Kabar7News, Jakarta – Program Desa Devisa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) / Indonesia Eximbank kembali mencatatkan kesuksesan. Desa Devisa Kopi Subang melalui Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah sukses melepas ekspor komoditas unggulan kopi robusta dengan volume 19,2 ton ke Mesir beberapa waktu lalu (15/12).

Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI Gerald Grisanto mengatakan, ekspor ini merupakan kali keduanya yang telah dilakukan oleh Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah. Ia menambahkan, sejak pendampingan dan pelatihan yang telah diberikan LPEI kepada para petani kopi Subang, jumlah pendapatan desa meningkat sebesar 60% dari sebelumnya.

“LPEI sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI terus membuka lebar potensi ekspor komoditas unggulan daerah melalui program Desa Devisa. Melalui program ini, kami berkomitmen mewujudkan ekosistem ekspor yang berkelanjutan hingga menciptakan kepastian hasil panen bagi petani,” ujar Gerald.

Harapannya, lanjut Gerald, program Desa Devisa ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa dan memperkuat kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditas yang sesuai dengan standar ekspor sehingga dapat terus eksis di tingkat global.

Selain kopi robusta, Desa Devisa ini memiliki komoditi unggulan lain, yaitu kopi arabika yang juga telah berhasil diekspor sebanyak 18 ton ke Arab Saudi tahun 2021 lalu. Adapun komoditas kopi dibudidayakan oleh 208 petani di bawah naungan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah yang tersebar di 6 desa, yaitu Cisalak, Nagrak, Cupunagara, Darmaga, Sukakerti, dan Pasanggrahan.

Gerald melanjutkan, program Desa Devisa ini telah disesuaikan dengan kebutuhan para petani kopi Subang beserta koperasi dalam mengelola lahan produksi dan menjalankan bisnisnya. “Pendampingan Desa Devisa Kopi Subang difokuskan pada tiga aspek, yaitu akses pasar, kapasitas produksi, dan pencatatan keuangan. Pelatihan yang kami berikan diharapkan dapat memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan kemampuan budidaya dan pengolahan tanaman kopi, dan menyempurnakan prosedur penyusunan laporan keuangan,” jelas Gerald.

Ke depannya, LPEI akan terus mengambil langkah konkrit dalam menciptakan ekosistem ekspor yang terbentuk dari desa-desa di berbagai daerah di Indonesia yang mampu secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan memberi kesempatan bagi wilayah yang memiliki produk unggulan berorientasi ekspor untuk mengembangkan potensi secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakatnya

“Sebagai bentuk dukungan untuk mendorong ekspor nasional, LPEI senantiasa berupaya secara optimal dalam memberikan pendampingan secara berkelanjutan melalui program Desa Devisa pada daerah dengan komoditas potensi ekspor. Kami harap Desa Devisa Kopi di Subang dapat menjalankan ekspor selanjutnya dengan segera,” pungkas Gerald.

(**)

Kabar7News, Jakarta – Pertumbuhan ekspor Indonesia pada periode November tercatat sebesar 5,6% (yoy) berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia kembali mencetak surplus sebesar USD5,16 miliar, ditandai dengan kinerja ekspor yang baik selama 30 bulan berturut-turut. Mengingat kondisi ekonomi global yang cukup dinamis dan cenderung memberikan risiko terhadap berbagai perkembangan yang terjadi, perlu dilakukan upaya untuk memastikan terjaganya pertumbuhan ekspor nasional di masa yang akan datang.

“Dengan kondisi dunia yang sedang sibuk menekan inflasi antara lain, yang diwujudkan dengan kenaikan suku bunga, akan menyebabkan kelemahan dari kinerja ekonomi negara-negara destinasi ekspor kita. Sehingga kita juga harus mewaspadai pengaruhnya kepada kinerja ekspor kita ke depan,” mengutip pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada kanal Youtube Kementerian Keuangan RI (20/12).

Di tengah situasi pasca pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, sektor UKM (Usaha Kecil Menengah) menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang tetap bertahan dalam menyangga kebutuhan rantai pasok yang melibatkan jutaan pekerja.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank, Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI sebagai salah satu lembaga keuangan yang mendapatkan penugasan untuk membantu pelaku UKM dalam bentuk Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Usaha Kecil Menengah (PKE UKM) ditujukan dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun.

