Kabar7News, Kulon Progo – Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Kementerian Keuangan RI bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui kolaborasi #KemenkeuSatu mengadakan acara dengan tujuan mengajak para pelaku usaha perempuan Indonesia untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional yang berdaya saing global. Acara berupa talkshow dengan tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju” dan berlokasi di Murakabi Craft, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Kamis (22/12).

Selain talkshow, kegiatan ini juga diramaikan dengan adanya booth expo layanan UMKM Kemenkeu Satu yang menyiapkan berbagai narasumber bagi para pengunjung untuk menanyakan kiat-kiat usaha, potensi negara tujuan. Dalam kegiatan ini LPEI menghadirkan para narasumber yang berasal dari Kantor Cabang LPEI Surakarta dan 10 pelaku usaha mayoritas di sektor furnitur yang berasal dari debitur UMKM berorientasi ekspor dan mitra binaan Jasa Konsultasi.

Menteri Keuangan RI memberikan sambutan dan dukungannya yang disampaikan secara daring kepada para pengunjung dan tamu undangan. “Negara hadir melalui berbagai instrumen keuangan maupun berbagai institusi yang diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah seperti LPEI untuk mendorong ekspor nasional serta coaching program kepada para pelaku UMKM terutama para pelaku usaha perempuan,” ucap Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani Indrawati berharap dengan coaching program yang diberikan kepada eksportir perempuan ini akan makin memperluas basis daya saing Indonesia dalam rangka menembus pasar global baik melalui akses pembiayaan maupun pendampingan oleh LPEI.

Staf Ahli Gubernur DI Yogyakarta Bidang Sosial Kemasyarakatan, Etty Kumolowati mengapresiasi kolaborasi yang dibangun antara Kementerian Keuangan, SMV dan seluruh pihak terkait atas terwujudnya kegiatan ini. “Kami menyambut gembira atas terselenggaranya acara talkshow yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar. Kami optimis peran perempuan semakin berkontribusi terutama dalam upaya pemulihan ekonomi nasional ditengah pandemi Covid-19,” ungkap Etty.

Kepala Kantor Cabang LPEI Surakarta, Irwan Prasetiyawan yang menjadi salah satu narasumber pada acara talkshow menjelaskan bahwa LPEI sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI memiliki mandat yang diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2009 untuk mendorong ekspor nasional melalui Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi untuk mendukung para pelaku usaha berorientasi ekspor tak terkecuali para pelaku UMKM. “Penguatan kompetensi dan kapasitas para pelaku UMKM terus dilakukan dan tingkatkan baik dari sisi pembiayaan antara lain fasilitas Penugasan Khusus Ekspor (PKE) UKM maupun pendampingan dengan program unggulan, seperti Coaching Program for New Exporter (CPNE) dan Desa Devisa,” ujar Irwan.

Tercatat sejak tahun 2019 hingga November 2022, LPEI telah berhasil meningkatkan jumlah eksportir baru secara signifikan yang mencapai 468% dari 38 eksportir menjadi 216 eksportir. Selain itu hingga November 2022 total pembiayaan PKE UKM mencapai lebih dari Rp3,69 triliun yang terdiri dari 133 debitur di sektor furnitur, makanan olahan, produk tekstil jadi, peralatan elektronik, produk karet lainnya, bahan kayu, dan lain-lain.

“Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM yang ingin meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Mengikuti sesi talkshow dan business forum serta berkonsultasi dengan LPEI melalui booth Coaching Clinic diharapkan semakin memberikan wawasan serta akses informasi yang berguna untuk mengembangkan bisnis kedepan,” ucap Irwan diakhir sesi talkshow.

(**)

Bisnisoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Kapasitas penerbangan internasional tersebut merupakan salah satu indikator dalam Global Normalcy Index yang masih perlu diperbaiki oleh pemerintah.

Pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kapasitas penerbangan internasional di tengah upaya pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Kapasitas penerbangan internasional tersebut merupakan salah satu indikator dalam Global Normalcy Index yang masih perlu diperbaiki oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 4 April 2022, selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

“Berdasarkan data Global Normalcy Index yang dikeluarkan majalah The Economist, nilai Indonesia saat ini berada di angka 68 dari 100 sebagai kondisi normal. Salah satu yang masih kita harus perbaiki adalah kapasitas penerbangan internasional yang masih jauh dari normal,” ujar Menko Luhut.

