Kabar7News, Jakarta – Kejaksaan Agung RI menyesalkan pernyataan anggota DPR RI Masinton Pasaribu yang menyebut figur jaksa di internal saat ini ayam sayur dan tidak pantas menjadi jaksa agung.

Kapuspenkum Kejagung, Dr Mukri, Minggu (20/10/2019), menyatakan tidak mempermasalahkan pihak mana pun mengkritisi kinerja Kejaksaan. Apalagi, Kejaksaan RI pun selalu berupaya melakukan perubahan internal ke arah yang lebih baik.

Tetapi penilaian itu hendaknya disampaikan secara objektif dan santun.

“Bahasa yang digunakan pun seharusnya tepat dan baik. Apalagi beliau lima tahun anggota Komisi III DPR yang menjadi mitra kerja Kejaksaan. Tentu tahu bagaimana kinerja para jaksa agung muda dan berapa pencapaian Kejaksaan RI di berbagai bidang untuk menyelamatkan dan mengembalikan uang kerugian negara. Jangan asal njeplak saja,” kata Mukri.

Masinton menyebut enam jaksa agung muda (JAM) yang ada saat ini tidak layak menjadi jaksa agung.

Menurut Mukri, pernyataan itu tidak berdasarkan data yang akurat. Dari enam jabatan JAM, saat ini hanya ada 3 JAM yang aktif. Tiga JAM lainnya sudah pensiun dan dijabat oleh pelaksana tugas.

Kapuspenkum menambahkan, jajaran Kejaksaan tidak mempermasalahkan siapapun yang dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai jaksa agung.

“Kami aparat penegak hukum profesional yang siap bekerjasama dengan siapapun jaksa agung yang dipilih karena itu hak prerogatif Presiden,” tegas mantan Wakajati DIY ini.

Kapuspenkum juga menolak tegas penilaian Masinton bahwa lima tahun terakhir independensi Kejaksaan berkurang karena terafiliasi dengan salah satu parpol.

“Kenyataannya ada kader salah satu parpol yang dimaksud kami proses sesuai hukum dan sudah dieksekusi ke LP,” beber Mukri.
(Red)

Kabar7News, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Mukri mengutarakan bahwa Tim Intelijen Kejaksaan Agung menangkap buron seorang pengusaha besar asal Makassar di daerah Senayan, Jakarta.

“Buronan tersebut adalah Soedirjo Aliman alias Jentan. kurang lebih 2 tahun melarikan dirinya sejak ditetapkan sebagai tersangka semenjak¬† tangal 1 Nopember 2017 oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,” kata Mukri melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Soedirjo merupakan Buron  ke 345 sejak program tabur 31.1 diluncurkan oleh Kejaksaan pada tahun 2018 lalu.

Menurut Mukri, Soedirjo adalah tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan/sewa Tanah Negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar tahun 2015 dengan Kerugian Negara Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejati Sulawesi Selatan Nomor : PRINT-509/R.4/Fd.1/11/2018.

“Selanjutnya tersangka akan diterbangkan menuju Makassar untuk menjalani proses hukum selanjutnya,” Jelas Mukri.
(wem)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.