Kabar7News, Jakarta – Dalam konteks pertahanan dan keamanan, Latihan Gabungan (Latgab) TNI memiliki dimensi taktis, strategis serta politis. Dalam dimensi taktis dan strategis latihan ini diarahkan guna meningkatkan kemampuan perorangan dan satuan jajaran TNI, menguji kesiapsiagaan Alutsista TNI serta menguji aplikasi doktrin dan protap operasi gabungan dalam perencanaan dan pelaksanaan kampanye militer. Sedangkan dalam dimensi politis Latgab TNI merupakan bentuk kontinyunitas dan deterrent effect dalam penyelenggaraan keamanan negara di masa damai.

“TNI yang memiliki karakter Patriot akan membuat TNI semakin kuat dan TNI yang kuat akan menjadikan rakyat serta negara Indonesia semakin bermartabat di mata dunia,” kata Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. dalam saat membuka Gladi Posko pada Latihan Gabungan TNI Tahun 2023, bertempat di Aula Serasan Sesko TNI Jl. R.A.A. Marta Negara No.3 Bandung Jawa Barat, Senin (17/7/2023).

Latgab TNI kali ini merupakan implementasi dari visi Panglima TNI yaitu sebagai upaya mewujudkan TNI sebagai Patriot NKRI, Prajurit TNI yang profesional, modern dan tangguh serta kebulatan tekad untuk memberikan pengabdian terbaik bagi Bangsa dan Negara.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Panglima TNI menetapkan empat program prioritas, pertama pembangunan sumber daya manusia TNI yang unggul, kedua kesiapan operasional satuan-satuan TNI yang tinggi dan siap digerakan dalam hitungan jam, ketiga, penguatan konsep operasi gabungan dan keempat reformasi birokrasi dan perubahan kultur organisasi ditubuh TNI.

“Latihan ini agar menujukkan kepada negara-negara lain, sejauh mana kemampuan dan profesionalisme para prajurit dan Alutsista TNI dalam menangkal dan menindak beragam ancaman terhadap kedaulatan Negara,” harap Panglima TNI.

Latihan Gabungan TNI yang akan dilaksanakan pada tahun ini merupakan program prioritas ketiga. Sudah empat tahun latihan gabungan tidak dilaksanakan. “Meski dengan keterbatasan anggaran, latihan ini akan tetap kita laksanakan. Kita akan memodifikasi kuantitas peserta dan Alutsista yang terlibat latihan, namun saya tidak ingin menurunkan kualitas latihan,” tegas Panglima TNI.

(Puspen TNI)

 

Kabar7News, Bandung – Presiden Joko menegaskan bahwa komponen cadangan TNI hanya boleh digunakan untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara.

Demikian disampaikan Presiden dalam amanatnya saat memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/10/2021).

“Perlu saya tegaskan, komponen cadangan tidak boleh digunakan untuk lain kecuali kepentingan pertahanan. Komponen cadangan hanya untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara,” tegas Presiden.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa penetapan komponen cadangan akan makin memperkokoh Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Pada saat yang sama, pemerintah melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara menyeluruh pada semua matra, baik darat, laut, dan udara.

“Kita juga punya putra-putri yang tidak kalah kemampuannya di bidang sains dan teknologi. Ilmuwan-ilmuwan kita, insinyur-insinyur kita sedang melakukan penelitian dan pengembangan di berbagai bidang strategis, pembangunan (kapal) fregat buatan Indonesia, termasuk peluru kendali untuk pertahanan udara, dan pertahanan laut, serta dalam pembangunan kapal selam Indonesia,” ujarnya.

Presiden mengatakan bahwa kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia adalah segalanya. Untuk itu, TNI sebagai komponen utama yang selalu siaga perlu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

”Itulah sistem pertahanan kita yang bersifat semesta, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan seluruh sumber daya nasional lainnya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara,” imbuhnya.

Kepala Negara mengapresiasi mereka yang telah mendaftar secara sukarela, mengikuti proses seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran secara sukarela, hingga ditetapkan menjadi anggota komponen cadangan. Masa aktif komponen cadangan ini tidak setiap hari dan setelah penetapan ini para anggota komponen cadangan akan kembali ke profesi masing-masing.

“Anggota komponen cadangan tetap berprofesi seperti biasa. Masa aktif komponen cadangan hanyalah pada saat mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi. Tetapi anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara,” ungkapnya.

Komponen cadangan dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI. Artinya, tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri.

