Kabar7News, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga harapan terkait hubungan antara ASEAN dengan Amerika Serikat (AS) ke depan dalam pidatonya saat menghadiri KTT ke-9 ASEAN-AS yang digelar secara virtual.

Pertama, hubungan ASEAN-AS harus dapat memperkuat stabilitas dan perdamaian di kawasan.

“Yang Mulia, kita ingin terus melihat kawasan kita menjadi kawasan damai dan stabil. Saya yakin, tidak akan ada perdamaian dan stabilitas di Asia tanpa peran dari ASEAN,” ujar Presiden yang mengikuti KTT tersebut dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/10/2021).

Menurut Presiden, penghormatan terhadap hukum internasional, Treaty of Amity and Cooperation, serta perangkat norma dan hukum lain menjadi kunci.
Dalam konteks tersebut, kerja sama konkret untuk mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific secara terbuka dan inklusif menjadi sangat penting artinya.

Melalui kerja sama konkret akan terbangun kepercayaan yang tinggi, yang akan dengan sendirinya menopang stabilitas dan perdamaian.

“ASEAN mengharapkan kiranya AS dapat menjadi salah satu mitra utama dalam mengimplementasikan empat prioritas kerjasama AIOP yaitu maritim, konektivitas, SDGs dan kerja sama perdagangan investasi,” jelasnya.

Kedua, kemitraan ASEAN-AS harus dapat penjadi pilar penting pemulihan ekonomi pascapandemi. Menurut Presiden, isu rantai pasok yang tidak terdiversifikasi dengan baik telah memperparah disrupsi pada saat dunia menghadapi krisis.

“Ke depan, ASEAN siap menjadi bagian penting dari rantai pasok perdagangan dunia. Integrasi ekonomi jelas menjadi kekuatan bagi ASEAN untuk menjadi bagian rantai pasok dunia,” imbuhnya.

Di samping itu, kemitraan di bidang ekonomi hijau dan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam kemitraan ASEAN-AS, termasuk di bidang transformasi teknologi dan energi.
Menjelang COP26 di Glasgow, debat mengenai peningkatan komitmen tiap negara sangat mengemuka.

Presiden memandang, debat ini penting untuk diletakkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

“Debat ini juga harus ditopang dengan komitmen kerja sama bagi pemenuhan komitmen. Dengan demikian, kita dapat menggunakan energi kita untuk menangani isu perubahan iklim secara bersama dan tidak membuang energi untuk saling menyalahkan,” paparnya.

Ketiga, penguatan kerja sama kesehatan. Pandemi telah menyadarkan pentingnya investasi di bidang kesehatan.

Menurut Presiden Jokowi, pembangunan ketahanan kesehatan nasional akan menjadi modal dasar ketahanan kesehatan global.

“Rantai pasok produksi obat-obatan, vaksin, alat-alat kesehatan harus didiversifikasi, termasuk ke kawasan Asia Tenggara,” ucap Presiden.

Lebih jauh, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa ASEAN saat ini tengah membangun sebuah arsitektur kesehatan baru. ASEAN mengharapkan AS akan menjadi salah satu mitra utama pembangunan ketahanan kesehatan ASEAN.

“Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan vaksin AS kepada negara-negara ASEAN yang jumlahnya lebih dari 30 juta. Upaya mencapai kesetaraan akses vaksin bagi semua negara akan menjadi kunci kecepatan dunia keluar dari pandemi,” tandasnya.

Untuk diketahui, Indonesia saat ini adalah koordinator dari kerja sama ASEAN-AS. Presiden Joko Widodo diberi kesempatan bicara pertama untuk menyampaikan ringkasan dari Pernyataan Bersama ASEAN.

(bpmi setpres)

 

Kabar7News, Jakarta – Penurunan angka kasus Covid-19 di kawasan ASEAN harus bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk bangkit bersama.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin ASEAN untuk melakukan sejumlah langkah percepatan dan penguatan di bidang kesehatan.

Pertama, Presiden Jokowi menekankan pentingnya percepatan vaksinasi di kawasan. Saat ini, tingkat vaksinasi penuh di kawasan ASEAN masih 10 persen di bawah rata-rata dunia.

“ASEAN harus terus melakukan pembelian vaksin untuk anggotanya, terus memerangi diskriminasi dan politisasi vaksin, dan menyuarakan pentingnya kesetaraan akses vaksin bagi semua,” tegas Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidatonya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 yang digelar secara virtual pada Selasa, 26 Oktober 2021.

Kedua, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penguatan arsitektur kesehatan kawasan dalam mengatasi pandemi ke depan mutlak segera dilakukan. Harmonisasi kebijakan darurat kesehatan publik antarnegara ASEAN, terkait dengan deteksi, mitigasi, dan cross border policy, harus segera dilakukan.

COVID-19 ASEAN Response Fund harus ditransformasikan menjadi pendanaan kesehatan kawasan yang kuat. ASEAN Emergency Health Fund, untuk mendanai akses terhadap alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan, dan vaksin di masa darurat. ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies perlu terus diperkuat.

