Kabar7News, Merauke – Danrem 174/ATW Merauke Brigjen TNI E. Reza Pahlevi, S.E beserta Ny. Iswati Reza Pahlevi mendampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muh. Saleh Mustafa beserta Ny. Eka Muh. Saleh Mustafa dan Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha serta rombongan sejak kunjungan kerja di wilayah Kab. Asmat, dilanjutkan kunjungan kerja di Kab. Merauke.

Selama kunjungan kerja di Kab. Merauke Papua Selatan, Pangdam XVII/Cenderawasih melaksanakan berbagai agenda kegiatan berupa peresmian gereja GKI Shalom Sota yang terletak di Kampung Sota Distrik Sota Kab. Merauke perbatasan RI-PNG, peninjauan Kotis Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 511/DY, peninjauan Titik Nol dan masyarakat yang ada di perbatasan RI-PNG kawasan Pos Lintas Batas antar Negara Distrik Sota Kab. Merauke, kunjungan ke Denzipur-11/MA, peninjauan lahan ketahanan pangan dan penanaman jagung serta agenda pertemuan dengan para Kelompok Tani Milenial Merauke serta acara ramah tamah dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta para kepala suku. Selasa (11/10/2022).

Saat tiba di Bandara Mopah Merauke dengan menggunakan pesawat Smart Air dari Kab. Asmat, Mayjen TNI Muh. Saleh Mustafa dan rombongan disambut tarian adat dari Suku Marind yang merupakan suku asli Merauke dilanjutkan dengan pemasangan mahkota Papua dan cawat oleh Wakil Bupati Merauke H. Riduwan dan Wakil Ketua I DPRD Kab. Merauke Hj. Almoratus Solikha. Tampak Danrem Brigjen TNI E. Reza Pahlevi, S.E bersama isteri Ny. Iswati Reza Pahlevi.

Turut hadir dalam penyambutan rombongan Pangdam XVII/Cenderawasih saat mendarat Danlanud J.A Dimara, Wadan Lantamal XI Merauke, Kasrem dan para Kasi Korem 174/ATW, Forkopimda dan para pengurus Persit KCK Koorcabrem 174 PD XVII/Cenderawasih.

Usai istrahat di Viproom Bandara Mopah dilanjutkan perjalanan menuju Kampung Sota Distrik Sota perbatasana RI-PNG guna meresmikan pembangunan gereja GKI Shalom Sota dan Baksos berupa pemberian 100 buah Alkitab dan bingkisan kepada para jemaat GKI Shalom dan tokoh masyarakat.

Pembangunan gereja GKI Shalom Sota ini merupakan kerjasama antara Kodam XVII/Cenderawasih dan Korem 174/ATW dengan pihak gereja Klasis GKI Kab. Merauke. Dalam sambutannya Mayjen TNI Muh. Saleh Mustafa menyampaikan terimakasih kepada pihak gereja dan masyarakat yang telah berusaha dan mendukung demi terwujudnya pembangunan gereja tersebut.

“Semoga gereja ini dapat digunakan untuk membantu melayani masyarakat dalam beribadah apalagi panitia dan pelayan gereja tersebut adalah dari kalangan TNI AD, semoga dengan keberadaan anggota TNI AD tersebut dapat membantu kesulitan masyarakat di wilayah Sota khususnya memberikan pelayanan dalam beribadah,” ujarnya.

Peresmian gereja ditandai dengan pengguntingan pita, penandatanganan prasasti, pembukaan selubung papan nama gereja GKI Shalom serta pelepasan balon oleh Pangdam XVII/Cenderawasih. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan kunci bangunan gereja oleh Pangdam XVII/Cenderawasih kepada Ketua Klasis GKI Kab. Merauke Pendeta Hety Lumoa, S.Th.

Usai acara peresmian gereja dilanjutkan peninjauan Kotis Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 511/DY, peninjauan Titik Nol yang berada di are Pos Lintas Batas antar Negara (PLBN) RI-PNG Sota yang disambut langsung oleh Kepala PLBN Sota Ibu Ni Luh Puspa Jayaningsih.

(Penrem 174/ATW Merauke)

Kabar7News, Jakarta – Hari ini kita telah berada di Bulan Desember, bulan yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Papua dan Indonesia. Bulan yang secara umum merupakan bulan kebahagiaan bagi sebagian masyarakat Papua yang ingin merayakan Natal dan Tahun Baru dengan kegiatan ibadah dan perayaan damai, namun sekaligus juga merupakan bulan kewaspadaan dan kekuatiran karena dianggap sebagai hari kemerdekaan bagi sekelompok orang, dan biasanya berpotensi memicu tindak-tindak kekerasan yang merugikan masyarakat. Situasi seperti ini sudah berlangsung selama puluhan tahun dan hingga saat ini belum ditemukan formulasi yang paling tepat untuk menyelesaikannya.

