan pemerintah melalui UU JPH No. 33 Tahun 2014 yang dikeluarkan BPJPH sejak 17 Oktober 2019 telah mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan sertifikasi halal.

Hal tersebut memperjelas landasan hukum bagi pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal sehingga tantangan berikutnya yaitu upaya untuk mendorong implementasi dari kebijakan itu.

Sukoso pun mengimbau kepada seluruh pelaku UMKM yang bergerak pada industri halal agar dapat segera melakukan sertifikasi halal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Makanan dan minuman harus bersertifikat halal lima tahun setelah dimulainya wajib halal sejak 17 Oktiber 2019. Selain makanan dan minuman, masih dalam tahap diskusi dengan kementerian dan BPOM,” ujarnya.

Staf Khusus Direksi LPPOM MUI Jawa Timur Hendra Utomo mengatakan peran pihaknya yaitu menetapkan fatwa halal, sertifikasi auditor halal, dan akreditasi lembaga pemeriksa halal.

“Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk perolehan sertifikasi halal yaitu 43 hari namun lama proses tergantung kesiapan pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal,” katanya.
(Sumber:AntaraNews)

Kabar7News, Jakarta – Menjelang purna tugas pengabdiannya sebagai peacekeepers PBB, Satgas Military Police Unit (MPU) Kontingen Garuda (Konga) XXV-K/Unifil dipercaya kembali menggelar latihan Crowd Riot Control (CRC) atau Pengendalian Huru Hara yang diikuti seluruh jajaran Sektor Timur UNIFIL.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas MPU UNIFIL, Letkol Cpm Sony Yusdarmoko, S.H., M.Si (Han) dalam rilis tertulisnya di Makosektor Timur UNP 7-2, Marjayoun, Lebanon Selatan, Jumat (8/11/2019).

Diungkapkan Dansatgas, latihan CRC yang dilaksanakan dari tanggal 4-7 November 2019 ini merupakan latihan terakhir yang diselenggarakan oleh Satgas MPU Konga XXV-K selama bertugas di misi perdamaian UNIFIL.

“Pada latihan kali ini juga, Sempu mendapatkan kepercayaan dari Komandan Sektor Timur untuk menyelenggarakan latihan yang ditujukan kepada personel militer yang berada di Sektor Timur UNIFIL,” ujarnya.

Latihan yang dilaksanakan di UNP 7-2 tambah Sony, diikuti satuan jajaran Sektor Timur lainnya, seperti perwakilan Batalyon India, Nepal, Spanyol dan Indonesia.

“Latihan ini diawali dengan pemberian teori dan dilanjutkan dengan drill teknis dan taktis ini, dilaksanakan dengan antusiasme yang tinggi, terlihat dari semangat dan selalu berbaurnya setiap peserta latihan meskipun masing-masing memiliki bahasa negara-nya sendiri,” jelasnya.

Menurut Sony, latihan Pengendalian Huru Hara ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dan gerakan serta kesatuan komando sesuai dengan mandat dan aturan pelibatan yang berlaku di UNIFIL.

“Dalam pelaksanaannya pun menggunakan  peralatan perorangan dan sejumlah kendaraan operasional tersebut dapat berjalan dengan lancar,” tuturnya.

Latihan ini tersebut ditutup oleh Staf G5/Training, Mayor Ctp Cahyono dilanjutkan dengan pemberian Sertifikat dari Komandan Sektor Timur Unifil, Brigjen Rafael Colomer Martinez Del Peral kepada para peserta latihan CRC.
(Red)

Kabar7News, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan acuan kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Muhadjir mengatakan di Malang, Jumat, bahwa sampai saat ini belum ada rencana perubahan tarif iuran sebagaimana sudah diatur dalam Perprea 75/2019.

“Yang dijadikan acuan perpres itu, kalau nanti ada diskresi tunggu dulu. Nanti akan kita bicarakan lintas kementerian,” kata Muhadjir.

Menko PMK mengungkapkan dirinya akan mengkoordinasikan lebih lanjut terkait kenaikan iuran dengan kementerian-lembaga yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI menolak kenaikan iuran pada peserta PBPU kelas III saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan dengan di gedung parlemen, Kamis (7/11/2019).

Namun Menko Muhadjir menekankan bahwa belum ada ketetapan apapun dari hasil rapat kerja pemerintah bersama Komisi IX DPR RI tersebut. Muhadjir menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan anggota DPR baru sebatas masukan sementara pemerintah masih harus menyelesaikan kewajibannya terkait pembiayaan program JKN.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga mengatakan bahwa peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah kelas III akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun gagasan tersebut masih akan dibahas pada lintas kementerian-lembaga.
(Sumber:AntaraNews)

Kabar7News, Bogor – Direktur Oprasional PDAM Tirta Kahuripan Eka Bhinekas, memastikan pihaknya akan segera menertibkan sambungan saluran air liar, langkah itu ditempuh untuk mendongkrak pendapatan penjualan air.

“Kami instruksikan ke seluruh kepala cabang supaya melakukan penertiban sambungan liar di wilayang masing-masing,” kata Eka Bhinekas di Bogor, Jumat (8/11/2019).

Menurut dia, PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor segera menertibkan sambungan liar, langkah itu ditempuh untuk meningkatkan pendapatan penjualan air dan memastikan ketersediaan pasokan air ke pelanggan.

“Kami sudah intruksikan kepada para kepala cabang supaya menertibkan semua sambungan liar di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Eka menjelaskan, salah satu sambungan ilegal yang akan segera ditertibkan dalam waktu dekat ini di wilayah PDAM Cabang V Leuwiliang.

Di daerah tersebut, kata Eka, PDAM Tirta Kahuripan tidak bisa menjual air kepada pelanggan secara maksimal. Karena, tingkat kehilangan air di wilayah tersebut cukup tinggi.

“Banyaknya air yang hilang, disebabkan menjamurnya sambungan yang sudah putus, namun air masih digunakan konsumen,” jelasnya.

Pihaknya sudah banyak kehilangan air di daerah tersebut, lanjutnya, dan disinyalir, faktor kehilangannya karena banyak sambungan ilegal.

“Agenda penertiban sambungan liar, sudah kami persiapkan dengan Kepala Cabang V PDAM Leuwiliang,” pungkasnya.
(Andreas)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.