Tag: Digitalisasi

Kabar7News, Jakarta – Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 1445 H/2023 M yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta, pada Senin, 18 September 2023. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mendukung apa yang tengah dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk meningkatkan kekuatan besar nahdliyin dengan digitalisasi sebagai pintu masuknya.

Saya setuju dan mendukung apa yang sedang dan akan dilakukan oleh PBNU. Digitalisasi bisa masuk sebagai pintu masuknya untuk mengonsolidasikan kekuatan NU, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri,” ujar Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, NU memiliki kekuatan yang luar biasa dari sisi anggotanya yang sangat banyak dan tersebar di seluruh tanah air hingga di berbagai negara. Kekuatan besar tersebut perlu dikonsolidasi, diorganisasi, dan ditingkatkan kualitasnya dalam berbagai bidang, baik bidang sosial, agama, kemanusiaan, hingga bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, profesional, dan kewirausahaan.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU membentuk GKMNU (Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama). Inisiatif tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia, terutama untuk para nahdliyin di level akar rumput.

Di sisi lain, banyak sekali juga nahdliyin muda yang sedang kuliah di luar negeri dan menimba berbagai ilmu pengetahuan baru seperti belajar tentang kecerdasan buatan, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai muslim dan nahdliyin. Presiden Jokowi menyebut hal itu sebagai kekuatan besar NU untuk menyongsong masa depan sekaligus bagian dari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

“Hal ini merupakan kekuatan besar NU untuk menyongsong masa depan. Mereka-mereka ini harus dihubungkan dengan umat di akar rumput, mereka harus menjadi bagian solusi bagi nahdliyin di akar rumput dan menyejahterakan umat,” ungkapnya.

Menurut Presiden Jokowi, selain membantu memperbaiki cara kerja organisasi, digitalisasi juga akan menghubungkan para nahdliyin di seluruh dunia untuk saling berbagi komitmen, saling bekerja sama, bersama meningkatkan kualitas diri, bersama-sama mencari solusi untuk NKRI dan kesejahteraan umat.

Di samping itu, pemerintah juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan di NU, salah satu contohnya yaitu Universitas NU (UNU) di Yogyakarta milik PBNU yang gedungnya telah selesai dibangun. Berikutnya, UNU juga tengah difasilitasi untuk bekerja sama dengan Persatuan Emirat Arab melalui pendirian MBZ School of Future Studies.

“Saya minta agar UNU Yogya ini bisa menjadi lokomotif yang menarik banyak lembaga pendidikan tinggi NU untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk bersaing menjadi tenaga profesional, untuk bersaing menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha, dan tetap berakar kuat kepada ke-NU-annya,” ungkapnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden Jokowi menyebut bahwa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia masih sangat banyak dan berat. Namun, Presiden meyakini bahwa bangsa Indonesia akan dapat memenangi masa depan dengan terus didampingi oleh para ulama.

“Dengan terus didampingi para ulama, didampingi para kiai, insyaallah bangsa Indonesia bisa memenangi masa depan, bisa mewujudkan Indonesia Emas, dan bisa menjadi negeri yang baldatun thoyyibatun warabbun ghafur,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah istri Presiden ke-4 RI Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

(BPMI Setpres)
Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Di tengah maraknya kemunculan bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi-inovasi teknologi finansial lainnya, penipuan dan tindak pidana keuangan terus terjadi di masyarakat.

Gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 harus disikapi dengan cepat dan tepat.

Di tengah maraknya kemunculan bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi-inovasi teknologi finansial lainnya, penipuan dan tindak pidana keuangan terus terjadi di masyarakat.

Untuk itu, saat memberikan pidato kunci pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/2021), Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk menjaga dan mengawal perkembangan digitalisasi keuangan yang tengah berkembang tersebut.

“Perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia di 2030,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, momentum tersebut harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, juga harus memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Pembiayaan teknologi finansial juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke ranah digital.

“Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelasnya.

“Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional,” imbuhnya.

Menurut Kepala Negara, penyedia layanan keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke seluruh penjuru Tanah Air.

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran.

“Bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah,” tambahnya.

Presiden berharap ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif, serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan.

“Komitmen, keberpihakan, dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian sangat ditunggu oleh pelaku pelaku ekonomi, utamanya pelaku ekonomi kecil khususnya juga usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera bangkit dari dampak pandemi Covid-19 dan terfasilitasi untuk memanfaatkan peluang baru yang bermunculan,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

(bpmi setpres)

Ekonomi, Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Di tengah maraknya kemunculan bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi-inovasi teknologi finansial lainnya, penipuan dan tindak pidana keuangan terus terjadi di masyarakat.

Gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 harus disikapi dengan cepat dan tepat. Di tengah maraknya kemunculan bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi-inovasi teknologi finansial lainnya, penipuan dan tindak pidana keuangan terus terjadi di masyarakat.

Untuk itu, saat memberikan pidato kunci pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/ 2021), Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk menjaga dan mengawal perkembangan digitalisasi keuangan yang tengah berkembang tersebut.

“Perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia di 2030,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, momentum tersebut harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, juga harus memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Pembiayaan teknologi finansial juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke ranah digital.

“Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelasnya.

“Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional,” imbuhnya.

Menurut Kepala Negara, penyedia layanan keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke seluruh penjuru Tanah Air.

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran.

“Bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah,” tambahnya.

Presiden berharap ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif, serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan.

“Komitmen, keberpihakan, dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian sangat ditunggu oleh pelaku pelaku ekonomi, utamanya pelaku ekonomi kecil khususnya juga usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera bangkit dari dampak pandemi Covid-19 dan terfasilitasi untuk memanfaatkan peluang baru yang bermunculan,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

(bpmi setpres)

Ekonomioleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

Kabar7News