Pergantian pimpinan TNI dan TNI AD secara bersamaan yang diiringi oleh semangat perubahan paradigma dalam penyelesaian masalah Papua dengan mengedepankan cara-cara damai dan merangkul masyarakat baik oleh pimpinan TNI maupun TNI AD, direspon secara positif oleh banyak pihak. Kebijakan baru yang diterapkan oleh pimpinan TNI dan TNI AD yang selama ini menjadi salah satu stakeholder utama penanganan konflik Papua, seolah-olah memberikan angin segar bagi upaya penyelesaian masalah Papua secara komprehensif dan tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan TNI dan TNI AD memiliki komitmen yang kuat untuk menjabarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi Kementerian dan Lembaga Negara untuk mengambil langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Inpres tersebut, Panglima Tentara Nasional Indonesia diberikan instruksi oleh Presiden RI untuk: a. Memberikan dukungan pengamanan dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; b. Mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, dan pulau-pulau kecil dan komunitas adat terpencil; dan c. Membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok strategis Papua dalam mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang tepat.

Sejatinya, sinergi atau harmonisasi upaya penyelesaian masalah dan pembangunan wilayah Papua merupakan frasa yang telah lama digaungkan untuk segera menuntaskan persoalan yang telah berlangsung lebih dari setengah abad serta masih menyimpan potensi besar terjadinya disintegrasi. Namun demikian, realisasi dari upaya tersebut hingga saat ini masih belum terlihat secara nyata dan menghasilkan perubahan yang signifikan. Ego sektoral dan mindset para aparat ditugaskan di wilayah Papua masih disinyalir menjadi salah satu kendala utamanya, disamping berbagai kendala yang berasal dari masyarakat Papua sendiri terkait dengan keterbelakangan kualitas SDM dan berbagai persoalan kultural lainnya. Papua juga masih dipersepsikan identik dengan kekerasan dan terror, sehingga menimbulkan ketakutan bagi para aparatur sipil Negara untuk bertugas disana, dan disisi yang lain mendorong aparat keamanan untuk cenderung berpikir, bersikap dan bertindak represif dengan mengedepankan langkah kekerasan.

Jika kita ingin menyelesaikan masalah dan membangun Papua dengan harmonisasi aspek kesejahteraan dan keamanan, maka diperlukan komitmen yang kuat dan selaras antar kementerian dan lembaga, termasuk TNI, serta diimplementasikan secara nyata. Anggaran pembangunan daerah dan masyarakat tentu saja berada pada kementerian dan lembaga melalui dinas-dinas dan badan yang ada di daerah, sedangkan TNI memiliki tenaga para prajurit yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan maupun pada Babinsa yang tersebar hingga ke wilayah-wilayah terpencil yang seringkali tidak terjangkau oleh petugas dari dinas maupun badan terkait. Jika semuanya memiliki komitmen yang sama, maka kondisi tersebut dapat diintegrasikan menjadi sebuah upaya terpadu yang harmonis dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM masyarakat Papua.

Dari sisi aparat keamanan, sambil melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan maupun daerah rawan di Papua, para prajurit TNI juga melakukan kegiatan untuk mengisi kekosongan para petugas dari dinas dan badan yang bertanggung jawab membangun masyarakat di berbagai bidang. Para prajurit TNI seringkali menjadi guru di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar formal dari dinas pendidikan, mengajari dan melakukan pendampingan dalam bidang pertanian kepada masyarakat di sekitar pos
pengamanan, melakukan inovasi untuk mengatasi kesulitan sarana penerangan dan kesulitan air bersih, mengisi kekosongan petugas lintas batas (imigrasi, bea cukai dan karantina) serta membina potensi-potensi pemuda yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab dinas terkait di pemerintahan daerah. Namun itu semua dilakukan secara terbatas sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan waktu yang ada.

Di sisi yang lain, gangguan keamanan yang terus dilakukan oleh kelompok bersenjata kepada aparatur sipil dan pihak-pihak swasta yang bekerja membangun Papua telah menyebabkan kekuatiran yang tinggi sehingga mereka enggan untuk melanjutkan tugasnya. Akibatnya, terjadi ketidak sinergian dan kesinambungan upaya lintas sektoral yang seharusnya menjadi kunci keberhasilan penyelesaian masalah Papua. Jika semua pihak memiliki komitmen, spirit dan goodwill yang sama, maka seharusnya ketersediaan anggaran di kementerian dan lembaga yang tidak terdukung oleh kecukupan tenaga dapat disinergikan dengan ketersediaan tenaga yang tidak didukung anggaran khusus di TNI.

