Kabar7News, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, angkat bicara terkait dengan maraknya aksi tawuran atau perkelahian pemuda di sejumlah tempat di Maluku.

Kapolda mengajak semua elemen masyarakat agar dapat bersama-sama aparat keamanan baik Polri maupun TNI, untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

“Sebenarnya tidak semua wilayah seperti itu (suka tawuran), di Maluku masih banyak daerah yang aman dan menjaga lingkungannya dengan baik, menjaga kamtibmas, siskamlingnya berjalan, dan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan TNI dan Polri,” ungkap Kapolda di Ambon, Selasa (18/10/2022).

Kapolda meminta agar image bangga bila suka berkelahi atau menganiaya, dan bahkan membunuh orang itu dihilangkan.

“Hilangkan image bangga kalau terkenal suka berkelahi, bisa pukul dan bunuh orang, itu sudah tidak ada zamannya lagi,” pintanya.

Untuk mengatasi aksi tawuran, Irjen Latif mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas para pelaku, sebagaimana peraturan dan undang-undang hukum yang berlaku.

“Saya sudah perintahkan tindak tegas dan hukum seberat-beratnya bagi siapapun itu pelaku yang terlibat tawuran,” tegasnya.

Menurutnya, perilaku suka tawuran atau berkelahi sudah tidak zamannya lagi. Orang saat ini telah berlomba-lomba untuk meraih kesuksesan, menimba ilmu, dan melawan kemiskinan.

“Saat ini kalau mau berkelahi, berkelahilah dengan kemiskinan, berkelahi dengan kebodohan, berkelahilah melawan intoleransi, dan upaya-upaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” ajaknya.

Ia mengungkapkan, Polri memiliki keterbatasan personil. Sehingga tidak mungkin pada setiap jengkal tanah dijaga oleh aparat keamanan. Olehnya itu, semua pihak agar memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga wilayahnya masing-masing.

“Semua pihak punya tanggung jawab besar untuk menjaga kamtibmas, mulai dari diri sendiri dan semua aparat desa, dan kecamatan serta semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah masing-masing,” harapnya.

Tawuran, kata Kapolda, tidak saja merugikan masyarakat sebagai korban, tetapi juga anggota Polri yang hadir hanya untuk melerai perkelahian dan melakukan pengamanan.

“Sejauh ini tidak sedikit anggota Polri yang jadi korban baik luka-luka, bahkan sampai ada yang meninggal dunia dalam memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat,” jelasnya.

Kapolda mengajak semua pihak agar dapat melakukan introspeksi bersama terkait aksi tawuran yang kerap terjadi. Padahal, proses penegakan hukum sudah berulang kali dilakukan.

“Harusnya ini menjadi introspeksi diri bagi semua pihak yang ada di daerah-daerah yang sering terjadi keributan antar kelompok. Jangan sedikit-sedikit salahkan aparat keamanan dan minta copot aparat keamanan secara sepihak,” harapnya.

Di sisi lain, pihaknya, tambah Kapolda, juga kerap melakukan evaluasi terhadap anggota Polri secara proporsional. Penilaian diberikan secara obyektif, bukan subyektif atas keinginan kelompok tertentu.

“Kalau memang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai pimpinan, tanpa diminta siapapun, pasti seorang pejabat akan dievaluasi untuk diganti,” ujarnya.

Irjen Latif kembali mengingatkan semua pihak untuk dapat bersama-sama, membantu aparat TNI dan Polri dalam menjaga daerah masing-masing.

“Daerah-daerah lain sudah maju membangun daerahnya, meniadakan perbedaan dan ego masing-masing tapi hidup rukun, dan meningkatkan kesejahteraan warganya,” pintanya.

(**)

Kabar7News, Batam – Bahas penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut, Kantor Kamla Zona Maritim Barat menerima kunjungan kerja Pusinfomar TNI di Selasar Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Batam, Kamis (11/8/2022).

Pertemuan yang penuh keakraban tersebut, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat Laksma Bakamla Hadi Pranoto, S.Sos.,M.Si(Han) menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi utama Zona Maritim Barat Bakamla RI dalam pemantauan keamanan dan keselamatan laut serta penjelasan pola gelar operasi yang dilaksanakan di wilayah kerja Bakamla RI Zona Maritim Barat dalam meneruskan tindak lanjut dari anomali pergerakan kapal.

Lebih lanjut, perwakilan Pusinfomar TNI yang diketuai oleh Kolonel Laut (P) Muhammad Nursid juga berkesempatan memaparkan tugas dan fungsi Pusinfomar TNI dalam pengumpulan data dan informasi, penyediaan data dan penyebaran informasi.

“Semoga kedepan Bakamla RI dan Pusinfomar TNI dapat terus bersinergi dan dapat mengintegrasikan sistem yang ada di setiap stakeholder” Kata Laksma Bakamla Hadi Pranoto.

