Kabar7News, Jakarta – Putra daerah adalah seseorang yang memiliki garis keturunan murni dari daerah dimana dilahirkan, istilah tentang putra daerah yang lainnya adalah berdasarkan perikatan primordial, kedekatan kultur, indentitas dan kejiwaan maka seorang putra/putri daerah diasumsikan akan memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap daerahnya dibandingkan dengan non putra/putri daerah.

Hal tersebut disampaikan Rahmat Aminudin SH kepada para awak media di sekertariatnya Jalan Tomang Rawa Kepa Utama No.22C Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Minggu (22/1/2023).

Pada Pemilhan Legeslatif (PILEG) untuk DPR RI Priode 2024-2029, Rahmat Aminudin SH berikhtiar mencalonkan diri untuk menjadi Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Rahmat lahir dan besar di Jakarta, serta sehari-hari berprofesi sebagai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Investigasi Bhayangkara Indonesia (IBI LAW FIRM) yang berdomisili di Jakarta Utara tepatnya di Jalan H Mawar, Sunter Jaya akan menjadi salah satu semangat untuk berikhtiar menjadi anggota DPR RI dari PAN.

“Menjemput Rezeki Bersama, Salam Santun dan Jangan Goyang” merupakan tema dari ikhtiar menjadi Anggota DPR RI kepada saudara-saudara yang ber-KTP dan berdomisili di daerah Jakarta Barat, Jakarta Utara serta Kepulauan Seribu,” ungkap Rahmat.

Rahmat membuka konsultasi hukum gratis di hotline whatsApp 08118862616 untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

(**)

Kabar7News, Jakarta – Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12/2022) menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK pada November 2021.
MK menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

Rahmat Aminudin SH Praktisi Hukum (Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum) Managing Partners pada IBI Law Firm (Kantor Hukum Invesitigasi Bhayangkara Indonesia) memandang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo diduga telah mengabaikan aspek partisipasi publik dan juga ketertundukan pemerintah terhadap hukum.

“Awal polemik UU Cipta Kerja pada tahun 2020. Masyarakat menilai pengesahannya tergesa-gesa,” papar Rahmat kepada awak media di Jakarta, pada Minggu (8/1/2023).

Rahmat yang juga sebagai Dir LBH DPP KAMPAK MAS RI menginformasikan bahwa Presiden sendiri yang mempersilakan masyarakat jika tidak puas dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi sepertinya, pemerintah tidak mengindahkan putusan MK bahwa UU Cipta Kerja telah inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam dua tahun.

Presiden Jokowi malah mengesahkan Perpu Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja pada akhir tahun 2022. “Padahal, MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini tidak partisipatif, maka harus diperbaiki. Nah sampai terakhir kita sangat kaget ketika presiden mengeluarkan Perppu tentang Cipta Kerja, padahal ini kita melihat ini seperti nya diduga hanya ganti kulit saja, atau diduga cuman ganti baju,” ujar Rahmat.

(**)

Kabar7News, Jakarta – Setiap orang harus diperlakukan sama dalam hukum (equality before the law), tanpa membedakan suku, agama, pangkat dan jabatan, ini asas dalam hukum yang menekankan tidak ada seorang pun yang dikecualikan atau kebal hukum apapun jabatannya termasuk polisi, jaksa dan hakim sekalipun.

Hukum itu diadakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bukan untuk memanifestasikan kekuasaan yang bila kekuasaan itu tidak dipagari dengan rambu hukum akan menjadi keadilan yang liar.

Jadi sepanjang seseorang tersebut sekalipun pejabat hukum bila melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang diancam pidana, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, termasuk pula bagi pelaku yang turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Tentang makna tertangkap tangan diatur oleh KUHAP dan ini berlaku bagi siapapun yang tertangkap pada saat melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian ditemukan alat bukti yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, OTT itu harus dimaknai sebagai represi kejahatan , suatu rule of law model, OTT masih diperlukan sekaligus menjadi proses penanggulangan kejahatan yang sebenarnya, karenanya tidak ada perbedaan atau pengecualian orang dalam pemberlakukan tertangkap tangan malah hukum acaranya memberikan mekanisme lebih mudah dalam penerapan hukum bagi pelaku yang di OTT, jadi penegakan hukum tidak bisa terhalang oleh kualifikasi profesi atau jabatan pelaku dalam upaya mendorong penegakan hukum yang berkualitas.

Malah dalam hukum pidana diatur bila kejahatan dilakukan oleh penegak hukum sanksinya lebih berat ditambah 1/3 dari ancaman maksimal.

