Kabar7News, Jakarta – Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Republik Indonesia mengungkapkan, pembentukan coast guard seperti yang diperintahkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sejatinya bisa melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
Hal tersebut dikatakan Mantan Kepala BAIS TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman Ponto, merespons perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Indonesia Coast Guard.

“Pertanyaan saya, perintah presiden adalah membentuk coast guard, kalau membentuk coast guard kenapa tidak pakai UU nomor 17 saja. Tidak perlu merevisi UU nomor 32 tahun 2014 hanya untuk membentuk coast guard,” ujar Ponto saat ditemui wartawan, di Kantor KPLP, Jumat (21/7/2023).

Menurut Ponto, di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 itu telah memuat aturan pembentukan coast guard. Aturan itu juga dibawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub), berbeda dengan UU Nomor 32 Tahun 2014 yang diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“UU ini adalah UU tentang pembentukan institusi sea and coast guard, apalagi?. Lalu kenapa untuk membentuk coast guard kita harus susah-susah merevisi UU nomor 32 ga perlu. Gunakan saja itu yang namanya UU 17,” jelasnya.

Ponto juga menyampaikan, nantinya keberadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) akan bertransformasi untuk membentuk sea coast guard. Kata dia, perubahan itu bisa saja menggabungkan Bakamla dengan KPLP.

Keberadaan Bakamla, perintah presiden jelas, transformasi Bakamla menjadi sea and coast guard. Perintah kedua, Bakamla ada embrio, tranformasi itu apa rubah bentuk, embrio itu apa rubah bentuk juga,” ucap dia.

“Jadi ubah bentuknya, dasar hukumnya yang selama ini UU 32 dirubah dengan UU 17. Bergabung dengan KPLP sama-sama menjadi indonesia sea and cost guard selesai,” imbuhnya.

Asal tahu saja, Indonesia ingin membentuk Coast Guard atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai untuk menjaga keamanan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rencana itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam seminar bertajuk “Pembangunan Keamanan Laut Untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-2045” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).

Mahfud menyebutkan bahwa itu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.

“Presiden juga memberi arahan agar kedepannya segera dibentuk lembaga Indonesia Coast Guard yang memiliki tiga fungsi utama yaitu melakukan penjagaan keamanan, melakukan penyelenggaraan keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia,” kata Mahfud dalam sambutannya

Mahfud mengatakan, rencana pembentukan Indonesia Coast Guard itu merupakan sebagian kecil dari keseluruhan program pemerintah dalam menjaga kesatuan dan keutuhan negara.

“Ancaman terhadap kita di Indonesia itu juga ada ancaman teritori, ada ancaman terhadap ideologi, ancaman terhadap demokrasi sosial politik,” kata dia.

(**)

Keamananoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Secara khusus, Presiden meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini.

Presiden Joko Widodo turut berdukacita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang dalam tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu, 1 Oktober 2022 kemarin.

“Saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-sudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, pada Minggu, 2 Oktober 2022.

“Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga telah memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan dan prosedur pengamanan penyelenggaraan sepak bola di Tanah Air.

Secara khusus, Presiden meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Di saat yang sama, Kepala Negara meminta agar Liga 1 dihentikan sementara.

“Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Presiden sangat menyesalkan terjadinya tragedi tersebut dan berharap agar kejadian tersebut merupakan tragedi terakhir dalam sepak bola di Indonesia. Presiden juga meminta agar rasa persaudaraan bangsa Indonesia terus dijaga bersama.

“Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

Olahragaoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Di sela-sela rangkaian acara KTT G20 yang digelar di La Nuvola, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedua Presiden membahas sejumlah hal, antara lain rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia.

Terkait rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia, Presiden Jokowi telah menerima laporan hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Turki.

Presiden Jokowi juga telah menerima hasil pembicaraan dengan Presiden Erdogan, termasuk rencana kunjungannya ke Indonesia.

“Saya menantikan kunjungan Yang Mulia ke Indonesia sekitar bulan Januari atau Februari 2022. Saya yakin kunjungan Yang Mulia akan makin mempererat hubungan Indonesia-Turki. Kita tugaskan Menteri Luar Negeri kedua negara untuk mempersiapkan kunjungan dengan baik,” ungkap Presiden.

Selain itu, kedua pemimpin juga menugaskan kedua Menlu untuk mempersiapkan kunjungan termasuk diluncurkannya mekanisme strategis tingkat tinggi atau high level strategic mechanism.