Selain berdiskusi, Kolonel Nursid beserta rombongan juga berkesempatan mengunjungi Ruang Puskodal untuk melihat peralatan deteksi yang dimiliki oleh Bakamla RI Zona Maritim Barat dalam pemantauan keamanan dan keselamatan laut.

Turut hadir dalam diskusi tersebut yaitu, Kepala Bidang Operasi Kolonel Bakamla Djoko Wahyu, Kepala Bidang Inhuker Kolonel Bakamla Joni Junaedi dan Kepala Bagian Umum Kolonel Bakamla Djoko Prasetyo.

(Humas Bakamla RI)

Kabar7News, Ambon – Kapolres Maluku Barat Daya (MBD), AKBP Dwi Bachtiar Rivai, melaksanakan patroli keamanan hingga perbatasan laut antara negara Indonesia dengan Timor Leste.

Wilayah hukum Polres MBD sendiri merupakan salah satu daerah terdepan Negara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Timor Leste.

Untuk memastikan keamanan perbatasan, Kapolres MBD didampingi Kabag Ops, Camat Wetar Barat, Brig Satpolair Polda Maluku, Kapospol Wetar Barat bersama rombongan, melakukan patroli.

Kapolres mengakui wilayah hukum Polres MBD berciri kepulauan. Baginya, lautan bukan menjadi pemisah, namun sebaliknya penghubung antara satu wilayah. Di MBD sendiri terdapat 17 kecamatan.

“Patroli kami lakukan pada 16 April 2022. Dalam kegiatan itu, kami sebagai anggota Polri yang siap ditempatkan dimana saja demi ibu pertiwi, harus mampu menciptakan keamanan dan ketertiban,” kata Kapolres MBD, Bachtiar Rivai, Selasa (19/4/2022).

Mengingat MBD merupakan salah satu wilayah kepulauan, Kapolres mengharapkan bantuan Pemerintah Pusat berupa kapal atau armada laut sebagai penunjang operasi.

“Saya sebagai Kapolres MBD mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kapal atau armada laut yang lebih layak dalam mengarungi lautan di kepulauan MBD,” harapnya.

Armada laut, kata dia, sangat bermanfaat sebagai penunjang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengamanan objek vital yang ada di beberapa pulau.

“Kami mengharapkan bantuan berupa armada laut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan objek vital yang berada di beberapa pulau,” pintanya.

Untuk diketahui, rombongan Kapolres berangkat dari Pelabuhan Lirang menuju Pulau Atauru, Timor Leste. Jarak dari Lirang ke Atauru sejauh 1 Mil. Tim berangkat menggunakan Speedboat Kalwedo 02.

Di Pulau Atauru, rombongan Kapolres disambut hangat oleh Komandan Pos Polisi Perairan Timor Leste, Abilio Barbosa.

Dalam pertemuan itu, Kapolres MBD dan Komandan Pos Timor Leste membicarakan mengenai batas wilayah dan juga hubungan erat antar Negara Indonesia dan Timor Leste.

Tak hanya membicarakan wilayah perbatasan, tapi jauh dari pada itu adalah terkait hubungan kekeluargaan yang masih melekat dengan bahasa ibu atau bahasa tetun dan budaya.

(**)

Kabar7News, Jayapura – Pemerintah terus melakukan sinergi untuk mengakselerasi pembangunan di Papua. Sinergi dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat. Oleh karena itu, untuk terselenggaranya akselerasi yang baik serta hasil maksimal yang dirasakan masyarakat, diperlukan juga sinergi pembangunan baik dari sisi kesejahteraan dan keamanan.

“Karena itu pembangunan di Papua ini harus mengharmoniskan antara kesejahteraan dan keamanan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan persnya usai melakukan kunjungan di Tugu MacArthur, Jayapura, Sabtu (6/11/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, harmonisasi ini dapat terjadi salah satunya dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua agar hasil yang dicapai nantinya realistis dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat setempat.

“Kita ingin membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, baik masyarakat adat juga masyarakat seluruhnya,” ungkap Wapres.

“Karena itu ketika saya pada waktu menutup PON (Pekan Olahraga Nasional), kemudian saya melakukan rapat koordinasi dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, dari kalangan pemuda, kalangan perempuan, berbagai klaster. Local champion dari berbagai klaster kita ajak berdialog untuk menyampaikan [pandangan], dan kita menghimpun pandangan-pandangan itu untuk kita jadikan program yang nanti realistis,” tambahnya.

Namun di sisi lain, Wapres menilai bahwa akselerasi pembangunan ini tidak dapat berjalan dengan baik apabila dari sisi keamanan masih mengkhawatirkan. Karena itu, Wapres telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk memimpin koordinasi terkait kemanan di Papua dengan Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) serta Menteri Dalam Negeri agar langkah-langkah pengamanan di Papua dapat terintegrasi dengan baik.

