Kabar7News, Jakarta – Korupsi bupati Kolaka Timur yang baru menjabat 3 bulan sudah di OTT KPK pada Selasa (21/9) ini sangat memalukan, membuktikan bahwa perilaku pejabat ini bukan menorehkan tandatangan karya nyatanya, yang ada malah menjadikan tandatantangan jabatannya sebagai sarana “harga jual beli di pasar” jadi kehadiran bupati baru ini bukan untuk membuat dan menguatkan program pembangunan di daerahnya namun malah ikut menyuburkan korupsi.

OTT pejabat bupati yang baru menjabat 3 bulan ini akan membawa pengaruh dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, kurangnya legitimasinya di mata generasi muda termasuk dihadapan pegawainya, serta melemahnya citra pejabat publik ditengah masyarakat.

Maka mencermati semakin banyaknya trend OTT pejabat dan kepala daerah, benarlah bahwa kekuasaan itu pada kebanyakannnya cenderung korup dan disalahgunakan.

Dan korupsi selalu melekat dan berkaitan dengan kekuasaan.
Apalagi jika korupsi dilakukan oleh pejabat pejabat tinggi maka dari potret dan fakta ini akan membuat korupsi semakin tambah subur.

Meskipun demikian pemberantasan korupsi harus terus dilaksanakan secara optimal dan sinergis sebab korupsi adalah musuh bersama.

Karena tuntutan hati nurani masyarakat menghendaki penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh sungguh dan penuh tanggungjawab dan agar berhasil pemberantasan korupsi ini di era tehnologi informasi ini perlu keterbukaan dan agar berdaya guna maka pemberantasan korupsi harus mengikutsertakan peran serta masyarakat secara luas.

Penulis: Azmi Syahputra
Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti

Kabar7News, Manokwari – Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han) yang didampingi Irdam Brigjen TNI Steve C Parengkuan, Aster Kolenel Inf Hengki Yuda Setiawan dan Aslog Kolonel Inf Aulia Dwi Nasrullah menerima kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak terpilih periode 2021-2024, Rabu (28/4/2021), bertempat di ruang kerjanya, Makodam XVIII/Kasuari, Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat.

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Diana Hindom, S.E., M.M. berkunjung ke Kodam untuk bertemu dengan Pangdam usai dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, Senin (26/4/2021) lalu bersama-sama dengan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan (Sorsel) dan Kaimana. Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Fakfak, Untung Tamsil-Yohana Dina Hindom (UTAYOH) merupakan pasangan calon (Paslon) yang maju melalui jalur independen.

“Pasca pelantikan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, maka tentu kami harus datang bertemu langsung Bapak Panglima Kodam XVIII/Kasuari sebagai orang tua, sehingga kami siap kembali ke daerah untuk mulai bekerja kemudian juga melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala pemerintahan,” ujar Bupati Fakfak, Untung Tamsil.

Didampingi wakilnya, Yohana Dina Hindom yang akrab dengan sapaan Mamah Yohana itu, dirinya juga mengungkapkan bahwa kunjungan mereka berdua sekaligus bertujuan untuk melaporkan kepada Pangdam tentang perkembangan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Fakfak.

“Kami datang kali ini juga untuk melaporkan tentang perkembangan situasi dan kondisi teritorial Kabupaten Fakfak, karena disana Kodam memiliki Kodim dan sekarang ini Fakfak sudah memiliki Korem. Tentu kami akan mengintegrasikan program pemerintah dan pasti juga akan melibatkan teman-teman dari TNI. Jadi yang jelas, ada sinergitas antara kami pihak Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan TNI dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Fakfak,” ungkapnya.

(Pendam XVIII/Ksr)

Kabar7News, Penyabungan – Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, SIP, MM bersama Kapoldasu Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak, M.Si dan Kabinda Brigjen TNI Asep Jauhari meninjau langsung Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Sabtu (24/4/2021).