Kedua, mengenai rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Turki atau IT-CEPA. Presiden Jokowi meyakini bahwa IT-CEPA akan lebih memperkokoh kerja sama ekonomi kedua negara.

“Saya sarankan agar kita menugaskan Menteri Perdagangan masing-masing untuk segera mempercepat perundingannya. Tentu akan sangat baik jika IT-CEPA menjadi salah satu deliverable dari kunjungan Bapak Presiden tahun depan,” ujar Presiden.

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan dengan Presiden Turki.

(bpmi setpres)

Internasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Surabaya – Indonesia masuk dalam kategori tujuh negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar tersebut harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi nasional.

Indonesia masuk dalam kategori tujuh negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar tersebut harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi nasional.

Untuk itu, saat melakukan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Selasa (12/10/2021, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa smelter tersebut dibangun untuk menciptakan nilai tambah produk tambang di dalam negeri.

“Inilah kenapa smelter PT Freeport ini dibangun di dalam negeri, yaitu di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Ini adalah sebuah kebijakan strategis terkait dengan industri tambang tembaga setelah kita menguasai 51 persen saham Freeport dan saat itu juga kita mendorong agar Freeport membangun smelter di dalam negeri. Karena sekali lagi, kita ingin nilai tambah itu ada di sini,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, pembangunan smelter di dalam negeri ini akan memperkuat hilirisasi industri. Presiden mengatakan pihaknya akan meminta perusahaan tambang baik swasta maupun BUMN untuk melakukan hilirisasi agar komoditas tambangnya memiliki nilai lebih tinggi.

Hilirisasi juga akan memberikan nilai tambah bagi negara yang juga berarti akan memberikan pemasukan yang lebih tinggi pada negara. Selain itu, juga menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan membuat bangsa Indonesia makin mandiri dan makin maju.

“Tadi disampaikan Pak Menteri bahwa ini dalam masa konstruksi saja akan ada 40.000 tenaga kerja yang bisa bekerja, artinya yang terbuka lapangan pekerjaan ini akan banyak sekali di Kabupaten Gresik dan di Provinsi Jawa Timur, belum nanti kalau sudah beroperasi,” lanjutnya.

Dibangun di atas lahan seluas 100 hektare, smelter PT Freeport Indonesia ini akan menjadi smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau 480.000 ton logam tembaga. PT Freeport Indonesia sendiri merupakan bagian dari MIND ID, BUMN holding industri pertambangan.

“Saya berharap kehadiran PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus di Gresik ini akan menjadi daya tarik bagi industri-industri lain untuk masuk ke KEK Gresik ini, khususnya industri turunan tembaga untuk ikut berinvestasi di sini,” jelasnya.

Presiden pun menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memberikan dukungan penuh dalam berbagai hal agar iklim investasi di Indonesia makin baik. Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan makin diminati sebagai negara tujuan investasi.

“Tadi seperti yang diminta oleh Pak Menko tadi, infrastrukturnya terus akan kita dukung, kemudahan dan kepastian berusaha akan kita dukung, kemudian ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan industri juga nanti pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten juga ikut mendukung agar KEK Gresik ini makin maju, dan Indonesia akan semakin diminati sebagai tujuan investasi,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu, hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, dan Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk., Haryanto Adikoesoemo.

(bpmi setpres)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Di tengah maraknya kemunculan bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi-inovasi teknologi finansial lainnya, penipuan dan tindak pidana keuangan terus terjadi di masyarakat.

Gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 harus disikapi dengan cepat dan tepat. Di tengah maraknya kemunculan bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi-inovasi teknologi finansial lainnya, penipuan dan tindak pidana keuangan terus terjadi di masyarakat.

Untuk itu, saat memberikan pidato kunci pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/ 2021), Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk menjaga dan mengawal perkembangan digitalisasi keuangan yang tengah berkembang tersebut.

“Perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia di 2030,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, momentum tersebut harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, juga harus memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Pembiayaan teknologi finansial juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke ranah digital.

“Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelasnya.

“Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional,” imbuhnya.

Menurut Kepala Negara, penyedia layanan keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke seluruh penjuru Tanah Air.

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran.

“Bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah,” tambahnya.

Presiden berharap ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif, serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan.

“Komitmen, keberpihakan, dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian sangat ditunggu oleh pelaku pelaku ekonomi, utamanya pelaku ekonomi kecil khususnya juga usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera bangkit dari dampak pandemi Covid-19 dan terfasilitasi untuk memanfaatkan peluang baru yang bermunculan,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

(bpmi setpres)

Ekonomioleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.