Kabar7News, Jayapura – Dalam masa resesnya, Komisi I DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Makodam XVII/Cenderawasih di Kota Jayapura, Papua, Senin (11/10/2021).

Pada kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bapak Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si dan rombongan diterima oleh Irdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Wachid Apriliyanto yang mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A.

Anggota Komisi I DPR RI yang  turut hadir dalam kunjungan kerja diantaranya Bapak Dave Akbarsyah Fikarno, M.E, Bapak Muhammad Farhan dan Bapak Rizki Aulia Rahman Natakusumah.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI menyampaikan bahwa kegiatan kunker bersama rombongan ke Kodam XVII/Cenderawasih adalah untuk melihat dan mendengarkan secara langsung  tentang kesiapan Kodam XVII/ Cenderawasih dalam menangkal ancaman separatisme dan mendukung pengamanan PON XX tahun 2021 di Provinsi Papua.

Selanjutnya mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih, Irdam XVII/Cenderawasih mengucapkan selamat datang kepada Bapak Yan Mandenas bersama rombongan anggota Komisi I DPR RI di Makodam XVII/Cenderawasih.

Pada acara tersebut, Brigjen TNI Wachid Apriliyanto menjelaskan tentang program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kodam XVII/Cenderawasih dalam menangkal ancaman separatisme dan peran Kodam XVII/Cenderawasih dalam bidang pengamanan pada PON XX 2021.

Hadir dalam rapat tersebut, Kapoksahli Pangdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Heru Setyo, Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan, dan pejabat Kodam XVII/Cenderawasih lainnya.

(puspen tni)

Kabar7News, Ambon – Sejumlah anggota Komisi III DPR RI Kunker di Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Jumat (8/10/2021).

Kedatangan 7 anggota komisi yang dipimpin Ir. Pangeran khairul Saleh M.M ini diterima langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Refdi Andri, M.Si dan Wakapolda Brigjen Pol Drs. Jan de Fretes, M.M.

Pertemuan dengan Komisi III DPR RI tersebut dilangsungkan di Rupatama, Markas Polda Maluku, Kota Ambon. Turut hadir para pejabat utama Polda Maluku, Kepala BNNP Maluku Brigjen Pol Drs. Rahman Nursahid, M.Si, serta Kapolresta Pulau Ambon dan jajaran yang ikut secara virtual.

Kedatangan Komisi III DPR RI ini dalam rangka reses masa sidang 2021/2022. Terdiri dari ketua tim Ir Pangeran Khairul Saleh M.M dan anggota yaitu Komjen (Purn ) Drs. Adang Daradjatun, H. Agung Budi Santoso, SH MH, Heru Widodo, S. Psi., H. Santoso, SH., I Wayan Sudirta dan Effie Zakaria Idris S.Sos M.A.P.

Pada pertemuan tersebut, Kapolda menjelaskan tentang situasi propinsi Maluku antara lain Provinsi Maluku terdiri dari kepulauan. Ada sekitar 1.400 lebih pulau di daerah para Raja-raja ini. Sementara jumlah Polisi sendiri sangat minim dan dihadapkan dengan banyak persoalan.

“Idealnya jumlah personil Polda Maluku harus 14.000, namun jumlah personil hanya 8.000. Jadi kami masih kekurangan sebanyak 6000,” kata Kapolda.

Menurut Kapolda, wilayah hukum Polda Maluku terdiri dari 92-93 persenya lautan.

“Personil Polair kami hanya 273, kapal yang kami miliki  hanya yang Tipe C1,C2 dan C3. Idealnya setiap polres harus punya 40 Pers Polair, dan untuk 16 Polsek Pesisir harus punya Kapal,” sebutnya.

Terkait SDM, Kapolda mengaku pada prinsipnya semua orang berharap yang terbaik, naik pangkat, sekolah dan jabatan. Semua pejabat di Polda Maluku adalah jabatan B2 sehingga peluang sekolah berkurang. Dan di Polda Maluku sangat kekurangan perwira.