Kunjungan Pangdam I/BB bersama Kapoldasu dan Kabinda Sumut tersebut menggunakan Helikopter jenis Bell 429, juga didampingi Danrem 023/KS, Asops Kasdam I/BB, Dandim 0212/TS dan Kapolres Madina.

Untuk memastikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal berjalan lancar dan aman, Pangdam I/BB bersama Kapoldasu meninjau langsung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan 2 Desa Kampung Baru Kec. Penyabungan Utara, kedatangannya meninjau langsung lokasi TPS untuk memastikan pemungutan suara berjalan lancar.

“Saya berharap kepada pihak penyelenggara dan aparat keamanan agar melaksanakan amanah yang diberikan pemerintah dengan baik, dan kepada masyarakat agar menjaga situasi keamanan yang damai serta kondusif,” ucap Pangdam.

“Kita semua bersaudara dan harus bersatu dan berharap siapapun nantinya yang terpilih itulah Bupati dan Wakil Bupati yang memimpin Kab Madina 5 tahun kedepan, oleh karena itu mari kita jaga situasi dan kondisi daerah kita agar tetap aman dan kondusif,” tambahnya

Apabila ada kendala, kata dia, dan hal-hal yang tidak sesuai segera laporkan kepada pihak penyelenggara atau petugas, saya mengharapkan masyarakat dapat bergandengan tangan untuk mensukseskan pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madina yang kita cintai bersama.

Kepada seluruh personel TNI-Polri saya berpesan agar tetap menjaga netralitas serta kekompakan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, tetap jaga kesehatan dimanapun bertugas dengan selalu mengedepankan aturan pemerintah tentang Protokol Kesehatan, pungkas Mayjen TNI Hassanudin.

(Pendam I/BB)

Kabar7News, Jakarta – Tim Juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang diketuai oleh‚Äč akademisi, pelaku seni-budaya Nungki Kusumastuti, akhirnya berhasil menetapkan 10 penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021, dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Jakarta.

Nungki bersama anggota juri yang lain, yakni wartawan senior Ninok Leksono, pengamat seni budaya/penulis Agus Dermawan T, Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, wartawan senior kebudayaan/pelaku seni Yusuf Susilo Hartono, terlibat sejak dalam tahap awal kegiatan ini, mulai perencanaan, hingga pembacaan dan penilaian berkas proposal dari berbagai daerah yang masuk ke panitia lebih dari 500 halaman, belum termasuk berbagai link yang ada. Menyimak video penyerta yang berdurasi total ratusan menit, melakukan verifikasi, hingga wawancara langsung via daring. Dalam rentang waktu Oktober 2020 hingga Januari 2021.

“Masing-masing bupati walikota yang kami pilih ini memiliki strategi jitu, dalam memajukan kebudayaan daerahnya. Misalnya, dalam menghadapi gejala umum bahwa kaum milenial kurang menyukai kebudayaan daerah. Bagian pelik ini, kemudian dijawab oleh para bupati walikota dengan strategi berbeda-beda, dalam mengolah kekuatan dan warisan kekayaan masa lalu dengan cara-cara masa kini, termasuk penggunaan teknologi dunia maya. Dengan begitu, daerah tidak menerima pengaruh global begitu saja, tetapi turut mewarnainya,” ujar Nungki mewakili suara juri yang lain.

Ke-10 penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021 tersebut berdasar alfabet: 1) Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Herwin Yatim, dengan proposal yang diajukan berjudul : Pinasa: Gaya Hidup Kabupaten Banggai. 2) Walikota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto : Sahitya Raksa Baraya : Solidaritas Saling Menjaga Antar Sesama Warga. 3) Walikota Denpasar, Bali, IB Rai Dharma Wijaya Mantra : Denpasar Kreatif dan Berbudaya Derap Langkah Menuju Orange Economy. 4) Bupati Majalengka, Jawa Barat, Karna Sobahi : Ngamumule Budaya, Ngawangun Majalengka Raharja.

