Kabar7News, Jakarta – Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melantik Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letjen TNI Doni Monardo yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2021, bertempat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/5/2021).

Pelantikan Kepala BNPB berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang ditetapkan di Jakarta 24 Mei 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengambil dan mendiktekan sumpah jabatan Kepala BNPB yang baru.  “Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab”.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, diikuti oleh tamu undangan terbatas yang hadir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Letjen TNI Ganip Warsito kelahiran Magelang pada tanggal 23 November 1963. Sebelum menjabat sebagai Kepala BNPB, Letjen TNI Ganip Warsito adalah Kepala Staf Umum (Kasum) TNI yang dilantik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada 1 Februari 2021 lalu. Selain itu, lulusan Akabri 1986 ini pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan militer dan berpengalaman dalam beberapa penugasan di medan operasi, baik dalam maupun luar negeri.

Beberapa jabatan itu antara lain Direktur Latihan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD (2014-2015), Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 2/Kostrad (2015-2016), Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI (2016), Pangdam XIII/Merdeka (2016-2018), Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI (2018), Asops Panglima TNI (2018-2019), dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III (2019-2021).

Sedangkan beberapa penugasan operasi yang pernah dilaksanakan sosok Jenderal Bintang Tiga ini selama berkarir di dunia militer antara lain Operasi Seroja Timor Timur (1988, 1992, 1994 dan 1996), Operasi Banwil Maluku pada tahun 2002, Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL tahun 2003, RI-Malaysia tahun 2012, dan RI-Philipina tahun 2017, Operasi Tinombala tahun 2017, dan Operasi Papua tahun 2018. Untuk penugasan luar negeri, antara lain di negara Pakistan, Brunei, Korea Selatan, Pakistan, Afrika Tengah, Malaysia, dan Thailand.

Dengan pengalaman jabatan dan berbagai penugasan operasi itu, Letjen TNI Ganip Warsito diyakini dapat melaksanakan amanah tugas yang diberikan kepadanya sebagai Kepala BNPB, terutama dalam menghadapi tantangan tugas berupa penangganan Covid-19 dan manajemen bencana alam di wilayah Indonesia.

Hal ini bisa dipahami karena memang TNI selama ini sangat aktif menjalankan fungsi penanganan bencana dengan memobilisasi dan pengerahan kekuatan TNI dalam penanggulangan bencana di Indonesia, dan Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa jabatan Kepala BNPB adalah dijabat oleh perwira tinggi aktif, agar setiap terjadi bencana bisa mudah mengerahkan pasukan.

(Puspen TNI)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara co-sponsor bagi usulan TRIPS Waiver untuk dapat meningkatkan produksi sekaligus mengatasi kesenjangan distribusi vaksin Covid-19.

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pandemi Covid-19 hanya dapat ditangani secara global apabila seluruh negara dapat pulih sepenuhnya dari penyebaran pandemi. Kendati demikian, negara-negara dunia masih harus menghadapi tantangan terhadap akses vaksin yang adil dan merata bagi semua negara. Oleh karena itu, Presiden mengajak para pemimpin negara dunia untuk melakukan langkah nyata.

“Saya harus kembali mengingatkan kita semua bahwa kita hanya akan betul-betul pulih dan aman dari Covid-19 jika semua negara juga telah pulih. No one is safe until everyone is,” ujarnya saat berpidato secara virtual dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kesehatan Global, pada Jumat malam (21/5/2021).

Kepala Negara mengungkap bahwa di saat beberapa negara mulai melakukan vaksinasi bagi kelompok berisiko rendah, yakni anak-anak dan usia belia, hanya sebanyak 0,3 persen pasokan vaksin global yang tersedia bagi negara berpenghasilan rendah.

Kesenjangan tampak menjadi semakin nyata saat 83 persen pasokan vaksin global telah diterima negara-negara kaya, sementara 17 persen sisanya diterima negara-negara berkembang di mana terdapat di dalamnya 47 persen populasi dunia.

“Untuk itu kita harus melakukan langkah nyata yaitu, dalam jangka pendek, kita harus mendorong lebih kuat lagi doses-sharing melalui skema Covax Facility. Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipatgandakan khususnya dalam mengatasi masalah rintangan suplai,” kata Presiden.

Adapun dalam jangka panjang, masyarakat global harus dapat melipatgandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan. Hal tersebut tentunya memerlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi.

“Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi ini,” ucapnya.

