Kabar7News, Jakarta – Kadin Indonesia telah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) IX Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 Desember 2020 di Hotel Manhattan Jakarta, yang selanjutnya akan melaksanakan pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia periode 2020-2025 dan Halal Bi Halal dengan tema besar “Peningkatan Peran Kadin Indonesia Dalam Kebangkitan Ekonomi Nasional Melalui Digitalisasi Industri”, yang dilaksanakan pada, Kamis, 27 Mei 2021 di Hotel Mulia Senayan -Jakarta, secara offline dan online dengan protokol kesehatan Covid-19.

Melalui pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2020-2025, Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah mendorong pemulihan ekonomi secara cepat dan efektif melalui digitalisasi ekonomi sebagai upaya konkrit pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

“Ada 5 (lima) sektor program prioritas strategi nasional Kadin Indonesia, yaitu Pertama, mempelopori transaksi digital seperti crypto, currency, block change, yang menjadi unggulan produk unggulan Kadin secara Internasional. Kedua, sektor e-commerce, memastikan transaksi elektronik berjalan aman dan nyaman. Ketiga, mendorong sektor ekspor sebagai komoditas utama perekonomian nasional. Keempat, Kadin Indonesia akan menjadi pusat ketahanan pangan nasional. Kelima, memberdayakan sektor usaha kecil menengah untuk menjadi sokoguru perekonomian nasional, karena sektor UMKM menjadi penopang utama di tengah pandemi Covid-19,” ujar Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia.

M. Mufti Mubarok, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan BUMN, mengatakan terkait konsolidasi internal, Kadin Indonesia telah menyusun dan menerbitkan 3 (tiga) buku, Pertama, Naskah Akademik tentang eksistensi Kadin Indonesia, Kedua, Buku Putih tentang Meluruskan Sejarah Kadin Indonesia. Ketiga, Buku tentang Potret Program Kerja Kadin Hasil Munas.

Pada kesempatan yang sama, Nur Kholis, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotan dan Kaderisasi mengungkapkan bahwa saat ini Kadin Indonesia telah mengkonsolidasi seluruh stakeholder terkait dalam rangka penguatan dan pemulihan pemulihan ekonomi nasional.

“Selain itu, Kadin Indonesia akan melakukan roadshow dan konsolidasi secara terstruktur, masif, dan sistemik ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk menggali potensi ekonomi dalam pemulihan ekonomi nasional,” ujar Nur Kholis.

Saat ini Kadin Indonesia lebih terbuka dengan bergabungnya tokoh nasional dari berbagai macam latar belakang, mulai dari pemerintah, pengusaha, ulama, politisi, praktisi dan aktivis, sehingga menjadi modal utama dalam membangun percepatan ekonomi nasional, ujar Dian Prasetyo, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Strategis, Eko Sriyanto Galgendu mengutarakan, pengukuhan Kepengurusan Kadin Indonesia periode 2020 – 2025 ini dapat menjadikan peran strategi baru dan jitu.

Khususnya dalam bidang penguatan UMKM dan Strategi Ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan dampak pandemi covid -19. Maka, Kadin Indonesia menyiapkan jurus atau strategi membumi di bidang ekonomi nasional.

“Kebijakan pemerintah dan pengusaha mesti berpijak pada jurus membumi. Misal dalam hal Digitalisasi Industri. Modernisasi digitilasi dibidang industi jangan sampai melepas semua sistim konvensionalnya,” ujar Eko Galgendu.

Dia menyatakan kelebihan dan kekurangan serta dampak positif dan negatif dalam digitalisasi Industri pada sistem ekonomi nasional mesti dibahas oleh pemerintah dan Kadin Indonesia.

“Karena sistem digitilasi industri juga senjata global dalam menembus pangsa pasar ekonomi Indonesia dan kalau Indonesia tidak punya senjata kekuatan penangkalnya, maka ekonomi bisa dihajar rudal-rudal senjata ekonomi mereka tanpa bisa berbuat apa-apa,” ujar Eko.

Menurutnya Kadin Indonesia sudah saatnya diasah serta diberikan penguatan pemerintah dalam peran percaturan ekonomi global serta organisasi ekonomi dunia.

“Strategi dan kerja sama Pemerintah dan Kadin Indonesia untuk bahu membahu dan bekerja sama menembus benteng  kekuatan ekonomi global mesti diupayakan,” tandasnya.

(**)



Kabar7News, Jakarta – Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa dari anggaran nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Menurut catatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hingga akhir tahun 2016 setidaknya terbangun lebih dari 120.000 km jalan, 1.960 km jembatan, 5.220 unit pasar desa, pembangunan tambatan perahu sebanyak 5.116 unit, pembangunan embung 2.047 unit, dan pembangunan irigasi sebanyak 97.176 unit. Selain itu juga pembangunan penahan tanah sebanyak 291.393 unit, pembangunan sarana air bersih 32.711 unit, pembangunan MCK 82.356 unit, pembangunan poliklinik desa 6.041 unit, pembangunan sumur 45.865 unit.