5) Walikota Mojokerto, Jawa Timur, Hj.Ika Puspitasari : Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Adil Makmur, Sejahtera dan Bermartabat. 6) Walikota Parepare, Sulawesi Selatan, M.Taufan Pawe : Parepare Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Melalui Gerak Kebudayaan . 7) Walikota Tegal, Jawa Tengah; H. Dedy Yon Supriyono: Kota Tegal dengan Jitak Jakwir Menuju Masyarakat Yang Berdedikasi dan Bermartabat. 8) Walikota Singkawang, Kalimantan Barat , Tjhai Chui Mie : Budaya Leluhur: Kearifan Lokal dalam Melawan Pandemi Covid-19 di Kota Singkawang. 9) Bupati Sumedang, Jawa Barat H. Dony Ahmad Munir: Memelihara Nilai-nilai Lama yang Baik, dan Menggali Nilai-nilai Baru yang Lebih Baik, dan 10) Walikota Semarang, Jawa Tengah , Hendrar Prihadi : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Makin Sejahtera.

Menurut Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, sekaligus Penanggungjawab HPN 2021, ke-10 bupati walikota tersebut berhak menerima trofi dan piagam pada puncak peringatan bersama Presiden Joko Widodo, tanggal 9 Februari 2021, rencananya secara daring.

Lima Rekomendasi Penting

Belajar dari strategi dan kinerja kebudayaan para para bupati walikota ini, dengan menaruh pada konteks pemajuan kebudayaan daerah pada umumnya, menurut Ketua Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono, Tim Juri memberikan lima rekomendasi kepada pemimpin daerah pada umumnya, dan pihak-pihak terkait, termasuk para milenial para pelaku seni budaya, dan para wwartawan serta para pengelola media.

Rekomendai tersebut, pertama, masing-masing daerah (kabupaten/kota) perlu memiliki payung hukum formal yang memadai sebagai landasan formal gerak pemajuan kebudayaan berkelanjutan di tingkat lokal, sekaligus ujung tombak pemajuan kebudayaan nasional.

Kedua, dalam era kesejagatan nyata maupun maya, semua daerah harus memiliki strategi jitu dalam pewarisan dan pemasyarakatan aspek-aspek kebudayan lokal kepada generasi milenial, agar kebudayaan lokal (sebagai bagian dari kebudayaan nasional) di daerah terus berkelanjutan.

Ketiga, selain pengalokasian anggaran yang memadai, daerah perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, infra struktur nyata maupun infra struktur maya (inovasi teknologi), program-program yang bermutu, jejaring nasional hingga internasional, agar kebudayaan lokal bisa turut mewarnai gerak laju kebudayaan global.

Keempat, penciptan baru bagi dinamika kebudayaan memang sebuah keniscayaan. Namun penciptaan baru dengan mengekspolitasi warisan budaya untuk kepentingan ekonomi, harus menghormati dan menyeimbangan dengan aspek-aspek lain yang tidak kalah penting bagi keberlangsungan kebudayaan lokal itu sendiri, baik sebagai identitas, pemilik hak cipta, kepentingan sosio kultural, hingga kepentingan religiusitas bagi daerah tertentu.

Kelima, sebagai pilar demokrasi keempat, media massa wajib mengawal tidak hanya bidang ekonomi dan politik, tapi juga aspek lain-lain termasuk kebudayaan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara super power dibidang kebudayaan, maka pers/media diharapkan memberi perhatian khusus terhadap informasi kebudayaan nasional, maupun kebudayaan daerah dengan berbagai platform yang ada. Khusus di daerah, diperlukan para wartawan yang memiliki kompetensi di bidang penulisan kebudayaan. Dengan media-media yang memiliki perhatian pada berita dan opini yang bermutu tentang kebudayaan.

(red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.