Kepala Negara menyebut bahwa negara-negara anggota G-20 harus memberikan dukungan bagi peningkatan produksi dan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia mendukung penuh proposal TRIPS Waiver yang mengusulkan untuk sementara waktu melepaskan kewajiban dalam melindungi hak kekayaan intelektual terkait pencegahan, penanganan, atau pengobatan Covid-19.

Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara co-sponsor proposal tersebut. Indonesia juga berharap agar negara-negara anggota G-20 lainnya dapat memberikan dukungan yang sama.

“Sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, Indonesia siap untuk menjadi hub bagi peningkatan produksi vaksin di kawasan,” imbuh Presiden.

Selain itu, negara-negara G-20 juga harus ambil bagian untuk membangun arsitektur ketahanan kesehatan global yang kokoh untuk dapat menghadapi ancaman serupa di masa mendatang dengan lebih baik. Oleh karenanya, kerja sama global menjadi sebuah keniscayaan.

“Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Roma sangat penting untuk ketahanan kesehatan global. Namun, prinsip tersebut tidak akan berarti jika tidak diterapkan secara konkret. Implementasi adalah kunci dan dunia hanya bisa pulih serta menjadi lebih kuat jika kita melakukannya bersama. Recover together, recover stronger,” tandasnya.

Untuk diketahui, KTT Kesehatan Global merupakan salah satu pertemuan G-20 di bawah Presidensi Italia untuk tahun 2021. KTT ini dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintahan G-20, negara undangan, serta pimpinan organisasi internasional.

KTT Kesehatan Global menghasilkan kesepakatan “Deklarasi Roma” yang berisikan prinsip kerja sama multilateral dan tindakan bersama untuk mencegah krisis kesehatan global di masa depan dengan komitmen untuk membangun dunia yang lebih sehat, aman, adil, dan berkelanjutan.

(BPMI Setpres)

 

Kesehatanoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Magelang – Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas membahas pengembangan empat destinasi wisata prioritas di Patio Main Joglo Plataran Borobudur Resort & Spa Magelang, Jateng, Jumat, (30/08/2019).

“Pagi ini kita rapat terbatas membahas percepatan pengembangan empat destinasi wisata prioritas,” kata Presiden Jokowi.

Hadir dalam ratas itu antara lain Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Seskab Pramono Anung, Menpar Arief Yahya, Wamenlu AM Fachir, Wamenkeu Mardiasmo, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Kepala Negara menyebutkan sektor pariwisata bisa menjadi motor penggerak perekonomian dan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Karena itu pengembangan empat prioritas destinasi wisata harus terus dipercepat,” katanya.

Ia juga menyebutkan percepatan pengembangan itu juga berkaitan dengan selesainya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta pada 2020.

“Pembangunan BIY pada Maret 2020 kita harapkan telah selesai dan bisa digunakan secara penuh,” katanya.

Menurut dia, pembangunan jalan akses dari Kulon Progo ke Candi Borobudur juga perlu dipercepat.

Sementara itu 4 destinasi prioritas adalah Dana Toba, Labuan Bajo, Mandalika dan kawasan Borobudur.

“Sudah ada masukan dari Gubernur Jateng dan Bupati Purworejo, ini akan kita putuskan setelah studi lapangan selesai, ” katanya.

Menurut dia, setelah masalah konektivitas selesai, masalah berikutnya yang harus diselesaikan adalah penetapan tata ruang dan manajemen.

“Rencana induk pengembangan kawasan ini harus diselesaikan dan ditetapkan, juga menetapkan tata ruang, zone, kita atur bersama dan kita kendalikan. Saya lihat progres di lapangan belum cepat, masih lambat,” kata Jokowi.
(sumber : AntaraNews)

Pemerintaholeh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia pada sidang bersama DPD-RI dan DPR-RI di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jumat, (16/08/2019).

Dalam pidatonya Jokowi menyisipkan kalimat meminta izin kepada Parlemen serta seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan Ibukota Negara Indonesia ke Kalimantan.

Pada pidato kedua, Jokowi mengenakan baju warna kuning keemasan Adat Sasak, Nusa Tenggara Barat, lengkap dengan keris dan tutup kepala. Setelah ada waktu skorsing 15 menit, sebelumnya Jokowi mengenakan Jas biru dengan dasi merah dan peci hitam.

(Affry)

Budaya, Pemerintah, Pendidikan, Peristiwaoleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.