Peran LPEI untuk meningkatkan kemampuan UKM diwujudkan dengan terus membantu para UMKM baik dari aspek finansial maupun non finansial untuk bisa naik kelas menjadi eksportir unggulan.

Direktur Pelaksana LPEI, Maqin U. Norhadi mengatakan, hingga November 2022, LPEI telah menyalurkan pembiayaan PKE UKM sebesar Rp666 miliar kepada 100 pelaku usaha yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan sektor usaha didominasi oleh produk furniture dengan pangsa sebesar 32% dari portofolio berdasarkan produk ekspor.

“Penyaluran pembiayaan melalui program PKE UKM difokuskan untuk mendukung peningkatan daya usaha pelaku UKM berorientasi ekspor, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Melalui fasilitas pembiayaan ini, LPEI berhasil mengakomodir hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku usaha UKM antara lain keberlangsungan usaha, mempertahankan karyawannya,” ujar Maqin.

Aspek developmental impact juga menjadi pertimbangan LPEI dalam setiap penyaluran pembiayaan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Indonesia Eximbank Institute (IEB Institute) bahwa setiap Rp1 miliar pembiayaan PKE yang disalurkan oleh LPEI menciptakan tambahan nilai konsumsi sebesar Rp2,2 miliar, nilai ekspor sebesar Rp2,03 miliar, nilai impor sebesar Rp1,66 miliar, dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) senilai Rp4,09 miliar.

Maqin menambahkan, LPEI juga meningkatkan kelas pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui program yang menyasar perbaikan aspek non finansial. Bentuk Program-program tersebut seperti Coaching Program for New Exporter (CPNE) yaitu program pelatihan rintisan eksportir baru, Desa Devisa, yaitu program pengembangan masyarakat berbasis komoditas untuk menghasilkan devisa, dan marketing handholding, yaitu program untuk memasarkan UMKM lokal melalui marketplace global.

“PMN yang telah diperoleh LPEI merupakan bentuk kehadiran negara melalui lembaga yang diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah untuk mendorong ekspor nasional melalui pelatihan dan pendampingan maupun pembiayaan ditujukan kepada pelaku usaha khususnya UKM berorientasi ekspor. Kami berharap dengan adanya program PKE UKM ini LPEI dapat terus mendukung eksportir UKM di Indonesia agar tetap dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara maksimal dan tetap memiliki daya saing di tengah kondisi guncangan global yang senantiasa terjadi,” ujar Maqin.

(**)

Kabar7News, Kulon Progo – Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Kementerian Keuangan RI bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui kolaborasi #KemenkeuSatu mengadakan acara dengan tujuan mengajak para pelaku usaha perempuan Indonesia untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional yang berdaya saing global. Acara berupa talkshow dengan tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju” dan berlokasi di Murakabi Craft, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Kamis (22/12).

Selain talkshow, kegiatan ini juga diramaikan dengan adanya booth expo layanan UMKM Kemenkeu Satu yang menyiapkan berbagai narasumber bagi para pengunjung untuk menanyakan kiat-kiat usaha, potensi negara tujuan. Dalam kegiatan ini LPEI menghadirkan para narasumber yang berasal dari Kantor Cabang LPEI Surakarta dan 10 pelaku usaha mayoritas di sektor furnitur yang berasal dari debitur UMKM berorientasi ekspor dan mitra binaan Jasa Konsultasi.

Menteri Keuangan RI memberikan sambutan dan dukungannya yang disampaikan secara daring kepada para pengunjung dan tamu undangan. “Negara hadir melalui berbagai instrumen keuangan maupun berbagai institusi yang diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah seperti LPEI untuk mendorong ekspor nasional serta coaching program kepada para pelaku UMKM terutama para pelaku usaha perempuan,” ucap Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani Indrawati berharap dengan coaching program yang diberikan kepada eksportir perempuan ini akan makin memperluas basis daya saing Indonesia dalam rangka menembus pasar global baik melalui akses pembiayaan maupun pendampingan oleh LPEI.

