Kabar7News, Medan – Pasca viral diduga melakukan ‘Pemerasan’ kepada Rika Peruwani (35), warga Perumahan Royal Mension, Kecamatan Medan Marelan. Kapolda Sumut Irjen Agung Efendi langsung memeriksa Juper Polsek Medan Helvetia Aipda RR Tarigan. Terlihat Juper tersebut masuk ke gedung Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumut, Selasa (3/10/2023).

Kuasa Hukum Korban, Hans Silalahi,SH didampingi Ramses Butar-butar, SH mengatakan perjuangan mereka untuk mengadu ke Kapolda Sumut ditanggapi. Aipda R Tarigan sudah diperiksa oleh Propam Polda Sumut. Ini adalah bentuk keseriusan Pak Kapoldasu untuk membersihkan personilnya dari hal-hal negatif yang mempengaruhi kinerja. Namun, kami tetap memantau hasil pemeriksaan dari Propam. Dan, kami minta rasa keadilan kepada korban.

“Terimakasih kepada pak Kapolda Sumut dan Kabid Propam. Semoga rasa keadilan diberikan kepada klien kami,” ujarnya di halaman Bid Propam Polda Sumut.

Pengacara kondang kota Medan ini mengapresiasi kinerja Propam Polda Sumut yang cepat menerima pengaduan masyarakat. Ini menjadi penilaian baik yang diberikan oleh masyarakat. Propam cepat bekerja dan memanggil oknum juper Polsek Medan Helvetia itu.

“Masyarakat khususnya kami mengucapkan terimakasih kepada pak Kapolda. Presisi semakin di hati,” ucapnya.

Sebelumnya, Juper Polsek Medan Helvetia Aipda RR Tarigan dilaporkan oleh Cut Rika Peruwani (35), warga Perumahan Royal Mension, Kecamatan Medan Marelan. Tarigan dilaporkan atas pemerasan.

Laporan Polisi Nomor : LP/177/X/2023/Propam, tangga 2 Oktober 2023, terlapor disangka melanggar sejumlah pasal tentang etika profesi.

“Penyidik Polsek Helvetia Aipda RR Tarigan telah mengambil ATM saya dan meminta PIN-NYA. Dia sudah menarik uang saya di STM sebesar 3 juta rupiah. Itu untuk Anak sekolah,” beber Cut kepada wartawan usai membuat laporan di Bid Propam Polda Sumut.

Dijelaskannya, Aipda Tarigan terus meminta uang kepada saya. Dia juga mengatakan kalau saya melapor tidak ada gunanya, karena dia tidak takut kepada pimpinannya. Setiap dia minta uang, saya berikan melalui transfer. Lama-lama saya tidak tahan karena uang saya habis. Itula saya mengadu ke pak Kapolda.

Dalam laporan itu disebutkan, Aipda RR Tarigan diduga melakukan pelanggaran kode etik karena tidak profesional dan pungutan liar (pungli) atau pemerasan sebagaimana Perpol Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik pada Pasal 5 ayat 1 huruf C.

Dia disangka melanggar pasal 12 huruf d, yaitu ‘setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan dilarang mengeluarkan ucapan isyarat dan atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat.

(**)

Hukumoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, angkat bicara terkait dengan maraknya aksi tawuran atau perkelahian pemuda di sejumlah tempat di Maluku.

Kapolda mengajak semua elemen masyarakat agar dapat bersama-sama aparat keamanan baik Polri maupun TNI, untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

“Sebenarnya tidak semua wilayah seperti itu (suka tawuran), di Maluku masih banyak daerah yang aman dan menjaga lingkungannya dengan baik, menjaga kamtibmas, siskamlingnya berjalan, dan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan TNI dan Polri,” ungkap Kapolda di Ambon, Selasa (18/10/2022).

Kapolda meminta agar image bangga bila suka berkelahi atau menganiaya, dan bahkan membunuh orang itu dihilangkan.

“Hilangkan image bangga kalau terkenal suka berkelahi, bisa pukul dan bunuh orang, itu sudah tidak ada zamannya lagi,” pintanya.