“Di saat yang sama, kawasan ASEAN didorong menjadi hub pusat produksi alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan dan vaksin kawasan. Ini untuk menjamin pasokan kebutuhan negara ASEAN saat terjadi darurat kesehatan publik,” ungkapnya.

Keberhasilan dalam bidang kesehatan, lanjut Presiden, akan membuka pintu kesuksesan di bidang perekonomian. ADB Outlook 2021 memperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN di tahun 2022 sebesar 5 persen.

“Kita harus membuktikan bahwa kita bisa mencapai lebih dari itu, dengan cara disiplin bekerjasama dan melakukan langkah bersama,” ujarnya.

Ada banyak agenda bersama yang perlu dilakukan bersama. Presiden Jokowi menekankan pentingnya reaktivasi perjalanan, termasuk pariwisata, yang aman dari Covid-19, dan dipercaya oleh masyarakat global.

“Penerapan koridor perjalanan berdasar ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF) perlu segera diimplementasikan dengan tertib,” ungkapnya.

Selain itu, adaptasi menuju ekonomi digital harus dipercepat di semua negara untuk menyiasati keterbatasan pergerakan manusia. Sebagai kawasan dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia, potensi ekonomi digital ASEAN sangat besar.

“Selama pandemi, ekonomi digital tumbuh mencapai 100 miliar dolar AS di tahun 2020. Hal ini menjadi batu lompatan kemajuan ekonomi di kawasan kita dan menjadi kontribusi ASEAN untuk pemulihan ekonomi global,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

(bpmi setpres)

 


Kabar7News, Surabaya – ASEAN dan Pemerintah Amerika melalui USAID bejerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Workshop Pengembangan Rencana Aksi Nasional untuk Menangkal Ekstrimisme (Developing National Action Plan on Countering Violent Extremism) dan Pertemuan Cross-Sectoral and Cross-Pillar untuk Susun Rencana Kerja (Work Plan) ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (ASEAN PoA P/CVE) 2018-2025 di Hotel Shangri-La, Surabaya, 5-8 Agustus 2019.

Workshop yg dibuka secara resmi oleh Emil Dardak, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, dan dihadiri oleh perwakilan negara-negara ASEAN ini, berfokus pada sharing pengalaman dan pembelajaran pendekatan countering violent extremism di tingkat global, regional dan nasional dengan format pemaparan kasus dan presentasi berbagai hasil penelitian.

“Kita menghadapi tantangan ekstrimisme yg semakin kompleks di semua tingkatan. Bukan hanya disebabkan oleh ideologi semata tetapi juga ekonomi dan politik global dan nasional,” ungkap Emil dalam sambutan pembukaannya.

Pada kesempatan yang sama, Andhika Chrisnayudhanto, Deputi Kerjasama Internasional, BNPT, dalam sambutannya menegaskan bahwa acara hari ini dihadiri oleh anggota ASEAN sehingga kita dapat membuat work plan bagaimana kita menghadapi kawasan-kawasan yang berkaitan dengan masalah violent extremism bersama-sama. Karena tidak mungkin kita mengatasi sendiri, tetapi harus bersama sama secara bilateral, regional (ASEAN) dan multilateral secara global.

Sementara itu, Christoper Harnisch, U.S. Department of State Deputy Coordinator for CVE- Indonesia dan negara-negara ASEAN telah mengambil langkah saling berbagi informasi dan teknologi untuk menangkal terorisme. Indonesia pun telah menjadi salah satu pemimpin global dalam upaya melawan terorisme.

“Melalui USAID, Pemerintah AS sebagai mitra dialog ASEAN mendorong kelanjutan kerjasama yang selama ini telah dilakukan serta mendukung adanya pengembangan program terkait tindakan preventif radikalisme maupun violent extremismte,” lanjut Christoper dalam sambutannya.

Kegiatan Workshop ini turut dihadiri oleh Drs. Hasman Ma’ani, M.Si, mewakili Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai Chair ASEAN-Senior Official Meeting Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE).

“Kementerian Desa, PDTT, saat ini menjadi Focal Point ASEAN-SOMRDPE menjadi bagian penting dalam seluruh upaya kita untuk menguatkan pilar sosial dan budaya masyarakat ASEAN,” tutur Hasman yang juga sebagai Direktur PDRB di Kementerian Desa, PDTT.

Workshop yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti wakil dari seluruh SOMTC ASEAN dan badan-badan sektoral ASEAN lainnya dari tiga pilar komunitas ASEAN yaitu: ACMW, ACW, ACWC, AICHR, ASLOM, DGICM, SLOM, SOMED, SOMSWD, SOMY, SOMRDPE serta lembaga-lembaga ASEAN seperti AIPR, ASEAN Foundation, AUN, dan Sekretariat ASEAN.

Workshop ini juga menghadirkan para pembicara dari agensi PBB yaitu UNOCT, dan pembicara dari unsur NGO dan perguruan tinggi seperti AMAN, PPIM UIN Jakarta dan C- SAVE. Sementara K/L terkait yang turut mendukung SOMTC-Indonesia pada pertemuan ini adalah Kemenlu, Polri dan BNPT.


(Aff/Red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.