Jadi bila ada wacana bagi aparatur hukum tidak bisa di OTT dengan alasan sebagai pejabat simbol negara, ini harus dihindari dikhawatirkan bisa-bisa aparatur hukum jadi penjahat yang terselubung, akan jadi pembacking oknum-oknum yang bermufakat dalam sebuah kejahatan yang dibungkus pengamanannya melalui kewenangan jabatan atau kesempatan yang ada dalam jabatannya, karena sebagaimana diketahui kekuasaan itu berpotensi, cenderung untuk disalahgunakan.

Penulis: Azmi Syahputra
Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti

Kabar7News, Ambon – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Roni Nazra, menemui Kapolda Maluku Irjen Pol Drs Refdi Andri, M.Si.

Pertemuan yang bertujuan untuk silaturahmi ini berlangsung di ruang kerja Kapolda, Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Selasa (16//11/2021).

Dalam pertemuan itu, Kapolda didampingi Direktur Intelkam, Direktur Reskrimsus, Kabid Keuangan dan Kabid Humas Polda Maluku. Sementara Kepala OJK datang didampingi dua stafnya yakni Novian Suhardi, Kepala Bagian Pengawasan Perbankan, dan Aditya Reza Lakmita, Kepala Subbagian Administrasi.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Maluku yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk dapat bersilaturahmi hari ini,” kata Roni Nazra mengawali perbincangan tersebut.

Roni mengaku, selama ini pihak kepolisian dengan OJK memiliki hubungan kerja sama yang sangat kuat. Salah satu kolaborasi yang dilakukan yaitu terkait permasalahan pada Bank Negara Indonesia (BNI).

“Saat ini kami tergabung dalam satgas Investasi ilegal. Dan beberapa waktu lalu kami sudah melakukan sosialisasi terkait praktek investasi ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata dia.

Praktek investasi ilegal dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu masyarakat dengan menggunakan skema piramida.

“Praktek semacam ini modusnya berbagai macam cara. Harapan kami ke depan OJK sebagai pelayan masyarakat membutuhkan dukungan dari Polda Maluku atau pihak kepolisian untuk membuat masyarakat merasa aman dan nyaman,” harapnya.

Sementara itu, Kapolda Maluku mengaku mendukung OJK dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Apalagi terkait investasi ilegal tersebut.

Mantan Kakorlantas Polri ini berharap sinergitas antara OJK dan Polda Maluku dapat terus ditingkatkan.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas kedatangannya sehingga dapat menukar berbagai informasi untuk kebaikan ke depan,” harapnya.

(**)

Kabar7News, Ambon – Aparat Kepolisian Resort Kepulauan Tanimbar berhasil menciduk tiga orang pelaku penganiayaan yang menyebabkan Paternus Angwarmas alias Pater meregang nyawa. Korban diduga dianiaya karena ketahuan mencuri satu unit sepeda motor.

Tiga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan di tahan di Rumah Tahanan Mapolres Tanimbar ini yaitu EM alias Cau, BW alias Boni, dan DJN alias Dolvys. Mereka disangkakan pasal 170 ayat (2) ke-3 dan atau pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Romi Agusriansyah pada Senin (11/10/2021), mengatakan, kasus kekerasan bersama yang menyebabkan matinya orang ini terjadi di depan rumah tersangka EM alias Cau, Desa Lauran, Kecamatan Tansel, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sabtu (9/10/2021) sekitar pukul 07.00 WIT.

Pengeroyokan hingga menyebabkan korban tewas, kata Romi, berawal saat motor Honda Revo Fit milik Pius Bulurdity hilang diparkiran rumah di Desa Sifnana, Kecamatan Tansel sekitar pukul 04.30 WIT.

Kejadian itu lalu diberitahukan kepada adiknya Silvester Bulurdity. Silvester kemudian melakukan pencarian terhadap motor berwarna hitam lis hijau tersebut di sejumlah bengkel yang ada di sekitar desa Sifnana.

Saat melakukan pencarian, Silvester bertemu istri kakaknya tersebut yang sedang menyapu jalan di dekat tugu selamat datang. Oleh kakak iparnya itu menyampaikan kalau dirinya sempat melihat motor suaminya ini baru saja melintas dan mengarah ke Desa Lauran.

“Saat melakukan pencarian di kawasan Desa Lauran, saksi melihat motor kakaknya yang hilang sedang terparkir di bengkel bapak Ongen,” kata Kapolres.

Kala itu, Silvester melihat korban (Paternus Angwarmas) sedang berdiri di samping motor tersebut. Saat itu korban berdiri dengan posisi menghadap ke arah Selatan. Di bengkel itu juga terdapat tersangka BW alias Boni.

“Tersangka BW bekerja di bengkel itu dan baru saja akan membuka bengkel tersebut bersama temannya yang bernama Isak Rurume alias Caken,” sebutnya.

Melihat hal itu, Silvester kemudian menghampiri motor milik kakaknya yang sebelumnya hilang tersebut. Saat mendekat, Silvester menanyakan korban siapa yang membawa motor itu.