Untuk mengatasi aksi tawuran, Irjen Latif mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas para pelaku, sebagaimana peraturan dan undang-undang hukum yang berlaku.

“Saya sudah perintahkan tindak tegas dan hukum seberat-beratnya bagi siapapun itu pelaku yang terlibat tawuran,” tegasnya.

Menurutnya, perilaku suka tawuran atau berkelahi sudah tidak zamannya lagi. Orang saat ini telah berlomba-lomba untuk meraih kesuksesan, menimba ilmu, dan melawan kemiskinan.

“Saat ini kalau mau berkelahi, berkelahilah dengan kemiskinan, berkelahi dengan kebodohan, berkelahilah melawan intoleransi, dan upaya-upaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” ajaknya.

Ia mengungkapkan, Polri memiliki keterbatasan personil. Sehingga tidak mungkin pada setiap jengkal tanah dijaga oleh aparat keamanan. Olehnya itu, semua pihak agar memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga wilayahnya masing-masing.

“Semua pihak punya tanggung jawab besar untuk menjaga kamtibmas, mulai dari diri sendiri dan semua aparat desa, dan kecamatan serta semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah masing-masing,” harapnya.

Tawuran, kata Kapolda, tidak saja merugikan masyarakat sebagai korban, tetapi juga anggota Polri yang hadir hanya untuk melerai perkelahian dan melakukan pengamanan.

“Sejauh ini tidak sedikit anggota Polri yang jadi korban baik luka-luka, bahkan sampai ada yang meninggal dunia dalam memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat,” jelasnya.

Kapolda mengajak semua pihak agar dapat melakukan introspeksi bersama terkait aksi tawuran yang kerap terjadi. Padahal, proses penegakan hukum sudah berulang kali dilakukan.

“Harusnya ini menjadi introspeksi diri bagi semua pihak yang ada di daerah-daerah yang sering terjadi keributan antar kelompok. Jangan sedikit-sedikit salahkan aparat keamanan dan minta copot aparat keamanan secara sepihak,” harapnya.

Di sisi lain, pihaknya, tambah Kapolda, juga kerap melakukan evaluasi terhadap anggota Polri secara proporsional. Penilaian diberikan secara obyektif, bukan subyektif atas keinginan kelompok tertentu.

“Kalau memang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai pimpinan, tanpa diminta siapapun, pasti seorang pejabat akan dievaluasi untuk diganti,” ujarnya.

Irjen Latif kembali mengingatkan semua pihak untuk dapat bersama-sama, membantu aparat TNI dan Polri dalam menjaga daerah masing-masing.

“Daerah-daerah lain sudah maju membangun daerahnya, meniadakan perbedaan dan ego masing-masing tapi hidup rukun, dan meningkatkan kesejahteraan warganya,” pintanya.

(**)

Kriminaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Ambon – Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Maluku, Kombes Pol dr. Aris Sukarno, SpOG, mewakili Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H.,M.Hum menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Maluku.

Kegiatan yang dirangkai dengan rapat kerja IDI wilayah Maluku, ini dilangsungkan di Swisbell Hotel, kota Ambon, Sabtu (24/9/2022).

Ketua IDI Pusat, dr M. Akib, SpOT dalam sambutannya mengatakan, pelantikan pengurus dan rapat kerja IDI wilayah Maluku merupakan momentum untuk memperkuat peran sertanya. IDI siap mendukung program-program kesehatan dari pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten kota di wilayah Maluku.

“Dan kami siap memberikan input memberikan naskah akademik, memberikan masukan kepada pemerintah dalam kaitannya dengan membangun kesehatan bangsa ini karena memang IDI lahir bukan untuk kepentingan dokter,” kata Akib.

Akib mengungkapkan, IDI dibangun oleh para pendahulu dengan hanya dua tujuan. Dua tujuan tersebut tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IDI saat ini.