(bpmi setpres)

Kabar7News, Jakarta – Perwakilan 19 negara dikumpulkan Bakamla RI untuk hadir dalam kegiatan pelatihan Capacity Building (Peningkatan Kapasitas Personel). Walaupun kegiatan berpusat di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., turut menyaksikan secara daring Pembukaan Kegiatan oleh Asdep Aspasaf Kemenko Polhukam Pribadi Setiono, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Polhukam Prof. Dr. M. Mahfud MD., Senin (4/10/2021).

Bakamla RI yang telah menjadi leading sector dalam Pilar Capacity Building sejak tahun 2008 di forum Heads of Asian Coast Guard Agency Meeting (HACGAM), kali ini kembali mengumpulkan perwakilan negara-negara anggota HACGAM di dalam pelatihan daring. Kegiatan yang bertajuk “Law of the Sea and Maritime Enforcement Training”, akan berlangsung hingga Jumat (8/10).

Selain Indonesia, negara-negara yang berpartisipasi adalah Australia, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Turki, dan Vietnam.

Walaupun kegiatan dilangsungkan secara daring, tidak mengurangi minat dan antusiasme negara-negara anggota HACGAM dalam mengirimkan perwakilannya sebagai partisipan kegiatan. Kegiatan ini cukup esensial dalam meningkatkan wawasan dan pemahaman personel terhadap hukum laut internasional dan penerapannya. Khususnya dalam penegakan hukum di laut yang juga senantiasa menyesuaikan dengan trend keamanan laut yang sedang terjadi.

Tidak tanggung-tanggung, pelatihan ini turut menghadirkan narasumber kawakan di bidang Hukum Laut Internasional. Sebut saja Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL.M., Wakil Dekan Fakultas Hukum Unpad Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D, Dosen Bidang Studi Hukum Internasional Universitas Indonesia Aristyo Rizka Darmawan, S.H., LL.M., Kasubdit Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Bakamla RI Kolonel Bakamla Hudiansyah Is Nursal, S.H., M.I.L.I.R., International Narcotics and Law Enforcement (INL) Kim Penland, dan Regional Support Office the Bali Process Ni Ni Aung.

Perwakilan instansi penegakan hukum di laut dari Indonesia pun turut berpartisipasi. Perwakilan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Hukum dan HAM.

Tak ayal, menanggapi antusiasme peserta, ratusan personel turut bergabung dalam pelatihan daring ini. Diharapkan cita-cita ideal segera terwujud dalam kontribusi pengamanan laut di kawasan.

(puspen tni)

Kabar7News, Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa nilai total ekspor dalam kegiatan yang bertajuk Merdeka Ekspor Pertanian Tahun 2021 tersebut mencapai Rp7,29 triliun.

Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 14 Agustus 2021 melepas ekspor komoditas pertanian secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ekspor tersebut dilaksanakan secara serentak dari 17 pintu ekspor Indonesia dan akan dikirimkan ke 61 negara tujuan ekspor.

“Hari ini kita akan lakukan ekspor komoditas pertanian secara serentak dari 17 pintu ekspor melalui bandar udara dan pelabuhan laut di berbagai daerah di Indonesia sebagai momentum penguatan ekspor komoditas pertanian Indonesia dan menandai kebangkitan ekonomi nasional di tengah pandemi,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Dalam laporannya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa nilai total ekspor dalam kegiatan yang bertajuk Merdeka Ekspor Pertanian Tahun 2021 tersebut mencapai Rp7,29 triliun.

“Ekspor yang akan dilepas pada kesempatan ini sebesar 627,4 juta ton, nilainya Rp 7,29 triliun, meliputi komoditas yang pertama perkebunan 564,6 juta ton, tanaman pangan 4,3 juta ton, hortikultura 7,2 juta ton, peternakan 4,0 juta ton, dan beberapa komoditas lainnya,” kata Mentan yang hadir di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Ekspor pertanian tersebut akan dikirimkan ke sejumlah negara tujuan ekspor seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Inggris, Jerman, Rusia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan beberapa negara lain.