Staf Ahli Gubernur DI Yogyakarta Bidang Sosial Kemasyarakatan, Etty Kumolowati mengapresiasi kolaborasi yang dibangun antara Kementerian Keuangan, SMV dan seluruh pihak terkait atas terwujudnya kegiatan ini. “Kami menyambut gembira atas terselenggaranya acara talkshow yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar. Kami optimis peran perempuan semakin berkontribusi terutama dalam upaya pemulihan ekonomi nasional ditengah pandemi Covid-19,” ungkap Etty.

Kepala Kantor Cabang LPEI Surakarta, Irwan Prasetiyawan yang menjadi salah satu narasumber pada acara talkshow menjelaskan bahwa LPEI sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI memiliki mandat yang diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2009 untuk mendorong ekspor nasional melalui Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi untuk mendukung para pelaku usaha berorientasi ekspor tak terkecuali para pelaku UMKM. “Penguatan kompetensi dan kapasitas para pelaku UMKM terus dilakukan dan tingkatkan baik dari sisi pembiayaan antara lain fasilitas Penugasan Khusus Ekspor (PKE) UKM maupun pendampingan dengan program unggulan, seperti Coaching Program for New Exporter (CPNE) dan Desa Devisa,” ujar Irwan.

Tercatat sejak tahun 2019 hingga November 2022, LPEI telah berhasil meningkatkan jumlah eksportir baru secara signifikan yang mencapai 468% dari 38 eksportir menjadi 216 eksportir. Selain itu hingga November 2022 total pembiayaan PKE UKM mencapai lebih dari Rp3,69 triliun yang terdiri dari 133 debitur di sektor furnitur, makanan olahan, produk tekstil jadi, peralatan elektronik, produk karet lainnya, bahan kayu, dan lain-lain.

“Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM yang ingin meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Mengikuti sesi talkshow dan business forum serta berkonsultasi dengan LPEI melalui booth Coaching Clinic diharapkan semakin memberikan wawasan serta akses informasi yang berguna untuk mengembangkan bisnis kedepan,” ucap Irwan diakhir sesi talkshow.

(**)

Kabar7News, Jakarta – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengapresiasi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang telah menyetujui Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) pada 15 Desember 2022 lalu.

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan RI, LPEI diberikan mandat khusus berdasarkan UU No.2/2009 oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekspor melalui fasilitas Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi.

Riyani Tirtoso, Direktur Eksekutif LPEI menyampaikan, “Kami sangat mengapresiasi dukungan Pemerintah dan DPR RI atas pemberian amanah kepada LPEI sebagaimana keputusan yang tercantum pada pasal 277 -278 UU PPSK bahwa LPEI dapat turut serta dalam sistem pembayaran nasional dan internasional, serta menerima Devisa Hasil Ekspor (DHE) atas transaksi ekspor debitur LPEI dan masuk ke dalam sistem keuangan negara. Amanah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam mendukung LPEI menjalankan perannya dalam membangun dan memperkuat ekosistem ekspor serta untuk meningkatkan ekspor nasional.”

Sebelumnya, hanya bank devisa dalam negeri yang dapat menerima DHE. “Dengan keputusan ini, LPEI mendapat kesempatan untuk mengakses langsung dan memantau kinerja ekspor para debitur/eksportir, termasuk mengoptimalkan pembiayaan bagi debitur/eksportir,” lanjut Riyani.

Riyani menambahkan, “Dengan keputusan yang baru disahkan ini, proses interaksi bisnis antara LPEI dengan debitur/eksportir menjadi lebih sederhana, karena perolehan informasi tidak harus melalui jalur bank devisa dalam negeri, namun langsung dilakukan LPEI. Demikian pula asistensi dan fasilitas yang dibutuhkan debitur dapat langsung dikoordinasikan dengan LPEI. Para eksportir/debitur LPEI juga mendapatkan keuntungan dari mandat pengelolaan rekening DHE UU PPSK kepada LPEI ini karena biaya transaksi perbankan yang harus dibayar menjadi lebih efisien.”

Tercatat LPEI berhasil meningkatkan jumlah eksportir baru secara signifikan sejak tahun 2019 hingga Oktober 2022, mencapai 426% dari 38 eksportir menjadi 200 eksportir.