“Tetapi betul pembangunan ini tidak akan bisa berjalan kalau kemanan tidak terkendali, tidak kondusif. Maka dari itu dua hal ini menjadi program yang terintegrasi,” urai Wapres.

“Karena itu terakhir saya melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menko Polhukam, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, Kepala BIN dan juga dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengoordinasikan langkah-langkah ke depannya, supaya hal itu lebih terkoordinasi,” lanjutnya.

Menutup keterangan persnya, Wapres menyampaikan harapan agar upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah terkait harmonisasi kesejahteraan dan keamanan di Papua dapat menyukseskan program akselerasi yang telah dirancang dan menghilangkan ketidakpuasan serta rasa tidak percaya yang mungkin terjadi di Papua terhadap pemerintah.

“Dengan demikian kita harapkan ini akan memberikan kepercayaan dari masyarakat Papua, dari tokok-tokoh Papua baik tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, ini terus kita lakukan dialog-dialog di dalam rangka menghilangkan ketidak puasan. Dengan ketidakpuasan itu sudah semakin tidak ada, semakin hilang, kita harapkan maka akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan secara keseluruhan di Papua. Itu saya kira harapan dari pemerintah pusat,” pungkas Wapres.

(bpmi setwapres)

Kabar7News, Jakarta – Memperkuat hubungan antar negara melalu kerja sama di bidang keamanan dan keselamatan laut, Bakamla RI (Indonesia Coast Guard) dan Australia Border Force (ABF) melaksanakan 4th Senior Officials Meeting (SOM). Kegiatan ini merupakan pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri pucuk pimpinan dari kedua instansi.

Pertemuan yang telah diselenggarakan keempat kalinya ini, secara khusus membahas rencana kerja sama operasi, pembangunan kapabilitas dan pelatihan personel, pertukaran informasi, serta kerja sama lainnya yang dapat dilakukan di tahun 2022.

Diawali dengan sambutan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, S.Sos., M.M. yang menyampaikan hasil dari kerja sama dalam satu tahun ini. Salah satunya, keberhasilan dalam penyelenggaraan kegiatan Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) pada 15 Juni silam yang turut mengundang 35 delegasi manca negara secara hybrid (daring dan luring). MSDE  juga merupakan bagian dari implementasi capaian dalam forum Head of Asian Coast Guard Agency Meeting (HACGAM) dan Indian Ocean Rim Association (IORA).

Selain itu, Operasi Gannet Ke-5 juga terlaksana dengan sukses, yang turut didukung pula oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagian besar kegiatan di tahun ini masih terkendala Pandemi Covid-19, namun Bakamla RI dan ABF berusaha mencari jalan keluar terbaik agar kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi.

“Meskipun kita telah memiliki daftar pencapaian yang luar biasa, namun saya yakin bahwa masih ada daftar yang lebih panjang yang dapat kita capai dengan terus meningkatkan kerja sama ini, khususnya untuk menjaga keamanan dan keselamatan maritim di kedua negara di masa yang akan datang”, ujar Laksdya TNI Aan Kurnia.

Selanjutnya Laksdya TNI Aan Kurnia memulai pertemuan dengan menjelaskan hasil evaluasi implementasi Record of Discussion (ROD) Senior Officials Meeting ke-3 dengan ABF, dimana beberapa program kerja sama harus mengalami penyesuaian karena dampak dari Covid-19. Salah satunya adalah study visit oleh Maritime Border Command (MBC) ke Command Center Bakamla RI untuk meninjau kesempatan pengembangan laporan maritime domain awareness antara ABF dan Bakamla RI.

“Meskipun kita memiliki kesulitan untuk mengimplementasikan ROD, kami tetap bersyukur bahwa kerja sama antara ABF dan Bakala RI tetap kuat dan berhasil menemukan alternatif terbaik untuk tetap terlaksana”, ucap Laksdya TNI Aan Kurnia.

Lebih lanjut, pertemuan juga membahas rencana kerja sama yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Program yang direncanakan antara lain: tindak lanjut terhadap program-program yang tertunda karena pandemi Covid-19; Operasi Gannet Ke-6 yang melibatkan Bakamla RI, ABF, KKP dan Bea Cukai; pelatihan dan pembangunan kapabilitas personel melalui Maritime Enforcement Faculty ABF di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC); penyelenggaraan MSDE tahun 2022; serta tindak lanjut pertukaran informasi di bidang keamanan maritim yang meliputi pertukaran jalur informasi, standarisasi kapabilitas personel, dan integrasi sistem informasi atau pemantauan keamanan dan keselamatan laut.

Pada kesempatan ini pula, Commissioner Vice Admiral Michael Outram APM mendiskusikan perihal penelitian dari United Nations of Drugs and Crime (UNODC) terkait jalur laut yang berpotensi marak akan tindak penyelundupan narkotika. Selain itu, pemantauan pergerakan kapal-kapal yang mencurigakan juga menjadi perbicangan hanget dalam pertemuan ini.

(puspen tni)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.