Sejumlah langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah antara lain membuka bandara internasional di beberapa kota yaitu Yogyakarta, Medan, Makassar, hingga Pekanbaru. Selain itu, pemerintah juga akan merelaksasi kebijakan visa dan aturan masuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

“Kebijakan visa akan terus direlaksasi mendekati aturan sebelum pandemi. Aturan entry test PPLN masuk Indonesia juga akan kita relaksasi sehingga jumlah penerbangan yang masuk dapat meningkat tanpa menyebabkan penumpukan di bandara. Untuk detail mengenai ini akan dituangkan di dalam surat edaran Satgas yang akan segera dikeluarkan,” jelas Menko Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo mengarahkan agar kebijakan bebas visa bagi negara-negara ASEAN kembali diberlakukan. Sedangkan untuk negara-negara lainnya adalah kebijakan visa pada saat ketibaan atau visa on arrival.

“Tadi sudah arahan Bapak Presiden bahwa visa untuk ASEAN itu bebas visa kembali dan negara lain visa on arrival,” tambah Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa persyaratan PPLN saat itu yaitu cukup menunjukkan hasil PCR negatif 2×24 jam terakhir dan begitu sampai di Indonesia bisa langsung masuk. Kecuali bagi mereka yang suspek, misalnya memiliki suhu badan di atas 37,5 derajat celcius, maka akan langsung dites PCR. Aturan lainnya, yakni wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

(BPMI Setpres)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Guna membina saling percaya dan kesepahaman diantara coast guard negara di kawasan, Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, S.Sos., M.M. berdiskusi secara daring dengan para pimpinan coast guard dari lima negara tetangga, Kamis (14/10/2021).

Pertemuan terbatas ini dihadiri oleh Commandant of Philippine Coast Guard Vice Admiral Leopoldo V. Laroya, Commandant of Vietnam Coast Guard Lieutenant General Nguyen Van Son, Deputy Director General of Operation Malaysian Maritime Enforcement Agency Vice Admiral Maritime Kamaruszaman Bin Hj Abu Hassan, Commander of Singapore Police Coast Guard Senior Assistant Commisioner Cheang Keng Keong, dan Commanding Office of Marine Police Royal Brunei Police Force Senior Superintendent Haji Muhammad Azrie.

Laksdya TNI Aan Kurnia dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan ini sangat penting guna mendorong kesamaan cara pandang dalam menghadapi dinamika tantangan keamanan dan keselamatan laut di kawasan karena dalam era globalisasi, tantangan yang dihadapi lebih kompleks dan tidak dapat diselesaikan sendiri dengan efektif sehingga membutuhkan kerjasama.

Tidak hanya itu, pertemuan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kerja sama antar instansi coast guard dan instansi penegak hukum di laut. “Kerja sama dalam hal pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan Asean Coast Guard and Maritime Law Enforcement   Agencies Forum (ACF), pertemuan tingkat teknis, dan kerja sama yang disepakati lainnya, diharap dapat disepakati bersama dalam forum ini”, ucap Laksdya TNI Aan Kurnia.

Kegiatan juga diisi sesi paparan dari Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita, S.T., M.M., M.Tr.Hanla. Overview on Coast Guard’s Martime Cooperation on Southeast Asia, menjadi tajuk paparan dalam pertemuan terbatas tingkat kepala coast guard tersebut.

Bukannya tanpa alasan, topik ini dipilih untuk mendorong kembali semangat kebersamaan antar coast guard negara kawasan dalam menghadapi berbagai tantangan maritim. Hal ini dibutuhkan karena posisi negara di kawasan ASEAN yang sangat strategis dan bernilai penting dalam konteks geopolitik negara dunia.

Kegiatan diakhiri dengan harapan Laksdya TNI Aan Kurnia untuk dapat bertemu secara langsung dengan para pimpinan coast guard yang hadir. “Jika kondisi pandemi sudah memungkinkan, saya berharap dapat segera bertemu secara langsung untuk membahas beberapa persoalan secara mendalam”, ujarnya.

Jajaran Pejabat Bakamla RI turut hadir dalam pertemuan ini, seperti Deputi Kebijakan dan Strategi Laksda Bakamla Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr (Han), Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla Sandy M. Latief, Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Kolonel Bakamla Maya Veraningsih, S.Sos., M.P.A., dan Kasi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional Letkol Bakamla Fenny Sefhirany, S.S.

(puspen tni)

Internasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) akan menyelenggarakan Konferensi Internasional Pewarta Warga (International Conference on Citizen Journalism) pada tanggal 11 November 2021 mendatang. Konferensi ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 organisasi PPWI.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA melalui release yang dikirimkan Sekretariat Nasional PPWI kepada berbagai media di tanah air, Sabtu, 2 Oktober 2021. “Dalam rangka HUT PPWI tahun 2021 ini, DPN bersama seluruh pengurus PPWI di daerah dan cabang serta kantor perwakilan PPWI di negara sahabat akan menggelar Konferensi Internasional Pewarta Warga pada HUT PPWI, yakni tanggal 11 November 2021. Mohon doa dan dukungan rekan semua dan seluruh bangsa Indonesia,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Terkait dengan tema kegiatan dalam HUT PPWI tahun ini, lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, itu mengatakan bahwa DPN menetapkan tema utama, yakni ‘Pewarta Warga Menyatukan Bangsa, Mendamaikan Dunia’.