Berkaitan dengan penerimaan, kata Kapolda, pendidikan Bintara hanya dilaksanakan selama 5 Bulan. Namun untuk seleksinya bisa sampai 4 Bulan. Hal ini disebabkan karena semua seleksi dilaksanakan terpusat di Polda.

“Kembali lagi kita lihat bahwa Maluku ini merupakan provinsi kepulauan sehingga untuk melaksanakan seleksi di Polda ini juga menyulitkan masyarakat yang mau tes masuk Polisi. Apabila bisa kami minta agar untuk seleksi bisa dilaksanakan di Polres dan hanya beberapa seleksi akhir yang dilaksanakan di Polda,” harapnya.

Mengenai kejahatan, lanjut mantan Kakorlantas Polri ini, didominasi oleh kejahatan kekerasan. Hal ini disebabkan faktor ekonomi dan kebiasaan masyarakat di sini yakni mengonsumsi miras jenis Sopi.

“Terkait dengan jumlah penanganan kasus, sudah banyak yang kami lakukan namun Rutan kami kecil,” sebutnya.

Menyoal mengenai penanganan Covid-19 di Provinsi Maluku, jenderal bintang 2 Polri itu mengaku pihaknya terus melaksanakan vaksinasi massal. Namun jumlah target yang ditetapkan pemerintah pusat belum mencapai karena dipengaruhi beberapa faktor yakni kondisi geografis.

Menanggapi penjelasan Kapolda, terdapat beberapa pertanyaan yang disampaikan tim Komisi III DPR RI. Diantaranya agar kalau dilakukan rapat kerja dapat disampaikan kepada Kapolri terkait pentingnya kebutuhan untuk Polda Kepulauan baik jumah kapal dan personil.

“Buatkan data rillnya untuk menjadi bahan rapat kami nanti,” pinta salah satu anggota Komisi III.

Komisi III mengakui butuh perlakuan khusus untuk Polda Kepulauan terkait dengan jangkauan dan dinamika dalam menyelesaikan permasalah hukum.

“Intinya di Poda Maluku masih kurang dalam dukungan SDM dan sarparasnya, Tolong berikan gambaran atau data rill terkait ini agar kehadiran kami di sini bisa membantu Polda Maluku dalam memberantas kejahatan,” sebutnya.

Komisi III menyampaikan kendala apa yang dihadapai dalam pelaksanaan vaksinasi. Perlu strategi khusus untuk vaksin kepada target.

“Kami juga perlu data berapa banyak yang sudah divaksin baik di Provinsi ataupun di Kota/Kabupaten,” katanya.

Komisi III juga mempertanyakan laporan masyarakat terkait penambangan emas ilegal di Gunung Botak. Di mana terdapat 22 bak rendaman, dan persoalan tersebut terjadi sudah lama. Tak hanya di gunung botak, tapi juga di pohon Batu Tamilouw.

“Terkait dengan Narkoba, Polisi juga ada yang pakai dan juga mengedarkan, kalau bisa untuk anggota Polisi yang menggunakan maupun mengedarkan jangan dikasih ampun, karena Polisi harusnya menjadi contoh untuk masyarakat,” pinta mereka.

Mendapat sejumlah pertanyaan tersebut, Kapolda mengaku berkaitan dengan kebutuhan baik SDM dan Sarpars akan sesegera mungkin disusun oleh Karo Rena secara rinci.

“Terkait dengan Vaksinasi untuk tahap 1 baru mencapai 26,25% dan tahap 2 baru mencapai 13.33 %, hal ini disebabakan oleh berbagai faktor mulai dari kondisi geografis provinsi Maluku, cuaca, kurangnya tenaga Vaksinator dan di banyak desa yang tidak ada listrik, jaringan Internet serta hanya 80% puskesmas yang bisa mendukung giat vaksinasi ini,” terangnya.

Orang nomor 1 Polda Maluku ini menambahkan, terkait dengan Gunung botak, selama ini sudah dilakukan penangan, namun 2 tahun belakangan tidak ada dukungan anggaran dari Pemda untuk penertiban penambang emas ilegal di sana.