Adapun 17 pintu ekspor Indonesia yang menjadi tempat pelepasan ekspor komoditas pertanian secara serentak yakni:

Pelabuhan Laut Kariangu, Balikpapan;

Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya;

Pelabuhan Laut Dumai, Pekanbaru;

Pelabuhan Laut Panjang, Bandar Lampung;

Pelabuhan Laut Belawan, Medan;

Pelabuhan Laut Tanjung Priok, Jakarta;

Pelabuhan Laut Boom Baru, Palembang;

Pelabuhan Laut Batu Ampar, Batam;

Pelabuhan Udara Soekarno Hatta, Banten;

Pelabuhan Laut Tanjung Mas, Semarang;

Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Makassar;

Pelabuhan Laut Trisakti, Banjarmasin;

Pelabuhan Talang Duku, Jambi;

Pelabuhan Teluk Bayur, Padang;

Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;

Pelabuhan Laut Dwikora, Pontianak; dan

Pelabuhan Laut Bitung, Manado.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi para petani dan seluruh insan pertanian yang telah berperan besar memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama pandemi Covid-19.

Selain itu, apresiasi juga diberikan atas peningkatan ekspor produk-produk pertanian Tanah Air.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para petani, peternak, pekebun, pelaku-pelaku usaha agrobisnis, dan pemangku kepentingan pertanian lainnya yang selama masa pandemi telah bekerja keras, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga telah berhasil meningkatkan ekspor produk-produk pertanian,” ungkap Kepala Negara.

(BPMI Setpres)

Kabar7News, Manokwari – Papua tetap dalam satu bingkai NKRI, Negara sudah hadir dan dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat salah satunya hadirnya TNI dan Polri di Tanah Papua. Penyelesaian masalah Papua selama ini tidak cukup hanya dialog atau berkomunikasi saja tapi kita harus bersinergi dan berkolaborasi semua komponen bangsa, Kementerian dan lembaga sesuai dengan bidang masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han), saat menjadi salah satu narasumber Focus Group Discussion (FGD) kajian jangka panjang tentang mencari solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua yang digelar secara virtual, dari ruang Puskodalopsdam XVIII/Kasuari, Trikora, Arfai 1, Mankwari, Papua Barat, Selasa (29/6/2021).

FGD dipimpin Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P selaku Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI yang juga diikuti oleh 2 narasumber lainnya yakni Kolonel Arh Wibisono mewakili Kabinda Papua Barat dan Yanto Eluay tokoh adat Papua.

Pada kesempatan tersebut Pangdam menyampaikan bahwa Papua adalah warisan para leluhur pendiri bangsa dan juga para pejuang yang sudah gugur mengorbankan jiwa dan raganya sebagai kusuma bangsa di tanah Papua sehingga ia mengajak untuk selamatkan dan jaga Papua dan Papua Barat.

“Banyak orang Papua yang gugur berjuang dalam membebaskan Irian Barat dari cengkraman penjajahan Belanda, tetapi kemudian ada oknum anak cucunya justru melakukan pemberontakan melawan Pemerintah. Hal tersebut sangat disayangkan sehingga ia mengajak untuk merawat Papua, karena merawat Papua sama dengan merawat Indonesia”ujarnya.

Topik bahasan yang tak kalah penting yakni terkait dengan bagaimana solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua ditinjau dari aspek Hankam. Salah satu yang menjadi perhatian adalah upaya kehadiran negara agar dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, kehadiran dan perhatian negara di Tanah Papua dan Papua Barat saat ini sangat luar biasa terbukti sudah diatur dlm Undang-Undang diantaranya Pertama melalui Inpres No. 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, sebagai terobosan terpadu, fokus bersinergi antara Kementrian/Lembaga dan Pemda untuk wujudkan Papua dan Papua Barat maju, damai, sejahtera dan bermartabat.

“Aturan khusus TNI tertuang dalam pasal 33 ayat a dan b berbunyi agar TNI memberi dukungan pengamanan dalam percepatan pembangunan dan juga dukungan kepada Pemda dalam kesediaan Pendidikan, Kesehatan di daerah terpencil, di pedalaman dan perbatasan,” ungkapnya.

Kedua adanya UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang tugas pokok TNI membantu Pemda khususnya terkait pemekaran wilayah Kabupaten/Kecamatan/ Distrik. Dalam hal ini Kodam XVIII/Kasuari segera membangun Kodim dan Koramil persiapan untuk membantu Pemda.

Ketiga adanya UU RI Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Negara selama kurun waktu 20 tahun. Otsus berjalan mulai tahun 2002 sampai 2021, Negara sudah menggelontorkan dana hampir 94,4 Triliun untuk program Otsus sehingga percepatan pembangunan segera tercapai baik pembangunan SDM maupun Infrastruktur.