Dengan dukungan data pasar yang dikelola oleh Indonesia Eximbank Institute (IEB Institute), LPEI terus berfokus pada perluasan pasar ekspor non tradisional, peningkatan kapasitas pelaku usaha/UMKM berorientasi ekspor, dan pengembangan potensi komoditas unggulan Indonesia agar menjangkau pasar internasional yang lebih luas.

Saat ini LPEI terus memperkuat ekosistem ekspor yang mengedepankan prinsip bisnis keberlanjutan. Sebanyak 140 Desa Devisa telah dikembangkan berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga, perusahaan, koperasi, kelompok tani dan komunitas masyarakat desa. Kedepannya, LPEI akan semakin agresif dalam menjalin kerjasama dengan seluruh eksosistem ekspor agar semakin banyak Desa Devisa yang bisa dibangun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga, LPEI akan semakin memperbanyak dalam mengelola komoditas yang dapat dikembangkan dimana saat ini telah terbentuk 10 klaster produk, yakni klaster kopi, garam, gula semut, kakao, tenun, rumput laut, beras, kerajinan, udang vaname dan lada hitam.

(**)

 

Kabar7News, Jakarta – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Perseo), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT Geo Dipa Energi (Persero) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI turut memeriahkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusung tema yang bertajuk “Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi” merupakan upaya untuk menggaungkan pesan antikorupsi melalui rangkaian acara yang diagendakan hingga puncak peringatan Hakordia 2022 pada tanggal 9 Desember 2022 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta.

Pada kegiatan tersebut, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terus berfokus untuk memperkuat tata kelola dan menerapkan zero tolerance to corruption di lingkungan kerja dengan LPEI turut serta menjadi salah satu exhibitor pada Integrity Expo juga turut mendukung usaha mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia melalui program yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso secara terpisah mengatakan bahwa peringatan Hari Antikorupsi Sedunia merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran publik akan bahaya korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan di Indonesia.

“Sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI, LPEI senantiasa menjalankan mandat yang diberikan dengan menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran serta menempatkan kepentingan Negara sebagai prioritas guna mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera,” tutur Riyani, Jumat (9/12).

Ditambahkan Riyani bahwa LPEI telah melakukan berbagai upaya untuk mengokohkan komitmen untuk terhindar dari praktik korupsi di lingkungan kerja. Salah satunya, LPEI bersama dengan KPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) Kemenkeu melakukan awareness training mengenai zero to gratification dan antikorupsi beberapa waktu yang lalu.

“LPEI juga telah menerapkan code of conduct dengan sanksi yang jelas dan tegas dalam berbagai aktivitas bisnis demi mencegah terjadinya penyimpangan. Pelatihan dan sosialisasi kerap dilakukan di internal LPEI sebagai pembekalan bagi para Pegawai. Hal ini merupakan bentuk realisasi dari penandatangan Nota Kesepahaman antara LPEI dengan PPATK beberapa waktu lalu,” jelas Riyani.

Riyani juga menambahkan, dengan terselenggaranya acara Hakordia 2022 ini diharapkan dapat menggerakkan publik untuk membangun nilai integritas yang kuat sehingga mampu menekan tingkat korupsi di Indonesia.

“LPEI akan terus mengambil langkah konkret sebagai upaya menciptakan lembaga yang konsisten mengimplementasikan tata kelola yang baik dan bersih dari tindak korupsi,” ujarnya.

Riyani juga menyampaikan bahwa LPEI berkomitmen untuk mematuhi arahan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia pada pembukaan rangkaian Hakordia 2022 dalam mewujudkan gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional di seluruh Indonesia.

Menuju puncak Hakordia 2022, LPEI juga telah berpartisipasi dalam webinar Forum GRC Road to Hakordia yang mengangkat topik “Batasan Gratifikasi dan Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower”. Hal ini merupakan bentuk sinergi antar SMV Kementerian Keuangan RI dalam rangka mendukung upaya Pemerintah menangkal tindak korupsi yang berbahaya terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan program pembangunan nasional.

(**)

 

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.