Kabar7News, Jakarta – Kasum TNI Letjen TNI Eko Margiyono diwakili Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M. membuka Rakor Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2022 secara tatap muka dan virtual, dengan tema “Akselerasi Reformasi Birokrasi Sebagai Langkah Positif Dalam Mewujudkan Profesionalisme Dan Dedikasi Tinggi TNI Guna Mendukung Tugas Pokok TNI”, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (25/8/2022).

Kasum TNI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asrenum Panglima TNI menyampaikan, Rakor ini merupakan wadah dalam penyampaian kebijakan Pimpinan TNI, khususnya bidang Reformasi Birokrasi (RB) serta hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan RB di lingkungan TNI.

“Saat ini organisasi yang menangani RB sudah diperkuat dengan aktivasi Pusat Reformasi Birokrasi (Pus RB) sebagai Balakpus yang bertugas sebagai pelaksana reformasi birokrasi. Dengan harapan aktivasi Pus RB ini akan lebih meningkatkan kinerja TNI dalam bidang RB,” jelasnya.

Untuk mendorong fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

“Dalam upaya mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Indonesia, Institusi TNI sebagai bagian integral dari pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi seperti halnya yang dilakukan oleh Kementerian, Badan, Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah lainnya,” tegas Kasum TNI.

Disampaikan Kasum TNI bahwa pelaksanaan RB TNI dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi TNI yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, dengan berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

“Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.

Dijelaskan bahwa dalam rangka akselerasi pelaksanaan RB di lingkungan TNI, maka kita secara bersama-sama melakukan perbaikan dan pembaharuan pada 8 (delapan) area perubahan guna terwujudnya institusi TNI yang profesional, proporsional dan akuntabel. Untuk menopang peningkatan RB di lingkungan TNI seyogyanya bisa mengaplikasikan sistem elektronik pendukung untuk menuju terwujudnya good government. Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e- government. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Penerapan SPBE akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

“Para peserta Rakor sekalian dapat menggali informasi dan pengetahuan tentang RB, sehingga akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI terutama terkait strategi pelaksanaan RB dan Program pelaksanaan RB TNI serta Penguatan Sistem Pengawasan dapat dilaksanakan serta bisa menjadi saran, masukan dan rekomendasi pelaksanaan RB TNI ke depan,” harapnya.

Kegiatan Rakor ini mengundang Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yakni Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dalam hal ini diwakili Bapak Kamarudin, AK., M.Sc. Asisten Deputi Bidang Perumusan dan koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.

(Puspen TNI)

 

 

TNIoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Eko Margiyono, M.A. didampingi Irjen TNI Letjen (Mar) TNI Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr., Asops Panglima TNI Mayjen TNI Syafruddin, Aspers Panglima TNI Marsda TNI A. Gustaf Brugman, M.Si meninjau pelaksanaan Gladi Bersih HUT ke-76 TNI yang dipusatkan di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (3/10/2021).

Pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati HUT ke-76 TNI Tahun 2021  diselenggarakan secara sederhana dan terbatas dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat mengingat saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Dalam upacara yang berlangsung secara sederhana tersebut jumlah personel yang bertugas juga dibatasi yaitu hanya 28 personel.

Selain dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta, Upacara peringatan HUT ke-76 TNI tahun 2021 juga dilaksanakan diseluruh satuan TNI baik yang sedang bertugas di dalam negeri dan luar negeri secara daring.

Peringatan HUT TNI tahun 2021TNI juga menggelar 112 Alutsista disekitar Istana Merdeka tepatnya disepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Beberapa jenis Alutsista yang ditampilkan yaitu 2 unit kendaraan taktis ringan Sherpa Light Scout, 35 unit kendaraan taktis Anoa, 8 unit Indonesia Light Strike Vehicle (ILSV) Armoured Personel Carrier, 2 unit Rantis Bushmaster, 19 unit P6 Atav, 24 unit kendaraan Rudal Mistral, 2 unit BTR 4, 1 unit Aligator, 2 unit APC Turangga, 5 unit MLRS (RM 70 Vampire dan Tatrapan), 2 unit Orlikon Skyshield, 4 unit MLRS Astros dan 6 unit Armed Caesar 155 MM.