(**)

Kabar7News, Jayapura – Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A bersama Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K mendampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan Menpora RI Dr. H. Zainudin Amali, S.E.,M.Si beserta rombongan dalam melaksanakan beberapa peninjauan di wilayah Jayapura dan Merauke, Jumat (27/8/2021)

Dalam keterangan tertulis Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Sabtu (28/8/2021), Panglima TNI dan rombongan berkesempatan untuk meninjau pasien Isoter yang menjalani perawatan di KM Tidar bertempat di Pelabuhan Kota Jayapura. Setibanya di Pelabuhan, Panglima TNI dan Kapolri melaksanakan dialog dengan masyarakat yang menjalani perawatan.

Dalam kegiatan tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua tenaga kesehatan atas kerja kerasnya dalam melayani masyarakat yang menjalani perawatan di KM Tidar.

Setelah peninjauan KM Tidar, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A mendampingi Panglima TNI bersama rombongan meninjau kegiatan Serbuan Vaksinasi Covid-19 bertempat di GOR Waringin Kota Jayapura. Vaksinasi ini diberikan bagi relawan PON XX, masyarakat sekitar Venue PON XX, anak sekolah dan masyarakat umum. Di akhir kegiatan peninjauan dilanjutkan dengan kegiatan pemberian bantuan dari Presiden RI Ir H. Joko Widodo berupa sembako kepada masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi.

Selanjutnya Panglima TNI dan Kapolri melaksanakan peninjauan serbuan vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan di SD Lentera Kampung Harapan Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Vaksinasi ini juga diberikan bagi Relawan PON XX, masyarakat sekitar Venue PON XX, anak sekolah dan masyarakat umum. Di tempat yang sama, Panglima TNI dan Kapolri memberikan bantuan dari Presiden RI Ir H. Joko Widodo berupa sembako kepada masyarakat yang telah mengikuti kegiatan vaksinasi.

Di sela-sela kegiatan tersebut Panglima TNI dan Kapolri meninjau kesiapan Stadion Utama Lukas Enembe dalam mendukung penyelenggaraan PON XX tahun 2021.

Setelah peninjauan di Stadion Utama Lukas Enembe, Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan menuju Bandara Sentani dan selanjutnya melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke.

Setibanya di Kabupaten Merauke, Pangdam XVII/Cenderawasih mendampingi Panglima TNI dan rombongan untuk melaksanakan peninjauan Serbuan Vaksinasi yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Merauke dan penjelasan singkat tentang aplikasi Silacak dan InaRisk.

Selanjutnya Panglima TNI bersama rombongan melaksanakan kegiatan Tatap Muka dengan Forkopimda Kabupaten Merauke dilanjutkan dengan peninjauan Stadion Katapal yang merupakan salah satu venue PON XX 2021 di Kabupaten Merauke.

Setelah selesai melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Merauke, Pangdam XVII/Cenderawasih mendampingi Panglima TNI dan rombongan menuju Bandara Mopah untuk melanjutkan kunjungan kerja di Kabupaten Mimika.

(dispenad)

Kabar7News, Jakarta – Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) di masa pandemi Covid 19 Tahun 2020 ini dilakukan secara daring (virtual).

PPPJ Angkatan LXXVII Tahun 2020 yang dimulai dari tanggal 8 September 2020 dan dijadwalkan akan ditutup pada tanggal 23 Desember 2020 ini diikuti oleh 400 peserta calon jaksa dan dilakukan secara virtual di satuan kerja masing-masing peserta.

Kepala Badan Diklat (Kabadiklat) Kejaksaan RI Tony Spontana dalam kunjungan kerja pemantauan penyelenggaraan PPPJ Angkatan LXXVII Tahun 2020 di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) Senin (26/10/2020), mengatakan bahwa kunker tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi dengan melihat secara langsung dan bertatap muka dengan para peserta, melihat sarana dan prasarana diklat, serta mengidentifikasi kendala dan hambatan yang ada. Evaluasi ini untuk
meningkatkan pelayanan dan perbaikan penyelenggaraan Diklat PPPJ tahun berikutnya.

