Kabar7News, Ambon – Pemerintah Pusat telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi (Pertalite-Solar) maupun non subsidi (Pertamax) sejak Sabtu (3/9/2022) lalu.
Untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM tersebut, Polda Maluku duduk bersama mencari solusi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku, Pertamina, Ormas, OKP, Buru dan Mahasiswa, melalui kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD). Kegiatan itu dihelat di Rupatama Polda Maluku, Jalan Rijali, Kota Ambon, Selasa (6/9/2022).
Bertindak sebagai narasumber dalam FGD itu yakni Direktur Intelkam Polda Maluku, Kombes Pol Rali Muskitta, Kabid Bansos Dinas Sosial, C Syukur, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Maluku, Poli Jamlean, Sekretaris Dinas Nakertrans Maluku, M. Rizal Latuconsina, dan Sales Area Manager Retail Pertamina Maluku, Wilson Eddi Wijaya.
Rali Muskitta saat mengawali kegiatan itu mengaku FGD penting dilaksanakan untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM khususnya di wilayah hukum Polda Maluku.
“Makanya pada kesempatan ini kami mengundang dari dinas sosial mungkin dapat memberi gambaran tentang bantuan-bantuan sosial apa saja yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan BBM sehingga dampaknya tidak terlalu terasa di masyarakat bawah,” katanya.
Selain Dinas Sosial, FGD juga menghadirkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Maluku, yang diharapkan dapat menyampaikan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
“Kami juga mengundang Kepala cabang Pertamina, mungkin bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan semua tentang kondisi perminyakan kita di wilayah, dan alasan mengapa BBM itu harus naik,” tambahnya.
Tak hanya itu, Polda Maluku, kata Muskitta, juga mengundang pihak dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Maluku, agar dapat memberikan gambaran tentang kelompok-kelompok pekerja mana saja yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
“Nakertrans kita undang mungkin bisa memberikan gambaran tentang kelompok kelompok pekerja mana saja yang disediakan bansos, tentu hal ini memang sudah diantisipasi, disiapkan oleh pemerintah, berbagai langkah-langkah,” sebutnya.
Untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM, Muskitta kembali mengaku pihaknya mengundang pihak-pihak dari dinas terkait yang memiliki kapabilitas beserta pengetahuan, sehingga dapat menjelaskan dampak tersebut kepada para peserta FGD.
“Dengan harapan mudah-mudahan FGD ini bisa mencerahkan kita, menambah wawasan kita, pengetahuan kita, mengapa BBM itu sampai naik. Memang kita hidup di alam demokrasi makanya saat-saat seperti sekarang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak semua warga negara,” ungkapnya.
Sales Area Manager Retail Pertamina Maluku, Wilson Eddi Wijaya, mengatakan, kenaikan BBM merupakan kebijakan regulator, dalam hal ini Pemerintah. Pertamina, kata dia, hanya sebagai Badan Usaha. Sebab, hal itu sudah digariskan dalam Perpres No 191 tahun 2014 khususnya pasal 14 ayat 1 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.
“Dimana menteri menetapkan harga dasar dan harga eceran bahan bakar minyak. Jadi semua ditanggung regulator, kami sebagai badan usaha hanya menjalankan apa yang terjadi. Contoh seperti kemarin ada penyesuaian harga dan disampaikan satu jam dari sekarang, ya kami langsung melakukan antisipasi sehingga saat penyaluran tetap berjalan dan masyarakat juga terinformasikan dengan baik,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM, Dinas Perindag Maluku rencananya akan melakukan operasi pasar secara sinergitas dengan instansi terkait. Operasi pasar akan dilakukan secara berkala untuk memastikan ketersediaan stok bahan pokok masyarakat, maupun kebutuhan lainnya tersedia.
“Ada beberapa operasi pasar yang juga kami lakukan seperti pelaksanaan pasar murah menjelang lebaran dan natal di setiap kampung atau desa. Kemudian program Gubernur peduli Maluku yaitu membantu masyarakat untuk mendapat sembako murah. Ini juga merupakan bentuk-bentuk operasi pasar,” kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Maluku, Poli Jamlean.
Sementara itu, Kabid Bansos Dinas Sosial Maluku, C. Syukur, mengatakan, untuk mengurangi beban masyarakat terkait kenaikan BBM, Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
“Bantuan Langsung Tunai yang akan diberikan jumlahnya Rp 150 ribu per KK dalam waktu empat bulan. Dan BLT ini akan disalurkan oleh pihak kantor Pos,” kata Syukur.
Menurutnya, BLT BBM tersebut langsung ditransfer oleh Kementerian Sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Nah bantuan ini akan dibagikan oleh kantor Pos langsung ke sasaran. Dan penyaluran ini akan didampingi oleh personil Polri,” katanya.
Sekretaris Dinas Nakertrans Maluku, M. Rizal Latuconsina, mengaku, salah satu pekerja yang akan merasakan dampak dari kenaikan BBM adalah rekan-rekan buruh.
“Karena seperti hukum alam bahwa kenaikan BBM ini biasanya dibarengi dengan kenaikan harga bahan pokok di pasar. Hal ini diperparah dengan kondisi gaji atau upah yang sebetulnya perlu ditingkatkan lagi,” kata dia.
Untuk menjawab hal itu, Latuconsina mengaku dinas Nakertrans saat ini sedang mengantisipasi beberapa hal terkait kenaikan BBM tersebut. Salah satunya yakni berkoordinasi dengan teman-teman serikat buruh.
“Koordinasi dilakukan untuk mensosialisasikan rencana pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja agar mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada rekan-rekan buruh. Sehingga diharapkan dapat membantu,” katanya.
Dari berbagai paparan narasumber terkait antisipasi dampak kenaikan BBM tersebut, para peserta yang hadir dari KSBSI Maluku, BEM Nusantara Maluku, KAMMI Maluku, IMM Maluku, Badko HMI, GMKI Maluku, dan Ormas lainnya melayangkan kritikan dan masukan terkait kenaikan BBM tersebut.
Umumnya kritikan dan masukan disampaikan kepada Pertamina mengenai harga BBM yang tidak sama. Mereka menginginkan agar diberlakukan BBM Satu Harga di Maluku, dan lain sebagainya.
Sebagian peserta juga memberikan apresiasi kepada Polda Maluku yang berhasil mengungkap kasus penimbunan, pengoplosan dan penyelundupan BBM bersubsidi seperti minyak tanah dan solar.
Turut hadir dalam FGD tersebut yakni Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Harold Wilson Huwae, Direktur Reskrimum, Kombes Pol Andi Iskandar, Direktur Binmas, Kombes Pol Denny Abrahams, dan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Rum Ohoirat.
(**)