Gelar Alutsista tersebut merupakan bentuk perwujudan kekuatan TNI saat ini dan juga sebagai laporan kepada Presiden RI serta masyarakat bahwa anggaran yang diberikan pemerintah kepada TNI salah satunya digunakan sebagai pengadaan kebutuhan Alutsista untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan, hambatan, ancaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.

TNI selain menggelar Alutsista juga melaksanakan demontrasi udara yang melibatkan 18 pesawat tempur dan 8 pesawat helikopter TNI dilibatkan dalam demo udara di atas langit Jakarta.

Delapan pesawat helikopter TNI (AD, AL, AU) dengan call sign “Trimatra flight” terbang  melintasi langit Jakarta  dengan membawa bendera Merah-Putih dan bendera Lambang TNI yang berukuran d 20×30 Meter.

Kedelapan pesawat helikopter ini dibagi dalam dua elemen penerbangan. Elemen pertama (4 helikopter) terdiri dari 1 Helikopter NAS-332 Super Puma Skadron Udara 6 Lanud Atang Sendjaja yang membawa bendera Merah Putih dan 3 Helikopter AH-64 E Apache Skadron-11/Serbu, TNI AD.

Sementara elemen kedua (4 helikopter) terdiri dari 1 Helikopter EC-725 Caracal Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja dengan membawa bendera Trimatra TNI dan 3 Helikopter AS565 MBe Panther Skadron Udara 400 Wing II, TNI AL.

Sementara 18 pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang terdiri dari  6 pesawat tempur T-50i Golden Eagle “Golden Flight” (Skadron Udara 15), 6 F-16 Fighting Falcon “Dragon Flight” (Skadron Udara 3) dan 6 pesawat tempur SU-27/30 “Bajra Flight” (Skadron Udara 14 dan 11) melaksanakan terbang formasi “Arrow Head” dan manuver “Bomb Burst” tepat di atas Istana Merdeka.

(**)

TNIoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., memimpin acara Taklimat awal audit kinerja Inspektorat Jenderal (Itjen) TNI periode I TA 2021 di Unit Organisasi (UO) Mabes TNI, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (2/2/2021).

Dalam sambutannya, Kasum TNI Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan bahwa berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/6/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, Itjen TNI akan melaksanakan kegiatan audit kinerja di UO Mabes TNI dan Balakpus mulai tanggal 2 Februari sampai dengan 2 Maret 2021. “Audit yang dilaksanakan akan menggunakan metode post audit,” katanya.

Menurut Kasum TNI, peran dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang optimal diharapkan akan turut mendorong tertibnya tata kelola program kerja dan anggaran UO Mabes TNI dan Balakpus. “Kita wajib bersyukur bahwa Laporan Keuangan Kemhan dan TNI telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI berturut-turut tahun 2018 dan 2019. Namun masih terdapat rekomendasi dari BPK RI yang perlu segera ditindaklanjuti sehingga opini WTP tetap dapat kita pertahankan,” ujarnya.

Kasum TNI juga menyampaikan bahwa kegiatan audit internal ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan  lancar. Oleh karena itu, jalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara Itjen TNI dengan seluruh Satuan Kerja (Satker) sehingga mekanisme audit dapat terlaksana sesuai ketentuan.

“Saya juga berharap hasil audit akan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya temuan saat pemeriksaan oleh BPK RI. Temuan-temuan yang ada agar dimaknai sebagai hal yang harus diperbaiki sehingga tidak menjadi temuan berulang serta dapat meningkatkan kinerja Satker,” harapnya.

Diakhir sambutannya, Kasum TNI Letjen TNI Ganip Warsito mengingatkan kepada Pimpinan Satker/Balakpus di UO Mabes TNI agar menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh Itjen TNI secara tuntas dan disertai bukti dukungan yang solid dan valid.

(Red)

 

 

TNIoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., memimpin sidang Penilaian Panitia Penentu Akhir (Pantukhir) seleksi tingkat pusat Perwira Prajurit Karier TNI (Reguler) TA 2020, bertempat di Gedung Serbaguna NKRI Resimen Induk Kodam Jaya (Rindam Jaya) Condet, Jakarta Timur, Selasa (22/12/2020).

Kasum TNI menyampaikan bahwa sidang Pantukhir adalah untuk memilih dan memutuskan calon siswa Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI (Reguler) yang akan mengikuti pendidikan pertama sebagai seorang Calon Perwira TNI. “Mereka inilah yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus dan pemimpin TNI masa depan yang profesional sesuai dengan disiplin ilmu dan bidang tugasnya masing-masing,” katanya.