“Dengan berlangsungnya penyelenggaraan PPPJ Angkatan 77 Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh (secara virtual) untuk meningkatkan pelayanan dan perbaikan penyelenggaraan Diklat, agar pelaksanaan Diklat berjalan menjadi lebih baik dan lancar,” ujar Kabadiklat Kejaksaan RI Tony Spontana didampingi Kepala Kejati Kalteng Mukri.

Dikatakannya, melalui kegiatan kunjungan dan pemantauan langsung penyelenggaraan PPPJ Angkatan 77 ini diharapkan untuk memperoleh informasi dan umpan balik bagi penyempurnaan penyelenggaraan Diklat yang sedang berjalan dan yang akan datang.

Kabadiklat menegaskan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat dan mengetahui secara langsung kualitas diklat, baik segi penyelenggara maupun peserta diklat.

“Bagaimana kedisiplinan penyelenggara maupun kedisiplinan para peserta, kemudian sarana dan prasarana, ruang belajar, asrama yang tersedia, lalu kendala atau hambatan apa yang dihadapi oleh para peserta dalam proses pembelajaran secara virtual,” jelasnya.

Mantan Staf Ahli Jaksa Agung itu menilai secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Diklat PPPJ Angkatan 77 tahun 2020 berjalan dengan baik dan lancar, meskipun dilakukan secara virtual.

“Walaupun masih ada beberapa kendala seperti gangguan pada jaringan internet misalnya, maka dengan kunjungan pemantauan ini maka kendala atau hambatan tersebt akan menjadi masukan untuk bahan evaluasi oleh pimpinan untuk segera diatasi, sehingga pelaksanaan PPPJ tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” terangnya.

Sebelumnya, kedatangan Kabadiklat Kejaksaan RI beserta rombongan disambut langsung oleh Kajati Kalteng Dr. Mukri, Wakajati Kalteng Marang, Para Asisten, Kajari Palangka Raya, Kajari Pulang Pisau, Kajari Kapuas, Plt.Kajari Katingan, dan Kabag TU.

Secara terpisah Kajati Kalteng Dr. Mukri saat dihubungi, Rabu (28/10/2020) mengatakan kunjungan kerja Kabadiklat Kejaksaan RI ke Kejati Kalteng selain kunjungan pemantauan serta pengarahan kepada peserta PPPJ yang berjumlah 21 orang, juga melakukan peninjauan langsung lingkungan kantor Kejati Kalteng, kemudian dilanjutkan dengan memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai Kejati Kalteng yang berlangsung di Aula Kejati Kalteng. Pada kesempatan kunker ini, Kabadiklat juga didaulat untuk meresmikan Gedung Pelayananan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

“Selain mengunjungi kegiatan PPPJ, pak Kabadiklat juga berkesempatan meresmikan gedung PTSP Kejati Kalteng dan penanaman pohon di area mess Kejati Kalteng yang digunakan untuk kegiatan Diklat,” pungkas mantan Kapuspenkum Kejagung.

(Red)

Kabar7News, Manokwari – Anggota Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A. Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat bersama Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Dr. Andi Mulyono, SH.,M.Hum., C.L.A., Selasa (31/3/2020), melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kodam XVIII/Kasuari, guna mengetahui sejauh mana kesiapsiagaan Kodam dalam hal penanganan Virus Corona (Covid-19) di lingkungan Kodam XVIII/Kasuari.

Kunker anggota DPD RI dan Dosen STIH tersebut diterima Kasdam XVIII/Kasuari, Brigjen TNI Ferry Zein, yang mewakili Pangdam XVIII/Kasuari.

Kepada Dr. Filep Wamafma, Kasdam menyampaikan bahwa di jajaran Kodam XVIII/Kasuari terdapat tiga Batalyon yang berada di Kabupaten Manokwari, Kaimana dan Kota Sorong. Ketiga satuan tersebut telah diperintahkan untuk selalu siap siaga terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi terkait dengan dampak dari wabah virus Corona (Covid-19), termasuk apabila timbul kerusuhan sosial, misalnya karena masyarakat kekurangan logistik karena dampak dari adanya suatu kebijakan yang diterapkan untuk menangani penyebaran virus Corona.