Di wilayah Papua Selatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kolakops Korem 174/ATW Merauke, terjadi penurunan yang siginifikan terhadap frekuensi dan kualitas gangguan keamanan yang dilakukan oleh KSB sejak tahun 2020 hingga tahun 2021. Puncaknya, Pekan Olahraga Nasional (PON XX) yang diselenggarakan di wilayah Merauke dan Mimika berjalan dengan lancar, aman dan sukses tanpa gangguan dari KSB. Dinamika yang terjadi para proses perencanaan dan persiapan yang sempat memunculkan kekuatiran akan gagalnya PON XX sama sekali tidak terbukti, dan justru pesta olahraga tersebut mencerminkan sebuah keberhasilan besar dan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Hal tersebut menjadi salah satu cerminan bahwa kedamaian dan keamanan bisa tercipta di bumi Papua jika terjadi harmoni yang sesungguhnya antara negara dan masyarakat Papua. Hal tersebut yang sedang dan terus diupayakan oleh Kolakops Korem 174/ATW Merauke untuk dijadikan pendekatan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi seluruh Satgas yang berada di wilayah Papua Selatan. Kehadiran Satgas TNI harus mampu menjadi bagian dari keluarga masyarakat Papua untuk bersama-sama membangun dan mengatasi berbagai persoalan yang terjadi sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan yang ada.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa diperlukan sebuah keberanian dalam hati, pikiran dan tindakan prajurit TNI yang melaksanakan tugas menjaga kedaulatan NKRI di Papua. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk mencintai, melindungi, membantu serta menjaga harkat dan martabat orang Papua. Ini mengandung makna yang luas serta membutuhkan konsekuensi perubahan mindset para unsur pimpinan beserta seluruh prajurit yang mendapatkan kehormatan untuk bertugas menjaga kedaulatan NKRI di Papua.

Para prajurit TNI yang akan melaksanakan tugas menjaga kedaulatan NKRI di Papua harus mau merubah mindset nya dengan tidak mengedepankan cara berpikir kekerasan dan berorientasi pada kuantitas “kontak” dengan kelompok bersenjata serta hasil yang didapatkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas. Jika sasaran akhirnya adalah dimenangkannya hati dan pikiran rakyat, maka ketiadaan gangguan dari kelompok bersenjata di wilayah penugasan suatu satuan dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satuan tersebut justru seharusnya dijadikan sebagai ukuran keberhasilan, bukan malah dianggap bahwa satuan tersebut malas melakukan patroli dan sebagainya.

Kebijakan Negara yang disampaikan oleh Presiden dan Wapres RI untuk lebih mengedepankan pendekatan kesejahteraan yang diharmonisasi dengan pendekatan keamanan harus benar-benar dijabarkan dan diimplementasikan oleh seluruh stakeholder terkait, termasuk TNI secara konsisten dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah Papua. Seluruh stakeholder termasuk para prajurit TNI yang bertugas di Papua harus benar-benar memiliki keberanian untuk merubah mindset dalam melaksanakan tugasnya. Masyarakat Papua bukanlah musuh yang harus diperangi, melainkan saudara kandung yang harus dicintai, dilindungi, dibantu dan dijaga harkat dan martabatnya. Jika keberanian tersebut dapat dibangun dengan sungguh-sungguh dalam hati dan pikiran semua pihak yang melaksanakan tugas di Papua, maka keberhasilan tidak akan sulit untuk dicapai.

Kemajuan-kemajuan pembangunan dan kesejahteraan serta keterbukaan masyarakat Papua dari keterisolasian diharapkan sedikit demi sedikit dapat membawa manfaat bagi keterbukaan mindset masyarakat Papua untuk terus membangun dirinya. Kebijakan pimpinan TNI dan TNI AD untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat, selaras dengan filosofi kemenangan dalam sebuah perang, bahwa kemenangan terbesar dari sebuah peperangan adalah jika kita bisa memenangkannya tanpa harus bertempur.

Penulis: Brigjen TNI Bangun Nawoko, Danrem 174/Atw Merauke

Kabar7News, Merauke – Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap (Danrem 174/ATW) Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Bangun Nawoko beserta Isteri Ibu Renny melakukan kunjungan kerja ke Batalyon Infanteri 757/Ghubta Vira (Yonif 757/GV) di Kampung Salor, Distrik Kurik, Kab. Merauke, Papua, Rabu (27/5/2020).

Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 174/ATW Mayor Inf Suko Raharjo mengatakan bahwa kunjungan kerja Kolonel Inf Bangun Nawoko tersebut dalam rangka silaturahmi dan tatap muka bersama prajurit Yonif 757/GV serta perkenalan diri sebagai Komandan Korem 174 Merauke yang baru.

“Kedatangan Danrem 174/ATW Merauke beserta rombongan di Markas Komando Yonif 757/GV disambut penuh kehangatan dan kekeluargaan oleh segenap prajurit Yonif 757/GV, dengan berpedoman pada protokoler kesehatan Covid-19,” ujarnya.

Dalam tatap muka tersebut, Danrem 174/ATW Merauke menyampaikan rasa bangga dihadapan seluruh prajurit dan Ibu-ibu Persit Batalyon Infanteri 757/Ghubta Vira.

Danrem 174/ATW Kolonel Inf Bangun Nawoko berpesan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga serta jaga hubungan kerja sama dan kekompakan demi nama satuan dan diri sendiri.

(Red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.