Kabar7News, Jakarta – Dua Prajurit TNI AL yaitu Serka MES Mohammad Sangidun dan Kopda BAH Damianus Luka Hera menerima apresiasi berupa piagam penghargaan dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang didampingi oleh Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P., bertempat di Gedung Nusantara MPR RI, Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Kedua prajurit TNI AL tersebut, menjadi pahlawan bagi masyarakat nelayan pesisir di Larantuka, Pantai Timur Pulau Flores, NTT, yang terkena dampak pandemi Virus Corona atau Covid-19 dengan rasa kemanusiaan membagikan paket sembako menggunakan uang THR dari Kasal dan Komandan Lantamal VII didasari keinginan untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

Panglima TNI mengatakan bahwa Serka MES Mohammad Sangidun dan Kopda BAH Damianus Luka Hera yang bertugas di Pos Pengamat TNI Angkatan Laut di Larantuka Flores Timur adalah contoh dari sekian banyak prajurit TNI di seluruh penjuru negeri, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai ke Rote, yang senantiasa menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya sudah mendarah daging. Melihat pandemi Covid-19 memukul masyarakat dan membuat kehidupan rakyat menjadi sulit, keduanya tergerak untuk membantu.

Panglima TNI menyampaikan bahwa di tengah pandemi Covid-19 yang melanda wilayah Indonesia, ada beberapa prajurit TNI yang turut membantu masyarakat yang terkena dampak, diantaranya Babinsa Kodim 0906/Tenggarong, Serda Nurdin dan Serda Giono membuat box sterilisasi uang, terinspirasi dari pengetahuan terhadap karakteristik virus dan kebutuhan masyarakat untuk tidak tertular Covid-19 dari uang, dompet, ataupun anak kunci.

Koptu Ishak Nur, Babinsa di Gorontalo yang bertanggung jawab atas 10 desa, berinisiatif menggunakan rapelan tunjangan Babinsa selama 3 bulan untuk menyediakan takjil dan dibagikan ke 5 desa terpencil di wilayahnya. Setiap hari selama Ramadhan, Koptu Ishak membagikan 100 takjil menggunakan motor dinasnya yang telah dimodifikasi.

Di Yogyakarta, Kapten Cpl Muhammad Dulhadi dari Denpal Kodam IV Diponegoro, menciptakan alat cuci tangan tanpa sentuh menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya.

(Red)

TNIoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakrta – Rabu (6/5/2020) merupakan hari bersejarah bagi AccentWire karena Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Soesatyo menerima Penemu AccentWire Indra Santoso di Kediamanannya. Indra dikawal oleh Secratary For Mobility & Toursm Ikatan Motor Indonesia (IMI) M Joel D Mastana. Bukan saja bersilaturahmi namun juga mencoba memasang AccentWire pada mobilnya. Sebelumnya motor pengawal dari Bamsoet juga telah dipasang AccentWire. Pada saat pemasangan AccentWire tetap menerapkan jaga jarak (physical distancing).

Seperti diketahui AccentWire sebagai penghantar terbaik dari ecu, ecm, cdi ke koil dan coil ignition (+) yang bertujuan untuk membuat arus listrik menjadi lebih teratur dan stabil saat masuk ke koil. Selanjutnya tidak ada ion-ion negatif selain arus listrik dari ecu/ecm/cdi.

“Menegaskan bahwa memurnikan arus listrik dan membuat aliran listrik menjadi lebih lancar,” kata Penemu AccentWire Indra Santoso.

Selain itu, sebut Indra, dapat membuat gas buang atau pembuangan dari knalpot lebih bersih. Dan tentunya akan membantu mengurangi polusi udara.

Indra mengakui bahwa dia mendapat karya ini karena dia memiliki kekuatan konsentrasi yang penuh dengan melakukan penelitian secara trial dan error.

(wem)

Otomotifoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan lembaganya akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) MPR RI pada Rabu (9/10/2019) untuk memutuskan pembagian tugas sembilan Wakil Ketua MPR dan pembentukan alat kelengkapan MPR RI.

“Kami sepakat pembahasan alat kelengkapan MPR dan pembagian tugas 9 Wakil Ketua MPR akan dilaksanakan Rabu (9/10/2019). Lalu pembentukan tiga badan dan satu komisi,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/10/219).

Dia mengatakan pembagian tugas itu akan dibagi rata dan tidak berdasarkan perolehan suara partai di Pemilu Legislatif 2019, namun akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Bamsoet menjelaskan, mekanisme Rapim tersebut, dirinya akan menawarkan kepada para Wakil Ketua MPR atas pembagian tugasnya masing-masing agar semua memiliki tanggung jawab yang sama lalu baru ditentukan badan-badan dan komisi.

“Dan fokusnya yang terpenting adalah bahwa kita fokus pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober. Jadi setelah pembentukan badan dan pembagian tugas, fokus kita persiapan untuk pelantikan Presiden/Wapres tanggal 20 Oktober mendatang,” ujarnya.

Bamsoet mengatakan seperti penetapan Ketua MPR RI, penetapan pembagian tugas para Wakil Ketua MPR RI dan juga pembentukan Alat Kelengkapan MPR RI akan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Menurut dia, salah satu kekuatan sosial bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lainnya adalah mampu menyelesaikan berbagai hal dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

“Ciri jati diri tersebut tak boleh kita lupakan. Berbagai perbedaan pandangan dan argumentasi pasti ada, namun dengan musyawarah kita bisa cari jalan keluar terbaiknya,” katanya.

Dia menjelaskan, pembagian tugas 9 Wakil Ketua MPR RI terdiri dari Koordinator Bidang Sosialisasi, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Koordinator Bidang Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Wewenang dan Tugas MPR RI, Koordinator Bidang Persidangan MPR RI, Koordinator Bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan, Koordinator Bidang Pengkajian, Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara, Koordinator Bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR RI, dan Koordinator Bidang Penganggaran.

Menurut dia, untuk Alat Kelengkapan MPR RI antara lain terdiri dari Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran serta Komisi Kajian Ketatanegaraan.

“Pembagian Ketua dan Wakil Ketua Alat Kelengkapan MPR RI dilakukan secara proporsional sesuai UUD MD3 dengan memperhatikan perolehan kursi Fraksi dan keberadaan kelompok DPD,” ujarnya.

Dia meyakini tidak akan ada dinamika dan gejolak berarti dalam mengambil berbagai keputusan mengenai pembagian tugas Wakil Ketua MPR RI maupun Alat Kelengkapan MPR RI.
(sumber:AntaraNews)

Politikoleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.