Menurut Kasum TNI hasil yang diputuskan pada sidang kali ini, akan mempunyai dampak strategis terhadap kemajuan TNI di masa mendatang.

“Oleh karena itu, saya mengajak para peserta sidang untuk bersama-sama membahas dan mampu menempatkan kepentingan organisasi TNI di atas kepentingan pribadi,” ujarnya.

Kasum TNI Letjen TNI Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., berharap kepada panitia pusat agar dapat memberikan perhatian penuh, melakukan diskusi yang konstruktif dan logis sesuai dengan ketentuan yag berlaku.

“Saya yakin, kita mampu melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Sementara dari hasil sidang Pantukhir seleksi tingkat pusat Perwira Prajurit Karier TNI (Reguler) TA 2020, diputuskan sebagai berikut, jumlah keseluruhan calon siswa Perwira prajurit Karier TNI 245 terdiri dari TNI AD 130 (Pria 119, Wanita 11), TNI AL 51 (Pria 46, Wanita 5) dan TNI AU 64 (Pria 58, Wanita 6).

(red)

 

TNIoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jember – Kasum TNI Letjen TNI Muhammad Herindra, M.A., M.Sc. mengunjungi Prajurit Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) 8/Uddhata Yudha 105/Tarik yang akan bertugas dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) Maluku Utara, bertempat di Mako Yon Armed, Jember, Jawa Timur, Rabu (25/11/2020).

Di hadapan ratusan prajurit Yon Armed 8/Uddhata Yudha 105/Tarik, Kasum TNI menegaskan agar tetap menjaga soliditas antara TNI-Polri, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Perlu diingat bahwa TNI-Polri dan Pemerintah Daerah adalah aparatur negara yang mempunyai tujuan yang sama, hanya perannya berbeda-beda.

“Ingat, kita (TNI) harus menghormati peran mereka dan kita harus bersinergi, saya pikir sinergi itu dari dulu sudah ada, seperti peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kalian bersatu, Insya Allah Indonesia akan maju kedepannya,” jelasnya.

Kasum TNI juga mengingatkan agar para prajurit menghormati HAM karena prajurit adalah aparat negara. Kalau ada tindakan yang tidak terpuji dari prajurit kepada masyarakat pasti nanti akan dikaitkan dengan HAM, apabila satu orang berbuat salah, satu Batalyon akan kena semuanya.

“Sekarang jaman medsos, masyakarat sekarang bisa klik langsung translit dan share ke mana-mana. Perbuatan satu orang prajurit di lapangan yang berbuat buruk langsung akan melukai semua anggota TNI,” ujarnya.

“Masing-masing prajurit harus jaga betul, jangan berbuat seenaknya karena jaman medsos tidak bisa lagi kalian bersembunyi, satu orang berbuat salah, selesai sudah. Demikian halnya kalau kalian berbuat baik, kalian juga akan membuat nama TNI jadi lebih harum,” kata Kasum TNI.

Lebih lanjut disampaikan bahwa seluruh prajurit dalam setiap melaksanakan tugas jangan pernah ragu-ragu karena sudah dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dimana tugas TNI adalah menegakan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas TNI dilaksanakan dengan cara Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Kasum TNI berharap bahwa prajurit selama berada di daerah tugas agar tetap memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib 1TNI serta semua peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Tidak boleh kita berbuat seenaknya, setiap perbuatan kita harus menghormati dan mentaati hukum yang berlaku, karena prajurit adalah warga negara biasa, jadi kalian harus menunjukkan bahwa kalian adalah aparat negara yang taat kepada hukum,” ucapnya.

Kepada prajurit Yon Armed 8/Uddhata Yudha 105/Tarik yang akan melaksanakan tugas di wilayah yang pernah mengalami konflik horizontal, Kasum TNI menekankan agar menunjukkan netralitas dan jangan pernah berpihak/imparsial.

“Disana nanti ada Pilkada, jaga netralitas dan jangan berpihak, tugas prajurit melindungi semuanya. Jangan sampai prajurit malah menjadi bagian dari konflik, prajurit harus menjadi bagian dari sosuli,” pungkasnya.

(Red)

TNIoleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.