Namun berbagai bentuk penyalahgunaan dana desa juga tidak sedikit. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch, sepanjang 2015 sampai 2017, kasus tindak pidana korupsi di tingkat desa semakin menjamur. Pada 2015 setidaknya ada 17 kasus, jumlah ini meningkat menjadi 41 kasus pada 2016 dan 96 kasus pada 2017. Jika di total, dalam kurun waktu 3 tahun, setidaknya ada 154 kasus korupsi di tingkat desa dengan kerugian negara mencapai Rp 47,56 milyar.

Lebih lanjut, dari 154 kasus korupsi di tingkat desa, sebagian besar terkait dengan dana desa yaitu 127 kasus. Latar belakang pelaku yang paling banyak terlibat korupsi di tingkat desa adalah kepala desa yaitu 112 orang. Selebihnya merupakan perangkat desa 32 orang dan keluarga kepala desa 3 orang. Modus yang digunakan pun bermacam-macam, mulai dari penyalahgunaan anggaran, penggelapan anggaran, pembuatan laporan/ kegiatan/ proyek fiktif hingga penggelembungan harga.

Data ini memperlihatkan masih buruknya tata kelola dana desa. Bahkan kepala desa dan perangkat desa yang seharusnya mengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat justru menjadi bagian dari praktek penyimpangan.

Rentannya dana desa untuk disalahgunakan sebenarnya juga disadari oleh pemerintah. Sehingga pada Juli 2017 dibentuklah Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD) yang diketuai oleh Bibit Samad Rianto. Satgas ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan dana desa, merumuskan kebijakan terkait, dan menerima serta menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan dana desa. Sayangnya, sampai saat ini belum ada gebrakan yang dilakukan Satgas DD dalam menghadapi korupsi dana desa yang semakin lama semakin meningkat.

Kerentanan penyalahgunaan dana desa semakin bertambah menjelang pilkada serentak 2018. Tidak menutup kemungkinan dana desa dijadikan sumber pendanaan baru dalam pemenangan pilkada. Berkaca pada pilkada serentak 2017 lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi lambatnya pencairan dana desa karena sengaja didekatkan waktunya dengan proses pilkada serentak.

Hal serupa mungkin saja terjadi dalam pilkada serentak mendatang. Selain itu, kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pilkada juga rentan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya dalam rangka pemenangan pilkada. Sebab tidak ada keharusan bagi kepala daerah untuk mengundurkan diri namun hanya berupa cuti.

Penting bagi semua pihak, termasuk warga desa, untuk mengawasi perhelatan pilkada di daerah masing-masing guna memastikan anggaran desa tidak digunakan untuk kepentingan politik. Penting juga bagi kepala desa dan aparaturnya untuk independen dan fokus pada pemberdayaan dan kesejahteraan desa semata.
(ICW)


Kabar7News, Jakarta – Pemasangan plang nama status kepemilikan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan Nelayan Timur RT 8, RW 07, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat pada tanggal 11 Juli 2019 diduga tidak sesuai aturan hukum dan diluar kesepakatan dengan warga pada tahun 1982.

Terkait pemasangan plang tersebut warga Kota Intan bereaksi karena mereka telah mendiami tanah tersebut dan taat pajak tanah itu dari tahun 1972 hingga saat ini.

“Dari zaman dulu, pembayaran Ireda, Ipeda dan terakhir PBB tetap kami bayarkan. Tahun 1982 pernah PJKA memberikan kompensasi ke warga dari batas rel ke warga itu 6 meter. Pembayaran Rp 65 ribu per Kepala Keluarga,” kata Edi Suryadinata, warga Kota Intan, Minggu (4/8/2019).

Saat ini di lokasi telah berdiri sebuah masjid yang memiliki Sertifikat dari BPN yang mana mendapat Wakaf dari seorang warga yang telah mendiami tanah tersebut semenjak 1948.

Menuru Edi, pada tahun 2010 PT.KAI tanpa sepengetahuan dan seizin warga telah melakukan patok batas yang seharusnya tidak mereka lakukan patok batas tersebut karena tahun 1982 pihak PJKA telah bersepakat dengan warga bahwa pembebasan lahan hanya sebatas 6 meter dari sisi rel (grondkart). Namun saat ini pihak PT.KAI memasang plang nama melebihi 6 meter dari patok batas yg telah disepakati dengan warga pada tahun 1982.

“Kami berharap pihak PT. KAI dapat menghargai kami sebagai warga yang telah menguasai tanah yang di klaim milik mereka itu,” harap Edi.

Edi mengatakan bahwa warga kota intan membuka diri dengan pihak PT.KAI untuk berkomunikasi dan melakukan pertemuan, karena kami sebagai warga berdasarkan aturan yang berlaku/UU pokok Agraria no.5 tahun 1960. Bahwa sesuai aturan hukum tersebut kami mempunyai hak atas kepemilikan tanah tersebut.


(Wem)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.