“Sementara itu dari tema besar ini, Panitia Pelaksana kegiatan mengambil sub-tema: Melalui Peringatan HUT PPWI Tahun 2021, Kita Tingkatkan Kesadaran Berbagi Informasi yang Benar, Baik, dan Bermanfaat bagi Sesama,” ungkap Wilson Lalengke.

Informasi dan komunikasi, imbuhnya, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban manusia sejak kehadirannya di muka bumi ini hingga ke akhir hayatnya. Informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan vital bagi setiap orang selama hidupnya, baik secara personal maupun dalam konteks hidup bersama di dalam suatu masyarakat.

“Pada tataran yang lebih luas, mencakup orang banyak dengan berbagai dinamika persoalan publik, jurnalisme hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi dan komunikasi. Jurnalisme berkembang sesuai tingkatan zamannya, dari yang paling sederhana melalui lambang dan symbol di bebatuan dan/atau dedaunan, hingga ke zaman media massa modern menggunakan fasilitas teknologi canggih berbasis internet saat ini,” tutur tokoh pendiri organisasi jurnalisme warga PPWI di Indonesia itu.

Ketersediaan fasilitas komunikasi publik berbasis internet memungkinkan semua orang dapat melibatkan diri menjadi jurnalis, yang dalam istilah populernya disebut jurnalis warga atau pewarta warga (citizen journalist). Dalam konteks ini, setiap orang dapat berbagi informasi dari, oleh, dan untuk komunitasnya masing-masing; juga untuk masyarakat suatu bangsa dan komunitas internasional. Jurnalisme warga membuka ruang tak terbatas bagi setiap orang di muka bumi ini untuk saling terhubung tanpa sekat-sekat apapun, baik secara geografis-politik maupun perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Pada dasarnya, secara sadar atau tidak, jurnalisme merupakan alat yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk menciptakan sebuah kondisi sosial kemasyarakatan yang diinginkan. Dengan kata lain, jurnalisme adalah alat rekayasa sosial (social engineering)_. Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) lahir sebagai sebuah wadah bagi penyemaian, penumbuhan, dan pemeliharaan idealisme yang dikandung oleh jurnalisme berbasis warga masyarakat agar alat rekayasa sosial ini dapat berfungsi dan mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat, bukan semata hasil pemikiran dan kehendak sekelompok orang atau pihak tertentu.

“PPWI yang dideklarasikan pada 11 November 2007 di Jakarta mengusung visi untuk mewujudkan komunitas masyarakat Indonesia yang cakap-media atau cerdas informasi, yakni warga yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab dalam berbagi informasi melalui media massa serta mampu merespon dengan benar setiap informasi yang diperoleh dari media massa. Bagi PPWI, media massa adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh manusia sebagai wadah dalam berbagi informasi kepada khalayak ramai, termasuk di dalamnya media sosial dan peralatan elektronik yang digunakan dalam jejaring komunikasi massa, seperti handphone beraplikasi komunikasi massal,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Subbid Program pada Unit Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD-RI ini.

Dalam perkembangannya, sambung Lalengke, PPWI tidak saja bergerak dalam bidang komunikasi dan media massa ala jurnalisme warga, tetapi juga mengimplementasikan berbagai informasi yang diberitakan atau disebarluaskannya melalui media kepada publik. Para anggota dan pengurus PPWI adalah perencana, penggerak, dan pelaksana berbagai kegiatan produktif di tengah-tengah komunitasnya di berbagai bidang pembangunan. Kegiatan-kegiatan kreatif tersebut menjadi sumber utama informasi dan data yang akan diberitakannya di media masing-masing.

“Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang menjadi tulang punggung media massa pewarta warga, tahun 2021 ini PPWI telah merambah ke manca negara. Saat ini, telah ada 8 (delapan) Kantor Perwakilan PPWI di luar negeri, yakni Lebanon, Arab Saudi, Oman, Mesir, Libya, Chad, Somalia, dan Iraq. Selain itu, para anggota PPWI juga telah ada di puluhan negara sahabat, antara lain di Jepang, Hongkong, Taiwan, Belanda, dan Prancis. Teman-teman pengurus dan anggota PPWI di luar negeri itu nanti akan ikut serta dalam konferensi internasional perwarta warga yang bakal diselenggarakan nanti,” tutup Wilson Lalengke yang mengaku ingin agar setiap orang di permukaan bumi ini dapat saling mengenal dan membantu satu dengan yang lainnya.

(**)

Internasionaloleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.