Kabar7News, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta masih terus memasifkan tes PCR untuk menemukan kasus baru secara cepat, agar dapat segera melakukan tindakan isolasi/perawatan secara tepat. Sehingga, memperkecil potensi penularan Covid-19.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 14.761 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 12.513 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 2.492 positif dan 10.021 negatif. “Namun, total penambahan kasus positif sebanyak 2.711 kasus, lantaran terdapat akumulasi data sebanyak 219 kasus dari 2 Laboratorium RS Swasta, tanggal 6-8 Januari 2021 yang baru dilaporkan. Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 213.700. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 117.374,” terangnya.

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sejumlah 284 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 18.029 (orang yang masih dirawat/isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 206.122 kasus. Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 184.576 dengan tingkat kesembuhan 89,5%, dan total 3.517 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,7%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 2,9%.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 12,7%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 9,1%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

Pemprov DKI Jakarta menyarankan, bagi masyarakat yang ingin memasuki wilayah Jakarta untuk melakukan pemeriksaan mandiri Covid-19 melalui JakCLM di aplikasi JAKI. Melalui JakCLM, masyarakat dapat mengetahui risiko Covid-19 serta mendapatkan berbagai rekomendasi kesehatan sesuai dengan risiko yang dimiliki. Kontribusi masyarakat dalam pengisian JakCLM dapat membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pencegahaan penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta.

Melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, penindakan atas pelanggaran penggunaan masker dan pendataan buku tamu juga akan digencarkan, begitu pula dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran PSBB lainnya. Sehingga, harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Perlu diingat selalu untuk memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip ini dalam berkegiatan sehari-hari:
• Tetap tinggal di rumah dan tidak keluar bila tidak ada keperluan mendesak.
• Selalu jalankan 3M: Memakai masker dengan benar, Menjaga jarak aman 1,5 – 2 meter, dan Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin.
• Seluruh kegiatan yang diizinkan beroperasi harus dalam kapasitas maksimal 50% dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.
• Ingatkan sesama untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Pemprov DKI Jakarta juga masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs https://corona.jakarta.go.id/kolaborasi.

(red)

Kabar7News, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta terus memasifkan tes PCR untuk menemukan kasus baru secara cepat, agar dapat segera melakukan tindakan isolasi /perawatan secara tepat. Sehingga, memperkecil potensi penularan Covid-19.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 15.123 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 13.351 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.817 positif dan 11.534 negatif. “Namun, total penambahan kasus positif sebanyak 2.022 kasus, lantaran terdapat akumulasi data sebanyak 205 kasus dari 1 laboratorium swasta, tanggal 28 Desember 2020 yang baru dilaporkan. Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 197.967. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 97.550,” terangnya.

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta naik sebanyak 31 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 15.567 (orang yang masih dirawat / isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 183.735 kasus. Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 164.881 dengan tingkat kesembuhan 89,7%, dan total 3.287 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,8%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3%.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 12,3%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 8,7%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

Pada penerapan kembali PSBB masa Transisi, Pemprov DKI Jakarta menyarankan, bagi masyarakat yang ingin memasuki wilayah Jakarta untuk melakukan pemeriksaan mandiri Covid-19 melalui JakCLM di aplikasi JAKI. Melalui JakCLM, masyarakat dapat mengetahui risiko Covid-19 serta mendapatkan berbagai rekomendasi kesehatan sesuai dengan risiko yang dimiliki. Kontribusi masyarakat dalam pengisian JakCLM dapat membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pencegahaan penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta.

Melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, penindakan atas pelanggaran penggunaan masker dan pendataan buku tamu juga akan digencarkan, begitu pula dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran PSBB lainnya. Sehingga, harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Perlu diingat selalu untuk memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip ini dalam berkegiatan sehari-hari:
• Tetap tinggal di rumah dan tidak keluar bila tidak ada keperluan mendesak.
• Selalu jalankan 3M: Memakai masker dengan benar, Menjaga jarak aman 1,5 – 2 meter, dan Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin.
• Seluruh kegiatan yang diizinkan beroperasi harus dalam kapasitas maksimal 50% dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.
• Ingatkan sesama untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Pemprov DKI Jakarta juga masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs https://corona.jakarta.go.id/kolaborasi.

(red)

 

Kabar7News, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta terus memassifkan tes PCR untuk menemukan kasus baru secara cepat, agar dapat segera melakukan tindakan isolasi/perawatan secara tepat. Sehingga, memperkecil potensi penularan Covid-19.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 5.992 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 4.913 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 539 positif dan 4.374 negatif. “Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 127.600. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 59.195,” terangnya.

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sebanyak 348 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 7.522 (orang yang masih dirawat / isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 112.743 kasus. Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 102.844 dengan tingkat kesembuhan 91,2%, dan total 2.377 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 2,1%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4%.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 9,3%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 8,3%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

Pada penerapan kembali PSBB masa Transisi, Pemprov DKI Jakarta menyarankan, bagi masyarakat yang ingin memasuki wilayah Jakarta untuk melakukan pemeriksaan mandiri Covid-19 melalui JakCLM di aplikasi JAKI. Melalui JakCLM, masyarakat dapat mengetahui risiko Covid-19 serta mendapatkan berbagai rekomendasi kesehatan sesuai dengan risiko yang dimiliki. Kontribusi masyarakat dalam pengisian JakCLM dapat membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pencegahaan penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta.

Melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, penindakan atas pelanggaran penggunaan masker dan pendataan buku tamu juga akan digencarkan, begitu pula dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran PSBB lainnya. Sehingga, harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Perlu diingat selalu untuk memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip ini dalam berkegiatan sehari-hari:
– Tetap tinggal di rumah dan tidak keluar bila tidak ada keperluan mendesak.
– Selalu jalankan 3M: Memakai masker dengan benar, Menjaga jarak aman 1,5 – 2 meter, dan Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin.
– Seluruh kegiatan yang diizinkan beroperasi harus dalam kapasitas maksimal 50% dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.
– Ingatkan sesama untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Pemprov DKI Jakarta juga masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs https://corona.jakarta.go.id/kolaborasi.

(Red)

 

Kabar7News, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyerahkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Sabtu (7/12/2019). Penyerahan dilakukan di ruang pertemuan di lantai 5 Dinas Pendidikan DKI. Tercatat ada 8.790 penerima KJP Plus pada penyerahan tahap kedua ini.

Selain memberikan kartu KJP secara simbolis, gubernur juga menyaksikan seremonial penarikan uang dari mesin ATM oleh dua mahasiswa penerima KJMU. Gubernur juga mellihat  robotik hasil karya pelajar SMK yang dipasang di displai lantai dasar.

Gubernur mengatakan, pendidikan adalah salah satu kunci untuk meraih cita-cita. Sebagian pendidikan dikerjakan di sekolah. Karena itu bagi mereka yang bersekolah sebagian memiliki kemampuan ekonomi yang baik dan sebagian tidak. Pada mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dengan baik, harus dipastikan sekolah dengan tuntas. Sayangnya seringkali mereka sekolahnya tidak tuntas karena masalah ekonomi.

“Dengan adanya KJP Plus dan KJMU  ini maka anak-anak bisa belajar hingga tuntas. Pesan saya pada siswa dan mahasiswa, belajarlah dengan baik, sungguh-sungguh, serius. Pemerintah membantu menyiapkan pembiayaannya supaya mereka penerima KJP Plus dan KJMU bisa tuntas belajarnya dan meraih cita-citanya,” papar Anies.

Sementara, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI, Saefullah Hidayat menambahkan, anggaran yang dikucurkan untuk KJP Plus dan KJMU tahap kedua ini mencapai Rp 3,9 triliun. Rinciannya untuk KJP diberikan pada 865.123 peserta didik. Terdiri dari 833.255 penerima lama/eksisting dan 31.868 penerima baru dengan penyaluran sebesar Rp.2.022.991.200.000.

Sedangkan untuk KJMU tahap kedua ini diberikan kepada 8.790 peserta. Terdiri dari 5.049 penerima lama/eksisting dan 3.741 penerima baru dengan penyaluran sebesar Rp.79.110.000.000, tersebar di 101 perguruan tinggi negeri (PTN) seluruh Indonesia.

“Tahap kedua ini kita kucurkan anggaran sebesar Rp 3,9 triliun untuk KJP Plus dan KJMU. Ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI benar-benar berkomitmen untuk terus mendorong dan meningkatkan pendidikan,” kata Saefullah.

Menurutnya, Pemprov DKI tidak hanya memberikan bantuan pada siswa siswi dan proses kegiatan  wajib belajar 12 tahun atau sampai SMA  saja. Namun juga terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan bantuan pendidikan bagi warga tidak mampu yang akan kuliah di perguruan tinggi.

Mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri mendapatkan dana bantuan melalui KJMU ini sebesar Rp 9 juta per semester atau Rp 18 juta per tahun. Diharapkan dari dana tersebut dapat membantu mahasiswa yang kuliah dari warga tak mampu.

Sementara, Maril Kendi Bunga Citra (10) salah satu siswi penerima KJP Plus mengaku sangat senang. Pelajar kelas 5 PKBM Hasanah, Setiabudi, Jakarta Selatan ini mengaku baru pertama kali mendapatkan dana KJP Plus.

“Sangat senang dapat KJP karena orangtua jadi tidak pusing memikirkan dana. Saya berjanji akan semakin giat belajar di rumah dan di sekolah biar bisa lulus dengan nilai yang tinggi,” kata Citra.

(geri)


Kabar7News, Jakarta – Akhirnya Provinsi Kalimantan Timur resmi dipilih sebagai Ibukota baru Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan secara terbuka siang tadi.

“Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi Ibukota baru yang paling ideal adalah di bagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur”, tutur Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat. Senin, (26/08/2019).

Turut mendampingi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Dalam pidatonya, Jokowi juga menjelaskan bahwa pindah Ibukota itu sudah digagas sejak lama bahkan sejak era presiden pertama Republik Indonesia insinyur Soekarno dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka.

Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri Ibukotanya, banyak pertanyaan kenapa harus pindah ?

Yang pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa, juga bandar udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Yang kedua, beban pulau Jawa yang semakin berat, dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia, dan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di pulau Jawa, dan pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila Ibukota pemerintahan pindahnya tetap di pulau Jawa.

Yang ketiga, kita tidak bisa terus menerus membiarkan Jakarta dan Jawa semakin berat, dan kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air yang harus segera di tangani, dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Tetapi lebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada pulau Jawa dan pada Jakarta, kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah.

Mengenai pendanaan, perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan untuk Ibukota baru adalah kurang lebih 466T, nantinya 19% itu akan berasal dari APBN. Itupun, terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPBU Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN.
(Affry)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.