“Saat ditanya, korban menjawab bahwa yang membawa motor itu sementara mencari makan sambil menunjuk ke arah Utara yang kemudian saudara Silvester meminta korban menemaninya mencari orang yang dimaksudkan oleh korban itu,” ujarnya.

Saat meminta tolong, korban dan Silvester kemudian bertemu tersangka EM yang sedang bekerja memperbaiki jembatan kecil di depan rumahnya.

“Kemudian saudara Silvester bertanya kepada tersangka apakah melihat ciri-ciri orang yang sempat dijelaskan oleh korban bahwa mengenakan baju biru namun tersangka mengatakan tidak melihat orang yang dimaksudkan,” jelasnya.

Menurut Romi, saat itu korban terus mengajak Silvester agar kembali melakukan pencarian terhadap orang yang dimaksudkannya tersebut.

“Namun Silvester menolaknya dan memilih kembali ke bengkel dengan alasan yang penting motornya sudah ditemukan,” ujarnya.

Dalam perjalanan kembali ke bengkel tiba-tiba tersangka EM merasa curiga dengan korban. Ia lalu memanggil saksi Silvester untuk menanyakan identitas korban. Sebab, tersangka mengaku baru pernah melihat wajah korban di sini.

“Saat tersangka memanggil saksi Silvester, korban mendengar dan kemudian menghampiri tersangka. Lalu tersangka menanyakan korban sejak kapan kerja di bengkel dan dijawab oleh korban bahwa dia baru saja kerja sehari,” katanya.

Usai ditanya tersangka, korban kemudian berjalan pergi. Ia tidak menuju bengkel melainkan berjalan ke arah berlawanan pada arah Timur.

Di saat bersamaan, saksi Silvester ditanya oleh Caken, saudara tersangka EM. Saksi menjelaskan kalau dirinya sedang mencari orang yang membawa motor kakaknya tersebut.

Mendengar penjelasan Silvester, Caken lalu mengatakan kalau yang membawa motor itu adalah korban. Saat itu saksi juga merasa yakin dengan jawaban Caken tersebut. Ia kemudian kembali ke bengkel tersangka EM untuk menanyakan keberadaan korban.

“Saat kembali ke tempat tersangka EM, saksi menanyakan keberadaan korban dan ditunjukkan arah perginya korban dan saat itu saksi mengatakan kepada tersangka kalau korban lah yang telah mencuri motor kakaknya itu,” ungkapnya.

Mendengar pengakuan saksi Silvester, tersangka merasa kesal, karena telah dibohongi oleh korban. Ia lalu mencari keberadaan korban. Atas petunjuk Feky, tersangka lalu menemukan korban dan memanggilnya.

Saat dipanggil tersangka, korban langsung melarikan diri. Tersangka mengejarnya dan berhasil menerkam korban yang terjatuh saat mencoba melarikan diri.

Ditangkap, korban kemudian dibawa dengan cara tersangka menarik krak baju depannya. Korban yang sempat meronta, ditampar sebanyak dua kali mengenai pipi kiri dan kanannya.

Korban yang tak bisa melawan terus dibawa dan bertemu dengan tersangka lainnya yaitu BW alias Boni. EM lalu menyerahkan korban kepada BW.

“Saat itu tersangka Boni tampar korban satu kali, sementara tersangka EM memukul rusuk kiri korban satu kali, dan selanjutnya tersangka Boni membawa korban diikuti oleh EM,” jelasnya.

Melihat korban sedang diamankan oleh EM dan BW, tersangka lainnya yaitu DJN alias Dolvys berjalan di depan mereka. Ketiga tersangka lalu melakukan penganiayaan terhadap korban.

“Korban dianiaya dengan cara memukul bagian kepala belakang, wajah, bagian rusuk dan juga ada yang menendang kaki korban sehingga korban sempat terjatuh dengan posisi berlutut hingga tidak sadarkan diri,” jelasnya.

Saat itu, lanjut Kapolres Romi, saksi Silvester datang bersama motor milik kakaknya yang sebelumnya hilang tersebut. Ia melihat korban pinsan dan menawarkan untuk membawanya ke Rumah Sakit guna mendapat pertolongan.

“Saat saksi Silvester dan tersangka Boni membawa korban ke puskesmas Saumlaki,” katanya.

Sesampainya di puskesmas Saumlaki, saksi Silvester mengaku masih melihat korban bernafas. Namun setelah berada di ruang UGD, pihak medis yang melakukan pemeriksaan kemudian menyatakan kalau korban sudah meninggal dunia.

“Dari hasil Visum et Repertum atas pemeriksaan korban disimpulkan bahwa
ditemukan beberapa luka lecet, luka robek, luka lebam/memar akibat kekerasan tumpul. Korban merupakan residivis dua kali dalam perkara pencurian yakni pada tahun 2017 dan pada tahun 2018,” sebutnya.

(**)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.