“IDI dibangun dengan dua tujuan yaitu mengawal hak kesehatan dan kesejahteraan rakyat, dan mengawal hak kesejahteraan anggota,” ungkapnya.

Akib mengaku yakin IDI wilayah Maluku dapat memberikan kontribusi yang positif kepada pemerintah daerah. Dengan semangat IDI siap menjadi mitra, dan partner utama pemerintah untuk bersama-sama membangun kesehatan di daerah.

“Saya yakin kalau kita bisa memberikan kontribusi positif kepada pemerintah daerah, maka Gubernur, Wakil Gubernur atau kepala dinas dapat memperhatikan teman-teman dokter atau tenaga kesehatan dan ini akan berimplikasi terhadap kesejahteraan,” ungkapnya.

(**)

Daeraholeh Sebar Tweet

Kabar7News, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif SH.M, Hum mengaku, akan menggunakan alat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di kota Ambon.

Penggunaan alat pencatat pelanggaran lalu lintas yang terpasang di sejumlah ruas jalan di Ambon, kata Kapolda, untuk memberikan transparansi dan kepastian hukum.

“ETLE ini sebenarnya merupakan salah satu kemajuan teknologi dalam hal kecepatan dan transparansi,” ungkap Kapolda kepada wartawan usai membuka kegiatan program pelatihan guru sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas di Manise Hotel, kota Ambon, Selasa (20/9/2022).

Menurut Kapolda, kehadiran ETLE di Ambon akan sangat bermanfaat. Selain memberikan transparansi, masyarakat juga tidak lagi bersentuhan langsung dengan aparat kepolisian saat terekam melakukan pelanggaran.

“Kalau ditemukan pelanggaran, tidak ada lagi sentuhan petugas dengan masyarakat. Jadi semua baik record and filling data, kalau melanggar lalu lintas, terekam ya sudah tidak terbantahkan, tidak ada lagi kontak langsung (dengan petugas),” kata Irjen Latif.

Irjen Latif menjelaskan, seorang pengendara kendaraan bermotor yang terekam ETLE melakukan pelanggaran lalu lintas, maka dendanya langsung diselesaikan di Pengadilan.

“Sehingga tidak ada lagi kemudian katakanlah ada kontak-kontak dengan petugas, yang mungkin nanti bilang petugas melakukan penyimpangan. Nah itu salah satu tujuannya untuk memberikan transparansi, kecepatan dan kepastian hukum,” jelasnya.

Terkait kapan akan mulai diterapkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE, Kapolda mengaku segera dilakukan.

Untuk diketahui, terdapat sebanyak 13 titik kamera statis di kota Ambon, ditambah 2 lainnya kamera mobile.

(**)

Polrioleh Sebar Tweet

Kabar7News, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, berserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi Maluku, menjemput kedatangan Presiden RI, Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo.

Presiden dan rombongan tiba menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 di Bandara Karel Sadsuitubun, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Rabu (14/9/2022) sekira pukul 13.20 WIT.

Kedatangan Presiden untuk melakukan sejumlah agenda kerja di kabupaten Maluku Tenggara dan kota Tual, provinsi Maluku.

Presiden berkunjung didampingi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono,

“Bapak Presiden dan Ibu siang tadi tiba di Bandara Karel Sadsuitubun. Kami bersama Forkopimda Maluku melakukan penjemputan,” kata Kapolda

Kapolda mengaku, kedatangan Presiden disambut meriah. Tampak antusias masyarakat menyambut kedatangan Presiden. Warga berdiri di sepanjang jalan.

“Kedatangan bapak Presiden tadi juga disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat di kabupaten Maluku Tenggara maupun kota Tual,” katanya.

Kapolda mengajak masyarakat untuk terus menjaga situasi dan kondisi (Sikon) kamtibmas agar tetap kondusif.

“Mari kita terus menjaga sikon kamtibmas tetap kondusif dan bertindak sebagai tuan rumah yang baik dengan menunjukkan kesantunan dan keramahtamahan rakyat Maluku,” tutup Kapolda.

(**)

Daeraholeh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.