“Itu sudah kami antisipasi, kita sudah punya kontingensi, maka langkah-langkah tindakan preventif sudah kita siapkan untuk ke depan, terutama di Provinsi Papua Barat ini,” ungkap Brigjen TNI Ferry Zein.

Kodam XVIII/Kasuari, dalam hal ini melalui Asisten Teritorial (Aster) Kasdam XVIII/Kasuari, selalu melakukan pemantauan terhadap dinamika situasi wilayah tugas Kodam XVIII/Kasuari.

“Tentang korban setiap hari, di kantor Aster selalu memonitor tentang data beberapa korban yang terinfeksi itu. Kami dapat laporan-laporan dari beberapa satuan jajaran Kodam khususnya melalui Kodim-Kodim yang tersebar,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Asisten Intelijen (Asintel) Kasdam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Wahyu Handoyo,S.I.P. menyampaikan pesan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau bahwa memang seyogyanya kita sudah menyiapkan penanganan tentang masalah ini sejak jauh hari, termasuk menyiapkan rumah sakit.

“Kami juga ingin menyampaikan masukan sebagai pesan kepada bapak sebagai yang berwenang dengan ini. Setelah sekian tahun menjadi provinsi, seyogyanya Papua Barat sudah memiliki rumah sakit daerah yang berkemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya bangunannya saja yang ditingkatkan, tetapi peralatan dan kemampuan tenaga medisnya juga agar lebih ditingkatkan,” ujar Asintel.

Ditambahkan Kasdam, fasilitas rumah sakit Kodam yang melayani BPJS, saat ini tidak hanya menerima pasien dari kalangan personel Kodam saja namun juga warga masyarakat.

“Kita sudah menyiapkan tanah di daerah Warmare, namun sampai saat ini anggarannya belum turun. Seyogyanya untuk Kodam sendiri minimal punya rumah sakit tingkat 2. Saat ini yang ada, rumah sakit kita tingkat 4, itu pun kalau dilihat standar dokter, fasilitas, obat-obatan, dan alat peralatanya, sebetulnya belum sampai tingkat 4,” ungkapnya.

Aster Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Inf Susanto Dwi Asmara, S.H. pada kesempatan itu menyampaikan bahwa menurut laporan para Komandan Kodim (Dandim), secara umum kondisi wilayah di jajaran Kodam XVIII/Kasuari kondusif dan terdapat dua wilayah yang saat ini melakukan _lockdown_, dengan pertimbangannya yang berbeda-beda.

“Sebagai contoh Kabupaten Fakfak. Pertimbangannya mungkin bukan karena takut kedatangan masyarakat dari luar, namun lebih utama adalah karena pertimbangan kemampuan sarana dan prasarana rumah sakit berikut tenaga medisnya yang sangat terbatas, sehingga Bupati mempertimbangkan kalau muncul dua atau tiga kasus Covid-19 saja, mereka akan kewalahan dan sudah tidak mampu menanganinya. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Sorong, yang mungkin memiliki pertimbangan yang lain, namun untuk rumah sakit barangkali cukup bagus,” ucap Aster.

“Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) telah bersinergi dengan personel Polri di wilayah untuk bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19 ini. Selain itu, kita mempertajam kagiatan _Social Distancing_, yakni melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan warga masyarakat hingga ke pedalaman, dan ini cukup efektif,” tambahnya.

Menanggapi penyampaian Kasdam XVIII/Kasuari, anggota DPD RI Dr. Filep Wamafma mengatakan, tidak ada solusi lain apabila terkait dengan peningkatan sarana prasarana rumah sakit, maka akan bersama-sama didorong dan akan dibicarakan secara bersama dengan Pemda Provinsi atau Gubernur, Bupati, dan pihak TNI.

“Bilamana sudah ada dokumen pengusulan, misalnya dari Kodam sudah pernah mengusulkan namun belum sempat dilihat, kita nanti akan rapatkan. Aspirasi ini akan saya bawa dan kawal,” katanya.

(Red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.