“Hasil dari Kunjungan Pansus dari Jakarta beberapa waktu lalu dan sidang Pansus Otsus di Provinsi Papua Barat yang dihadiri Forkominda dan stakeholder lainnya di pimpin Gubernur Papua Barat menghasilkan kesimpulan program Otsus di Papua Barat tetap dilanjutkan dengan catatan beberapa revisi seperti evaluasi program Otsus setiap tiga tahun sehingga semakin sempurna dan bermanfaat,” jelas Pangdam.

Peserta FGD juga menyampaikan bahwa Implementasi Dana Otsus juga dirasakan masyarakat Papua seperti program 1000 Bintara Otsus yg dibuat Kodam XVIII/Ksr khusus orang asli Papua sehingga kuota untuk menjadi TNI semakin banyak karena selama ini mereka masih kalah bersaing.

Terkait permasalahan mengatasi KKB tanpa menimbulkan pelanggaran HAM, Pangdam menjelaskan terdapat tiga pola operasi TNI di wilayah Papua Barat yakni melalui operasi teritorial, operasi intelijen dan juga operasi tempur yang dilaksanakan secara prosperity approach dan security approach.

“TNI sejak Reformasi sudah membekali para prajuritnya dengan materi pelajaran Hukum HAM dan Humaniter dari mulai awal di Lembaga pendidikan kurikulum tentang pelajaran HAM dan Humaniter dimasukkan dan juga dalam melaksanakan Tugas Operasi, jadi salah klu ada yg masih meragukan tentang pelaksanaan Tugas TNI,” tegasnya.

Sehubungan dengan adanya pelabelan KKB menjadi teroris oleh Menko polhukam maka TNI melakukan perbantuan kepada Polri dalam mengatasi KKB ia menjelaskan aturan-aturan yang terkait. Pertama dijelaskan dalam pasal 7 point b UU RI no 34 tentang TNI yaitu melaksanakan tugas-tugas mengatasi aksi-aksi terorisme yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Kedua dalam UU RI No. 5 Th 2018 tentang Perubahan atas UU no. 15 th 2003 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 1 th 2002 tentang pembrantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU yang nantinya diatur dalam Perpres (Peraturan Presiden) yang saat ini masih digodok.

“Ketiga saat ini dilapangan TNI-Polri selalu bersinergi dalam melaksanakan tugas seperti Satgas Tinombala di Poso dan Satgas Nemangkawi di Papua,” ujar Pangdam.

Lebih lanjut ia juga memaparkan peran TNI dalam mengatasi pengaruh KKB di lingkungan kampus. Diantaranya mengajak mahasiswa ke arah hal yang positif diantaranya agar fokus belajar utk menggapai cita-cita menjadi Sarjana baik S1, S2. Disamping itu Kodam XVIII/Kasuari dan Kampus saat ini sedang menggodok pembentukan Menwa, pembekalan wasbang, membuka forum komunikasi yang konstruktif seperti ketahanan pangan dan menyampaikan peluang menjadi anggota TNI dari latar belakang sarjana.

“Upaya lainnya, TNI dan Polri mengatasi kerusuhan atau unjuk rasa yang dilaksanakan oleh simpatisan KKB dengan terus membantu Polri dengan mengedepankan soft approach dan kita libatkan media. Unjuk rasa diperbolehkan tetapi harus ada izin dari kepolisian, berdemokrasi harus sesuai dengan undang-undang” paparnya.

Diakhir, Pangdam menjelaskan tentang upaya Pemerintah untuk mempertahankan Papua Barat sebagai bagian NKRI. Pangdam memberikan masukannya agar Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dengan terus membangun kepercayaan, komitmen Forkopimda dalam bingkai NKRI, melaksanakan evaluasi Otsus serta membangun keberpihakan seperti kuota/ jatah buat putra daerah agar diperbanyak dalam kuota di instansi atau perusahaan dan juga jaminan perlindungan serta pemberdayaan masyarakat Papua Barat agar mereka ikut berperan, terlibat dalam pembangunan.

“Konflik Papua dapat diatasi yang terpenting manakala masyarakat Papua memiliki Ketahanan untuk tidak terprovokasi oleh propaganda papua Merdeka” pungkas Pangdam

Dalam kesempatan tersebut seluruh narasumber sepakat bahwa masalah Papua perlu ditindaklanjuti, dengan terus membangun komunikasi ,bersinergi dan berkolaborasi, selain itu membangun Papua dengan tetap mengedepankan hak-hak masyarakat Papua sebagai bangsa Indonesia, serta saran dan rekomendasi terhadap permasalahan Papua agar Papua tetap dalam bingkai NKRI.

(Pendam XVIII/Ksr)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.